Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya mewujudkan kesejahteraan anak penting untuk dilakukan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran aktor dalam mewujudkan kesejahteraan anak melalui Kota Layak Anak (KLA)di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Aktor yang dimaksud adalah peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha dalam pengembangan KLA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Kelurahan Cisalak dalam pengembangan KLA terdapat sinergisitas dari peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha. Sinergisitas ini muncul karena ada peran pemerintah di dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait dengan KLA, ditambah dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat sehingga bisa bekerja sama dengan dunia usaha di dalam melakukan berbagai kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Sementara itu, di Kelurahan Cipayung Jaya peran pemerintah kurang di dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait KLA, partisipasi masyarakat cenderung rendah dan belum ada keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan KLA, sehingga kegitaan pemenuhan hak anak kurang berjalan dan hanya aktif di RW Ramah Anak percontohan. Oleh karena itu, untuk pengoptimalan pengembangan KLA perlu adanya peningkatan sinergisitas komitmen dan sumberdaya dari peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha.

---

Efforts to realize children's welfare are important because children are the nation's next generation. This study aims to describe and analyze the role of actors in realizing children's welfare through Child Friendly City (CFC) in Cisalak Village, Sukmajaya District and Cipayung Jaya Village, Cipayung District, Depok City, West Java. The actor in question are the role of the government, community participation and the contribution of the business world in developing CFC. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The results showed that in the Cisalak Village in the development of CFC there was a synergy of the role of government, community participation and contribution of the business world. This synergy arises because there are a role for the government in conducting socialization and coaching related to CFC, the high level of community participation so that they can cooperate with the business world in carrying out various activities to fulfill children's rights. Meanwhile, in Cipayung Jaya Village, the government's role is lacking in providing socialization and coaching related to CFC, community participation tends to be low and there is no involvement of the business world in developing CFC, so that the fulfillment of children's rights is not running well. Therefore, to optimize the development of CFC, it is necessary to increase the synergy of commitment and resources from the role of government, community participation and contribution of the business world"

"ABSTRACTLampung Province has issued several children programs, but its implementation is still not maximal. Such conditions are possible because, in the context of the actors and substance, the KLA (Kota Layak Anak or Child-Friendly City) program still positions the local government as a single actor. The issue of children has not been the center of attention in the overall development policy. Sectoral, segmented, and structured children programs do not involve community potential. Such patterns and modeling are the products of top down planning. That is, the location of the constraints is in the centralized model as the applied planning model. Related to this, hence more comprehensive, integrated methods, models and ways to achieve the objectives of KLA program of Lampung Province are required. The purpose of this study is to explain: 1) various central issues of child problems, potentials of community institutional support and 2) model structure and phases of acceleration of city district proper for children that can fulfill child rights, child protection, and child development. On the basis of the expected objectives, used the descriptive qualitative method. The research findings: 1) there are still many problems that occur in Lampung Province; 2) This study provides an overview of the potential of community institutions that have concerns about child issues and support for local government policy, but both are not synergistic, development programs are still implemented partially, segmented, sectoral, not yet integrated and less involving or inclusive to community potential. It can be concluded that the solution that can be developed is to build a collaborative planning model based on dialogue in multi stakeholder forums as a strategic material for the city district in accordance with the implementation of the 3 stages which become the acceleration area of KLA."

"Tesis ini membahas implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan lokus penelitian di SMPN 6 Depok dan SMPN 16 Depok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber, studi kepustakaan, dokumen dan juga audio visual. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Kebijakan SRA belum berjalan dengan optimal dalam lingkup proses, hasil dan dampak. Faktor pendukung implementasi Kebijakan SRA adalah sikap dan komitmen sekolah yang kuat terhadap penerapan kebijakan SRA dengan deklarasi bersama seluruh sekolah depok dan terbentuknya Tim Pelaksana SRA di sekolah sedangkan faktor penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah (1) Hubungan antar organisasi belum terjalin baik dan kurangnya koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPAMK, Disdik dan Sekolah; (2) belum ada tugas, fungsi dan tanggung jawab serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam Struktur Birokrasi Tim Pelaksana Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Sekolah maupun Dinas terkait; (3) keterbatasan sumber daya. Dalam implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dibutuhkan kerjasama antara seluruh pihak baik pemerintah pusat dan daerah, sekolah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the implementation of the child Friendly School policy set by the Ministry of Women Empowerment and child protection and analyzes supporting factors and barriers to implementing the child friendly School policy in Depok City. This research uses qualitative methods with a type of descriptive research with research locus at SMPN 6 Depok and SMPN 16 Depok. Data collection is done through in-depth interviews with interviewees, literature studies, documents and also audio visuals.

The results of this study illustrate the implementation of the CFS policy has not run optimally in the scope of processes, outcomes and impacts. Factors supporting the implementation of CFS policy is a strong school attitude and commitment to the application of CFS with the joint declaration of all schools Depok and the establishment of CFS implementation team in school while implementing inhibitory factor Child Friendly School policy is (1) the relationship between the Organization has not been established well and the lack of coordination between the Ministry of Women Empowerment and child protection, Ministry of Education and Culture, DPAMK, Disdik and school; (2) There is no duty, function and responsibility as well as the operational standard of procedures (SOP) that is clear in the bureaucracy structure of the implementation team of child friendly school policy in school or related office; (3) Resource limitation. In the implementation of the child friendly school policy requires cooperation between all parties both central and local governments, schools and communities."

"Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta dibangun sebagai infrastruktur pendukung Kota Ramah Anak, yang membutuhkan tempat bermain dan berekreasi, tempat kegiatan kreatif anak, ruang terbuka hijau, dan ruang kegiatan bersama anak dengan orang dewasa. Diperlukan sebuah kriteria RPTRA yang ideal untuk dapat mengoptimalkan peran RPTRA, khususnya di kawasan permukiman.Penelitian ini menggunakan mix method dengan lokasi penelitian pada 3 RPTRA di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Evaluasi dilakukan terhadap 3 faktor yaitu legalitas, kebutuhan dasar anak dan kebutuhan ruang publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa setiap kawasan permukiman memiliki karakteristik yang berbeda yang berpengaruh terhadap kriteria ideal sebuah RPTRA.

---

Child-Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in Jakarta was initiated as a supporting infrastructure for Child Friendly City, which requires recreation area; place for creative activity, green open spaces, and space for children and adults activities. An ideal RPTRA criteria is required in order to optimize the role of RPTRA, particularly in settlement areas.

This study uses a mix-method at 3 study site in Kembangan Sub-district, West Jakarta. An evaluation conducted on 3 factors: legal; children basic needs; and needs of a public space. The results showed that each location has different characteristics that influence the ideal criteria for a RPTRA."

"Kebijakan kota layak anak di kota Depok merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kebijakan kota layak anak ini muncul akibat dari semakin banyaknya tindak kekerasan terhadap anak dan juga pelanggaran- pelnggaran hak anak di kota Depok. Dari berbagai sumber refrensi yang didapatkan oleh peneliti, kota Depok merupakan kota satelit jakarta dimana tngkat laju penduduknya paling tinggi diantara kota-kota lain yang menjadi satelit jakarta sehingga dirasa penting untuk menyelesaikan kasus pelanggaran-pelanggaran hak anak yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan utnuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak-hak anak yang di Implementasikan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan Positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator-indikator batasan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam Program Kota Layak Anak di kota depok sudah cukup berhasil karena sudah adanya sosialisasi mengenai hak-hak anak, sudah adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah, dukungan dari masyarakat dan pihak swasta.

---

Child-friendly city policies in Depok is a manifestation of the commitment of local government to provide protection to the rights of the child. This child-friendly city policies arising from the increasing number of acts of violence against children and child rights violations pelnggaran in Depok. References from various sources obtained by the researchers, is a satellite city of Depok Jakarta where tngkat rate of population is highest among the other cities that became satellites jakarta thus considered important to resolve cases of child rights violations that occurred. Based on this, researchers primary objective is to determine how the application of the protection of the rights of children in Deploys in Depok. This study uses the theory of policy implementation with Positivist approach and qualitative data collection techniques. Analysis using descriptive analysis of indicators of policy implementation constraints. The results of this research is the implementation of policies in the Child Friendly Cities Program in the city of Depok has been quite successful because it is the socialization of the children's rights, has been a high commitment from the government, the support of the public and private sectors."

"Skripsi ini membahas peran-peran anggota FOKLA dan kendala-kendala yang dialami selama pengembangan RW Ramah Anak yang dikaitkan dengan konsep pengembangan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anggota FOKLA memerankan keempat peran community worker, yakni peran memfasilitasi, mengedukasi, representasional, dan teknis. Namun anggota FOKLA masih belum terlalu mampu dalam melakukan peran teknis terutama pada manajemen, penggunaan komputer, dan presentasi verbal. Penelitian ini menyarankan kepada lembaga untuk memperbaiki beberapa peran yang dinilai kurang tersebut melalui pemberian pelatihan kepada pengurus atau merumuskan ulang peran-peran yang dijalankan di masyarakat.

---

This thesis discusses the roles of FOKLA and the obstacles encountered during the development of child friendly environment that associated with the concept of community development. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of the study conclude that FOKLAs member plays four roles of community worker, namely facilitating, educating, representational, and technical. However, FOKLAs member is still not very capable in performing technical roles especially on management, computers, and verbal presentations. This research suggests to the agency to improve some of their roles and skills through training for administrators or reformulate the roles that are need to be executed in the community."

"Skripsi ini mengungkapkan elemen-elemen interior di koridor dan ramp mall yang belum ramah anak, yaitu memberikan affordance negatif sehingga berpotensi membahayakan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis kesesuaian rancangan koridor dan ramp mall dengan standar aturan dan teori yang ada, menganalisis perilaku anak di koridor dan ramp mall yang berpotensi bahaya melalui observasi dan wawancara, dan merumuskan elemen apa saja yang berpotensi membahayakan. Hasil penelitian memberikan rekomendasi desain pada elemen arsitektur dan interior.

---

This study reveals interior elements in mall corridors and ramp which are not children friendly, for giving negative affordances and posing potential harm. The study was done by analyzing whether the mall corridor and ramp design meets the standard on guideline and theory, analyzing through observation and parents interview on child behaviors which potentially lead to accident in mall corridor and ramp, and finally concluding which elements pose potential harm. The result of this study gives guideline recommendation on the design of floor patterns, railing, steep of ramp, glass-made boundary, electrical installation, store window, bazaar/exhibition display, decorative object, and mini trains for children."

"

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah salah satu bentuk dari upaya pemerintah untuk menjaga kualitas anak-anak sebagai penerus bangsa dalam memajukan negara dimasa yang akan datang. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar dalam melakukan aktivitas sosial lainnya. Besarnya manfaat serta kegunaan dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) harus tetap dijaga kualitasnya, pemerintah harus melakukan kontrol akan fasilitas publik dengan melakukan penilaian dari masyarakat terhadap fasilitas RPTRA agar dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dengan melakukan survei dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan, observasi, dan dokumentasi yang keseluruhannya dikaitkan dengan konsep Ruang Publik yang dikemukakan oleh Carr memiliki lima dimensi, yaitu responsif, demoktratis, bermakna dan berarti, karakter serta kriteria. Setelah penelitian dilakukan dengan menggunakan 100 sampel, hasil dari penelitian ini berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan sebagai instrumen penelitian menunjukkan bahwa kualitas RPTRA di Kelurahan Karet Tengsin (RPTRA Intiland dan Segas) adalah sangat baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya dengan meningkatkan serta mempertahankan pelayanan serta kualitas yang sudah sangat baik dan memperhatikan selalu pertumbuhan anak agar tumbuh kembang dengan baik.       

---

Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) is one form of government efforts to 
maintain the quality of children as the nations successor in advancing the country in the 
future. Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) is also useful for the surrounding
community in carrying out other social activities. The magnitude of the benefits and
usefulness of the Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) must be maintained, the
government must exercise control of public facilities by conducting community assessments
of the RPTRA facilities so that they can be used for a long period of time. The study was
conducted using quantitative methods with quantitative data collection techniques by
conducting surveys and qualitative data collection techniques by conducting in-depth
interviews with informants, observations, and documentation which all of them are related to
the concept of Public Space proposed by Carr which has five dimensions, responsive,
democratic, meaningful and meaningful, character and criteria. After the research was
conducted using 100 samples, the results of this study based on the indicators used as
research instruments showed that the quality of RPTRA in Karet Tengsin Sub-District
(RPTRA Intiland and Segas) was very good. Based on the research that has been done,
recommendations that can be given include improving and maintaining services and quality
that are already very good and always pay attention to the growth of children so that they
grow well.

"

"Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) lahir sebagai tindak lanjut Konvensi Hak Anak PBB dan merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Penelitian ini merupakan studi kebijakan yang menganalisis interpretasi kebijakan KLA di tingkat kota dan implementasi kebijakan KLA di lingkungan RW. Penelitian menghasilkan tipologi penyelenggaraan kebijakan KLA dilihat dari interpretasi di tingkat kota dan implementasi di lingkungan RW, dimana penyelenggaraan kebijakan KLA yang terintegrasi bisa dicapai bila interpretasi di tingkat kota berkembang dengan baik dan partisipasi masyarakat di lingkungan RW tinggi, sehingga komunitas menjadi kreatif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemenuhan hak anak. Penelitian juga menghasilkan ‘Model Peneyelenggaraan Kebijakan KLA’ sebagai implikasi praktis.

---

Policy of Child Friendly City (CFC) is developed as the follow up of Convention on the Rights of the Child initiated by UN, and as Government initiative to improve child welfare. This research is a social policy study which analyse policy interpretation in city / government level and policy implementation in the community. The research brought about typology of CFC implementation, where the integrated CFC policy implementation can be reached if the implementation in city level goes accordingly and the level of community participation is high, so that they can run creative activities to fulfill children’s rights. The research also have the ‘Model of CFC Implementation’ as it’s practice implications."

"ABSTRAK Kabupaten Klaten memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung kelancaran arusbarang/jasa di dua kota besar yang mengapitnya, yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta.Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Klaten sebagai daerah rawan tindak kejahatansalah satunya kekerasan pada anak. Masalah kekerasan pada anak cukup mengkhawatirkansehingga Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan suatu kebijakan sebagai upayapemenuhan hak anak melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkanpermasalahan itu, fokus penelitian adalah dampak kekerasan pada anak-anak yang menjadikorban dan efektivitas Program Kabupaten/Kota Layak Anak pada penanganan anak-anakkorban kekerasan dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Klaten melalui teorianalisis kebijakan William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode deskriptif. Informan penelitian adalah anak-anak korban kekerasan baik fisik,psikis maupun seksual, Gugus Tugas KLA Kabupaten Klaten dan pejabat terkait dariKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kabupaten/Kota Layak Anak berjalan efektifsebagai pedoman bagi Gugus Tugas KLA dalam penanganan Anak MembutuhkanPerlindungan Khusus (AMPK) khususnya anak korban kekerasan meliputi urusan pendidikan,kesehatan, pelayanan sosial dan perlindungan anak. Program Kabupaten/Kota Layak Anakbelum berjalan efektif bagi anak-anak korban kekerasan karena beberapa hambatan antaralain penolakan salah satu pihak keluarga untuk dilakukannya penanganan, terputusnya hakpendidikan pada anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan sertaketidaksesuaian penerapan kebijakan terkait penyelesaian kasus kekerasan pada anak melaluiproses mediasi. Hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerahsetempat mengingat kompleksitas dampak kekerasan pada anak di Kabupaten Klatendilatarbelakangi pula oleh lingkungan tumbuh kembang anak, dimana anak yang tinggal diwilayah pedesaaan cenderung untuk diam dan menutupi tindak kekerasan yang terjadipadanya sehingga secara psikologis mengalami tekanan batin lebih besar. Sementara itu,anak-anak korban kekerasan yang tumbuh di wilayah pusat kabupaten cenderung lebihekspresif dalam merespon tindak kekerasan yang dialaminya. Program Kabupaten/KotaLayak Anak merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengatasi ancamanstabilitas daerah dari tindak kekerasan pada anak dan dampak yang ditimbulkannya.Meskipun belum sepenuhnya efektif, Program Kabupaten/Kota Layak Anak memberikandampak positif bagi upaya perlindungan anak di Kabupaten Klaten. Peningkatan kesadaranmasyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan pada anak dan partisipasi masyarakat sebagairelawan pendamping anak korban kekerasan menguatkan dukungan terhadap ketahanansosial di tengah masyarakat sehingga berujung pada ketahanan daerah di Kabupaten Klaten

---

ABSTRAK Klaten Regency has a strategic role as a line connecting the smooth flow of goods or servicesin two major cities flanking that are Yogyakarta City and Surakarta City. The conditions putKlaten Regency as a crime-prone area, one is child abuse. Problem of child abuse is quitealarming so that the Government of Klaten Regency adopted a policy as an effort to fulfill therights of children through Child Friendly City Program. Based on the issues, the researchfocused on the impact of child abuse to the victimized children and the effectiveness of ChildFriendly City Program in handling victimized children of abuse in support the regionalresilience of Klaten Regency using the theory of policy analysis by William N. Dunn. Theresearch used qualitative approach by descriptive method. Informants research are victimizedchildren of abuse whether physically abuse, psycologically abuse and sexually abuse, childfriendly city task force in Klaten Regency and relevant officials in the Minister of Woman’sEmpowerment and Child Protection of Republic of Indonesia.The result showed that Child Friendly City Program run effectively as a guidance for childfriendly city task force in handling children in need a special protection particularly thevictimized children of abuse included educational affairs, health affairs, social services affairsand children protection affairs. Child Friendly City Program run uneffectively for thevictimized children of abuse because of some barriers such as refusal of either party to behandled, breaking of the right to education to the victimized children of sexual abuse whobecame pregnant and discrepancy related policies for resolving cases of child abuse throughthe mediation process. The barriers need attention from the Local Government consideringthe complexity of the impacts of child abuse in Klaten Regency is also motivated by theenvironmental development of the child, where children living in rural areas tend to be quietand cover acts of violence that occured to them that the psycological distress greater. Whilethe victimized children were growing in central region district tend to be more expressive inresponse to the violence experience. Child Friendly City Program is the effort of theGovernment of Klaten Regency in overcoming the threat of regional stability from childabuse and the impacts of it. Although not yet fully effective, Child Friendly City Programcontributed positive impact for the effort of child protection in Klaten Regency. Theincreased awareness of the public to report child abuse and community participation as avolunteer chaperone victimized children of abuse strengthens support for social resilience incommunities that lead to regional resilience in Klaten Regency"