Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah ditetapkan melalui Undang Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah agar dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang. Akan tetapi potensi masalah kemudian dihadapi tatkala Raperda RPJMD yang memuat usulan program dari masyarakat harus dievaluasi ulang oleh DPRD yang mana pada fakta kasusnya DPRD DKI Jakarta dalam pembentukan RPJMD di DKI Jakarta menyumbangkan sejumlah program baru di luar yang telah disepakati oleh masyarakat daerah sendiri. Penelitian tesis yang menggunakan metode yuridis normatif ini berisi kesimpulan bahwasanya mekanisme pembahasan Raperda RPJMD oleh DPRD dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kecenderungan menjauhi legitimasi demokratis yang ada. Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan rekonsepsi terhadap mekanisme pendekatan politik dalam pembentukan RPJMD yang diwujudkan melalui pembahasan Raperda RPJMD oleh DPRD agar dapat memenuhi legitimasi demokratis dalam penyusunan sebuah kebijakan yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.

---

The Regional Medium-Term Development Plan has been stipulated through the Law on the National Development Planning System and the Law on Regional Government that can be formed in a participatory manner by involving direct participation through public consultation forums and Development Planning Annual Meeting (Musrenbang). However, potential problems were then faced when the Draft of Regional Law which contained program proposals from the community had to be re-evaluated by the Province or City Council, in which case the DKI Jakarta Council was contributed a number of new programs out from those agreed upon by the community themselves in the formation of the Regional Medium-Term Development Plan in DKI Jakarta. This research that using the normative juridical method contains the conclusion that the Regional Council's evaluation mechanism for the Draft of Regional Law on Regional Medium-Term Development Plan in the legal system in Indonesia tends to move away from existing democratic legitimacy. Therefore in this case, a reconception of the political approach mechanism is needed in the formation of the Regional Medium-Term Development Plan in order to fulfill democratic legitimacy in formulating a policy that is in accordance with the legal system in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini akan membahas implementasi program pembangunan jalan dan jembatan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Bekasi pada tahun 2013-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunanjalan dan jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di KotaBekasi pada tahun 2013-2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan post-positivis. Peneliti menggunakan teori implementasi program dari Merilee S.Grindle yang terdiri dari 2 (dua) dimensi dengan 9 (sembilan) aspek yaitu kepentingan kelompoksasaran; manfaat yang diterima; besaran perubahan; ketepatan pembuatan keputusan; rincianpelaksana program; sumberdaya yang memadai; besaran kekuasaan, kepentingan, dan strategiimplementor; karakteristik institusi dan rezim; dan tingkat kepatuhan dan responsivitaspelaksana. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait implementasi Program Pembangunan Jalandan Jembatan di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi ProgramPembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Bekasi telah berjalan dengan baik dilihat dariterpenuhinya sebagian besar aspek yang ada dalam implementasi program. Akan tetapi, terlihatpula bahwa masih terdapat aspek yang belum optimal terkait dengan pemenuhan jalan danjembatan yang layak, keterbukaan informasi publik, serta sumberdaya manusia dan sumberdayakeuangan. Kurangnya sumberdaya manusia yang ada tersebut pada realisasinya membuatlemahnya sisi pengawasan dan kontrol terkait pembangunan jalan dan jembatan.

---

ABSTRACTThis study will describe the implementation of road and bridge construction program in mediumterm development plan in Bekasi City. The purpose of this study was to analyze theimplementation and determine factors that inhibiting the implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City. The method of researchapproach used in this study was post-positivist approach. The theory of program implementationfrom Merilee S. Grindle used as a basis to measure the implementation that consists of 2 (two)dimensions with 9 (nine) aspects including interest affected; type of benefit; extent of changeenvisioned; site of decision making; program implementor; resources committed; power,interest, and strategies of actor involved; institution and regime characteristics; and complianceand responsiveness. Interviews and literature study techniques were used to collect the data. Theinterview was conducted with the relevant parties to the implementation of road and bridgeconstruction program. The results of this study showed that implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City have been going well,seeing through the fulfillment of the most aspects in the program implementation. However, itappears also that some aspects have not been optimally run related to the fulfillment of decentroads and bridges, public disclosure, and also human and financial resources. In reality, thelack of human resources, weaken the oversight to control the roads and bridges construction."

"Tesis ini membahas penjabaran kontribusi pinjaman ADB terhadap programprogram pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2004-2009. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui metode studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prioritas program pembangunan Pemerintah periode 2004-2009 dan kontribusi ADB terhadap program pembangunan tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan dengan menyandarkan pada database yang kuat mengenai kebutuhan masyarakat, reformasi kelembagaan melalui perampingan lembaga diperlukan untuk mengatasi alur birokrasi yang terlalu panjang dan Pemerintah memiliki program pembangunan yang realistis, berbasis data yang kuat, implementatif, terukur dan menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian domestik yang terbukti lebih mampu bertahan terhadap ancaman krisis dari luar.

---

The focus of this study is the contribution of ADB lending to the government programs listed in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) period 2004-2009. This research is a qualitative descriptive design through literature study method. The purposes of this study are describing the priority of the Government's development program in 2004-2009 and ADB's contribution to the development program.

The researcher suggests that the Government should consider the scale of priorities in development planning relied on a strong database of community needs, institutional reforms through the intstitutions? streamlining is required to overcome the involuted bureaucratic path and the Government should have a realistic development program, based on accountable data, implementetive, measurable and complying the needs of the community directly to improve the domestic economy that has been proved to withstand the crisis from outside threats."

"Sebagai salah satu norma global yang diamanatkan untuk terintegrasi di dalam norma lokal, SDGs didorong agar dapat terintegrasi di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Setelah berjalan lebih dari 5 tahun, mekanisme pengintegrasian SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tampak masih menggunakan pola yang serupa dengan MDGs. Sehingga penguatan dimensi lingkungan dalam rencana pembangunan daerah dinilai masih belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi optimal bagi daerah dalam pengintegrasian SDGs dalam rencana pembangunan daerah. Hasil dari penelitian ini imenunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengintegrasikan muatan SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun perhatian daerah terhadap dimensi lingkungan masih sangat rendah. Muatan visi pembangunan, tujuan hingga anggaran daerah belum menunjukkan bahwa nilai-nilai SDGs tidak menjadikan dimensi lingkungan sebagai perhatian dalam pencapaian kesejahteraan daerah dalam tujuan pembangunan daerah.

---

As one of the global norms that is mandated to be integrated into local norms, SDGs are encouraged to be integrated into regional development planning documents. After running for more than 5 years, the mechanism for integrating SDGs in regional development planning documents still appears to use a pattern similar to the MDGs. So strengthening the environmental dimension in regional development plans is still considered not to be a major concern. This research was conducted to formulate optimal strategies for regions in integrating SDGs in regional development plans. The results of this research show that regional governments have integrated SDGs content in regional development planning documents, but regional attention to the environmental dimension is still very low. The content of the development vision, goals and regional budgets have not shown that the SDGs values do not make the environmental dimension a concern in achieving regional prosperity in regional development goals."

"Terlepas dari dampak bencana yang luar biasa di Indonesia, Ketahanan Kesehatan Masyarakat sebagai pendekatan untuk penanggulangan bencana hanya disebutkan satu kali dalam agenda pembangunan Indonesia (RPJMN) 2015-2019. Dengan menggunakan metode analisis isi kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi dari konsep ke implementasi Ketahanan Kesehatan Masyarakat terhadap bencana dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015-2019, dsn juga untuk menemukan alternatif solusi untuk implementasi konsep Ketahanan Kesehatan Masyarakat di agenda pembangunan Indonesia di masa depan (RPJMN 2020-2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penulisan RPJMN 2015-2019 dan Renstra BNPB 2015-2019 tidak memiliki latar belakang ilmiah, ketetapan sumber daya, ketetapan tujuan, mekanisme pemantauan dan evaluasi, dan pemegang kewajiban untuk pembangunan Ketahanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia.

---

Despite the overwhelming impact of disasters in Indonesia, Public Health Resilience as an approach to disaster`s countermeasure is only mentioned once in the Indonesian development agenda (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ RPJMN) 2015-2019.  By utilising the method of policy content analysis, this study aims to analyse the transformation from concept to implementation of Public Health Resilience against disaster in the RPJMN 2015-2019 and The National Disaster Management Authority (Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ BNPB)`s Strategic Plan (Rencana Strategis/ Renstra) 2015-2019, also, to find alternative solutions for Public Health Resilience concept for future Indonesia`s development agenda (RPJMN 2020-2025). The research result shows that in the write up of RPJMN 2015-2019 and Renstra BNPB 2015-2019 was lacking the scientific background, specified recourses, specified goals,  monitoring and evaluation mechanism, and specified obligation for Public Health Resilience building in Indonesia."

"Penelitian ini terfokus pada Kepemimpinan Nasional dan Pembangunan Nasional: "Bagaimana pemimpin nasional mengawal semua program pembangunan agar tujuan nasional masyarakat adil dan makmur tercapai". Hingga sekarang tujuan nasional itu belum juga tercapai. Mengapa? Karena faktor kepemimpinan nasional. Maka sangat dibutuhkan suatu model kepemimpinan nasional yang mampu menghantar Indonesia kepada tujuannya. Dan model itu adalah Kepemimpinan-Pelayan. Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan fokus kajian (Rencana) Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap II Tahun 2010-2014. Hasilnya ialah bahwa kepemimpinan-pelayan (servant-leadership) dapat menjadi model ideal kepemimpinan nasional yang dapat menghantar bangsa Indonesia kepada tujuan nasionalnya.

---

This study focused on the National Leadership and Indonesia Development: "How can national leaders oversee all development programs, so that the just and prosperous society as national goal can be achieved". Until now the national goal has not been reached. Why? Because of the national leadership. Then urgently needed a national model of leadership that is able to deliver this nation to its destination. And the ideal model is Servant-Leadership. This study is a qualitative research presented descriptively by focus of study of Medium Term Development Phase II from 2010 to 2014, particularly the Year 2010/2011. The result is that the servant-leadership may be an ideal model of national leadership that can deliver the Indonesian nation to its national goals."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa pada sektor pendidikan serta mendeskripsikan situasi pendidikan terkait yang ada di desa. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan pentingnya peranan Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga lokal yang ada di pedesaan dalam menjalankan fungsi legislatif dan representatif pada saat merumuskan peraturan desa yang mengarah pada peningkatan pembangunan desa terutama pada sektor pendidikan dalam mengejar ketertinggalan yang ada di suatu Desa dan bagaimana lembaga menyuarakan aspirasi masyrakat.

---

This study aims to look at the role of the village legislative council in the formulation the village medium term development plan for education sector and to describe situations related education in the village. This research is using qualitative method with descriptive research type. The results of this study illustrate the important role of the village legislative council as local institutions in the countryside in performing legislative and representative functions when formulating village regulations that lead to an increase in rural development, use to describe how the council accommodate the local aspiration for development especially in the education sector."

"Tesis ini membahas tentang Demokrasi Deliberatif dan partisipasi Masyarakat sipil dalam proses pembentukan hukum di World Trade Organization (WTO). WTO didirikan untuk mengatur perdagangan internasional sesuai dengan WTO Agreement. WTO mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang dan jasa. Namun sejak kelahirannya WTO telah mendapatkan resistensi yang sangat besar dari berbagai kalangan akar rumput. Hal tersebut dikarenakan hukum perdagangan internasional dalam kerangka WTO telah menimbulkan norma-norma yang bersinggungan langsung dengan individu masyarakat. Keputusan-keputusan yang lahir dalam sistem hukum WTO adalah keputusan yang nyata memiliki dampak secara langsung. Walaupun secara normatif WTO dianggap sebagai organisasi internasional yang lebih demokratis, namun dalam tataran praksis banyak sekali praktek-praktek pengambilan keputusan yang lebih bersifat oligarkis. Proses pengambilan keputusan di WTO melalui mekanisme konsensus sangatlah tidak transparan, selektif dan rahasia. WTO telah mengalienasikan dirinya dan menjadi otonom dari kepentingan masyarakat sipil. Padahal agar suatu pengambilan keputusan bersifat demokratis, maka proses pengambilan keputusan itu harus melibatkan pihak-pihak yang terkena akibat dari keputusan-keputusan tersebut, baik itu secara langsung maupun melalui perwakilannya masing-masing. Disamping itu, keputusan-keputusan tersebut juga harus dicapai sebagai suatu hasil dari adanya pertukaran argumentasi yang rasional, terbuka dan transparan. Penulis mencoba menawarkan teori demokrasi deliberatif yang digagas oleh Jurgen Habermas sebagai jawaban dari permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan hukum di WTO. Demokrasi dapat disebut deliberatif jika proses pemberian suatu alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji terlebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat diskursus publik. Menurut Habermas, politik selalu dipengaruhi oleh dua aspek. Aspek tersebut adalah faktisitas hukum dan validitas hukum. Faktisitas hukum menekankan kepastian hukum demi rumusan yang ada pada pada hukum itu sendiri, sedangkan validitas hukum menekankan bahwa hukum harus dapat dilegitimasikan secara moral. Maka dari itu, sesungguhnya teori tersebut merupakan sebuah desakan bagi WTO untuk membuka ruang-ruang dan kanal-kanal komunikasi politis di dalam masyarakat, agar keputusan-keputusan yang diambil dalam proses pembentukan hukum di WTO tidak teralienasikan dari masyarakat sipil dan menimbulkan kurangnya legitimasi.

---

This theses elaborates the deliberative democracy and participation of civil society in the law-making process at the World Trade Organization (WTO). World Trade Organization (WTO) was established to regulate international trade in accordance with the WTO Agreement. WTO encourages the flow of international trading, by reducing and removing barriers that may interfere the accelerations of trade in goods and services. But since the establishment of the WTO has gained enormous resistance from various grassroots. That is because the law of international trade within the WTO framework has led to the norms that interact directly with individual communities. The decisions that were taken in the WTO legal system is the decisions that have a direct impact.

Although normatively WTO is considered as an international organization that is more democratic, but in a many practical level, decision-making practices in WTO are more oligarchic. The decision making process in the WTO through a consensus mechanism is not transparent, selective and confidential. WTO has alienated himself and become autonomous from the interests of civil society. And to a democratic decision-making, then the decision-making process must involve the affected parties as a result of these decisions, either directly or through their respective representation. In addition, these decisions should also be achieved as a result of an exchange of arguments were rational, open and transparent.

The author tries to offer a theory of deliberative democracy initiated by Jurgen Habermas as an answer to the problems that occur in the WTO law-making process. Democracy can be called deliberative if the process of giving a reason on a public policy candidate tested in advance through public consultation or through public discourse. According to Habermas, politics is always influenced by two aspects. These aspects are legal facticity and legal validity. Legal facticity emphasizes the rule of law toward the formulas that exist in the law itself, while the legal validity emphasizes that law must be legitimized morally. Therefore, the theory actually is an insistence for the WTO to open spaces and channels of political communication in the community, so that the decisions taken in the law-making process in the WTO is not alienated from civil society and causing a lack of legitimacy."

"Fokus dari penelitian adalah membahas dan menganalisa pelaksanaan kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dari sisi penerapan Baseline dan kaitannya dalam penyusunan Pagu Indikatif di Kementerian Keuangan, dengan cakupan analisa mencakup kewenangan-kewenangan dalam fungsi perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penelitian terkait pelaksanaan KPJM ini dititikberatkan pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, mengingat pada tahun ini pendekatan baseline mulai diterapkan dalam kebijakan KPJM di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini antara lain menyarankan perlunya reformulasi untuk perumusan angka KPJM serta koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian PPN/Bappenas agar angka baseline yang dihasilkan dari KPJM dapat mendekati riil kebutuhan Kementerian/Lembaga.

---

The focus of the research is to discuss and analyze the implementation of the Medium Term Expenditure Framework policy with baseline approach and the relation with Indicative Ceiling preparation in the Ministry of Finance, with the scope of the analysis includes the powers in the planning and budgeting functions as mandated by Law No. 17 of 2003 concerning State Finance and Law No. 25 of 2004 on National Development Planning System. Research related to the implementation of the MTEF is focused on the last three years that the year 2011 to 2013, considering that in the baseline approach was implemented in the MTEF policy in Indonesia. This research is a descriptive qualitative research design. The data obtained through in-depth interviews. Results of this study suggest the need for reformulation include figures for the formulation of MTEF and better coordination between the Ministry of Finance to the Ministry of Planning / Bappenas that baseline figure resulting from the MTEF can approach the real needs of Ministries/Institutions."

"Skripsi ini membahas determinan perilaku seksual berisiko pada remaja di Indonesia tahun 2010-2012 berdasarkan data Survey Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Remaja BKKBN tahun 2010-2012. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan menggunakan metode pemodelan regresi logistik. Hasil penelitian menyatakan bahwa determinan perilaku seksual berisiko pada remaja dalam tiga tahun tersebut adalah kelompok umur, sikap remaja, dan status pernah mengkonsumsi NAPZA. Determinan yang paling dominan adalah sikap remaja terhadap hubungan seksual pranikah. Penelitian ini menyarankan agar perilaku ini dapat dicegah melalui pembentukan sikap yang negatif terhadap hubungan seksual pranikah.

---

This study discusses the determinants of adolescents sexual risk behavior in Indonesia 2010-2012 based on National Medium Range Development Plan in Youth 2010-2012 Survey by BKKBN. The study design is cross-sectional. The data was analyzed by logistic regression modeling. The study states that the determinant of sexual risk behavior in adolescents in the three years are the age groups, adolescents attitude, and never consume drug status. The most dominant determinant is the attitude of youth toward premarital sexual relations. This study suggested that this behavior can be prevented through the establishment of negative attitudes toward premarital sexual relations."