Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen sumber daya manusia di Perpustakaan DPR RI pada masa pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen sumber daya manusia di Perpustakaan DPR RI pada masa krisis, dilihat dari fungsi manajemen George R. Terry yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan menggunakan konsep fleksibilitas. Selain itu, penelitian ini juga ingin menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing fungsi manajemen SDM sehingga dapat diketahui fungsi mana yang paling kuat dan mana yang paling lemah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen terkait pengelolaan SDM di masa krisis, terutama pada masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan manajemen sumber daya manusia di Perpustakaan DPR RI pada masa pandemi dilakukan dengan mengadopsi konsep fleksibilitas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fungsi manajemen SDM yang paling kuat sekaligus paling fleksibel adalah fungsi penggerakan dan pengawasan karena pelaksanaannya yang efektif, sedangkan fungsi yang paling lemah adalah pengorganisasian karena cenderung rawan menimbulkan konflik antar pustakawan DPR RI.

---

This research discusses the implementation of human resource management in the DPR RI Library during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to identify the implementation of flexibility in the human resource management of the DPR RI Library in times of crisis, as seen from the management function of George R. Terry, which consists of planning, organizing, actuating, and controlling using the concept of flexibility. In addition, this study also wants to analyze the strengths and weaknesses of each HR management function so that it will be known which function is the strongest and which is the weakest. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection is through in-depth interviews, observation, and analysis of documents related to HR management during times of crisis, especially during the COVID-19 pandemic. The study findings revealed that the implementation of human resource management in the DPR RI Library during the pandemic is carried out by adopting the concept of flexibility. The conclusion of this study is that the strongest function as well as the most flexible function are actuating and controlling because of its effective implementation, while the weakest function is organizing because it tends to be prone to causing conflicts between the DPR RI librarians."

"Penelitian ini membahas tentang jaringan komunikasi Perpustakaan Riset BPK RI dalam memberikan layanan perpustakaan di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia hampir dua tahun ini telah mengubah metode dan budaya kerja dengan adanya fenomena bekerja dari rumah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jaringan komunikasi di Perpustakaan Riset BPK RI ditinjau dari pola komunikasi dan peran individu serta faktor yang mempengaruhinya dalam rangka memberikan layanan perpustakaan di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dari Februari hingga April 2022 melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Informan penelitian dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pola komunikasi yang terbentuk di Perpustakaan Riset BPK RI adalah Pola All Channel. Selain itu, peran yang muncul dalam jaringan komunikasi adalah Gate Keeper, Opinion Leaders, Bridges, dan Cosmopolites. Dapat disimpulkan bahwa peran individu dalam membangun jaringan komunikasi di Perpustakaan Riset BPK RI adalah saling mendukung dalam memberikan layanan yang lebih inovatif dengan memperhatikan kebutuhan pemustaka di masa pandemi COVID-19. Adapun saran dari penelitian ini adalah Perpustakaan Riset BPK RI dapat terus meningkatkan keterlibatan pegawai perpustakaan dalam pertimbangan pembuatan keputusan, sehingga Perpustakaan Riset BPK RI dapat memberikan layanan perpustakaan di masa pandemi COVID-19 dengan memperhatikan peran individu serta pola jaringan komunikasi.

---

This study discusses the communication network at Perpustakaan Riset BPK RI in providing library services during the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic has occurred in Indonesia for almost two years and has changed work methods and culture with the phenomenon of working from home. The purpose of this study was to identify the communication network in Perpustakaan Riset BPK RI in terms of communication patterns and individual roles as well as the factors that influence such communication in order to provide library services during the COVID-19 pandemic. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was carried out from February to April 2022 through interviews, observations, and document analysis. Research informants were selected based on purposive sampling method. From this research, it can be seen that the communication pattern formed in Perpustakaan Riset BPK RI is the All-Channel Pattern. In addition, the emerging roles in the communication network are Gate Keepers, Opinion Leaders, Bridges, and Cosmopolites. It can be concluded that the role of individuals in building communication network at the Perpustakaan Riset BPK RI is to support each other in providing more innovative services by paying attention to the needs of users during the COVID-19 pandemic. The suggestion from this research is that Perpustakaan Riset BPK RI can continue to improve and maintain the involvement of library employees in decision-making considerations, so that the library can provide library services during the COVID-19 pandemic by taking into account the individual roles as well as the communication network patterns."

"Pelayanan pengaduan pada masa pandemi menjadi sangat penting untuk dilakukan, yang tujuannya adalah membantu menjaga kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Dalam masa pandemi COVID-19, penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan pengaduan, memiliki tantangan tersendiri. Hal ini karena pemberlakuan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Salah satu lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawasi pelayanan publik dan menerima laporan masyarakat terkait pelayanan publik adalah Ombudsman RI. Sepanjang tahun 2020, Ombudsman RI hanya mampu menyelesaikan sebanyak 43,04% laporan masyarakat. Untuk menjaga kualitas pelayanan pengaduan Ombudsman RI agar tetap maksimal, dibutuhkan manajemen pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengaduan Ombudsman RI pada masa pandmei COVID-19 ditinjau dari konsep Best Practice Complaint Management yang dikemukakan oleh Johnston dan Mehra (2002). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman RI hanya memenuhi delapan dari dua belas dimensi Best Practice Complaint Management. Sedangkan dua dimensi lainnya belum terpenuhi secara optimal dan dua dimensi lainnya belum terpenuhi.

---

Complaint services during the pandemic are crucial to help maintain the quality of public services received by the community. However, the execution of public services during the COVID-19 pandemic, including complaint services, has its challenges. These are due to the implementation of various policies to cope with the spread of the COVID-19 virus. In this case, Ombudsman RI exists as one of the state institutions in charge of public services supervising and receiving public reports related to public services. However, Ombudsman RI was only able to complete 43.04% of public reports throughout 2020. Therefore, complaint management is required to maintain the quality of the Ombudsman RI complaint service to remain optimal. This study aims to determine the complaint management of Ombudsman RI during the COVID-19 pandemic in terms of the Best Practice Complaint Management concept proposed by Johnston and Mehra (2002). This study uses a post-positivist approach, and data collection is carried out through interviews and literature study. The results showed that the Ombudsman RI only met eight of the twelve dimensions of Best Practice Complaint Management. While two dimensions have not been fulfilled optimally and the other two dimensions have not complied."

"Indonesia yang menerapkan pemisahan kekuasaan bertujuan agar masing-masing cabang kekuasaaan dapat terjalin checks and balances. Namun, mekansime tersebut berbeda ketika dalam keadaan darurat, di mana memerlukan tindakan luar biasa, cepat dan bahkan diperbolehkan melakukan tindakan yang inkonstitusional. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia direspon dengan menetapkannya sebagai keadaan darurat Kesehatan masyarakat dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2020 yang tidak termasuk ke dalam rezim hukum darurat yang ada dalam konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, dan pendekatan perbandingan hukum berdasarkan pengaturan kedaruratan dalam konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan fungsi DPR RI selama masa darurat pandemi Covid-19 dilaksanakan secara normative namun tidak proporsional. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas legislasi DPR RI yang hampir tidak melahirkan UU yang berkaitan dengan penanganan pandemi, pengawasan yang bersifat prosedural terkait pemilihan pejabat public dan pembentukan tim pengawas. Dalam fungsi anggaran, DPR melakukan terobosan yakni refocusing dan realokasi APBN yang diperuntukkan untuk penanganan pandemic. Hal ini diakibatkan karena Indonesia tidak memiliki perangkat hukum yang memberikan keterlibatan DPR RI dalam masa darurat. Berbeda dengan beberapa negara yang dibahas, di dalam konstitusinya diatur mengenai peran serta DPR dan mekanisme pelaksanaan fungsinya dalam keadaan darurat.

---

Indonesia, which implements the separation of powers, aims so that each branch of power can be intertwined checks and balances. However, the mechanism is different when in an emergency, which requires extraordinary, fast and even unconstitutional action. The Covid-19 pandemic that hit Indonesia was responded to by establishing it as a public health emergency in Presidential Decree No. 11 of 2020 which is not included in the emergency legal regime in the constitution. By using normative legal research methods, and comparative law approaches based on emergency arrangements in the constitutions of several countries. The results showed that the implementation of the functions of the Indonesian House of Representatives during the Covid-19 pandemic emergency was carried out normatively but disproportionately. This can be seen from the legislative activities of the DPR RI which almost did not produce laws related to handling the pandemic. procedural supervision related to the selection of public officials and the formation of a supervisory team. In the budget function, the DPR made a breakthrough, namely refocusing and reallocating the APBN which was intended to deal with the pandemic. This is because Indonesia does not have a legal instrument that provides for the involvement of the DPR RI in an emergency. In contrast to some of the countries discussed, the constitution regulates the role of the DPR and the mechanism for carrying out its functions in an emergency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara manajemen pengetahuan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa dan mengetahui faktor apa yang mempengaruhi hubungan manajemen pengetahuan dengan pembelajaran mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia di masa pandemi. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik korelasional. Sampel yang digunakan oleh penelitian ini merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia angkatan 2017, 2018, dan 2019 yang berjumlah 50 mahasiswa dan ditentukan melalui teknik sampel Proportionate Stratified Random Sampling. Hasil data dari pernyataan mengenai manajemen pengetahuan serta pembelajaran mahasiswa diperoleh dari penyebaran kuesioner melalui Google Form, dan untuk dapat menjelaskan mengenai hubungan yang ada di antara variabel bebas dan terikat, dilakukan analisa korelasi dengan melakukan uji normalitas dan linearitas terlebih dahulu. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara manajemen pengetahuan dengan pembelajaran mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia. Berdasarkan perhitungan melalui SPSS, hasil perhitungan yang didapat dari uji korelasi pearson adalah 0,714 dengan nilai probabilitas lebih rendah dari taraf signifikansi 0,05 sebagi taraf kepercayaan 95% yaitu sebesar 0,001. Nilai probabilitas penelitian hubungan dua variabel ini adalah 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara manajemen pengetahuan dengan pembelajaran mahasiswa adalah signifikan. Dan faktor yang mempengaruhi hubungan manajemen pengetahuan dengan pembelajaran mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia adalah pengetahuan tasit, pengetahuan eksplisit, dan pengalaman informasi.

---

"

"Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen lingkungan dari segi moneter dan fisik berdasarkan aktivitas historis dan perencanaan di masa depan serta pentingnya akuntansi manajemen lingkungan di rumah sakit. Penelitian ini dilakukan di rumah sakit pendidikan X di Malang sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19 di Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan wawancara pada pihak rumah sakit. Hasil penelitian ditemukan bahwa rumah sakit telah melakukan pengelolaan kesehatan lingkungan berdasarkan regulasi yang berlaku, beserta pencatatan biaya lingkungan. Terkait dengan kondisi pada penelitian saat pandemi, tidak terdapat perbedaan perlakuan secara signifikan terhadap pengelolaan limbah yang signifikan dibandingkan dengan pada saat kondisi sebelum pandemi. Namun, saat ini rumah sakit belum menerapkan akuntansi manajemen lingkungan baik dalam bentuk analisis biaya dan manfaat serta strategi lingkungan dan inovasi untuk keberlangsungan kesehatan lingkungan yang lebih baik.

---

This study aimed to evaluate the environmental management at the hospital from the monetary and physical perspectives based on records of activities and future planning and the importance of environmental management accounting. This study took place at the X Teaching Hospital in Malang as a reference hospital for Covid-19 patients. The study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews with the hospital staff. The results of the study found that the hospital had carried out environmental health management based on applicable regulations, along with recording environmental costs. Regarding the conditions in the study during the pandemic, there was no significant difference in treatment of waste management compared to conditions before the pandemic. Findings confirmed that the hospital had recorded environmental costs and conducted environmental management in handling waste. However, the hospital implemented neither environmental management accounting in the form of cost and benefit analysis nor environmental strategies nor innovations for sustainable environmental health."

"Kementerian PPN/Bappenas dijadikan sebagai instansi pertama dan percontohan untuk instansi pemerintah lainnya dalam implementasi flexi work. Implementasi flexi work dianggap dapat menunjang produktivitas dan kinerja para ASN di Pusbindiklatren Bappenas sebagai pembina perencana. Datangnya pandemi COVID-19 menjadi stimulus transformasi cara kerja ke arah digital, namun juga menyebabkan fenomena VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan flexi work di Pusbindiklatren Bappenas pada masa pandemi COVID-19. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan flexi work di Pusbindiklatren Bappenas pada masa pandemi COVID-19 terbilang cukup berhasil, dilihat berdasarkan dari empat dimensi yang diteliti. Hanya ditemui beberapa masalah di dimensi sumber daya dan disposisi. Hal yang menjadi permasalahan adalah beberapa kerugian yang dirasakan ASN selama implementasi flexi work seperti cenderung overtime, peningkatan tingkat stres akibat isolasi, dan kurang fokus dalam bekerja, serta peserta diklat yang menghadapi kesulitan dalam keahlian penggunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan peraturan yang sudah berlaku serta komitmen dari atasan/pimpinan. Serta dilanjutkannya konsep flexi work secara seimbang antara kantor dan rumah.

---

Ministry of National Development Planning (Bappenas) was made as the first institution that implements flexi work and served as model for other institutions. The implementation of flexi work is considered to be able to support the productivity and performance of ASN at the Bappenas Pusbindiklatren as supervisor for planners. The arrival of the COVID-19 pandemic became a stimulus for the transformation towards the digital way of work, but also caused the VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) phenomenon. This study aims to determine the implementation of the flexi work policy at Pusbindiklatren Bappenas during the COVID-19 pandemic. The research approach used is post-positivist. The data collection technique used is a qualitative method through in-depth interviews and literature study. The theory used in this research is Edward III's policy implementation theory. The results of this study indicate that the implementation of the flexi work policy at Pusbindiklatren Bappenas during the COVID-19 pandemic was quite successful, judging from the four dimensions studied. Some problems are encountered in the dimensions of resources and dispositions. The problem is some of the disadvantages that ASN had during the implementation of flexi work such as: overtime tendency, increased stress levels due to isolation, and lack of focus on work, as well as training participants who face difficulties in using technologies. Therefore, it is necessary to affirm the existing regulations and commitment from superiors/leaders. As well as continuing the concept of flexi work in a balanced way between office and home.

"

"Pandemi COVID-19 telah menghadirkan berbagai masalah dan juga berdampak pada para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya penurunan penjualan, pembelian, bahkan modal usaha yang mengakibatkan adanya penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan penyesuaian program pemulihan UMKM Kabupaten Cianjur dengan menggunakan model contingency pada masa pandemi COVID-19, demi mengembangkan sumber daya manusia dan daya saing para pelaku usaha di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berasal dari a) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur; b) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Cianjur; c) Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; serta d) UMKM Kabupaten Cianjur, dengan total informan berjumlah 15 orang. Karya ini menyajikan gambaran rancangan pemulihan UMKM Kabupaten Cianjur melalui model contingency plan. Hasil menunjukan terdapat tiga kebijakan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur pada masa pandemi COVID-19 yaitu: 1) Sumber daya manusia; 2) Pemasaran dan 3) Pembiayaan, hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan anggaran dalam pemulihan UMKM Cianjur pada tahun 2021. Akan tetapi, masih terdapat beberapa program yang belum mampu diwujudkan dalam pemulihan pengembangan UMKM Cianjur pada tahun anggaran 2021.

---

The COVID-19 pandemic has presented various problems and also has an impact on business actors, especially those engaged in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector. There was a decrease in sales, purchases, and even business capital which resulted in a decrease in Gross Domestic Product (GDP) in the region. This study seeks to describe the recovery plan for SMEs in Cianjur Regency using the contingency model during the COVID-19 pandemic, to develop human resources and competitiveness for business actors in Cianjur Regency. This study uses a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation studies. Research informants came from a) the Department of Cooperatives, MSMEs, Trade and Industry of Cianjur Regency; b) Center for Integrated Services of SMEsCo in Cianjur Regency; c) Directorate of Domestic Trade, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia; and d) SMEs in Cianjur Regency, with a total of 15 informants. This study describes the dimension of adjustment that covers an overview of the design for the recovery of MSMEs in Cianjur Regency through a contingency plan model. The results show that there are three policies developed by the Cianjur Regency Government during the COVID-19 pandemic, namely, human resource development, marketing, and financing, this can be seen by the increase in the budget for the restoration of the Cianjur MSMEs in 2021. However, there are still several programs that have not been able to be realized in the recovery of the Cianjur MSME development in the 2021 fiscal year."

"Artikel ini membahas mengenai pemanfaatan Instagram dalam layanan perpustakaan umum di masa pandemik COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Survey dilakukan kepada pengguna jasa layanan Perpustakaan Umum Daerah Jakarta Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perpustakaan melakukan layanan menggunakan media sosial Instagram. Instagram perpustakaan umum melakukan layanan informasi dan juga melakukan promosi layanan rekreasi yang dilakukan secara digital. Layanan informasi yang baik adalah layanan informasi yang dikemas secara menarik dari aspek audio dan visual (gambar & warna). Lebih dari 50% responden setuju bahwa narasi (caption),gambar, dan warna dapat mempermudah dalam memahami layanan informasi. Sebanyak 50% lebih responden menyatakan bahwa layanan informasi mempengaruhi pengguna dalam memahami informasi dan fenomena atau isu yang sedang terjadi.

---

This article discusses the use of Instagram in public library services during the COVID-19 pandemik. This research is quantitative research surveys as methods to collect data. The survey was conducted to users of the South Jakarta Regional Public Library service. The results of this study show that the library performs services using Instagram social media. Public library Instagram performs information services and also promotes recreational services that are done digitally. A good information service is an information service that is attractively packaged from the audio and visual aspects (images &colors). More than 50% of respondents agreed that narration (caption), images, and colors can make it easier to understand information services. More than 50% of respondents stated that information services influence users in understanding information and current phenomena or issues."