Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang sikap presiden Moon Jae-In dalam penempatan THAAD (Terminal High Altitude Area Defense atau.). THAAD adalah sistem pertahanan terhadap rudal jarak pendek dan jarak menengah. Pada bulan Februari tahun 2016, Korea Selatan dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan mengenai rencana penempatan THAAD di Korea Selatan. Dalam proses mencapai kesepakatan ini, Korea Selatan menghadapi pertimbangan yang rumit yang bersifat internal (meningkatkan keamanan nasional) dan eksternal (kemungkinan muncul penolakan dari Tiongkok dan Rusia). Terlebih lagi di tengah proses pelaksanaan penempatan THAAD terjadi pergantian pemerintahan dari Park Geun-Hee ke Moon Jae-In. Tiongkok menggunakan beberapa media resmi maupun tidak resmi untuk menekan Korea Selatan selama masa pemerintahan Park Geun-Hee. Permasalahan ini terus bergulir hingga pemerintahan berganti ke Moon Jae-In, namun pada akhirnya permasalahan THAAD dapat diselesaikan. Latar belakang ini merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu faktor apa yang melatarbelakangi sikap Moon Jae-In terkait dengan penempatan THAAD? Dengan menerapkan metode deskriptif-analisis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang yang mendorong Moon Jae-In untuk menyelesaikan konflik terkait penempatan THAAD. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat faktor politik, ekonomi, dan sosial yang mendorong terjadinya perubahan terkait konflik penempatan THAAD di masa pemerintahan Moon Jae-In......This research discusses the attitude of President Moon Jae-In in THAAD placement. THAAD is a defense system against short and medium-range missiles. In February 2016, South Korea and the United States reached an agreement on the plan to deploy Terminal High Altitude Area Defense or THAAD in South Korea. In the process of reaching this agreement, South Korea faces complex considerations that are both internal (increasing national security) and external (possible resistance from China and Russia). Moreover, in the middle of the process of implementing THAAD placement, there was a change of government from Park Geun-Hee to Moon Jae-In. China used several official and unofficial media to pressure South Korea during Park Geun-Hee's reign. This problem continued until the government changed to Moon Jae-In, but in the end the THAAD problem was resolved. This background formulates the research question, namely what factors are behind Moon Jae-In's attitude regarding THAAD placement? By applying the descriptive-analysis method with data sources in the form of online media, this study aims to explain the background that drives Moon Jae-In to resolve conflicts related to THAAD placement. The results of the analysis show that there are political, economic, and social factors that drive changes related to the conflict over the placement of THAAD during the reign of Moon Jae-In."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan struktural dan strategi politik chaebol pada periode pemerintahan Moon Jae-in (2017-2022). Chaebol merupakan konglomerat industri di Korea Selatan yang dikendalikan oleh keluarga pendiri perusahaan dan mengandalkan jaringan kepemilikan lintas perusahaan yang kompleks dalam rangka mempertahankan kontrol manajerial yang ketat pada perusahaan utama dan afiliasi. Konsep kekuatan struktural dalam bisnis dan teori Corporate Political Strategy (CPS) digunakan sebagai kerangka analisis. Konsep kekuatan struktural menjadi lensa untuk menganalisis ikatan struktural yang terjalin antara chaebol dan elite politik pemerintahan, sedangkan teori CPS digunakan untuk menganalisis strategi politik yang dilakukan oleh chaebol. Melalui penelitian metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara tidak langsung melalui email, penulis memperoleh tiga temuan. Temuan dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah Moon Jae-in untuk melakukan restrukturisasi terhadap chaebol tidak berjalan dengan efektif karena kekuatan struktural yang dimiliki dan strategi politik yang dilakukan oleh chaebol untuk mendukung program kebijakan pemerintahan Moon Jae-in. Kekuatan struktural yang dimiliki oleh chaebol tidak cukup untuk menggagalkan upaya restrukturisasi sehingga strategi politik perlu dilaksanakan untuk mencapai kepentingan bisnis chaebol. Strategi politik chaebol tersebut antara lain adalah melalui strategi proaktif dengan pendekatan relasional dan pada level partisipasi secara kelompok; strategi informasi berupa kedekatan personal, lobbying, dan mendanai proyek penelitian; strategi insentif keuangan berupa donasi politik; dan strategi pembangunan konstituen berupa kegiatan Corporate Political Strategy (CSR), public relations, dan membangun hubungan dengan media massa.

---

This study analyzes chaebols' structural power and political strategies during the Moon Jae-in administration (2017-2022). Chaebols are industrial conglomerates in South Korea that are controlled by the founding families of the companies and rely on complex cross-company networks of ownership to maintain tight managerial control over the leading and affiliated companies. The concept of structural power and the theory of Corporate Political Strategy (CPS) are used as analytical frameworks. Structural power becomes the lens for analyzing the structural ties between chaebols and political elites, while the CPS theory is used to analyze the political strategies carried out by chaebols. Through qualitative research method with literature studies and indirect interview via e-mail, this research obtained three findings. The findings of this research show that the attempts of the Moon Jae-in government to restructure the chaebols were not conducted effectively due to the chaebols' structural power and political strategies to support the government's policy programs. The chaebols' structural power was insufficient; therefore, political strategies had to be carried out to achieve the chaebols' business interests. The chaebols' political strategies include proactive strategies with a relational approach and at the level of group participation; the information strategy through personal closeness, lobbying, and research project funding; the financial incentive strategy through political donations; and the constituent expansion strategy through Corporate Political Strategy (CSR), public relations, and building connections with media."

"Dengan meningkatnya ancaman nuklir dari Korea Utara di tahun  2000-an, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk memfokuskan upayanya dalam denuklirisasi Semenanjung Korea salah satunya dengan  membangun rezim perdamaian permanen yang melibatkan penguatan hubungan dengan beberapa negara di antaranya, Negara Anggota ASEAN. Moon menjembatani kepentingan Korea Selatan di Asia Tenggara melalui New Southern Policy (NSP), suatu kebijakan yang secara kasat mata bertitik berat di segi ekonomi namun juga memiliki segi pertahanan dan keamanan wilayah. Dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, penelitian ini mencoba menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Pemerintahan Korea Selatan dalam upaya pembangunan keamanan di Semenanjung Korea melalui NSP, khususnya terkait dengan ketidaknyamanan hubungan negara dengan Korea Utara. Penemuan penelitian ini adalah melalui NSP, Moon Jae In melakukan pendekatan diplomasi preventif terhadap Korea Utara dengan bantuan Negara Anggota ASEAN. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertemuan-pertemuan momentum yang terlaksana, walaupun hubungan kedua korea masih tidak tentu dan fluktuatif.

---

The increasing nuclear threat from North Korea in the 2000s made the South Korean government more focused on its efforts to denuclearize the Korean Peninsula, one of which was building a permanent peace regime that involved strengthening relations with several countries, including ASEAN countries. Moon bridges South Korea's interests in Southeast Asia through the New Southern Policy (NSP), a policy that at glance focuses on the economy but also has aspects of regional defense and security. Using the descriptive-analytical method, this study tries to explain the strategy carried out by the South Korean Government in efforts to develop security on the Korean Peninsula through the NSP, particularly related to the discomfort of the state's relations with North Korea. The finding of this research is that through the NSP, Moon Jae In took a preventive diplomacy approach towards North Korea with the help of ASEAN countries. This can be proven by the momentum meetings that have been held, even though the current relationship between the two Koreas is still uncertain and fluctuating. "

"Penelitian ini membahas peningkatan kerja sama antara Korea Selatan dengan ASEAN dan India melalui New Southern policy pada masa pemerintahan Moon Jae-in di tahun 2017 - 2022 sebagai strategi dalam merespon rivalitas dua mitra pentingnya. Memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Cina di awal periode kepemimpinan Moon Jae-in menempatkan Korea Selatan pada posisi dilematis dan tidak dapat berpihak kepada salah satunya yang merupakan mitra pentingnya. Amerika Serikat sebagai sekutu keamanan dan Cina sebagai mitra dagang terbesar negaranya merefleksikan ketergantungan Korea Selatan pada dua aspek tersebut kepada dua negara yang berkompetisi tersebut. Dengan posisi ini, Pemerintahan Moon Jae-in kemudian mengeluarkan New Southern Policy sebagai komponen kebijakan luar negerinya yang dapat menjadi salah satu upaya untuk mereduksi ketergantungan Korea Selatan terhadap Cina dan Amerika Serikat serta menghindari konsekuensi keberpihakan dalam rivalitas kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik studi literatur dimana melalui konsep strategi hedging, studi ini menemukan bahwa Korea Selatan melakukan hedging ketiga dengan meningkatkan kerja sama dengan ASEAN dan India di bidang ekonomi yang salah satunya adalah penandatangan Free Trade Agreements, di bidang sosial-budaya dengan penyediaan beasiswa untuk masyarakat dari negara mitra NSP, dan di bidang politik keamanan dengan meningkatkan keaktifan pada forum-forum internasional.

---

This research discusses the increase in cooperation between South Korea and ASEAN and India through the New Southern policy during the Moon Jae-in administration in 2017-2022 as a strategy in responding to the rivalry between two important partners. The heated relations between the United States and China at the beginning of Moon Jae-in's leadership period put South Korea in a dilemmatic position and could not take sides with one of them, which was an important partner. The United States as a security ally and China as the country's largest trading partner reflect South Korea's dependence on the two competing countries in both aspects. With this position, the Moon Jae-in Government then issued the New Southern Policy as a component of its foreign policy which could be an effort to reduce South Korea's dependence on China and the United States and avoid the consequences of partisanship in the rivalry between the two countries. This research uses qualitative methods and literature study techniques where through the concept of hedging strategies, this study finds that South Korea conducts the third hedging by increasing cooperation with ASEAN and India in the economic field, one of which is the signing of Free Trade Agreements, in the socio-cultural field by providing scholarships for people from NSP partner countries, and in the political security field by increasing activeness in international forums."

"Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia mempunyai segudang permasalahan yang sangat rumit. Kepadatan penduduk yang disebabkan oleh arus urbanisasi menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut yaitu menjamurnya perumahan kumuhdibantaran sungai ciliwung. Pendirian bangunan tersebut membuat lebar sungai ciliwung menyempitdanpada akhirnya menjadi salah satu faktor utama banjir di Jakarta. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan normalisasi sungai Ciliwung dan merelokasi pemukiman tersebut ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemerintah DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini ialah melihat seberapa besar dampak kebijakan relokasi terhadap perubahan fisik, ekonomi,sosial dan kesejahteraan islami. Penelitian ini menggunakan studi kasus kebijakan relokasi warga Bukit Duri kerusunawa Rawa Bebek Jakarta Timur. Teknik pengambilan data melalui wawancara langsung berdasarkan kuisioner. Data yang digunakan pada aspek fisik yaitu luas rumah, jumlah ruangan, material rumah, dan sanitasi. Selanjutnya, pada aspek ekonomi menggunakan data pendapatan, beban pengeluaran, dan aksesbilitas kerja. Sedangkan aspek sosial menggunakan data interaksi sosial, tolong-menolong, dan partisipasi warga. Adapun kesejahteraan islami diukur pada total pendapatan keluarga dan frekuensi ibadah seperti sholat, puasa dan zakat. Teknik analisis data menggunakan wilcoxon signed rank test untuk mengukur adanya perubahan fisik, ekonomi dan sosial serta Indeks Kesejahteraan Islami (IKIS) untuk melakukan analisis tingkat kesejahteraan islami. Peneliti menemukan adanya dampak positifsignifikan dari relokasipada aspek fisik rumah. Namun, pada aspek ekonomi dan sosial mempunyai dampak yang negatif secara signifikan. Sedangkan pada aspek kesejahteraan islami, relokasi memberikan dampak negatif pada aspek material tetapi tidak memberikan dampak yang berarti pada aspek spiritual.

---

Jakarta as the capital of the Republic of Indonesia has many complicated problems. One of them is population density caused by urbanization which generates new obstacles. The problem is the expansion of slum residence around the banks of the ciliwung river. The establishment of the house has made the width of the ciliwung river narrow and eventually became one of the main factors of flooding in Jakarta. The Government made a policy of "normalizing the ciliwung river" and relocated buildings around the river to several government-owned simple rental flats (rusunawa) to overcome this problem. The objective of this study is to analyze how much the impact of the relocation policy on changes in physical, economic, social and Islamic welfare. The case study of this research is the relocation policy of the residents of Bukit Duri to Rawa Bebek Rusunawa, East Jakarta. The data collection technique is direct interviews based on questionnaires. The data used in physical aspects are house space, number of rooms, house materials, and sanitation. Furthermore, the economic aspects are data on income, expenditure expenses, and work accessibility. While the social aspects are data on social interaction, a sense of help, and citizen participation. Islamic welfare is measured using total family income and frequency of worship such as prayer, fasting, and zakat. The data analysis technique was Wilcoxon signed-rank test to measure physical, economic and social changes as well as the Islamic Welfare Index (IKIS) to analyze Islamic welfare levels. The researcher discovered a significant positive impact of relocation on the physical aspects of the house. However, relocation has a significant negative impact on economic and social aspects. Whereas in the aspect of Islamic welfare, relocation has a negative impact on material aspects though it does not have a significant impact on the spiritual aspect.

"

"ABSTRAKPasar Santa mendapatkan lebih banyak perhatian dari masyarakat luas dalam satu tahun terakhir. Pasar Santa menjadi salah satu tujuan populer masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk hangout. Sebelum Pasar Santa menjadi terkenal pada tahun 2014, Pasar Santa terancam ditutup karena tidak memiliki banyak konsumen yang datang. Dengan mengundang pengguna yang baru, merubah ruang dan menggunakan promosi melalui sosial media, Pasar Santa sukses mendapatkan lebih banyak perhatian dari public. Di dalam skripsi ini saya akan mengeksplor bagaimana para penjual di Pasar Santa mengubah ruang yang terbatas untuk menyesuaikan dengan ekspektasi dari para customers yang melihat Passar Santa melalui gambaran yang ada di sosial media.

---

ABSTRACT

Pasar Santa has been gaining more popularity for the past one year. It has become one of the popular hangout places for people who live in Jakarta. Before 2014, there were not many people aware of the existence of Pasar Santa. It did not have many visitors and was nearly being closed. This thesis explains about the socio-spatial changes in Pasar Santa, especially in the food court area. By inviting new users, transforming the space, and using social media promotion, Pasar Santa succeeded in attracting more people to come. In this undergraduate thesis, I want to explore how the image projected by the media about Pasar Santa influence the merchants and the customers? behavior, how the merchants use the space so it meets the expectations of the customers and how the customers react to the spatial changes in Pasar Santa."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan selama memimpin Uni Emirat Arab pada periode 1971 hingga 2004. Landasan teori yang digunakan adalah teori kebijakan negara serta teori modernisasi dan teori kekuasaan untuk memahami tentang kekuatan dari kebijakan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan negaranya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan jenis penelitian deskriptif. Berakhirnya perjanjian antara Inggris dengan emirat di Teluk Arab memunculkan keinginan membentuk sebuah negara yang berdaulat. Pada 2 Desember 1971, enam emirat di kawasan Teluk Arab bersatu dan mendirikan negara federasi yaitu Uni Emirat Arab. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan didaulat menjadi presiden pertama. Selama memimpin UEA, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan melakukan modernisasi melalui kebijakan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kebijakan politik memberlakukan dua sistem pemerintahan yaitu sistem federal dan sistem tradisional. Kebijakan Ekonomi yaitu tidak diberlakukannya pajak. Kebijakan Sosial berupa pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis. Kebijakan Budaya yaitu dengan mendirikan institusi-institusi kebudayaan di setiap emirat. Kebijakan-kebijakan tersebut memberi dampak yang positif bagi kehidupan Uni Emirat Arab.

---

ABSTRAKThis thesis aimed to discuss about Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan?s policies since led the United of Arab Emirate in the period 1971 to 2004. The analysis was performed using the theory of state policy and the theory of modernization as well as the theory of power to understand about the power of the most influential policies to his country life. This thesis used historical research method with descriptive research. The overall of data were obtained by the author through literatures in the form of books, scientific articles, journals, research reported, magazines and related newspaper. The result of this analysis showed the end of agreement between the British with Emirate in the Arabia Gulf which emerged the eagerness to establish a sovereign state. In december 2, 1971, six emirate in the Arabian Gulf were coalesced to establish federal state, namely the United Arab Emirates. Zayed bin Sultan Alnahyan became the first president of the United of Arab Emirates. During leading the UAE, Zayed bin Sultan Alnahyan had modernized through policies in the political, economic, social, and culture fields. The political policy enforced two administration system, namely federal and traditional system. The economic policy enforced no taxation. The social policy given education and health serving freely. The culture policy was such as establishing cultural institutes in the every emirates. The policies given positive impact for the United of Arab Emirates life."

"Neoliberalisme adalah suatu bentuk varian dari Liberalisme yang berkembang di Amerika sejak tahun I980an. Neoliberalisme muncul seiring dengan proses globalisasi sebagai pilihan terbaik dalam menjawab masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemikiran Liberal selama ini (Embedded Liberalism).Pemikiran Neoliberal Amerika - yang timbul dari hubungan individu, masyarakat dan negara dalam budaya Liberal Amerika - tidak hanya mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah Amerika, melainkan juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah negara-negara lain - yang disosialisasikan melalui hubungan multilateral lewat lembaga-lembaga internasional.Tesis ini akan menunjukkan bagaimana pemikiran Neoliberalisme itu terbentuk mengikuti perkembangan kebutuhan dan kepentingan bangsa Amerika, dan akhirnya mengendalikan kebijakan ekonomi politik luar negeri Amerika yang diimplementasikan dalam kebijakan welfare Bank Dunia.Tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dengan memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari suatu gejala atau pola yang ada dalam penerapan kebijakan politik ekonomi luar negeri Amerika. Dan menggunakan teknik penulisan deskriptif-interpretably yang melihat gejala-gejala dari aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi sebagai satu kesatuan yang membentuk suatu pemahaman yang holistik dan integratif- selain sebagai gejala yang berdiri sendiri.

---

Neoliberalism is a variant of Liberalism, which has widespread influence in the United Stated since the 1980s. Neoliberalism emerged along with globalization as the best choice in answering many questions that Embedded Liberalism is not equipped to provide.

American Neoliberalism - that grew from the relationship between the state, the community and the individual in American Liberal thoughts - affected not only the policies of United States' government, but also influenced has influenced the policies of other countries' government as well - due to their interaction with international institutions.

This thesis will attempt to show how Neoliberalism idea evolved in the effort to satisfy the interests and the needs of the United States' government. This neoliberal idea deeply impacted the international political economic policy of the United States especially those, which pertains to the World Bank's welfare programs and their implementations.

The thesis is largely based on library research with an emphasis on a qualitative approach focusing on general principles of a phenomenon or a method in analytically describing the implementation of the United States foreign policy in the area of political economic. While at the same time using a descriptive-interpretation technique to understand phenomenons from a diversity of aspects, economic, political, cultural, and social as a holistic and integrative understanding of it."

"Penelitian ini berusaha menjawab penyebab kegagalan aksi diplomasi koersi Republik Rakyat Tiongkok terhadap Korea Selatan pasca keputusan Korea Selatan untuk menggelar sistem pertahanan udara THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) yang dianggap mengancam keamanan nasional Tiongkok. Pihak pemerintah Tiongkok menggelar aksi retaliasi berupa sanksi informal dalam bentuk boikot tidak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi Korea Selatan seperti pariwisata, usaha perdagangan, produk produk dan budaya Korea Selatan / Hallyu. Diplomasi koersi yang Tiongkok lakukan menggunakan strategi Try and See dan Gradual Turning of the Screw pada awal 2016 hingga 2017 agar pemerintah Korea Selatan menarik kembali sistem pertahanan THAAD tersebut. Dengan menerapkan teori efektifitas diplomasi koersi serta metode kualitatif, penelitian ini menemukan jawaban bahwa tidak berhasilnya aksi diplomasi koersi yang dijalankan Tiongkok pada periode 2016-2017 diakibatkan dari tidak terpenuhinya variabel efektifitas diplomasi koersi yakni legitimasi tujuan dan permintaan, kredibilitas ancaman, reputasi aktor, asimetri motivasi, serta insentif yang ada.

---

This study seeks analyze the causes of the failure of the People's Republic of China's coercive diplomacy against South Korea after South Korea's decision to deploy the THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) air defense system which is considered a threat to China's national security. The Chinese government held a retaliation act in the form of informal sanctions of various aspects of the South Korean economy such as tourism, trade businesses, products and South Korean Hallyu culture. China's coercive diplomacy uses the Try and See and Gradual Turning of the Screw strategies in early 2016 to 2017 to get the South Korean government to withdraw the THAAD defense system. By using the theory of the coercive diplomacy effectiveness and qualitative methods, this study finds the answer that the failed coercive diplomacy attempt carried out by China in the 2016-2017 period resulted from the unfulfilled variables of the coercive diplomacy effectiveness, namely the legitimacy of goals and demands, credibility of threats, actor reputation, asymmetry of motivation, as well the incentives."