Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan pengajuan gugatan pada Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia diregulasikan melalui pasal 118 HIR yang keberlakuannya di pulau Jawa dan Madura atau dalam pasal 142 RBg yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura. Dalam pengaturan tersebut terdapat perbedaan diksi antara dualisme peraturan hukum acara perdata tersebut yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum dan pihak pencari keadilan di Indonesia yaitu perbedaan pengaturan antara HIR dan RBg. Skripsi ini akan membandingkan kedua asas pengajuan gugatan di Indonesia yaitu Asas Actor Sequitor Forum Rei yang merupakan asas yang menjelaskan gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah hukum tergugat bertempat tinggal dan Asas Forum Rei Sitae yang merupakan asas yang menjelaskan bila gugatan mengenai benda tak bergerak maka gugatan diajukan kepada pengadilan dimana objek perkara terletak. Apabila terdapat persinggungan hukum antara HIR dan RBg seperti perbedaan domisili antara tergugat dan penggugat dimana salah satu pihak berdomisili di pulau Jawa dan pihak lain berada di luar Jawa dan Madura, hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena terdapat ketidakpastian hukum dimana sebenarnya gugatan harus diajukan dan asas apa yang harus digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menyimpulkan Indonesia haruslah melakukan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Acara Perdata karena Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah tanpa harus dipisahkan berdasarkan pulau Jawa Madura dan Pulau diluar Jawa Madura

---

Filing a lawsuit in the Civil Procedural Law in Indonesia is regulated through article 118 HIR which applies to Java and Madura Island and the there’s also article 142 RBg which applies outside the Island of Java and Madura, but there is a difference in diction between this dualism of civil procedural law regulation resulting in legal uncertainty for law enforcers and parties seeking justice in Indonesia. This thesis will compare the two principles for filing a lawsuit in Indonesia, there is Actor Sequitor Forum Rei principle which is the principle that explains that lawsuit is submitted to the district court in the jurisdiction of the defendant and there is Forum Rei Sitae principle that explains if the lawsuit is about immoveable objects, the lawsuit is filed against court where the object of the case is located. If there is a legal contact between HIR and RBg such as differences in domicile between the defendant and the plaintiff where one party is domiciled on Java or Madura Island and the other party is outside Java and Madura Island, it will cause legal problems because there are legal uncertainties where is actual lawsuit must be filed and what principle should be used. In this thesis, it is concluded that Indonesia must carry out the Unification and Codification of Civil Procedural Law because Indonesia is a territorial unit without having to be separated based on the Java or Madura Island and outside Java and Madura Island"

"Suatu perjanjian jaminan kebendaan dapat menjadi perjanjian tambahan terhadap suatu perjanjian pokok yang tunduk pada hukum asing. Akan tetapi, perjanjian kebendaan di Indonesia diatur oleh sejumlah Peraturan Perundang-undangan, khususnya mengenai objek benda tidak bergerak. Hal ini karena adanya prinsip lex rei sitae yang merujuk pada kewajiban tunduknya hukum negara dimana benda tersebut terletak terhadap perkara-perkara yang menyangkut benda tersebut. Penelitian ini akan membahas prinsip lex rei sitae sebagai kaedah super memaksa yang terkandung dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia serta implikasinya terhadap hukum yang berlaku terhadap perjanjian jaminan kebendaan. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menganalisis relevansi titik pertalian accessoir sebagai penentu hukum yang berlaku terhadap perjanjian jaminan kebendaan. Kemudian, penelitian ini akan membahas pertimbangan majelis hakim terkait keberlakuan hukum Indonesia terhadap perjanjian jaminan fidusia dan hipotek dalam Putusan Kasasi No. 1713 K/Pdt/2007 Dan Putusan Peninjauan Kembali No. 445 Pk/Pdt/2007.

---

A property security agreement could server as ancillary agreement to a primary agreement governed by foreign law. However, property security agreements in Indonesia are regulated by various regulations, particularly concerning immovable property. This is because of the prinsiple of lex rei sitae, which mandates that the law of the country where the property is located must govern matters related to that property. This study will discuss the principle of lex rei sitae as a mandatory law to property security agreements as well as analyze the relevance of the accessory allocation as a determinant of the applicable law in property security agreements. Furthermore, this study will examine the judicial considerations regarding Indonesian law as the governing law to fiduciary and mortgage agreements in Supreme Court Decision No. 1713 K/Pdt/2007 and the Judicial Review Decision No. 445 Pk/Pdt/2007."

"ABSTRAKPemolisian masyarakat (Community policing) mulai diperkenalkan di Polsek CristoRei pada September 2008 oleh Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Model perdanaCommunity policing di Timor-Leste. Ketika itu kekuasaan pengendalian keamanan masihdalam tanggungjawab PBB hingga Desember 2012. Namun setelah munculnya PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 2009 maka memberikan ruang bagi PNTL untukmengedepankan pendekatan Community policing dalam pelaksanaan tugasnya dandidukung dengan struktur organisasi dari tingkat markas besar hingga pos polisi di desa.Community policing di Polsek Cristo Rei mulai efektif pada 2013 setelah PNTLmenerima kewenangan keamanan kembali dari Polisi PBB di akhir 2012. Didukungdengan kebijakan Mabes untuk menerapkan Community policing di Timor-Leste denganmodel Vissiblity, Involvement dan Professionalism (VIP) serta kebijakan untukmenempatkan petugas CP di sekolah dan di desa, pembentukan Keamanan Sukarela Desa,Dewan Pemolisian Komunitas dan Dewan Keamanan Munisipiu/Kabupaten sebagaiwujud desentralisasi kewenangan dan tanggungjawab masyarakat dengan polisi ataspermasalahan yang terjadi sehingga keduanya secara proaktif untuk mengidentifikasi,mencegah dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi demi tercipta keamanan danketertiban bagi masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakat dapat diperbaiki.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatankualitatif yaitu melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Penulis telahmewawancara 24 orang informan yakni beberapa kepala sekolah, beberapa siswa,perwakilan veteran, Ketua Pemuda, Perwakilan Perempuan, Perwakilan Ketua Adat,Penyelesai Masalah, Camat, LSM, petugas OPS, OPE, Kapolsek, Kepala subseksiCommunity policing Polres Dili, Wakalpolres, Wadir dan Direktur Community policingtingkat Nasional.Dari temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa walaupun communitypolicing sedang berlangsung namun masyarakat belum merasa aman dan tentram karenamasih ada permasalahan-permasalah seperti kekerasan dalam rumah tangga,persengketaan tanah, dan kejahatan lainnya yang terjadi di wilayah itu. Berdasarkan hasiltemuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa perlu menambah anggota yang ditugaskandi wilayah itu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan memperbanyak rasioanggota sehingga dapat mengimbangi dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah itukarena sekarang rasionya 1:1.176 dan 1:1.351 pada aktivitas di siang hari. Pemberdayaanmasyarakat grass root level belum maksimal untuk menciptakan kondisi aman dantenteram bagi lingkungan, desa dan kecamatan. Anggaran dan sarana pendukung tugasdan fungsi Community policing di wilayah itu masih minim karena CP belum memilikimata anggaran tetap tersendiri, kurangnya sarana transportasi sepeda motor, fasilitasperumahan bagi anggota OPS serta sarana komunikasi dalam menunjang tugas dilapangan

---

ABSTRACTThe Community policing was introduced in Cristo Rei Sub Station on September2008 by United Nations Police as a first Model implementation community policing inTimor-Leste. By the time the security control was under the United Nations responsibilityuntil December 2012. But after Decree Law No. 9/2009 inter into the force which providePNTL space for promote community policing approach in its task and function whichsupported by organization structure from head quarter till police post in villages.The Implementation of community policing in Cristo Rei Sub Station effective on2013 after the handover police authority from United Nations Police to Polisia NasionalTimor Leste (PNTL) in the end of December 2012. Supported by head quarter policies toapply Community policing model Visibility, Involvement and Professionalism (VIP) aswell policy to assign School Liason Officer (SLO), Community policing Officer (CPO) toeach villages, the establishment of Suco Volunteer Security (SVS), the establishmentCommunity Policing Council (CPC) and Municipality Security Council (MSC) as part ofdecentralization of authority and responsibility of community and police on problem occurin their area so both proactively to identifies, prevent and find solution to the problemoccur which can be create security and order for those communities so quality of life canbe improve.The research method used in this Academic paper is used qualitative approachthrough interview, observation and document study. The writer have interviewed 24 keysources such: few school master, some students, representatives of : Veteran, Youth,Female, Traditional head, Problem solver, Head of sub district, NGO, Communitypolicing officer, School liaison officer, Sub station Commander, Head of communitypolicing in district level, Deputy district commander, Deputy and Director of Communitypolicing in the PNTL head quarter level.Research finding on the ground that even though the implementation of communitypolicing ongoing but community felt slightly unsafe and tranquillity yet because therewere problems still exist such domestic violence, land dispute and other crimes occur inthe that area. Based on the research on the ground can draw a conclusion that there isneed to increase police members in the area weather in quantity or quality. Throughincrease of police members can be balance the sum total of citizen in that area becausecurrently the ratio is 1:1.176 and 1:1.351 in the daytime. There was lack of grass root levelof community policing empowerment to create peace and tranquillity in its neighbour,villages and sub district level. Budget and police task and function supported equipmentwere lacking because community policing have no its own constant budget, lack oftransport like motorbike, house facilities for community police officers as wellcommunication equipment which can support police work on the ground."

"Pada peristiwa di mana terdapat lebih dari satu forum tersedia untuk menyelesaikan sengketa, pengadilan perlu menentukan forum yang paling layak untuk mengadili sengketa. Layak atau tidaknya suatu forum merupakan persoalan lebih lanjut daripada kompetensi suatu pengadilan. Persoalan kelayakan forum diselesaikan dengan cara menerapkan prinsip forum non conveniens. Prinsip ini dibenarkan oleh peradilan Indonesia. Penerapan prinsip forum non conveniens dalam sengketa hukum perdata internasional di Indonesia berkaitan erat dengan hukum acara perdata Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, maka penerapan prinsip forum non conveniens di Indonesia akan dikaji dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3253/K/PDT/1990 dan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 578/PDT/2009/PT. DKI.

---

In cases where there is more than one available forum for a dispute settlement, the court must determine the most appropriate forum out of all the available forums. The issue on the appropriateness of a forum goes beyond the question of jurisdiction. The issue is solved by applying the forum non conveniens principle. Such principle is justified by Indonesian courts. The application of the forum non conveniens principle in private international law disputes in Indonesia has a great link with Indonesian civil procedure. In this thesis, the application of the forum non conveniens principle will be observed through the analysis of the decision by Mahkamah Agung No. 3253/K/PDT/1990 and the decision of Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 578/PDT/2009/PT. DKI."

"Skripsi ini membahas konsep moe dan karakter Ayanami Rei dalam anime yang berjudul Neon Genesis Evangelion. Konsep moe adalah hasrat terhadap suatu tokoh fantasi serta kemungkinan-kemungkinan virtual yang ada di dalamnya, sedangkan konsep moe yang ada dalam karakter Ayanami Rei terwujud dengan adanya respon moe dari konsumen, yaitu perasaan iba, ingin melindungi dan memiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ayanami Rei merupakan katalisator yang mengubah konsep moe pada era 1990an dan memperluas moe database yang ada.

---

This thesis describes moe concept and the character of Ayanami Rei in an anime entitled Neon Genesis Evangelion. Moe concept is a desire towards fantasy characters and the virtual possibilities within, while the moe concept within Ayanami Rei?s character is manifested through consumer?s moe response which is the feeling of sympathy, the desire to protect and to have her. The research findings showed that Ayanami Rei is the catalyst which changed the moe concept during the Nineties and expands the existing moe database."

"Pendekatan manajemen yang melihat hubungan konsumen sebagai aset kunci dari organisasi telah menghasilkan peningkatan yang mencolok dalam prioritas dan praktek dari organisasi laba ataupun nirlaba. Pendekatan manajemen aset ini dikenal dalam pemasaran relasional. Pandangan ini mengatakan bahwa konsumen merupakan sebuah aset yang harus diatur agar dapat diaplikasikan secara luas dalam hubungan konsumen.Relationship marketers biasanya percaya jika hubungan buyer-seller di masa yang akan datang tergantung pada komitmen yang dibuat oleh mitra dalam sebuah hubungan. Komitmen merupakan kornposisi utama bagi suksesnya sebuah hubungan jangka panjang. Komitmen mengimplikasikan sebuah keinginan untuk membuat pengorbanan jangka pendek untuk merealisasikan keuntungan jangka panjang. Komitmen merupakan `kunci' karena komitmen membuat pemasar untuk bekerja menyediakan investasi hubungan dengan bekerja sama dengan mitranya, menahan alternatif-altematif jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dari kebersamaan dengan mitra yang ada, dan melihat tindakan resiko tinggi dengan bijaksana karena percaya jika mitra merka tidak akan bertindak oportunis.Komitmen menghasilkan keluaran yang mempromosikan efisiensi, produktifitas, dan efektifitas. Secara ringkas, komitmen membawa secara langsung kepada perilaku kooperatif yang kondusif dengan kesuksesan pemasaran relasional.Tidak seperti konteks pemasaran yang Iain. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh manajer pada program keanggotaan adalah retensi anggota. Hubungan antara anggota dan organisasi menjadi sangat penting dalam kasus full-choice memberships karena secara individu memilih untuk membangun sebuah hubungan formal dengan organisasi bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk menikmati produk atau pelayanan tanpa hubungan tersebut.Definisi umum dari komitmen keanggotaan adalah tingkat pendekatan psikologis anggota terhadap organisasi. Penelitian perilaku organisasi menyediakan dukungan bagi hubungan positif antara komitmen dengan retensi. Dan komitmen memiliki hubungan yang positif dengan kegiatan pemasaran relasional.Temuan dari tesis ini menunjukkan bahwa pengukur yang diajukan dalam penelitian ini memberikan kesempatan bagi Asosiasi Real Estat Indonesia untuk mengembangkan dan mengirnplementasikan strategi pemasaran relasional dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemasaran.Temuan dari tesis ini menunjukkan jika peningkatan penyebaran pengetahuan organisasi dan peningkatan ketergantungan anggota akan meningkatkan komitmen normatif anggota, peningkatan penghargaan akan kontribusi dan peningkatan ketergantungan anggota akan meningkatkan komitmen berkelanjutan anggota. Peningkatan penyebaran pengetahuan organisasi dan pemberian layanan inti tidak meningkatkan komitmen afektif anggota. Namun, peningkatan pengakuan akan kontribusi akan meningkatkan komitmen afektif anggota. Dalam hubungan akan komitmen dan retensi, temuan tesis ini menunjukkan jika hanya dua bentuk komitmen, yaitu komitmen berkelanjutan dan komitmen afektif, yang berpengaruh terhadap retensi anggota.

---

The management approach that views customer relationships as key assets of the organization has gained increased prominence in the priorities and practices of many for-profit or non-for-profit organizations. This customer asset management approach has been referred to as 'relationship marketing'.Relationship marketers generally believe that the future of buyer-seller relationships depends on the commitment made by the partners to the relationship. Commitment is an essential ingredient for successful long-term relationships. Commitment implies a willingness to make short-term sacrifices to realize longer-term benefits. Commitment are `key' because it encourage marketers to work at preserving relationship investments by cooperating with exchange partners, resist attractive short-term alternatives in favor of expected long-term benefits of staying with existing partners, and view potentially high-risk actions as being prudent because of the belief that their partners will not act opportunistically.Commitment produces outcomes that promote efficiency, productivity, and effectiveness. In short, commitment leads directly to cooperative behaviors that are conducive to relationship marketing success.Not unlike most other marketing contexts, one of the major challenges faced by managers of membership programs is member retention. The relationship between the member and the organization becomes especially crucial in the case of full choice memberships because individuals choose to construct a formal relationship with the organization even they have the opportunity to enjoy the product or services without such a relationship.The general definition of membership commitment is the degree of the membership's psychological attachment to the organization. Organizational behavior research provides support for a positive relationship among commitment and retention. And commitment has a positive relationship with relational marketing activities.The findings of this thesis show how each of the proposed antecedents offers an opportunity for Asosiasi Real Estat Indonesia to guide development and implementation of relationship marketing strategy with the general goal of increasing marketing efficiency and effectiveness.The findings of this thesis show that increased levels of dissemination of organizational knowledge and enhancement of member interdependence lead to increased levels of normative commitment, increased levels of enhancement of member interdependence and recognition for contribution lead to increased levels of continuance commitment. This thesis also shows that increased levels of dissemination of organizational knowledge and core services performance does not increased levels of affective commitment, but increased levels of recognition for contribution leads to increased levels of affective commitment. Examining the relationship between retention and each of the three forms of commitment, this thesis finds that only two forms of commitment, continuance and affective, have a relationship with retention."