Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, energi baru terbarukan, ketenagalistrikan dan geologi. Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan unit organisasi pengelola sistem informasi terpusat untuk mendukung kementerian ESDM menyelenggarakan fungsi bisnis utama maupun pendukung. Hal ini mendorong Kementerian ESDM dalam memberikan keamanan dan kenyamanan pada layanan sistem elektronik untuk menjaga reputasi pelayanan publik. Saat ini terdapat beberapa sistem informasi yang tergolong kritikal mengalami kegagalan fungsi layanan sehingga menurunkan reputasi sebagai penyelenggara sistem elektronik. Peraturan menteri komunikasi dan Informatika mewajibkan penerapan manajemen keamanan informasi pada layanan sistem informasi pemerintah. Hal tersebut mendorong kementerian ESDM untuk meningkatkan pengamanan informasi karena saat ini terdapat kelemahan pengamanan informasi pada area pengelolaan risiko di kementerian ESDM. Saat ini belum ada aktivitas manajemen risiko menyeluruh di kementerian ESDM. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis risiko keamanan informasi kemudian memberikan rekomendasi penanganan risiko di kementerian ESDM. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus di kementerian ESDM dengan menggunakan kerangka kerja sistem manajemen keamanan informasi SNI ISO/IEC 27005:2018. Penelitian ini menghasilkan 14 risiko dengan tingkat risiko tinggi, 29 risiko dengan tingkat risiko sedang dan tujuh risiko dengan tingkat risiko rendah. Hasil analisis risiko menemukan penggunaan aplikasi perizinan tanpa otorisasi yang berdampak pada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin. Selain itu, hasil analisis risiko menemukan penurunan kemampuan perangkat lunak yang disebabkan aktivitas serangan dari eksternal karena celah kerentanan pada perangkat sistem. Penelitian ini memberikan rekomendasi rencana penanganan risiko untuk mengurangi dampak terhadap layanan maupun reputasi di Kementerian ESDM. Rekomendasi penanganan risiko diantaranya memberikan pelatihan mengenai kesadaran keamanan informasi dan rekomendasi penerapan prosedur pengujian keamanan sistem. Rekomendasi penanganan risiko keamanan informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan informasi di Kementerian ESDM dan memenuhi syarat dalam penerapan sistem manajemen pengamanan informasi.The Ministry of Energy and Mineral Resources (EMR) conducts development, control and supervision activities in the fields of oil and gas, minerals and coal, renewable energy, electricity, and geology. Center for Data and Information Technology is a unit of centralized information system to support the Ministry of EMR to perform the main business and support functions. This encourages the Ministry of EMR in ensuring security in electronic system services to maintain a reputation in serving the public. Currenty, there are several information sistems that are classified as critical experiencing services malfunctions, thus lowering the reputation as an electronic system provider. Regulation of the Minister of Communication and Information that requires the implementation of information security management system in electronic system services,therefore the Ministry of EMR needs to improve information security. Based on this, there are weaknesses on information security in the risk management area. There is currently no comprehensive risk management activity in the ministry of EMR. Therefore, this study aims to conduct an analysis of information security risks at the ministry of EMR. This research conducted was qualitative research using case studies in the ministry of EMR. This research uses an information security management system framework SNI ISO / IEC 27005. This study reveals 14 risks with high-risk levels, 29 risks with medium-risk levels and seven risks with low-risk levels. The results of the risk analysis found the use of unauthorized login applications that resulted in abuse of authority in the permits. In addition, the results of risk analysis found a decrease in software capabilities caused by external attack activity due to vulnerability in system devices. This research provides recommendations for risk management plans to reduce the impact on services and reputation in the Ministry of EMR. Risk management recommendations include providing training on information security awareness and recommendations for the implementation of system security testing procedures. These information security risk management recommendations can be used to improve information security at the Ministry of EMR and meet the requirements to the implementation of information security management."

"Penelitian ini merupakan analisis mengenai penentuan peringkat sumber energi di Indonesia dengan kriteria LCOE, tingkat emisi, kepadatan daya dan penciptaan lapangan kerja untuk membantu memberikan paradigma yang independent dan andal bagi para pembuat kebijakan. LCOE, tingkat emisi, kepadatan daya dan penciptaan lapangan kerja dari sumber energi merupakan faktor penting bagi pembuat kebijakan untuk menentukan jenis sumber energi untuk pembangkitan listrik yang terbaik untuk dikembangkan di Indonesia. Para pembuat kebijakan atau calon investor mungkin ingin melihat kesesuaian jenis pembangkit listrik yang sesuai dikembangkan, mengingat bahwa membangun berbagai jenis sumber energi telah terbukti memiliki dampak pada hasil sistem kelistrikan nasional. Data dari Kementerian ESDM, PLN, Lazard, IRENA dan berbagai sumber penelitian akan dianalisis menggunakan metode Multi Criteria Decision Making (MCDM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bobot tingkat emisi CO2 paling tinggi diantara keempat kriteria diikuti oleh levelized cost of electricity (LCOE), penciptaan lapangan kerja dan kepadatan daya yang terakhir. Sumber Energi Air menempati peringkat tertinggi di antara alternatif lain diikuti oleh sumber energi surya, panas bumi, angin, gas alam, batubara dan mesin diesel. Sementara sumbe energi panas bumi dan surya memiliki probabilitas perubahan peringkat tertinggi dengan 21.4% perubahan berdasarkan simulasi sedangkan sumber energi lainnya probabilitas perubahannya sebesar 0%. Hal ini harus dipertimbangkan dalam pemodelan risiko dan oleh pembuat kebijakan.

---

This study is an analysis of the energy sources ranking in Indonesia with the criteria of LCOE, CO2 emission levels, power density and job creation to help provide a reliable dan independent paradigm for policy makers. LCOE, CO2 emission levels, power density and job creation from energy sources are important factors for policy makers to determine the best energy source for electricity generation to be developed in Indonesia. Policy makers or potential investors may want to look at the suitability of the appropriate type of power generation to be developed, given that establishing different types of energy sources has been shown to have an impact on the results of the national electricity system. Data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, PLN, Lazard, IRENA and various research sources will be analysed using the Multi Criteria Decision Making (MCDM) method. The results of this study indicate that the weight of the CO2 emission level is the highest among the four criteria followed by the levelized cost of electricity (LCOE), job creation and the last power density. Water as an energy sources ranks highest among other alternatives followed by sources of energy from solar, geothermal, wind, natural gas, coal and diesel engines. Meanwhile, geothermal and solar energy sources have the highest probability of ranking change with 21.4% of changes based on simulations, while other energy sources have 0% probability of change. This should be considered in risk modelling and by policy makers"

"Energi karbon kini menjadi isu penting yang menjadi perhatian dunia. Di Indonesia, industri tenaga listrik menjadi sektor penghasil emisi karbon terbesar. Konsumsi listrik per kapita yang kian meningkat seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan perubahan iklim di masa mendatang. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat religiositas yang tinggi. Tingkat religiositas dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan, salah satunya konsumsi energi. Dengan menggunakan data IFLS 5, penelitian ini hendak menguji penagruh dari tingkat religiositas terhadap konsumsi energi rumah tangga muslim di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Mengingat terdapat permasalahan endogenitas pada variabel tingkat religiositas, studi ini menggunakan metode estimasi two-stage least squares (2SLS) dengan jumlah sampel sebanyak 21.023 individu yang berasal dari rumah tangga muslim. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif tingkat religiositas dengan konsumsi listrik rumah tangga. Artinya, semakin tinggi tingkat religiositas seseorang, maka konsumsi energi listrik pada rumah tangganya akan semakin berkurang. Hal ini didasari oleh teori bahwa aktivitas yang berhubungan dengan keagamaan akan mengurangi alokasi waktu seseorang untuk mengonsumsi energi.

---

Carbon emissions have now become an important issue of global concern. In Indonesia, the electricity industry is the largest carbon emitter sector. The increasing per capita electricity consumption over time may potentially have an impact on environmental damage and climate change in the future. Indonesian society has a high level of religiosity. The level of religiosity can influence a person's attitudes and decision-making, including energy consumption. Using IFLS 5 data, this research aims to examine the influence of religiosity on household energy consumption among Muslim households in Indonesia, a country with a majority of Islamic population. Considering the endogeneity issue in the variable of religiosity, this study employs the two-stage least squares (2SLS) estimation method with a sample size of 21,023 individuals from Muslim households. The results of this study indicate a negative relationship between religiosity and household electricity consumption. This means that the higher the level of religiosity, the lower the electricity energy consumption in their households. This is based on the theory that religious activities reduce a person's allocation of time for energy consumption."

"Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuh wilayah besar dengan karakteristik yang berbeda dalam system kelistrikan, perkembangan kebijakan kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dan mulai berkembang dengan adanya pemberian hak konsesi oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada swasta di beberapa daerah, kemudian ketika Jepang menguasai Indonesia, sektor kelistrikan berubah fungsi sebagai alat pertahanan dalam peperangan. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dibarengi dengan proses nasionalisasi aset-aset yang dimiliki oleh Hindia-Belanda dan Jepang, kemudian sektor kelistrikan dikuasai sepenuhnya oleh Negara yang diamanahkan melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PLN. Pada tahun 1966, sektor ketenagalistrikan merupakan bagian dari proses pembangunan yang digaungkan dalam RPLT (Rencana Pembangunan Lima Tahun), di era tahun 1998 terjadilah pergolakan reformasi, yang berdampak pada kebijakan ketenagalistrikan, dimana porsi swasta/Independent Power Producer (IPP) meningkat signifikan menjadi 3.169 MW pada tahun 2003, rentan waktu era reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan mengalami 2 kali perubahan, konsepnya masih sama yaitu demonopolisasi, namun ada beberapa konsep yang diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sektor ketenagalistrikan tetap menjadi bagian dari kontrol negara. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement, dimana konsep perencanaan kelistrikan akan berbasis pada energi baru terbarukan, berbagai skenario telah dipersiapkan pemerintah namun baru bersifat pemenuhan kebutuhan supply-demand dengan mengoptimalkan pemanfataan energi terbarukan untuk kebutuhan pembangkit listrik, belum ada kebijakan yang mengatur terkait agregasi energi terbarukan sehingga diperlukan proyeksi kebutuhan energi dengan alat bantu perangkat lunak Powersim dan Arena untuk menghitung kebutuhan energi secara skenario BAU (Business As Usual) dan skenario penambahan supply dari 20% dari PLTS Atap dan variabel lainnya dari PLT Energi Terbarukan sebesar 10 s.d 15 TWh dan penambahan demand dari adanya peningkatan penggunaan electric vehicle, kompor induksi dan ekspor listrik ke Singapura dan Timor Leste.

---

The unitary state of the Republic of Indonesia has seven large regions with different characteristics in the electricity system, the development of electricity policy in Indonesia began in the 19th century and began to develop with the granting of concession rights by the Dutch East Indies colonial government to the private sector in some areas, then when Japan controlled Indonesia, the electricity sector changed its function as a means of defense in warfare. Indonesia gained independence in 1945 coupled with the process of nationalization of assets owned by the Dutch East Indies and Japan, then the electricity sector was fully controlled by the State mandated through state-owned enterprises, namely PLN. In 1966, the electricity sector was part of the development process echoed in the RPLT (Five-Year Development Plan), in the era of 1998 there was a reform upheaval, which had an impact on electricity policy, where the portion of private / Independent Power Producer (IPP) increased significantly to 3,169 MW in 2003, vulnerable when the era of electricity sector policy reform experienced 2 changes,  The concept is still the same as demonopolisation, but there are several concepts straightened out by the Constitutional Court, so that the electricity sector remains part of state control. Indonesia has ratified the Paris Agreement, where the concept of electricity planning will be based on new renewable energy, various scenarios have been prepared by the government but only meet the needs of supply-demand by optimizing the utilization of renewable energy for electricity generation needs, there is no policy that regulates the aggregation of renewable energy so that it requires the projection of energy needs with Powersim and Arena software tools for electricity generation.  Calculate the energy needs in the BAU (Business As Usual) scenario and the scenario of increasing supply from 20% of roofing power plants and other variables of renewable energy power plants of 10 to 15 TWh and the addition of demand from the increased use of electric vehicles, induction stoves and electricity exports to Singapore and Timor Leste."

"Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) telah menjadi program prioritas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam upaya penerapan energi baru dan energi terbarukan (EBT). Hal ini pun sejalan dengan komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Sebagai upaya mendukung hal tersebut, pemerintah aktif mendorong instalasi PLTS atap. Penelitian ini membahas mengenai perancangan penambahan PLTS atap on-grid pada Gedung Energi 625 dengan membandingkan dua spesifikasi modul surya yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perancangan PLTS yang optimal ditinjau dari aspek teknis maupun ekonomi melalui hasil simulasi perangkat lunak PVsyst. Penerapan PLTS atap on-grid tambahan pada Gedung Energi 625 ini diharapkan dapat memberikan penghematan biaya listrik. Dari hasil simulasi, didapat perancangan PLTS atap on-grid tambahan 49,5 kWp yang lebih optimal dengan jenis modul surya JA Solar 550 Wp yang mampu memproduksi energi listrik, yaitu sebesar 72,8 kWh/tahun serta performa rasio sebesar 0,832. Selain itu, mampu memenuhi 28,6% kebutuhan listrik per bulan. Proyek memiliki asumsi lifetime selama 25 tahun. Dari sisi ekonomi, perancangan PLTS tersebut memiliki nilai Net Present Value (NPV) sebesar Rp488.504.798, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 11,6%, Payback Period (PP) pada tahun ke-9, Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 1,38, Levelized Cost of Energy (LCOE) sebesar Rp1.121,53/kWh, dan biaya investasi sebesar Rp711.025.000.

---

The development of PV (Photovoltaic) rooftops has become a priority program for the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) in the effort to implement new and renewable energy (EBT). That is in line with the commitment to Sustainable Development Goals (SDGs), precisely Goal 7 (Affordable and Clean Energy) and Goal 13 (Climate Action). As part of these efforts, the government actively promotes the installation of PV rooftops. This study discusses the design of an additional on-grid PV rooftop on Gedung Energi 625 by comparing two different solar modules spesifications. This study aims to determine the optimal design of solar PV regarding technical and economic aspects through the results of PVsyst software simulations. Implementing this additional on-grid PV rooftop on Gedung Energi 625 is expected to provide cost savings on electricity. From the simulation results, a more optimal on-grid rooftop PV design of 49.5 kW was obtained with the JA Solar 550 Wp solar module type capable of producing 72.8 kWh/year electrical energy and a performance ratio of 0.832. Apart from that, it can meet 28.6% of monthly electricity needs. The project has an assumed lifetime of 25 years. From an economic perspective, the PV design will have a Net Present Value (NPV) of IDR 488,504,798, an Internal Rate of Return (IRR) of 11.6%, a Payback Period (PP) of 9 years, a Benefit Cost Ratio (BCR) of 1.38, a Levelized Cost of Energy (LCOE) of IDR 1,121.53/kWh, and investment costs of IDR 711,025,000."

"ABSTRAKGardu induk merupakan salah satu komponen utama dalam sistem ketenagalistrikan. Peranannya sangat vital dalam penyaluran energi listrik. Dalam proses pembangunan gardu induk, seringkali terjadi keterlambatan yang mengakibatkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan respon terhadap faktor-faktor risiko yang berpengaruh pada waktu pelaksanaan, sehingga bisa dilakukan mitigasi dini agar keterlambatan dapat dihindari. Metode yang dilakukan adalah interview dengan para pelaksana pembangunan gardu induk dan divalidasi oleh para pakar. Hasil interview diolah secara statistik menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 23. Variable penelitian sebanyak 52 faktor risiko. Hasil penelitian memperlihatkan terdapat 6 faktor risiko tinggi yang meliputi , 26 faktor risiko menengah, dan 5 faktor risiko rendah. Faktor-faktor risiko tinggi meliputi: perubahan desain engineering berkali-kali selama fase approval desain, keterlambatan pada submit dokumen approval, perubahan desain yang merubah kebutuhan alat dan sumber daya, kontradiksi risalah rapat selama proses desain, keterlambatan pengiriman pada peralatan utama, dan pencurian material di lapangan. Selanjutnya diberikan rekomendasi tindakan terhadap faktor-faktor risiko tinggi tersebut.

---

ABSTRACTSubstation is one of the main components in the electricity system. Its role is very vital distribute electrical energy. Delay in the process of constructing substations can result in losses. This study aims to get a response to the risk factors that influence the implementation time, so that early mitigation can be done so that delays can be avoided. The method used is an interview with the stake holder of the construction of the substation and validated by experts. The interview results were processed statistically using IBM SPSS 23 software. The research variables were 52 risk factors. The results showed that there were 6 high risk factors which included, 26 medium risk factors, and 5 low risk factors. High risk factors include: repeated engineering design changes during the design approval phase, delays in submitting approval documents, design changes that change equipment and resource requirements, minutes of meeting contradictions during the design process, delivery delays in major equipment, and material theft in the field. Furthermore, recommendations for action on these high risk factors are given."

"In 2020, renewable energy sources contribution in Indonesia’s energy production mix had only reached 14,71%. The percentage was still far from Indonesia’s renewable energy mix target of 23% in 2025 and 31% in 2050 according to their own national energy plan. To enhance their progress in reaching those targets, one way that can be done is to benefit promising renewable energy potential in many areas, including coastal area such as Muara Bungin Beach located in Pantai Bakti Village, Bekasi. The village mentioned before have an average of 3,26-5,41 m/s wind speed and solar radiation of 5-5,4 kWh/m2/day. To utilize the area’s potential, three units of The Sky Dancer TSD-500 wind turbine and two monocrystalline solar panels with a total capacity of 1800 Watt peak have been installed in that area since 2014, making Muara Bungin Village mostly known as Bungin Techno Village to public. Sadly, the wind turbines have been removed recently in October 2021 due to poor physical condition, and the solar panels rarely being used and maintenanced. A revitalization plan can be done to keep Bungin Techno Village’s existance in utilizing their renewable energy potential alive.

---

The revitalization plan will create huge project, which is to install renewable energy power plants that can serve Desa Pantai Bakti’s electricity demand. A modelling result by LEAP shows that Desa Pantai Bakti’s electricity demand will reach 1.965,1 kWh/day in 2031. The planned renewable energy power plants will handle electricity load of 1.021,85 kWh/day or 51,6% from the village’s total electricity demand. A solar power plant consisting 104 units of Monocrystalline Maysun Solar Cell 500 Wp Peak Power with a lifetime of 25 years, a wind power plant consisting 24 units of 2000 W/220 V capacity wind turbines with a lifetime of 20 years, and a waste-to-energy power plant consisting a TG30 gasification machine and a 200 kVa/160 kW capacity diesel genset Caterpillar with a lifetime of 20 years. The total cost for lifetime operation of the planned solar, wind, and waste-to-energy power plant is estimated to be around Rp1.519.049.423; Rp3.238.231.499; and Rp859.733.884 respectively. The investment for the renewable energy technology revitalization plan can be considered economically worthy, judging by the NPV and ROR of every single planned power plants showing positive values or greater than zero."

"Kemiskinan energi di Indonesia Timur lebih besar daripada di Barat. Diperkirakan sebesar 13,5% dari total rumah tangga di wilayah Timur adalah rumah tangga miskin energi dengan konsumsi listrik kurang dari 32,4 kWh dibandingkan dengan wilayah Barat yang hanya 7,21% dari total. Hutan merupakan prediktor utama kendala geografis dengan pengaruh tertinggi pada 22-23% terhadap kemiskinan energi. Saya menggunakan data elevasi dan keberadaan fitur geografis seperti lereng gunung, karakteristik topografi, laut dan hutan untuk memperkirakan kesulitan geografis di daerah pedesaan Indonesia. Data menunjukkan bahwa akses listrik di wilayah-wilayah tertentu di bagian Timur Indonesia dibatasi oleh adanya medan yang landai dengan signifikansi sekitar 18,8%. Studi ini juga menemukan bahwa sebagian besar wilayah di mana konsumsi energinya rendah dipengaruhi oleh wilayah geografisnya. Kemiskinan energi dapat dilihat sebagai fungsi dari sisi penawaran dan kendala geografis, dimana bersifat endogen terhadap biaya jaringan distribusi dan konsumsi energi per kapita. Geografi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah-daerah di Indonesia.

---

Energy poverty in Eastern part of Indonesia is larger than in the Western. It is estimated that 13.5% of the total households are energy poor households with electricity consumption less than 32.4 kWh compared to the Western which only 7.21% of the total. Forest was the main predictor of geographic constraints with highest influence at 22-23% addition in energy poverty. I use data on terrain elevation and presence of geographic features such as mountainside, topography characteristics, ocean and forest to estimate the amount of geographical difficulty in Indonesia rural areas. The data show that electricity accesses in certain areas in the Eastern are delimited by the presence of steep-sloped terrain with significance around 18.8%. This study also finds that most areas in which energy consumption is poor are severely land-constrained by their geography. Energy poverty can be characterized as functions of both supply-side and geographic constraints, which are endogenous to cost of grid distributions and capita energy consumption. Geography is an important aspect in the regional development in Indonesia.

 

Keywords: electricity infrastructure, energy poverty, energy geography, archipelagic country, panel data

JEL Classification: D62, Q41, R12

"

"Conservation Voltage Reduction (CVR) adalah metode untuk mengurangi konsumsi daya dan permintaan puncak. Ini bukan studi baru karena sudah banyak implementasi dan penelitian tentang CVR sebelumnya. CVR menyiratkan bahwa dengan mengurangi tegangan suatu perangkat atau sistem, daya yang dikonsumsi juga akan berkurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan persamaan daya listrik yang menyatakan bahwa daya sebanding dengan tegangan.Sistem energi terbarukan sedang meningkat karena semakin murah dan lebih efisien. Daya yang dikeluarkan oleh sistem energi terbarukan tergantung pada faktor sumbernya, apakah itu radiasi atau kecepatan angin. CVR memungkinkan pengurangan konsumsi daya beban. Ini membantu mengurangi beban sistem karena mereka tidak harus menghasilkan lebih banyak daya daripada kebutuhan beban.Sistem PV dan turbin angin mikro memiliki keluaran yang berbeda, tetapi keduanya perlu memasok beban yang sama dalam jaringan mikro. Kedua sistem pada akhirnya diubah menjadi daya AC untuk digunakan beban. Inverter digunakan di kedua sistem untuk membantu konversi. Inverter umum memiliki fluktuasi tegangan antara -20% dan +10% dari tegangan nominalnya. Sebuah sistem kontrol digunakan untuk mengatur tegangan keluaran inverter dan memastikan tidak mencapai kisaran tegangan maksimum. Sistem kontrol akan memungkinkan output inverter diatur lebih dekat ke tegangan nominal dan dengan demikian mengurangi tegangan berlebih.Sistem energi terbarukan menghasilkan tegangan yang lebih rendah setelah sistem kontrol diterapkan untuk mengatur keluaran inverter. CVR telah dicapai dalam sistem ini. Sistem telah mengurangi konsumsi daya dan dengan demikian menurunkan beban sistem. Sistem tidak menghemat energi dengan menerapkan CVR. Perangkat yang bergantung pada voltase masih akan membutuhkan lebih banyak daya jika voltase perangkat dinaikkan. Sistem PV dan turbin angin mikro dengan CVR memungkinkan beban mendapatkan input tegangan yang lebih sehat sekaligus mengurangi konsumsi daya.

---

Conservation voltage reduction (CVR) is a method to reduce power consumption and peak demand. It is not a new study as there have been plenty of implementations and research regarding CVR for a long time. CVR implies that by reducing the voltage of a device or system, the power consumed will also be reduced. This can be proven using the electrical power equation where it states that power is proportional to voltage. Renewable energy systems are on the rise as they are getting cheaper and more efficient. The power outputted by a renewable energy system depends on their source factor whether it is irradiance or wind speed. Conservation voltage reduction allows the reduction of power consumption of the load. This helps decrease the burden of the system as they do not have to generate more power than the load needs.

PV systems and micro wind turbines have different outputs, but both need to supply the same load in a micro-grid. Both systems are eventually converted to AC power for the load to use. An inverter is used in both systems to help with the conversion. A common inverter has a voltage fluctuation between -20% and +10% of its nominal voltage. A control system is used to regulate the inverter’s output voltage and make sure it does not reach the maximum voltage range. The control system will allow the output of the inverter to be regulated much closer to the nominal voltage and thus decreasing excess voltage. The renewable energy system outputs a lower voltage after a control system has been applied to regulate the output of the inverter. Conservation voltage reduction has been achieved in this system. The system has reduced power consumption and thus lowering the burden of the system. The system does not save energy by implementing conservation voltage reduction. A voltage-dependent device will still demand more power if the voltage of the device is increased. The PV and micro wind turbine system with CVR allows the load to benefit healthier voltage input while having reduced power consumption."

"Penetrasi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) pada saat ini di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan oleh berbagai macam hal diantaranya adalah cadangan energi fosil yang semakin menurun, emisi polusi yang semakin meningkat, dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan tersebut. Meningkatnya penetrasi pembangkit EBT menyebabkan peningkatan penggunaan Battery Energy Storage System (BESS) sebagai Ancillary Service dalam menyeimbangkan frekuensi pada jaringan distribusi. Namun, dengan penggunaan BESS dalam menyeimbangkan frekuensi dapat menurunkan life time BESS akibat dari peningkatan cycle (charge dan discharge) yang mempengaruhi biaya investasi dari BESS. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi polemik tersebut adalah dengan menerapkan BESS sebagai pengoperasian Black start dalam peningkatan back-up sistem pada pembangkit bila terjadi gangguan yang menyebabkan pemadaman (Black Out). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya investasi BESS sebagai Ancillary Service dengan minimum cycle dari baterai dalam penerapan pengoperasian Black Start. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan matematis dalam memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dalam pengoperasian Black Start tanpa menggunakan BESS dan dengan menggunakan BESS.

---

The penetration of New and Renewable Energy Generators (EBT) in Indonesia is currently on the rise. This increase is attributed to various factors, including the diminishing fossil energy reserves, escalating pollution emissions, and the growing awareness of environmental importance among the public. The increasing penetration of EBT generators has led to a rise in the utilization of Battery Energy Storage Systems (BESS) as an Ancillary Service for balancing the frequency in the distribution network. However, the use of BESS in frequency balancing can reduce the lifetime of BESS due to increased cycles (charge and discharge), which affects the investment costs of BESS. One approach to address this issue is to implement BESS for Black Start operations to enhance backup systems in power plants in the event of disruptions leading to a blackout. This research aims to determine the investment costs of BESS as an Ancillary Service with a minimum battery cycle in the application of Black Start operations. This study is conducted using a mathematical approach to calculate the expenses incurred in Black Start operations without utilizing BESS and with the use of BESS."