Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebuah iklim kompetitif dan berbagai upaya persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah suatu kesatuan yang tidak akan pernah dapat dipisahkan dan dihindari.Dalam iklim persaingan tersebut, persaingan dapat dilakukan secara sehat ataupun tidak. Untuk mengatasi persaingan usaha tidak sehat, terdapat berbagai aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu aturan di dalamnya terkait dengan bentuk jual rugi atau predatory pricing. Pada tahun 2020, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mendapatkan laporan dan kemudian memproses dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement terkait penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan. KPPUyang sebelumnya belum pernah memutus perkara terkait predatory pricing menilai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement terkait Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah menyebabkan adanya potensi persaingan tidak sehat dalam penjualan semen di wilayah a quo. Sehingga dalam pembuktiannya, KPPU menggunakan recoupment test untukmengetahui apakah PT Conch South Kalimantan Cement memang terbukti melakukan tindakan predatory pricing atau memang dapat menjual dengan harga rendah dikarenakan efisiensi yang dimiliki. Dalam penulisan ini, hal-hal terkaitmarket power, penentuan harga jual, biaya produksi, jangka waktu, dan keadaan perekonomian pelaku usaha menjadi faktor-faktor dalam mempertimbangkan dugaan KPPU untuk memutus perkara tersebut.

---

The competitive atmosphere and various competitive efforts made by each business actor is phenomenon that can never be separated and avoided in the market. That competition can be carried out both in a both good way or not. There are various forms and regulations regarding predatory business practices that are regulated in Law Number 5 of 1999, including predatory pricing. In 2020, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) has received some reports and processed the alleged predatory pricing practice which is carried out by PT Conch South Kalimantan

Cement, regarding the sale of cement in the South Kalimantan region. The KPPU, which has never previously decided a case related to predatory pricing, assesses that

there was a violation committed by PT Conch South Kalimantan Cement on Article 20 of Law Number 5 of 1999 which has resulted in the emergence of unfair business

competition on cement sales in the following area. Therefore, to prove the case, the KPPU uses a recoupment test to find out whether PT Conch South Kalimantan

Cement has indeed been proven to have taken the predatory pricing action or is indeed able to sell at a low price due to the efficiency which they can perform as a business actor. In this thesis, all matters related to market power, determination of selling prices, production costs, period of time, and economic condition of the competing business actors are the main factors in considering the KPPU’s allegations and in deciding the final verdict for the case."

"Praktik jual rugi termasuk kedalam kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya diatur dalam Pasal 20. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pada tahun 2011 menyusun pedoman mengenai jual rugi agar para pelaku usaha mempu memperoleh penjelasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik jual rugi. KPPU menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Conch Kalimantan Cement berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terkait upaya jual rugi dan atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT. Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan semen jenis PCC di Kalimantan Selatan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai praktik jual rugi di Indonesia, membahas pula mengenai pengaturan jual rugi di negara yang lebih dahulu mengatur mengenai praktik jual rugi yaitu negara Amerika Serikat dan Jepan, dan menganalisis bagaimana pembuktian pengaturan praktik jual rugi dalam perkara PT. Conch South Kalimantan Cement. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan PT. Conch South Kalimantan Cement secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 20 tentang jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah dengan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 20 dan dibuktikan dengan menunjukan harga jual rata-rata yang lebih rendah dibandingkan harga pokok penjualan. Disimpulkan pula perlu dilakukannya penyempurnaan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 khususnya terkait pelaku usaha dominan dan unsur menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya

---

The practice of predatory pricing is an activity that is prohibited by Undan-Undang No. 5 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, specifically regulated in Article 20. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), in 2011 created guidelines on predatory pricing so that business actors are able to obtain a better explanation and understanding of the practice of predatory pricing. KPPU received a report regarding the alleged violation committed by PT. Conch Kalimantan Cement in accordance to Article 20 of  Act No. 5 of 1999 regarding efforts to sell at a loss and fix a very low price by PT. Conch South Kalimantan Cement in selling PCC type cement in South Kalimantan. This thesis discussed how to regulate the practice of predatory pricing in Indonesia, the regulation of predatory pricing in a country that first regulates the practice, namely the United States and Japan, and analyzes how to apply the regulation of the practice of predatory pricing in the case of PT. Conch South Kalimantan Cement. The research method used is library research with the type of juridical-normative research. The results showed that PT. Conch South Kalimantan Cement had legally violated Article 20 regarding selling at a loss and/or setting a very low price based on Article 20 and it is proven by showing the average selling price which is lower than the cost of goods sold. It is also concluded that it is necessary to make improvements to the Regulation of the Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 6 of 2011 concerning Guidelines for Article 20 of Law No. 5 of 1999, especially regarding dominant business actors and the element of eliminating competing business actors. "

"Globalisasi membawa perubahan pada sektor teknologi dan ekonomi, membuat hubungan antar negara menjadi saling terintegrasi, serta memungkinkan adanya pasar bebas yang menjadikan arus transaksi jual-beli antar negara menembus batas negara. Hal tersebut memperluas jangkauan pemasaran berbagai produk dari luar wilayah Indonesia untuk masuk ke wilayah Indonesia yang dapat juga berlangsung melalui e-commerce. Saat ini masih banyak ditemukan pelaku usaha produk impor pada salah satu e-commerce yang beroperasi di Indonesia, yaitu Shopee. Namun keberadaan produk impor yang dijual oleh pelaku usaha pada Shopee memunculkan keresahan pelaku usaha produk lokal karena harga jual yang relatif lebih murah. Hasil survei menunjukkan bahwasanya salah satu alasan yang membuat produk impor terjual laris di kalangan konsumen e-commerce adalah karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga produk lokal. Dalam hal ini, penetapan harga produk impor oleh pelaku usaha pada e-commerce yang sangat rendah dan tidak wajar menimbulkan dugaan adanya praktik jual rugi. Oleh karena itu, penulis membahas fenomena tersebut dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai potensi adanya praktik jual rugi oleh pelaku usaha produk impor di Shopee yang dilarang oleh UU Anti Monopoli. Dalam menganalisis dugaan tersebut, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, di mana penulis akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai dugaan yang terjadi pada penetapan harga yang sangat rendah dan tidak wajar oleh pelaku usaha produk impor di Shopee, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha melalui unsur-unsur pada Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, (UU Anti Monopoli). Hasil dari penelitian adalah tidak terbukti adanya praktik jual rugi sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, (UU Anti Monopoli). Penulis juga memberikan saran agar dibuatnya pengaturan khusus dan lebih lanjut mengenai masuk dan penjualan produk impor, serta penetapan harga pada penjualan produk impor di dalam negeri, khususnya pada e-commerce.

---

Abstrak Berbahasa Inggris:

Globalization brings changes to the technology and economic sectors, that makes relations between countries integrated with each other, and allows a free market that makes transactions between countries across national borders possible. This expands various products from outside Indonesia to enter the territory of Indonesia, which can also take place through e-commerce. Currently, there are still many imported product business actors in one of the e-commerce operating in Indonesia, namely Shopee. However, the existence of imported products sold by business actors at Shopee raises concerns among local product business actors, because, as what the survey shows, the reason imported products sell well among e-commerce consumers is because their prices are relatively cheaper compared to local product prices. In this case, the very low and unreasonable price of imported products by business actors in Shopee raises suspicions that there is a practice of predatory pricing. Therefore, the author discusses this phenomenon to increase knowledge and insight to the public regarding the potential of a practice of predatory pricing by business actors of imported products at Shopee which are prohibited by the Anti-Monopoly Law. In analyzing these allegations, the author uses a form of normative juridical research with an analytical descriptive research type, where the author will describe and provide an overview of the allegations, then analyze them based on the provisions of business competition law through the elements in Article 20 of Law No. 5 of 1999, (Anti Monopoly Law). The result of the research is that it is not proven that there is a practice of predatory pricing as prohibited by Article 20 of Law No. 5 of 1999, (Anti Monopoly Law). The author also provides suggestions for making special and further arrangements regarding the entry, the sale, and the pricing of imported products, especially in e-commerce."

"Maraknya masyarakat Indonesia melakukan perjalanan menggunakan pesawat dari maskapai penerbangan Indonesia menimbulkan dilakukannya segala pemasaran untuk meninggikan jumlah konsumen dari masing-masing maskapai mengakibatkan adanya harga tiket pesawat yang terlihat murah dengan harga rendah yang tidak wajar dengan promo serta cashback yang akan menarik calon pembeli. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan terjadinya potensi jual rugi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada penjualan tiket pesawat dengan harga yang sangat murah. Pada praktiknya, Garuda Indonesia sebagai salah satu maskapai penerbangan Indonesia menyelenggarakan program travel fair sebagai usaha branding serta pemasaran dari maskapai itu sendiri yang berisikan penjualan harga tiket dengan potongan harga dan cashback kepada konsumen. Dalam menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, dimana dilakukan penjabaran atas kasus penjualan dengan harga yang sangat rendah oleh Garuda Indonesia, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha pada Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999. Penulis memberikan rekomendasi atas pengaturan serta pedoman atau penjelasan yang lebih rinci dan mendalam mengenai potongan harga, diskon, atau promo yang dilakukan oleh pelaku usaha dan diterbitkannya pengaturan harga dalam kelas Bisnis dan Utama. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terbuktinya praktik jual rugi dalam Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam penjualan tiket dalam program travel fair oleh Garuda Indonesia.

---

The frequentness of the public in Indonesia traveling by plane by Indonesian airlines has resulted in all sorts of marketing tools done to increase the number of consumers from each airline resulting in airplane ticket prices that look cheap at unreasonably low prices with promos and cashback that will attract potential buyers. Therefore, this thesis is intended to provide knowledge to the public about the potential of predatory pricing that has been regulated in Law Number 5 of 1999 on the sale of airplane tickets at very cheap prices. In practice, Garuda Indonesia as one of the Indonesian airlines organizes a travel fair program as a branding and marketing effort of the airline itself which consists of selling discounted ticket prices and cashback to consumers. In analyzing this case, the author uses descriptive analytical research with a qualitative approach, in which a case is made of sales at very low prices by Garuda Indonesia, then analyzes it based on the provisions of business competition law in Article 20 of Law Number 5 of 1999. The author provides recommendations on regulations as well as guidelines or more detailed and in-depth explanations regarding price discounts, discounts or promotions carried out by business actors and the issuance of price settings in the Business and Primary classes. The result of this research is that Garuda Indonesia is not proven for their alleged practice of predatory pricing as prohibited by Article 20 of Law Number 5 of 1999 in selling tickets in the travel fair program by Garuda Indonesia."

"Industri semen adalah salah satu bidang industri besar yang ada di berbagai wilayah Indonesia, yang mempunyai dampak positif maupun dampak negatif untuk kelestarian lingkungan serta masyarakat yang berada disekitarnya. Industri semen berkelanjutan saat ini adalah suatu konsep yang dilakukan untuk menjadikan industri semen lebih ramah lingkungan dengan mengurangi dampak negatif lingkungan, sosial, ekonomi dari kegiatan pengoperasian industri semen. Tujuan dari riset ini adalah menganalisis dampak lingkungan fisik dari kegiatan produksi industri semen PT. Conch North Sulawesi Cement. menganalisis dampak sosial dan dampak ekonomi disekitar Kawasan PT. Conch North Sulawesi Cement serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan lingkungan dan sosial di wilayah industri semen PT Conch North Sulawesi Cement menuju industri semen berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa hingga saat ini kualitas lingkungan di wilayah industri semen masih memebuhi baku mutu kualitas lingkungan sedangkan persepsi masyarakat menilai bahwa industri semen memberikan lebih banyak memberikan dampak negative terhadap sosial ekonomi masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi efektif antara perusahaan, dan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Kesimpulan riset ini adalah industri semen di wilayah Kabupaten Boolang memberikan dampak negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat sedangkan kualitas lingkungan masih dalam kategori baik sehingga upaya yang dilakukan adalah dalam menangani dampak sosial ekonomi masyarakat.

---

The cement industry is one of the major industrial fields in various regions in Indonesia that has a positive or negative impact on environmental sustainability and the surrounding communities. The sustainable cement industry is currently a concept implemented to make the cement industry more environmentally friendly by reducing its impact. negative environmental, social, economic consequences of operating the cement industry. The purpose of this research is to analyze the environmental impact of the cement production activities of PT. Conch North Sulawesi Cement. analyzing the socio-economic impacts around the PT. Conch North Sulawesi Cement and analyze the efforts that can be made in addressing environmental and social problems in the cement industry area of PT Conch North Sulawesi Cement towards a sustainable cement industry. The method used in this research is descriptive analysis method and SWOT analysis method. The results showed that up to now the environmental quality in the cement industrial area still meets the environmental quality standards, while the public's perception is that the cement industry has had more negative impacts on the socio-economic community. Efforts that can be made include effective communication between the company and the community, which is facilitated by the government. This research concludes that the cement industry in the district of Boolang has a negative impact on the socio-economy of the community, while the quality of the environment is still in a good category so that efforts are made to address the socio-economic impact of the community."

"Praktik menjual rugi adalah tindakan menetapkan harga yang sangat rendah terhadap suatu produk barang dan/atau jasa dengan maksud menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan menarik perhatian konsumen, salah satunya adalah pemberian potongan harga atau diskon. PT Shopee Indonesia sebagai E-Commerce nomor 1 di Indonesia dapat menarik perhatian konsumen dengan banyaknya penawaran yang diberikan, salah satunya melalui potongan harga atau diskon yang cukup besar. Bersamaan dengan PT Shopee Indonesia yang menguasai pasar, terdapat salah satu bisnis ritel yang mulai menutup beberapa gerainya yaitu PT Ramayana Lestari Sentosa. Skripsi ini akan membahas apakah pemberian potongan harga atau diskon oleh PT Shopee Indonesia merupakan bentuk praktik menjual rugi yang berdampak terhadap pelaku usaha pesaingnya yaitu PT Ramayana Lestari Sentosa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang serta bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil studi dokumen dan wawancara narasumber, pemberian potongan harga atau diskon PT Shopee Indonesia tidak terpenuhi sebagai bentuk praktik menjual rugi. Adapun PT Ramayana Lestari Sentosa sebagai pelaku usaha pesaingnya terbukti tidak sepenuhnya mati dan tersingkir dari pasar. Untuk menjamin kesempatan menjalankan strategi usaha yang sama dan berimbang antara E-Commerce dan bisnis ritel, diharapkan adanya pengaturan atau penjelasan lebih lanjut terkait terknis pemberian potongan harga atau diskon oleh para pelaku usaha di dalam pasar.

---

Predatory pricing is the act of setting a very low price for an item and/or service with the aim of getting rid of competitor. In running a business, merchant will take actions aimed at attracting consumers, one of which is through discounts. PT Shopee Indonesia as the number 1 E-Commerce in Indonesia, can attract consumers with the number of offers given, one of which is through a considerable discount. Along with PT Shopee Indonesia which controls the market, there is one retail business that has started to close some of its outlets, namely PT Ramayana Lestari Sentosa. This thesis will discuss whether the discount given by PT Shopee Indonesia is a form of predatory pricing that affect the business of its competitor, PT Ramayana Lestari Sentosa. This research used normative legal research method with legislation approach and the author uses primary and secondary legal materials supported by data collection tools in the form of document studies and interviews. Based on the results of the study documents and interviews, the discounts given by PT Shopee Indonesia are not proven to be a form of predatory pricing. PT Ramayana Lestari Sentosa as a competitor business is not proven to be completely eliminated from the market. To ensure the opportunity to carry out a fair business strategy between E-Commerce and retail businesses, it is expected that there are regulations or further explanations on the technicality of discounting by merchant."

"Sejalan dengan semakin menurunnya produksi minyak bumi dan semakin besar permintaan akan minyak dan gas bumi, maka Pemerintah berusaha mengembangkanGas Metana-B sebagai alternatif lain yang diwujudkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 033 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana-B. Sehubungan dengan adanya persyaratan-persyaratan khusus di dalam kontrak Gas Metana-B, maka pemerintah memerlukan suatu ?tools? berupa model perhitungan keekonomian sebagai acuan dalam mengevaluasi atau melakukan penilaian terhadap blok yang ditawarkan. Model ini bisa dikembangkan dari model perhitungan keekonomian minyak dan gas bumi yang telah ada, dengan melakukan modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Gas Metana-B.Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model perhitungan keekonomian kontrak bagi hasil Gas Metana-B dengan melakukan modifikasi model minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan dan syarat yang akan digunakan pada pengusahaan Gas Metana-B. Kemudian menggunakan model tersebut untuk melakukan perhitungan keekonomian pengusahaan Gas Metana-B di Indonesia untuk menghasilkan indikator keekonomian yang layak bagi pengusaha dan pemerintah, atau untuk menentukan keekonomian terhadap blok yang akan ditawarkan.Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa sensitivitas kedua base case tersebut diatas, dapat dirangkum sebagai berikut :Dilihat dari Sisi Investor, berdasarkan parameter ekonomi (jumlah produksi gas tahunan atau harga gas) merupakan parameter yang sangat sensitif terhadap IRR dan NPV, sedangkan berdasarkan parameter kebijakan, kenaikan Split dan Cost Recovery Ceiling sangat sensitif terhadap perubahan IRR, sedangkan perubahan FTP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan IRR.Dilihat dari Sisi Pemerintah, berdasarkan parameter ekonomi (jumlah produksi gas tahunan atau harga gas) merupakan parameter yang sangat sensitif terhadap Gov. Take, sedangkan berdasarkan parameter kebijakan, kenaikan Split dan Cost Recovery Ceiling sangat sensitif terhadap perubahan Gov. Take, sedangkan kenaikan FTP (shareable) tidak berpengaruh secara signifikan dengan perubahan Gov. Take, kecuali bila FTP (non shareable).Untuk mencapai IRR sekitar 20%, merubah parameter ekonomi hanya dapat dilakukan pada harga gas (dinaikkan sampai sekitar US$ 7.00/MMBTU di kepala sumur/tidak mungkin), bila merubah produksi gas tahunan (tergantung jumlah cadangan Gas Metana-B). Apabila merubah parameter kebijakan, yaitu merubah Split atau Cost Recovery Ceiling tampaknya tidak memungkinkan, karena Split yang dinaikkan untuk kontraktor sudah dibatas kewajaran (diatas 80% setelah pajak untuk kontraktor), sedangkan menaikkan Cost Recovery Ceiling harus diatas 120% (tidak mungkin).

---

According to drastically decline of oil and gas production and more increase of oil and gas demand, in 2006 the Government has cause the CBM effort in Government Regulation Number 033/2006.According to the CBM contracts in the future must have the special terms and conditions, the Government must has ?tools? that is an economics model which can be used to evaluate of blocks in working area CBM bid. The model is modifying from oil and gas economics model.The purpose this tesis is to modify terms and conditions in economy of oil and gas contract model can be a model which appropriate in CBM effort. In the future, we hope the PSC model contract modified for CBM can be used to evaluate of blocks in working area CBM bid. The purpose of this is to get the win-win solution between Government and Contractor with suitable economic indicator. Based on calculate and cencitive analysis result from both base cases can make conclution, that is : From the investor sides, based on economic parameter (yearly gas production or gas price) are very sensitive economic parameters agains IRR and NPV, if based on policy parameter, Split and Cost Recovery Ceiling increases are very cencitive againts IRR changed, and FTP changed not significan influence againts IRR increase.From the government sides, based on economic parameter (yearly gas production or gas price) are very sensitive economic parameters agains Gov. Take, if based on policy parameter, Split and Cost Recovery Ceiling increases are very cencitive againts Gov. Take changed, and FTP shareable changed not significan influence againts Gov. Take increase, but FTP non shareable rather significan. If we want to make IRR approximately 20%, to change economic parameter can do only in gas price (to increase until approximately US$ 7.00/MMBTU welhead price is impossible), if we change gas yearly gas production (depends on CBM resources). If we change policy parameter, that is Split change or Cost Recovery Ceiling change are impossible, because Split increasing for contractor is not reasonable (more than 80% after tax for contractor), and Cost Recovery Ceiling increasing must more than 120% (impossible)."

"Perilaku merokok mahasiswa keperawatan menjadi isu penting bagi pelaksanaan peran dan fungsi tenaga kesehatan di masa datang. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok mahasiswa keperawatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, dengan 252 responden diperoleh secara stratified random sampling.Hasil menunjukkan terdapatnya hubungan bermakna antara pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, stres, pengaruh orang tua, saudara, dan teman sebaya, pengetahuan bahaya rokok, sikap, dan iklan rokok dengan perilaku merokok (α < 0.05). Sikap merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku merokok. Program antisipasi pencegahan perilaku merokok perlu dikembangkan di institusi pendidikan keperawatan.

---

Smoking behavior of nursing students becomes issue for future implementation of health personnel?s roles and functions. This study aimed to identify factors associated to smoking behavior of nursing students in South Kalimantan. It applied cross-sectional design to 252 respondents.The results indicate the presence of significant relationship between parental education and income, stress, influence of parents, siblings, and peers, knowledge of the dangers of smoking, attitudes, and cigarette ads to smoking behavior (α < 0.05). Attitude is the most dominant factor influencing smoking behavior. The prevention anticipation program of smoking in nursing education institutions need to be developed."

"Kebugaran fisik yakni kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan secara efisien tanpa timbul kelelahan berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran status kebugaran dan hubungannya dengan kelelahan pada operator haul truck PT A kalimantan selatan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan responden yang berstatus bugar sebesar 59,7 dan tidak bugar sebesar 40,3. Tidak ada hubungan antara usia, IMT, Kadar oksigen dalam darah, kebiasaan merokok, dan kebiasaan olahraga, namun terdapat hubungan signifikan antara obesitas sentral dengan kebugaran pada operator haul truck PT A Kalimantan Selatan. Penelitian ini menyarankan pengukuran kebugaran dengan YMCA 3 minutes step test agar hasil objektif dan melakukan evaluasi terhadap gizi kerja.

---

Physical fitness is the ability of a person to do the job efficiently without excessive fatigue so he can still enjoy his spare time. This thesis aims to find out the description of the fitness status and its relation to fatigue on haul truck operator PT A South Kalimantan. This research is analytical descriptive by using cross sectional research design. The result of the research shows that the respondent is in fitness condition 59,7 and not fitness for 40,3. There is no relationship between age, BMI, blood oxygen levels, smoking habits, and exercise habits, but there is a significant relationship between central obesity and fitness in haul truck operator PT A South Kalimantan. This study suggests fitness measurements with the YMCA 3 minutes step test for objective outcomes and evaluation of work nutrition."

"Upaya pencegahan primer pada pengelolaan kaki diabetik bertujuan untuk mencegah luka kaki secara dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan praktik perawatan kaki pada klien diabetes melitus tipe 2 di Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitan descriptive correlational dengan desain cross sectional dan jumlah sampel sebanyak 106 orang. Hasil analisis Chi Square menunjukan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan praktik perawatan kaki pada klien diabetes melitus tipe 2 (p=0,040). Faktor pengetahuan memiliki peluang 2,38 kali untuk melakukan praktik perawatan kaki. Direkomendasikan untuk perlunya dikembangkan pendidikan kesehatan tentang perawatan kaki dan pemeriksaan kaki.

---

Primary prevention in management of diabetic foot is to prevent foot injuries. This study aimed to determine the correlation between knowledge and practice of foot care in the type 2 diabetic patients in South Kalimantan. This study was a descriptive correlational research with cross sectional design and recruited 106 samples. Chi Square analysis results showed a significant correlation between knowledge and practice of foot care in the type 2 diabetic patients (p = 0.04). Factor of knowledge had chance 2,38 times on performing practice of foot care. This study recommended the important of development of health education about foot care and foot examination."