Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyediaan layanan energi yang andal, memadai, dan berkelanjutan masih menjadi tantangan global hingga saat ini. Tanpa adanya ketersediaan energi, terutama untuk memasak dan penerangan maka kualitas hidup yang diharapkan akan sulit tercapai, khususnya bagi orang miskin yang belum terpenuhinya standar hidup minimum. Guna pemenuhan energi tersebut maka dibutuhkan sumber energi baru terbarukan dan ramah lingkungan, salah satunya melalui instalasi biogas. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait dampak dari pemanfaatan biogas terhadap kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan, melalui perubahan jumlah orang miskin di suatu wilayah. Berbagai penelitian yang dilakukan di bidang ini menunjukkan adanya pengaruh pemanfaatan biogas terhadap kemiskinan, namun demikian studi tersebut masih belum cukup menyeluruh karena hanya mencakup beberapa rumah tangga di wilayah tertentu, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, atau bahkan desa. Sejalan dengan itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada dengan sampel yang lebih komprehensif yaitu menggunakan data panel yang terdiri dari 2.374 desa yang tersebar di seluruh Indonesia dan dalam rentang waktu yang panjang yang berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2008, 2011, 2014 dan 2018 dan data pembangunan Biogas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tahun 2011-2017. Data penduduk miskin pada studi ini menggunakan proksi jumlah penerima bantuan program jaminan kesehatan karena dapat mewakili jumlah orang miskin di suatu desa. Dengan menggunakan metode difference-in-differences (DID), studi ini menemukan bahwa secara rata-rata, setelah adanya program pembangunan instalasi biogas, jumlah penerima bantuan iuran program jaminan kesehatan di desa yang memiliki instalasi biogas mengalami penurunan sebesar 136 orang jika dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki biogas.

---

The provision of reliable, adequate, and sustainable energy services remains a global challenge today. Without the availability of energy, especially for cooking and lighting, the expected quality of life will be difficult to achieve, especially for the poor who could not met the minimum standard of living. In order to fulfill this energy, renewable and environmentally friendly energy sources are needed, one of which is through the biogas installation. This study aims to find empirical evidence regarding the impact of biogas utilization on poverty, especially in rural areas, through changes in the number of poor people in an area. Various studies conducted in this area show the influence of biogas utilization on poverty, however, those studies are not comprehensive enough since it only covers a few households in certain areas, namely somes provinces, districts, sub-districts, or even villages. In line with that, this study contributes to the existing literature with a more comprehensive sample using panel data consisting of 2,374 villages spread accross Indonesia, and over a long period of time based on Village Potential (Potensi Desa/ Podes) data of year 2008, 2011, 2014 and 2018 and Biogas development data from the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) of year 2011 up to year 2017. In this study, proxy of the recipients of health insurance program is used as the data of the poor, since it can be considered as the representative number of the poor in a village. Using the difference-in-differences (DID) method, this study found that in general, after the biogas installation program was established, the recipients of health insurance program contribution assistance in the villages with biogas installations decreased by 136 people, compared to villages which has no biogas. "

"Jejak karbon pada produk minyak sawit Indonesia telah dipelajari dan disimpulkan Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi salah satu penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di industri Kelapa Sawit. Menangkap emisi GRK dari POME dan memanfaatkannya sebagai sumber energi merupakan solusi yang banyak diajukan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan beberapa skema pemanfaatan untuk menemukan skema yang paling layak dengan menggunakan analisis tekno-ekonomi. Kajian ini terbatas hanya di wilayah Indonesia dan terbatas untuk mengeksplorasi skema pemanfaatan dari tiga teknologi pemanfaatan biogas yaitu pembangkit listrik, pemanfaatan biogas secara langsung dan Biogas Terkompres (Compressed Biogas / CBG). Studi ini akan menggunakan dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dari provinsi yang berbeda di Indonesia sebagai studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa energi yang dihasilkan oleh PKS kurang dimanfaatkan oleh pasar yang ada serta harga energi konvensional lebih rendah dari harga energi yang dihasilkan oleh PKS. Kebijakan yang diusulkan untuk menghadapi temuan ini adalah regulasi wajib untuk menggunakan energi terbarukan dari PKS, penyesuaian tarif listrik FiT yang dihasilkan oleh energi terbarukan, membangun kompleks industri yang terintegrasi untuk menghubungkan kelebihan produksi energi, dan membangun mekanisme kredit karbon untuk menambahkan aliran pendapatan baru untuk PKS.

---

Indonesia’s Palm oil Carbon foot print had been studied and concluded that Palm Oil Mill Effluent (POME) is one of the contributor of Greenhouse Gases (GHG) emission in Palm Oil industry. Capturing GHG emission and utilize it as an energy source is the solution that widely proposed. This study aims to compares several utilization scheme to find the most feasible scheme by using techno-economic analysis. This study is limited only in Indonesia region and limited to explore utilization scheme from three biogas utilization technology i.e. electricity generation, direct biogas utilization and Compressed Biogas (CBG). This study would use two Palm Oil Mill (POM) from different province in Indonesia as a study case. The result of the study shows that the energy produced by POM is underutilized by the existing market, the price of conventional energy is lower than the energy that is produced by POM. The proposed policy to encounter these findings would be mandatory regulation to use renewable energy from POM, adjusting tariff for electricity FiT that is produced by renewable energy, establish an integrated industrial complex to interconnect the excess production of energy, and establish the carbon credit mechanism to add new revenue stream for POM."

"Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam literatur ekonomi, masih terdapat perdebatan dimana literatur yang tersedia belum memberikan simpulan yang jelas tentang bagaimana kebijakan berbasis tempat seperti KEK dapat memengaruhi kesejahteraan. Penelitian ini menganalisis dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan data pada tingkat kabupaten dan kota dari tahun 2005 sampai dengan 2021, penelitian ini menggunakan metode synthetic control untuk mengestimasi dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota yang memiliki KEK dan membandingkannya dengan counterfactual kabupaten/kota tersebut, yaitu synthetic dari kabupaten/kota yang tidak memiliki KEK di wilayahnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki KEK, keberadaan KEK memiliki dampak yang bervariasi terhadap tingkat kemiskinan, dimana terjadi peningkatan kemiskinan pada 4 kabupaten/kota dan penurunan tingkat kemiskinan pada 4 kabupaten/kota lainnya dengan rentang -2,426 sampai 1,231 persen.

---

Poverty remains a problem that Indonesia continues to face today. One effort made by the government to achieve economic growth and equality is the development of Special Economic Zones (SEZs). In economic literature, there is still debate, as the available literature still needs to provide a clear conclusion on how place-based policies such as SEZs can affect well-being. This research examines the impact of the existence of SEZs on poverty levels. By using data from 2005 to 2021 at the district and city level, this research uses the synthetic control method to estimate the impact of SEZs on poverty levels in each district/city with SEZs. It compares it with the counterfactual district/city, a synthetic of districts/cities that do not have SEZs in their region. The results of this study found that of the eight districts/cities that have SEZs, the existence of SEZs has a varying impact on poverty levels, with an increase in poverty in four districts/cities and a decrease in poverty in the other four districts/cities with a range of -2.426 to 1.231 percent."

"

Penelitian ini mengkaji pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penurunan kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu 2000-2016 dengan menggunakan metode fixed effects. Regional tariff exposure digunakan untuk mengukur liberalisasi perdagangan pada tingkat kabupaten/kota yang dihitung dengan menggabungkan informasi mengenai struktur ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota dengan tarif produk per sektor. Penelitian ini membedakan antara tarif output dan tarif input. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tarif output dan tarif input bervariasi menurut wilayah selama periode penelitian. Penelitian ini mencakup serangkaian metode fixed effects: fixed effects kabupaten/kota dan juga time-fixed effects yang mengontrol tren waktu agregat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak tarif output dan tarif input terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota (P0) berbeda. Tarif output berkorelasi negatif dengan kemiskinan, sedangkan tarif input berkorelasi positif dengan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan di sektor input dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa PDRB per kapita, angka melek huruf, dan panjang jalan berasosiasi negatif dengan kemiskinan. Selain itu, dampak penurunan tarif input terhadap pengurangan kemiskinan akan lebih besar jika kabupaten/kota memiliki PDRB per kapita dan tingkat melek huruf yang lebih tinggi.

---

The study examines the effect of trade liberalization on poverty reduction across districts in Indonesia during the period from 2000 to 2016 using the fixed effect approach. Tariff exposure is used to measure trade liberalization, which is computed at district level by combining information on sector composition of the economy in each district and tariff lines by sectors. This study also distinguishes between tariff exposure for output products and intermediate inputs. This produces a measure indicating how changes in exposure to tariff reductions in outputs and inputs vary by region over the period. Due to the available multi-district and 17-year dataset, the study includes a set of fixed effects: the district-fixed effects, and also the time-fixed effects, which controls for aggregate time trend. The results indicate that the impact of output and input tariff on regional poverty headcount index (P0) is different. Output tariff has negative correlation with poverty while input tariff has positive correlation with poverty. This suggests that trade liberalization in input sectors could reduce poverty in Indonesia. It is also found that GRDP per capita, literacy rates, and road length are negatively associated with poverty. Also, the effect of reducing input tariffs on poverty reduction will be larger if the districts have higher GRDP per capita and higher literacy rates.

"

"Populasi penduduk Indonesia yang berusia 60 tahun ke atas telah meningkat dua kali lipat dalam dua dekade terakhir. Jumlah lansia diperkirakan akan mencapai 19,9 persen pada tahun 2045, artinya hampir seperlima penduduk Indonesia pada tahun 2045 adalah lansia. Data Susenas 2021 menunjukkan bahwa persentase penduduk lanjut usia yang menggunakan kayu bakar dan arang untuk memasak sekitar 18,72 persen, sedangkan penduduk bukan lanjut usia hanya 10,29 persen. Penggunaan bahan bakar memasak tradisional seperti kayu bakar dan arang merupakan salah satu indikator kemiskinan energi multidimensi. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengukur kemiskinan energi pada lansia dan melihat dampaknya terhadap kesehatan, kesehatan kognitif dan mental, serta kesejahteraan dengan analisis unit rumah tangga. Sejauh ini, penelitian tentang pengaruh kemiskinan energi multidimensi (MEP) terhadap kesehatan lansia dengan analisis pada level individu masih terbatas dan belum pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengukur MEP pada level individu lansia di Indonesia dan kemudian mengetahui dampaknya terhadap status kesehatan. Penelitian ini menggunakan jarak dari titik pusat kabupaten ke pembangkit listrik terdekat pada tahun 1985 sebagai variabel instrumen untuk mengatasi permasalahan endogenitas. Hasil pengolahan data Susenas tahun 2019 hingga 2021 menemukan bahwa, jumlah lansia di Indonesia yang mengalami kemiskinan energi multidimensi (MEP) masih sangat tinggi. Lansia di Indonesia yang mengalami kemiskinan energi pada tahun 2021 sebesar 72,05 persen. Hasil empiris berdasarkan analisis regresi linear menunjukkan bahwa MEP berkorelasi negatif secara signifikan terhadap kesehatan lansia. Sedangkan hasil dari estimasi regresi 2SLS denga menggunakan semua variabel kontrol diperoleh koefisien sebesar -0,3964. Hal ini dapat di interpretasikan bahwa kemiskinan energi multidimensi menurunkan sekitar 67,19 persen status kesehatan lansia pada kelompok kontrol atau lansia yang tidak miskin energi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesehatan lansia di wilayah timur Indonesia lebih terpengaruh oleh kemiskinan energi, dan kemiskinan energi memperburuk status kesehatan lansia yang tinggal di daerah pedesaan.

---

Indonesia's population aged 60 years and over has doubled in the last two decades. Older adults will reach 19.9 percent in 2045, meaning almost one-fifth of Indonesia's population are elderly. Data Susenas 2021 showed that older people dominate the use of firewood and charcoal for cooking at about 18.72 percent, while the non-elderly population is only 10.29 percent. Using traditional cooking fuels like firewood and charcoal indicates energy poverty deprivation. Several studies have been conducted to investigate energy poor in older people and its impact on health, cognitive and mental health, and well-being with household unit analysis. Studies on the effect of multidimensional energy poverty (MEP) on older people's health with individuals are limited and have never been held in Indonesia. This study aims to measure MEP at the individual level of older people in Indonesia and then investigate its impact on their health status. This study uses the historical distance from each regency where the older people lived to the nearest power plant in 1985 as an instrumental variable to overcome the endogeneity problem. The Data processing results of Susenas from 2019 to 2021 found that the number of older people in Indonesia who experience multidimensional energy poverty (MEP) is still very high. There is 72,05 percent of older people who experience energy poverty in 2021. The result of OLS regression is that MEP significantly negatively correlates with older people's health. The coefficient from the two-stage least square estimation result, including all control variables, is -0.3964. At the mean level of the control group, multidimensional energy poverty reduces the health status of older people by 67,19 percent. This study further conducted western-eastern regional and urban-rural comparative analyses. The findings demonstrate that the health of older people in the eastern region is more severely affected, and multidimensional energy poverty deteriorates the health status of rural older people.

"

"Penelitian ini mencoba mengevaluasi dampak dari program kredit mikro terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel keluaran yang kami gunakan adalah tingkat kemiskinan, indeks kesenjangan kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Di bawah asumsi staggered setting, kami mengeksplorasi efek dari program dengan adanya intensitas realisasi kegiatan, waktu treatment yang berbeda sepanjang waktu observasi, serta adanya perubahan setting kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum, program kredit mikro memiliki dampak positif pada pengentasan kemiskinan. Membandingkan dua pengaturan program yang dijalankan, skema subsidi bunga memberikan hasil pengentasan kemiskinan yang lebih baik daripada skema imbal jasa penjaminan. Selain itu, terdapat efek proses pembelajaran karena efek yang dihasilkan ketika menggunakan keseluruhan waktu observasi lebih tinggi dari efek yang dihasilkan dari analisis dengan waktu parsial. Selain itu, magnitud efeknya juga semakin besar dengan signifikansi yang lebih tinggi selama periode pengamatan. Untuk analisis efektivitas biaya, program kredit mikro yang dievaluasi (KUR) lebih efektif dibandingkan dua bantuan produktif lainnya, KUBE dan KBI-JKN. Penargetan yang spesifik, suku bunga yang rendah, dan mekanisme penilaian risiko bank membedakan program kredit mikro di Indonesia.

---

This study tries to evaluate the impact of the microcredit program on poverty in Indonesia. The outcome variables we use are the headcount index, poverty gap index, and poverty severity index. Under the assumption of a staggered setting, we explore the effect of the program in the existence of heterogenous intensity, treatment time, and program setting. The results show that, in general, the microcredit program has a positive impact on poverty alleviation. Comparing the two program schemes of microcredit, the second period’s scheme, the interest subsidy, gives a better poverty alleviation result than the guarantee-fee scheme. The result also exhibits the learning process since the full period effect is higher than the partial period's effect, and the magnitude gets larger with higher significance over the observation periods. The evaluated microcredit program is more effective for cost-effectiveness analysis than two other productive aid; KUBE and KBI-JKN. The specific targetting, low-interest rate, and formal bank risk assessment mechanism differentiate the microcredit program in Indonesia."

"Penelitian ini ingin menganalisis dampak transfer ke daerah dan dana desa terhadap kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan ekonometrika dengan data panel, dimana model yang diestimasi yaitu model kuadratik. Obyek penelitian ini adalah 32 daerah provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Utara, periode 2012-2019. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh signifikan terhadap jumlah orang miskin. Apabila total transfer riil yang diterima provinsi i pada periode t naik maka pada awalnya jumlah orang miskinnya akan bertambah sebelum akhirnya kemudian berkurang ketika sampai pada titik baliknya yaitu sebesar Rp.14,6 triliun. Sedangkan berdasarkan hasil analisis terhadap jenis-jenis dana transfer secara terpisah terhadap kemiskinan provinsi-provinsi sampel dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK dan DID merupakan alokasi yang paling signifikan mengurangi jumlah orang miskin. Sedangkan DAU dan DBH tidak efektif mengurangi jumlah orang miskin, karena justru menambah orang miskin

---

This study aims to analyze the impact of transfers to regions and village funds on poverty in Indonesia. The method used is quantitative and econometric descriptive analysis with panel data, where the estimated model is a quadratic model. The object of this research is 32 provinces in Indonesia, except DKI Jakarta and North Kalimantan, the period 2012-2019. The estimation results show that transfer funds have a significant effect on the number of poor people. If the total real transfers received by province i in period t increase, initially the number of poor people will increase before finally decreasing when it reaches the turning point of Rp. 14.6 trillion. Meanwhile, based on the analysis of the types of transfer funds separately on poverty in the sample provinces, it can be concluded that the DAK and DID allocations are the allocations that most significantly reduce the number of poor people. Meanwhile, the DAU and DBH are not effective in reducing the number of poor people, because they increase the number of poor people"

"Studi tentang kemiskinan multidimensi telah banyak dilakukan akhir-akhir ini, namun belum terdapat studi kemiskinan multidimensi yang fokus terhadap kelompok pekerja pertanian di Indonesia. Penelitian ini berusaha melihat pengaruh determinan kemiskinan yang terdiri dari lima aspek, yaitu pertanian, pendidikan, demografi, geografis dan sosioekonomi terhadap kemiskinan multidimensi di rumah tangga pertanian Indonesia. Menggunakan data panel dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014 dengan teknik regresi cross sectional dan ordinary least square, penelitian ini menunjukkan bahwa determinan luas lahan pertanian dan sistem pengairan lahan dari aspek pertanian, akses terhadap kredit di aspek sosioekonomi, dan tempat tinggal rumah tangga sebagai aspek geografis, memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap status kemiskinan multidimensi rumah tangga pertanian. Selain berpengaruh ke status kemiskinan, determinan tersebut juga berpengaruh untuk mengurangi nilai kemiskinan multidimensi yang dimiliki oleh rumah tangga pertanian.

---

Research about multidimensional poverty have been carried out lately, but there are no multidimensional poverty studies that focus on agricultural labor groups in Indonesia. This research tries to see the influence of poverty determinants consisting of five aspects, namely agriculture, demography, geographical, education and socioeconomics on multidimensional poverty in Indonesian agricultural households. By using panel data from the 2014 Indonesia Family Life Survey (IFLS) with cross sectional and ordinary least square regression techniques, this study shows that determinants such as agricultural land area and land irrigation systems from the agricultural aspect, access to credit in socioeconomic aspects, and residence household as a geographical aspect, has a significant and negative influence on the multidimensional poverty status of agricultural households. In addition to influencing poverty status, the determinant also has an effect on reducing the multidimensional poverty value that is owned by agricultural households"

"Tesis ini membahas keterkaitan antara ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia periode tahun 2014-2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif regresi data panel dengan variabel dependen adalah jumlah penduduk miskin dan variabel independent adalah jumlah SD, jumlah SMP, jumlah SMA, jumlah SMK, Jumlah Puskesmas, Jumlah Apotek, Akses Air Minum Layak, dan Akses Air Bersih. Variabel kontrol yang digunakan adalah distribusi produk domestic bruto atas dasar harga konstan, tingkat inflasi daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta luas wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang dipilih tersebut berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Disarankan kepada Pemerintah agar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, agar menyusun prioritas berdasarkan nilai koefisien variabel independent yang membentuk model tersebut berdasarkan pemetaan setiap kabupaten/kota.

---

The objective of this research is to analyze the relationship between the availability of basic service infrastructure to the number of poor people in the Regency / City throughout Indonesia for the period 2014-2017. This research is a quantitative research panel data regression with the dependent variable is the number of poor people and independent variables are the number of elementary schools, the number of junior high schools, the number of high schools, number of vocational schools, number of health centers, number of pharmacies, access to decent drinking water, and access to clean water. The control variable used is the distribution of gross domestic product on the basis of constant prices, regional inflation rates, labor force participation rates, and area size. The results showed that all the selected independent variables had a significant and negative effect on the variable number of poor people. It is suggested to the Government that the basic service infrastructure development plan which aims to reduce the number of poor people, so as to set priorities based on the coefficients of the independent variables that make up the model based on the mapping of each regency."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap program Belanja Anti Kemiskinan yaitu Belanja Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Belanja Bantuan Kesehatan Penduduk Miskin (BKES) dalam kurun waktu tahun 2014 s.d. 2016 di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Dua program tersebut merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan realisasi dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Untuk mengevaluasi BSM dan BKES, penelitian ini menggunakan 4 (empat) buah model ekonometri. Berdasarkan hasil kajian, masing-masing program belanja menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda: alokasi atas belanja anti kemiskinan untuk Belanja Bantuan Siswa Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAK dan DBH; dan untuk alokasi Belanja Kesehatan Penduduk Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAU dan dipengaruhi secara negatif oleh DAK. Melalui penelitian ini program Bantuan Siswa Miskin menunjukkan pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, namun hal ini tidak berlaku secara umum karena tergantung dengan indikator kemiskinan yang digunakan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam beberapa kasus yang diuji melalui simulasi dari beberapa model yang menunjukkan terdapat variasi perubahan atas komponen DAU dan DAK untuk belanja anti kemiskinan yang mempengaruhi besaran alokasi belanja tergantung dari kapasitas masing-masing daerah. Berdasarkan hasil penelitian, program belanja BSM menunjukkan hasil yang efektif dalam menurunkan kemiskinan, sehingga perlu untuk tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan dan karakteristik daerahnya seperti ukuran pendidikan dan kesehatan agar tepat sasaran. Selain itu pula alokasi DAU perlu terus ditingkatkan dan disalurkan secara tepat waktu agar alokasi belanja anti kemiskinan tetap terjaga secara efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effect of fiscal decentralization policies on the Anti Poverty Expenditure program, namely Poor Student Assistance (BSM) Expenditure and Poor Population Health Assistance (BKES) Expenditure in the year of 2014 until the year of 2016 in all districts/cities of Indonesia. The two programs are part of the realization of the implementation of the realization of central government transfer funds to local governments, especially to reducing poverty. To evaluate the BSM Expenditure and the BKES Expenditure, this research uses 4 (four) econometric models. Based on the results of the study, each expenditure program showed different effects: the allocation of anti-poverty expenditure for BSM was positively influenced by DAK and DBH; and for the allocation of BKES was affected positively by DAU, and negatively affected by DAK. Through this research the Poor Student Assistance program shows a significant effect in reducing poverty, but this does not apply in general because it depends on the poverty indicators used. This difference can be seen in a number of cases tested through simulations of several models which show that there are variations in changes to the DAU and DAK components for anti-poverty expenditure that affect the amount of expenditure allocation depending on the capacity of each region. Based on the results of the research, the BSM expenditure program shows effective results in reducing poverty, so it needs to be continued by considering the needs and characteristics of each region, as well as consideration of the size of education and health in the region. Furthermore, the DAU allocation needs to be continued increased and distributed to the regions in a timely manner so the anti-poverty expenditure preserved effectively and efficiently."