Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan mahasiswa merupakan hal yang selalu saja terjadi di Indonesia sejak pra maupun pasca kemerdekaan 1945. Konsep gerakan mahasiswa di Indonesia adalah untuk bangkit dan melakukan perubahan agar kehidupan sosial menjadi lebih baik (Budiman, 2006: 23 dalam Manalu & Darmansyah, 2017: 1) permasalahan muncul dalam tingkat pembentukan pengetahuan dan pola pikir dalam gerakan sosial mahasiswa. Internalisasi pendidikan dan pembentukkan knowledge dalam menentukkan framework pergerakan masih lalai disampaikan oleh penulis terdahulu. Peneliti dalam hal ini akan mencoba untuk menggali lebih mendalam mengenai permasalahan Internalisasi pendidikan dalam gerakan sosial mahasiswa, serta lebih jauh melihat proses frameworking dalam pergerakan sehingga gerakan sosial mahasiswa menjadi suatu praktis yang sifatnya berkelanjutan. Penelitian dijalankan menggunakan metodologi penelitian etnografi dan wawancara mendalam. Penulisan ini memberikn gambaran jelas peran internalisasi pendidikan dalam pembentukkan social movement knowledge para anggota FMN UI. Social Movement Knowledge yang diterima dimaknai dan dipahami kembali oleh pra anggota FMN UI dan menjadi identitas baru bagi diri mereka. Social movement knowledge tersebut kemudian menjadi basis penting dalam membentuk framework pengorganisasian dan pergerakan FMN UI.

---

The student movement is something that has always happened in Indonesia since pre and post-independence of1945. The concept of the student movement in Indonesia is to rise up and make changes so that social life is better (Budiman, 2006: 23 in Manalu & Darmansyah, 2017: 1). Problems arise in the level of knowledge formation and thought patterns in student social movements. The internalization of education and the formation of knowledge in determining the framework for movement have been neglected to be conveyed by previous authors. Researchers in this case will try to dig deeper into the problems of internalization of education in student social movements, and further see the frameworking process in the movement so that the student social movement becomes a practical, sustainable nature. The research was conducted using ethnographic research methodologies and in-depth interviews. This writing provides a clear picture of the role of internalization of education in shaping the social movement knowledge of FMN UI members. Social Movement Knowledge received is interpreted and re-understood by pre FMN UI members and becomes a new identity for themselves. This social movement knowledge then becomes an important basis in forming an organizing and moving framework for FMN UI."

"Studi ini bertujuan untuk melihat strategi pembingkaian dan diskursus publik pada gerakan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) terkait menolak RUU Cipta Kerja. Gerakan tersebut dibangun oleh aliansi mahasiswa atas sebagian kontribusi buruh dan jaringan masyarakat sipil. Meskipun dipandang memiliki kompetensi akademik sebagai sumber kekuatannya, gerakan tidak serta merta muncul dari kesadaran subjektif individu mahasiswa, melainkan mobilisasi yang diorganisir oleh aktivis mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pembingkaian diagnostik, prognostik, dan motivasional serta diskursus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi daring. Hasil penelitian menunjukkan gerakan mahasiswa UI menggunakan tiga jenis strategi pembingkaian, yaitu diagnostik yang menggambarkan sasaran lawan dan memacu kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan, prognostik yang membantu akses edukasi dan komunikasi terkait isu RUU Cipta Kerja, dan motivasional yang mendorong partisipasi individu dalam upaya perubahan sosial. Meskipun demikian, pergerakan mahasiswa UI masih bergantung pada kekuatan yang terinstitusionalisasi, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), sehingga animo pengawalan isu meredup ketika BEM tidak aktif mengingat pengaruh ideologi gerakan moral yang mengakar. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap masalah formil dalam RUU Cipta Kerja tampak menghasilkan diskursus-diskursus baru, seperti persoalan material RUU Cipta Kerja, represi aparat dalam aksi-aksi protes, serta praktik lain dengan efek kuasa didalamnya.

---

This study aims to see framing strategies and public discourse on the University of Indonesia student movement related to rejecting the Job Creation Bill. The movement was built by a student alliance on part of the contributions of workers and civil society networks. Although seen as having academic competence as a source of strength, the University of Indonesia student movement does not necessarily arise from individual subjective awareness but rather formed by organized mobilization initiated by student activists. This research utilized a descriptive qualitative approach, focusing on diagnostic, prognostic, and motivational framing, as well as discourse analysis, with data collected through in-depth interviews, literature study, and online observations. The results of the study show that the UI student movement uses three types of framing strategies, namely diagnostics which describes opposing targets and spurs public awareness of injustice, prognostic which helps access education and communication related to the Job Creation Bill issue and motivational that encourages individual participation in social change efforts. Nonetheless, the UI student movement still depends on institutionalized forces, namely the Student Executive Body (BEM), so the interest in overseeing the issue dimmed when BEM was inactive referred to the influence of the deep-rooted moral movement ideology. In addition, this research shows that attention to formal issues in the Job Creation Bill generates new discourses, such as material issues in the Job Creation Bill, apparatus repression in protest actions, and other practices with the effect of power in it."

"Skripsi ini membahas tentang peranan gerakan mahasiswa Universitas Indonesia dalam Reformasi Indonesia 1997-1999. Menjelaskan perkembangan gerakan mahasiswa Indonesia mulai dari tahun 1978 hingga masuk masa Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi tahun 1990 yang ditandai dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan, No. 0457/1990. Perubahan pola gerakan mahasiswa untuk beradaptasi menghadapi represi dari pemerintah. Serta kembali berkembangnya gerakan mahasiswa seiring mengendurnya tekanan pemerintah. Skripsi ini juga menguraikan aksi- aksi demonstrasi dan pergerakan mahasiswa UI dalam memperjuangkan reformasi Indonesia, termasuk dinamika internal mahasiswa UI yang terbagi menjadi dua, yaitu Senat Mahasiswa Universitas Indonesia dan Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia.

---

This thesis discusses the role of Universitas Indonesia student movement for Indonesia Reformation 1997-1999. It describes the development of Indonesia student movement from 1978 until the period of Student Senate in 1990, which marked by the Decree of Minister of Education and Culture, Fuad Hassan, No. 0457/1990; the adaptation of student movement to face the repression from the government by changing its pattern; as well as re-development of the student movement as the loosening of government pressure. This thesis also describes the demonstrations and UI student movement in fight for Indonesia Reformation, including the internal dynamics, which divided UI student to Student Senate and Family Action Unit (KB UI)."

"Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya media baru di Internet. Media baru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penggunanya untuk membagikan informasi yang dimiliki. Hal ini membuat media baru sebagai sarana yang efektif untuk menyebarluaskan informasi di masyarakat, sebagai sarana kritik dan juga sebagai sarana untuk membangun wacana tandingan. Pada medio 2019-2020 media baru, terutama twitter, digunakan oleh mahasiswa untuk menyebarluaskan kritik kepada pemerintah sekaligus mengajak orang-orang untuk bersama-sama turun ke jalan melakukan demonstrasi penolakan berbagai RUU yang dianggap bermasalah, seperti RUU KPK, RKUHP dan RUU Cipta Kerja. Walaupun begitu, media baru juga digunakan untuk mendelegitimasi gerakan sosial mahasiswa oleh akun-akun yang memiliki afiliasi wacana dengan negara. Tulisan ini akan berfokus pada berbagai macam bentuk delegitimasi gerakan sosial mahasiswa yang dilakukan secara langsung oleh akun-akun yang memiliki afiliasi wacana dengan negara melalui media sosial twitter. Upaya delegitimasi tersebut dilakukan dalam rangka memonopoli narasi kebijakan dan membendung berbagai macam kritik agar stabilitas politik tetap terjaga. Tulisan ini akan menggunakan teori Quinney tentang represi dan dominasi dan teori Gramsci tentang hegemoni untuk menjelaskan upaya delegetimasi tersebut dan bagaimana hubungannya dengan upaya negara yang dikuasai oleh kelas penguasa untuk memanipulasi kesadaran warganya.

---

The development of information technology encourages the birth of new media on the Internet. New media provide equal opportunities for all users to share their information. This makes new media an effective means of disseminating information in society, as a means of criticism and also as a means to build counter discourse. In mid 2019-2020 new media, especially twitter, were used by students to spread criticism to the government as well as to invite people to take to the streets together to protest against various bills that were considered problematic, such as the RUU KPK, RKUHP and RUU Cipta Kerja. However, new media are also used to delegitimize student social movements by accounts that have discourse affiliations with the state. This paper will focus on various forms of delegitimization of student social movements that are carried out directly by accounts that have discourse affiliations with the state through Twitter social media. The delegitimization effort was carried out in order to monopolize the policy narrative and stem various kinds of criticism so that political stability was maintained. This paper will use Quinney's theory of repression and domination and Gramsci's theory of hegemony to explain the delegation effort and how it relates to the efforts of the state ruled by the ruling class to manipulate the consciousness of its citizens."

"[Skripsi ini membahas tentang peranan organisasi mahasiswa bernama SMID dalam proses pembentukan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Menjelaskan peran pemuda dalam pergerakan Indonesia dari masa kebangkitan nasional tahun 1908 hingga memasuki Orde Baru. Kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang represif terhadap mahasiswa. Serta munculnya kembali gerakan mahasiswa bersama gerakan rakyat yang lain. Proses terbentuknya Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan perpecahan yang terjadi di dalamnya., This mini thesis discusses the role of a stucent organization called SMID in the process of transformation of the Partai Rakyat Demokratik (PRD). Explaining the role of youth in Indonesian movement of national revival period 1908 until well into the New Order. The policies of the New Order government repression against the student. As well as the re-emergence of the student movement together other people’s movement. The process of formation of the People’s Demokratic Party (PRD) and the divisions that occur in it.]"

"Clicktivism telah membantu para aktivis mengatasi masalah sosial dalam beberapa tahun terakhir, termasuk gerakan #MeToo. Pada tahun 2018, gerakan tersebut menjangkau masyarakat patriarki yang mengakar kuat di Korea Selatan, dan mengakibatkan sejumlah partisipan berbagi pengalaman pelecehan seksual mereka di platform media sosial. Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada efek gerakan #MeToo di Korea Selatan. Namun, penggunaan clicktivism belum pernah dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana gerakan #MeToo di Korea Selatan menggunakan clicktivism dalam menyebarkan pesan gerakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Enam data media sosial yang berupa unggahan Facebook dan cuitan Twitter dengan tagar #MeToo dipergunakan sebagai bahan analisis dalam makalah ini. Data kemudian dikaji menggunakan metode analisis konten kualitatif media sosial. Berbeda dengan pernyataan beberapa peneliti sebelumnya, studi ini menemukan bahwa clicktivism dalam kasus gerakan #MeToo mampu menarik perhatian orang, mendapatkan partisipasi publik, dan membangun aktivitas offline yang sukses. Gerakan #MeToo di Korea Selatan juga berhasil menciptakan dampak gerakan sosial yang paling kritis dan berkesinambungan, yakni; perubahan kebijakan.

---

Clicktivism has helped activists address social issues in recent years, including the #MeToo movement. In 2018, the movement reached South Korea’s deeply-entrenched patriarchal society, which resulted in a number of participants sharing their experiences of sexual abuse on social media platforms. Several studies have reported the effect of the #MeToo movement on South Korea; however, the deployment of clicktivism has yet to be addressed. This study aims to analyse how the #MeToo movement in South Korea used clicktivism in spreading the movement’s message and its impact on society. A total of six social media data acquired in this paper are from Facebook posts and tweets that used the hashtag #MeToo, which is analysed using the qualitative content analysis of social media method. In contrast to some researchers' statements, the findings indicate that the clicktivism in the case of the #MeToo movement was able to attract people’s attention, gain public participation, and establish successful offline activities. The #MeToo movement in South Korea also achieved the most critical and long-lasting social movement effect: policy changes. "

"Penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi teoritis pada ranah gerakan sosial dan ranah studi mengenai teori framing. Dari ranah studi gerakan sosial, studi mengenai gerakan sosial selama ini lebih banyak memfokuskan pada aktor dan struktur politik. Keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial selalu dikaitkan dengan sumber daya yang dipunyai oleh aktor atau dari sisi struktur kesempatan politik Gerakan sosial sangat jarang dilihat dari perspektif bagaimana aktor-aktor mengemas, mengkonstruksi pesan-pesan politik. Di sini keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial dilihat bagaimana aktor mengkonstruksi dan mengemas peristiwa untuk disajikan kepada anggota gerakan dan khalayak luas. Pada titik ini, disiplin ilmu komunikasi bisa memberikan sumbangan dalam memperkaya khasanah studi mengenai gerakan sosial. Pada ranah studi framing, studi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada analisis teks. Tetapi teori dan analisis framing jarang dipakai untuk melihat bagaimana seseorang mengkonstruksi, mengemas suatu peristiwa. Penelitian ini melihat gerakan sosial dalam perspektif framing. Ada dua teori yang dipakai, yakni teori framing dan teori gerakan sosial. Teori framing yang dipakai adalah teori dari Erving Goffman. Bagi Goffman, individu tidak bisa mengerti dunia atau realitas tanpa menghubungkannya dengan pengalaman hidup agar realitas tersebut bisa masuk ke dalam skema pikiran individu. Sementara teori gerakan sosial yang dipakai adalah teori yang dikemukakan oleh William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford.Teori gerakan sosial dari William A. Gamson, David A Snow dan Robert D. Banford mempunyai perspektif yang berbeda dengan teori resource mobilization dan kesempatan politik. Jika kedua teori tersebut lebih menitikberatkan pada struktur, maka teori gerakan sosial dalam perspektif framing lebih menekankan pada budaya (kultur). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Desain studi kasus yang dipakai adalah studi kasus instumental. Kasus dipakai untuk menjelaskan fenomena lebih besar, yakni posisi framing dalam gerakan sosial di Indonesia. Kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah sengketa KPK-Polri Jilid I (2009) dan Jilid II (2012). Penelitian ini dilakukan atas 10 isu atau perdebatan penting kasus sengketa KPK-Polri tahun 2009 dan 2012. Data lapangan dikumpulkan lewat empat teknik, yakni observasi lapangan, wawancara mendalam, studi dokumen dan analisis teks. Studi ini mengambil kasus sengketa KPK-Polri, baik Jilid I tahun 2009 (kasus Bibit-Chandra) ataupun Jilid II tahun 2012 (kasus simulator SIM). Pada kedua kasus ini, gerakan sosial yang berhasil "menang" adalah pro KPK. Ahliahli gerakan sosial umumnya melihat tiga elemen yang penting dan saling berkaitan, yakni (a)aktor gerakan sosial; (b)media dan (c)khalayak. Aktor gerakan sosial dilihat dalam perspektif framing sebagai pihak yang secara aktif bersaing dan bertarung dalam memperebutkan makna atas peristiwa. Sementara media dilihat sebagai entitas yang berperan dalam menyebarkan frame atas peristiwa sehingga pemaknaan dari masing-masing aktor gerakan sosial bisa tersebar luas ke masyarakat. Sedangkan elemen khalayak berkaitan dengan sumber dukungan dari gerakan sosial. Para ahli umumnya melihat elemen aktor gerakan sosial, media dan khalayak secara linear. Atau secara sederhana dibahasakan dengan: aktor gerakan sosial mempengaruhi media selanjutnya media mempengaruhi khalayak. Hasil studi ini memperlihatkan, ketiga elemen (aktor gerakan sosial, media dan khalayak) tidak harus digambarkan secara linear. Masing-masing elemen itu pada dasarnya subjek yang mempunyai pemahaman dan penafsiran tersendiri atas peristiwa. Selain tidak linear, hasil studi ini juga memperlihatkan masing-masing elemen juga bisa saling memberikan pengaruh. Frame atas suatu peristiwa itu hasil konstruksi yang dilakukan oleh aktoraktor gerakan sosial. Frame yang muncul atas suatu peristiwa karena itu tidak dipahami sebagai proses alamiah, tetapi dilihat sebagai proses strategik (strategic frame). Proses strategik ini meliputi jembatan frame (frame bridging), penguatan frame (frame amplification), perpanjangan frame (frame extention) hingga transformasi frame (frame transformation). Proses terbentuknya frame dilihat oleh para ahli gerakan sosial lahir dari dinamika tertentu. Aktor gerakan sosial melakukan pendefinisian atas peristiwa. Tetapi proses ini tidak statis karena ketika membentuk frame, aktor gerakan sosial juga menggunakan pemberitaan media dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Media mempunyai keterkaitan dengan gerakan sosial. Media membutuhkan aktor gerakan sosial sebagai sumber berita. Sebaliknya, aktor gerakan sosial membutuhkan media agar pemaknaan mereka atas peristiwa lebih mendominasi pemberitaan media sehingga masyarakat lebih mendukung gerakan mereka. Penelitian ini memperlihatkan tidak ada upaya khusus dari aktor gerakan sosial pro KPK untuk mendekati media. Pandangan jurnalis sendiri sejak awal memang lebih pro terhadap KPK dibandingkan kepolisian, sehingga media lebih banyak memberi tempat kepada versi KPK dibandingkan kepolisian. Peneliti mengusulkkan suatu model yang melihat keterkaitan antara aktor gerakan sosial, media/jurnalis, frame media dan frame khalayak. Model ini merupakan pengembangan dari model Gamson, Scheufele dan Benford and Snow. Ada dua hal yang membedakan model yang ditawarkan penulis dengan model lain. Pertama, aktor gerakan sosial, khalayak dan media harus dilihat sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas. Jurnalis dan media mengkonstruksi peristiwa, hal yang sama juga aktor gerakan sosial dan khalayak. Khalayak harus dilihat sebagai entitas yang mempunyai pemikiran, keberpihakan dan pada akhirnya secara aktif mengkonstruksi peristiwa. Kedua, aktor gerakan sosial, khalayak dan media, selain dilihat sebagai subjek, juga harus dilihat saling mempengaruhi. Misalnya, keterkaitan antara frame media dengan frame khalayak. Pandangan khalayak kemungkinan bisa dipengaruhi oleh frame yang disajikan dalam pemberitaan media, tetapi pada saat bersamaan media juga mengangkat frame khalayak yang sejak lama antipati terhadap korupsi.

---

It is hopeful that this study contributes some theoretical significance in the social movement as well as framing studies. In the previous social movement studies, the focuses were more on the actors and political structure;where the success and failure of the social movement were mostly associated with resources owned by the actors or from the perspective of political opportunity. Social movements are very rarely viewed from the perspective of how actors frame, and construct political messages. In this research, the success or failure of social movements is not seen from the resources and opportunity structures owned by the actor, but instead, is viewed from the results of the constructing and framing of the events prior to the publication to members of the movement and to other wider audience. At this point, communication discipline has itscontribution in enriching the study of social movements. The study of framing is usually emphasizing on text analysis and is rarely used to see how people construct and frame an event or phenomena.

The research looked at the social movement using framing perspective. Two theories are used, namely the theory of framing and social movement theory. The framing theory of Erving Goffman is applied in this research. For Goffman, individual cannot understand the world or reality without relating it with one?s life experience, in so doing the reality can then be digested into the mind of the individual. While the social movement theory used is the one proposed by William A. Gamson, David A Snow and Robert D. Banford. In their theory, Gamson et al. proposed a different perspective to the resource mobilization and political opportunities. Both theories are more focused on the structure, while the theory of social movement in framing perspective is more emphasizing on the construction of the message.

This research uses the case study method, i.e.: instrumental case study. A case is used to explain the larger phenomenon, namely the position of framing in social movements in Indonesia. The cases analyzed in this study are the 10 important issues of KPK-POLRI dispute Part I (2009) and Part II (2012). Field data are collected through observation, in-depth interviews, documents review, and text analysis. This study analyzed two parts of KPK-POLRI disputes, i.e.: part I in 2009 in the case of Bibit-Chandra and Part II in 2012 in the case of SIM (Driving License) Simulator case. In both cases, the successful social movements that ?win? is the one pro KPK. Experts in social movements generally look at three interrelated and essential elements, as follows: (a) the social movement actors; (b) the medium; and (c) the populace or audience. The actors of the social movement are viewed as those who are actively competing and fighting over the meaning of events. Media is seen as an entity that plays a role in spreading the frame of the events so that the meaning constructed by each social movement actor can be spread to the community. The audience is associated as the supporting resource of the social movement. The scholars see those three elements (the actor, the media, and the populace) as linear sequence of influence. Simply say: the actor influences the media and further on the media influences the audience. The research findings in this dissertation show otherwise. Those three elements do not necessarily be potrayed as a linear sequence. Thus, each element is basically a subject that has its own understanding and perception on an event. Furthermore, this study suggest that each element can be influencial to each other in a non linear way.

Frame of the event is the result of deliberate construction process performed by actors of social movements. Frame is not understood as a natural process, but is seen as a strategic process (strategic frame). This strategic process includes frame bridging, frame amplification, frame extention to transform frame (frame transformation). The process of forming the frame is seen by scholars of social movements as rooted on a certain dynamics. However, this study shows that social movement actors define the events, andthe process of it is not merely statical as only done by the social movement actors themselves, rather it is a dynamic process involving and using the flourishing news in the media and the perception of the public on that particular issue.

The media is linked with social movements. Media need actors of social movements as a source of news. On the other hand, the social movement actors need the media so that their potrayal of the events can dominate the news in the media, and thus will attract more people to support their movement. However, this study shows that there is no special effort from ?pro KPK? social movement actors (i.e.: the public relations of KPK) to approach or influence the media, in order to put their version of news having more place in the media. From the very beginning, the perception of thejournalists on this issue tend to be ?pro KPK? rather than ?pro POLRI?, and therefore the media give more attention and placement to the ?pro KPK? news. This findings proofs that the success of social movements in the KPK-POLRI disputes, where the news in the media is dominantly show ?pro KPK? is not due to the success of social movement actors in approaching the media, but rather because of the congruence of values between journalists and social movement actors.

Results of this study have implications for theories on the relationship between frames, media and social movements. Researcher proposes a model to potray the connection between the actors of social movements, media / journalists, media frames and audience frames. This model is a development of the model proposed by Gamson, Scheufele, Benford and Snow. There are two things that distinguish the models as offered by authors compared to other models. First, each party (social movement actors, audiences and media) should be seen as a subject that constructs reality. Journalists and media construct events, the same is done by the social movement actors and audiences. Audiences should be seen as an entity that has a thought, alignments and eventually actively construct events. Second, each of the entities (social movement actors, audiences and media) is seen as a subject that can influence and be influenced or be affected by each other. This interconnectedness is evident in this research findings. For example, the relationship between media frame and audience frame. The perception of the audience might be influenced by the frame presented in the news media, however, at the same time, the media also raised the issue of a long time audience frame of against corruption or an antipathy to it."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana gerakan sosial anak muda yang bernama Green Welfare Indonesia memanfaatkan media sosial dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Studi terdahulu fokus pada kehadiran internet terutama media sosial bagi anak muda dalam mengekspresikan suaranya melalui media sosial yang menjadi arena baru bagi gerakan sosial, seperti gerakan Fridays for Future. Namun, terdapat studi terdahulu yang berfokus pada lemahnya gerakan sosial yang didukung oleh internet karena partisipasi dari gerakan sosial tersebut dinilai lemah dan tidak cukup merepresentasikan perjuangan gerakan dalam mengatasi isu tertentu. Peneliti berargumen bahwa arena digital sebagai arena baru bagi anak muda dalam menyuarakan suaranya dapat menciptakan perbedaan dalam memanfaatkan kekuatan media sosial dan cara anak muda dalam memobilisasi sumber daya. Hasil penelitian ini melihat bahwa para aktor Green Welfare Indonesia memiliki berbagai platform media sosial yang dimanfaatkan dengan strategi tertentu. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa Green Welfare Indonesia dapat mencari serta memobilisasi sumber daya dengan baik sehingga membantu gerakan untuk mencapai tujuannya. Adapun hasil ini terefleksi dari kanal media sosial dan program kerja yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengambilan data wawancara mendalam dan observasi digital terhadap konten-konten media sosial dari Green Welfare Indonesia.

---

This research aimed to analyze how a youth social movement called Green Welfare Indonesia utilized social media and resources to achieve their objectives. Prior studies focused on the existence of the internet, especially social media that is being utilized by youth to express their concern in social media, such as Fridays for Future. Prior study also focused on the weakness of social movement that plays a role in the digital arena due to lack of participation and effort to solve the issue that is carried by the movement. This research argues that the digital arena as a new arena for youth can create a difference in utilizing social media power and how youth mobilize resources that exist. The result of this research is that actors from Green Welfare Indonesia are able to search and mobilize resources. The results are reflected in both social media and events that they held. This research is using qualitative methods with in-depth interviews and digital observation of Green Welfare Indonesia’s Instagram content to collect data."

"Gerakan sosial yang dilakukan pada tahun 2019 silam dengan tajuk #ReformasiDikorupsi menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia. Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya turun ke jalan sebagai reaksi dari pengesahan beberapa produk legislasi yang dianggap bermasalah, tetapi produk legislasi yang sudah disuarakan untuk disahkan tidak kunjung juga terlaksana. Namun, pencapaian tujuan gerakan #ReformasiDikorupsi nyatanya terlihat tidak maksimal. Sampai saat ini, hanya RUU PPKS yang disahkan oleh DPR RI, yang juga sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai capaian gerakan #ReformasiDikorupsi. Tulisan ini ingin mendalami lebih jauh penyebab gerakan #ReformasiDikorupsi tidak maksimal dalam hal pencapaian tujuan mereka. Dengan menggunakan teori gerakan sosial dari McAdam dkk (1996) yang memiliki tiga komponen, yaitu peluang politik, struktur mobilisasi dan proses framing serta memiliki tiga faktor keberhasilan atau kegagalan suatu gerakan sosial, yaitu tindakan disruptif, pengaruh sayap radikal dan tujuan, peneliti telah menemukan letak kekurangan dari gerakan #ReformasiDikorupsi. Gerakan ini hanya berhasil memanfaatkan peluang politik dan tujuan, dengan komponen atau faktor lainnya tidak terpenuhi sepenuhnya. Oleh karenanya, gerakan #ReformasiDikorupsi tidak maksimal dalam mencapai tujuan akhir mereka dikarenakan gerakan tersebut tidak memenuhi komponen gerakan sosial menurut perspektif teori McAdam dkk.

---

Social movement carried out in 2019 with the title #ReformasiDikorupsi attracted a lot of attention from the Indonesian people. Thousands of students and other elements of society took to the streets as a reaction to the ratification of several legislative products that were considered problematic, but the legislative products that had been voiced for ratification did not come into effect. However, the achievement of the goals of the #ReformasiDikorupsi movement does not appear to be optimal. To date, only the PPKS Bill has been passed by DPR RI, which is actually not really an achievement of the #ReformasiDikorupsi movement. This paper wants to explore further why the #ReformasiDikorupsi movement is not optimal in terms of achieving their goals. By using social movement theory from McAdam et al (1996) which has three components, namely political opportunity, mobilization structure and framing process and has three factors of success or failure of a social movement, namely disruptive action, the influence of radical wings and goals, researchers have found the aspect of the social movement that lacking for the #ReformasiDikorupsi movement. This movement only succeeded in taking advantage of political opportunities, with other components or factors not being fully fulfilled. Therefore, the #ReformasiCorruption movement is not optimal in achieving their ultimate goal because the movement is fulfilling the components of social movements according to the theoretical perspective of McAdam et al."

"ABSTRAKTata kelola pada lembaga kemahasiswaan di Ikatan Keluarga Mahasiswa UI (IKM UI) menjadi hal yang penting untuk diterapkan. Penerapan tata kelola dilakukan sebagai bentuk kontrol atas lembaga pemerintahan di IKM UI yang bertugas untuk menjaga kedaulatan mahasiswa UI. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola lembaga pemerintahan mahasiswa yang terdapat pada IKM UI dengan menggunakan poin-poin aktualisasi dari Good Public Governance yang dibuat oleh KNKG, sebagai asas pelaksanaan tata kelola pada lembaga public di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan mahasiswa belum menerapkan tata kelola lembaganya dengan baik

---

ABSTRACTGovernance implementation on Ikatan Keluarga Mahasiswa UI (IKM UI) has been an important issue. This because governance is needed to control student government associations, as the guardian of student sovereignty over campus administration. The purpose of this research is to evaluate student government associations governance using guidances from Good Public Governance General Guidance made by KNKG, as a governance standard of public sector organization in Indonesia. This research finds that student government associations in Universitas Indonesia have not properly implement governance"