Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi ancaman hybrid warfaredi Indonesia melalui studi kasus Papua di Media Sosial. Penulis menggunakanteori hybrid warfare,teori hate speech, teori propaganda, teori media sosial danteori disinformasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan studi kasus sebagaimembantu menjelaskan fenomena propaganda dan disinformasi pada kasusgerakan pembebasan Papua. Penulis berusaha menganalisa potensi ancamanhybrid warfare yang dilakukan oleh oknum pembebasan Papua melalui mediasosial. Perkembangan media sosial di Indonesia dan dunia internasional sangatpesat dengan dipengaruhi oleh internet. Media sosial pada saat ini dapatmempengaruhi penyebaran dan model propaganda serta disinformasi yangdigunakan sebagai instrumen hybrid warfare. Propaganda dan disinformasi yangdigunakan sebagai upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui media sosial.Perubahan interaksi dan penggunaan disinformasi dan hate speech pada mediasosial menunjukkan bahwa OPM melakukan penggalangan untuk merubahpersepsi masyarakat Indonesia maupun internasional. Propaganda dandisinformasi mengenai kasus Papua semakin meningkat dan menggunakanalogaritma dari media sosial untuk mencapai tujuan mereka. Penulis menemukanbeberapa bukti bahwa media massa dan media sosial organisasi tersebutmedapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan tersebut dapatmenigkatkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia

---

This study aims to analyze the potential threat of hybrid warfare in

Indonesia through a Papua case study on social media. The author uses hybrid

warfare theory, hate speech theory, propaganda theory, social media theory and

disinformation theory. The author uses qualitative methods and case studies to

help explain the phenomenon of propaganda and disinformation in the case of the

Papuan liberation movement. The author tries to analyze the potential threat of

hybrid warfare carried out by elements of Papuan liberation through social media.

The development of social media in Indonesia and internationally is very fast,

influenced by the internet. Social media at this time can influenced the spread and

model of propaganda and disinformation used as a hybrid warfare instrument.

Propaganda and disinformation used as an effort by the Free Papua Movement

(OPM) through social media. Changes in interaction and the use of disinformation

and hate speech on social media showed that OPM is mobilizing to change

perceptions of the Indonesian and international community. Propaganda and

disinformation regarding the Papua case is increasing and using algorithms from

social media to achieve their goals. The author found some evidence that the mass

media and social media of these organizations received support from various

circles. This support can increase the potential threat to Indonesia's national

security"

"Penilitian ini adalah analisis terhadap data audio video mengenai kampanye anti minyak sawit yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki hubungan dengan Uni Eropa secara langsung maupun tidak langsung. Media memainkan sebuah peran tertentu di tengah masyarakat modern kapitalis. Perkembangan teknologi media seperti internet dan media sosial yang semakin maju telah membuat ruang lingkup media semakin meluas dan fleksibilitas hubungan sosial meningkat. Hal ini yang dimanfaatkan oleh Uni Eropa dan Aliansi Baratnya dalam membangun sebuah ideologis dan persepsi masyarakat dunia terhadap industri minyak kelapa sawit. Kampanye anti minyak sawit ini telah berlangsung jauh sebelum RED II dan delegated regulation pada tanggal 18 Maret 2019. Analisis data audio visual ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif serta analisis konten Klaus Krippendorff dalam pengolahan datanya. Untuk melihat apakah adanya propaganda yang terjadi, penelitian ini menggunakan teori propaganda model Herman-Chomsky serta pendekatan information warfare dan hybrid warfare dan dampak ekonomi yang dihasilkan oleh kampanye anti-sawit ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya upaya propaganda dalam mengubah ideologi target audiens mengenai minyak kelapa sawit. Kampanye anti-minyak sawit yang berupa audio visual ini menunjukkan tidak berpengaruh kepada harga pasar minyak sawit di pasaran

---

This study is an analysis of audio-visual data on anti-palm oil campaigns carried out by certain actors who have direct or indirect relations with European Union. Media plays a particular role in modern capitalism society. Development of media technology such as the internet and social media with amazing progress and innovation. These factors have made the scope of media more comprehensive and flexibility of social relation is increasing. This is utilized by the European Union and its Western Alliance in building an ideology and perception of the world community towards the palm oil industry. Anti-palm oil campaign has been started since before RED II and Delegated Regulation on March 18 2019. The audio-visual data analysis uses both qualitative and quantitative methods as well as content analysis by Klaus Krippendorff in processing data. Theory of propaganda today by Herman-Chomsky and perfective of information & hybrid warfare are used to see whether probability of any propaganda and the economic impact generated by this anti-palm oil campaigns. The results of this study indicate that there are propaganda efforts in changing the ideology of target audience regarding palm oil. The audio-visual anti palm oil campaign shows that there is no effect on the market price of palm oil"

"Tesis ini, disusun untuk mengungkapkan permasalahan Papua khususnya terkait pergerakan West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) di lingkungan internasional, serta dampaknya terhadap keutuhan NKRI. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya WPNCL dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua baik di dalam negeri maupun luar negeri. Landasan teori yang digunakan dalam Penelitian ini mengacu pada teori self determination, teori separatisme, teori ancaman, dan teori diplomasi publik. Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data kualitatif, melalui metode pengumpulan data dari literatur dan studi referensi. Penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan Papua hingga saat ini masih belum menemukan titik temu atau solusi dalam penyelesaiannya. Bahkan akibat ketidakpuasan masyarakat Papua atas Pepera dan perbedaan paham tentang sejarah Papua yang semakin berkepanjangan memicu munculnya gerakan-gerakan kelompok separatis Papua di dalam negeri maupun luar negeri. Manuver gerakan politik kelompok separatis Papua di lingkungan internasional bertujuan untuk merepresentasikan tuntutan self determination di Papua. Isu-isu yang diusung dalam mencari dukungan di lingkungan diantaranya peninjauan kembali proses terciptanya New York Agreement, peninjauan kembali hasil Pepera, dan tingginya angka pelanggaran HAM di Papua. Salah satunya organisasi Papua merdeka yang terlibat dalam kegiatan propaganda di lingkungan internasional yakni WPNCL, dimana pergerakannya cenderung berfokus pada propaganda permasalahan Papua di lingkungan internasional. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia perlu menetapkan kebijakan luar negeri untuk mereduksi munculnya campur tangan pihak asing dalam penyelesaian permasalahan Papua maupun pergerakan kelompok separatis Papua. secara kesimpulan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ancaman dari pergerakan WPNCL di lingkungan internasional yang akan berdampak pada keutuhan NKRI.

---

The issue of Papua, especially related to the movement of the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) in the international environment, is likely to have an impact on the integrity of the Republic of Indonesia. This was motivated by WPNCL's efforts in fighting for Papuan independence both at home and abroad. The theoretical basis used in this study refers to the theory of self-determination, theory of separatism, and theory of threat, theory of public diplomacy. This type of research is descriptive analytical, using qualitative data, through data collection methods from the literature and reference studies. This study explains that the Papuan problem has yet to find a common ground or solution in its resolution. In fact, due to the dissatisfaction of the Papuan people over the Act of Free Choice and differences in understanding about Papua's history, which is increasingly protracted, it has triggered the emergence of Papuan separatist movements at home and abroad. The political movement maneuver of the Papuan separatist groups in the international environment aims to represent the demands of self-determination in Papua. Issues raised in seeking support in the environment include reviewing the process of creating the New York Agreement, reviewing the results of the Act of Free Choice, and the high number of human rights violations in Papua. One of them is an independent Papuan organization that is involved in international propaganda activities, namely WPNCL, whose movement tends to focus on propaganda for Papuan issues in the international environment. Facing these conditions, the Government of Indonesia needs to establish a foreign policy to reduce the emergence of foreign interference in resolving Papuan problems and the movement of Papuan separatist groups. In conclusion, this study aims to analyze the potential threats from the WPNCL movement in the international environment that will have an impact on the integrity of the Unitary Republic of Indonesia."

"Ilmu Data adalah irisan dari matematika dan statistika, komputer, serta keahlian domain. Dalam beberapa tahun terakhir inovasi pada bidang ilmu data berkembang sangat pesat, seperti Artificial Intelligence (AI) yang telah banyak membantu kehidupan manusia. Deep Learning (DL) sebagai bagian dari AI merupakan pengembangan dari salah satu model machine learning yaitu neural network. Dengan banyaknya jumlah lapisan neural network, model deep learning mampu melakukan proses ekstrasi fitur dan klasifikasi dalam satu arsitektur. Model ini telah terbukti mengungguli teknik state-of-the-art machine learning di beberapa bidang seperti pengenalan pola, suara, citra, dan klasifikasi teks. Model deep learning telah melampaui pendekatan berbasis AI dalam berbagai tugas klasifikasi teks, termasuk analisis sentimen. Data teks dapat berasal dari berbagai sumber, seperti sumber dari media sosial. Analisis sentimen atau opinion mining merupakan salah satu studi komputasi yang menganalisis opini dan emosi yang diekspresikan pada teks. Pada penelitian ini analisis peforma machine learning dilakukan pada metode deep learning berbasis representasi data BERT dengan metode CNN dan LSTM serta metode hybrid deep learning CNN-LSTM dan LSTM-CNN. Implementasi model menggunakan data komentar youtube pada video politik dengan topik terkait Pilpres 2024, kemudian evaluasi peforma dilakukan menggunakan confusion metric berupa akurasi, presisi, dan recall.

---

Data Science is the intersection of mathematics and statistics, computing, and a domain of expertise. In recent years innovation in the field of data science has developed very rapidly, such as Artificial Intelligence (AI) which helped a lot in human life. Deep Learning (DL) as part of AI is the development of one of the machine learning models, namely neural network. With the large number of neural network layers, deep learning models are capable of performing feature extraction and classification processes in a single architecture. This model has proven to outperform state-of-the-art machine learning techniques in areas such as pattern recognition, speech, imagery, and text classification. Deep learning models have gone beyond AI-based approaches in a variety of text classification task, including sentiment analysis. Text data can come from various sources, such as source from social media. Sentiment analysis or opinion mining is a computational study that analyze opinions and emotions expressed in text. In this research, machine learning performance analysis is carried out on a deep learning method based on BERT data representation with the CNN and LSTM and hybrid deep learning CNN-LSTM and LSTM-CNN method. The implementation of the model uses YouTube commentary data on political videos related to the 2024 Indonesia presidential election, then performance analysis is carried out using confusion metrics in the form of accuracy, precision, and recall."

"Tulisan ini menjabarkan mengenai praktik humas di dalam institusi olahraga, khususnya di era digital dengan segala potensinya untuk dapat terhubung dengan publik secara luas. Di dalam dunia olahraga, humas mempunyai banyak fungsi penting, antara lain untuk membantu kelangsungan bisnis, mempromosikan nilai-nilai klub kepada masyarakat luas, serta menangani kasus personal yang dihadapi atlet untuk mengembalikan kepercayaan dari penggemar. Keberadaan media sosial yang memudahkan terjadinya interaksi dengan para penggemar, menjadi potensi yang dimanfaatkan oleh institusi olahraga. Berdasarkan pengamatan, klub-klub Indonesia saat ini hanya menggunakan satu kanal media saja, dan pengelolaannya masih kurang baik. Artikel ini memberi rekomendasi agar institusi olahraga di Indonesia merencanakan kegiatan humasnya berbasis konsep Cultural-Relevant Public Relation

---

This paper gave a study on public relation practice in sport institution, especially in this digital era with all of its potential to be connected with public in general. In the world of sport, public relations has many important functions, such as to keep the sport business itself alive, to

promote the clubs values to the public, and help the athletes handle their personal issues, to regain trust from fans. The existence of social media, which makes it easier to interact with fans, is a potential that should be used by sports institutions for their advantage. Based on observation, Indonesian sports clubs today only use one media platform. This article gives

recommmendations for sports institutions in Indonesia to planned their public relation activity based on the concept of Cultural-Relevant Public Relation"

"Penelitian ini fokus pada proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam konflik di Papua pada tahun 2019. Konflik yang terjadi akibat kasus rasisme ini memberikan dampak ikutan dan mengancam ketahanan negara akibat masifnya penyebaran muatan negatif saat konflik berlangsung. Dalam perspektif intelijen, sebagai bentuk antisipasi dini agar konflik tidak membesar, segala aktifitas mungkin untuk dilakukan sebagai respon cepat dan upaya memitigasi konflik yang bertujuan untuk menjaga ketahanan dan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menganalisis secara kritis keputusan pemerintah terkait pemblokiran internet, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kebijakan perlambatan internet yang dilakukan oleh pemerintah dalam perspektif intelijen dapat dilakukan meski demikian perlu kebijakan dengan payung hukum yang baru mengingat pemerintah dinyatakan bersalah atas kebijakan perlambatan ini. Pemerintah sepatutnya memiliki kajian yang komprehensif berkaitan dengan pengambilan kebijakan perlambatan internet, dengan melakukan benchmarking ke beberapa negara yang memiliki pengamanan siber yang baik, sehingga pemerintah dapat mengambil dan menerapkan kebijakan yang baik dan benar serta mempertimbangkan dampaknya di masyarakat saat menangani wilayah konflik. Hasil penelitian ini juga mengharapkan adanya perubahan UU ITE guna mencegah terjadinya penyebaran konten negatif yang lebih masif lagi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan alasan keamanan dan ketahanan nasional terutama dalam situasi konflik, opsi kebijakan untuk memperlambat jaringan internet dapat dilakukan namun dengan kebijakan dan regulasi yang mendukung.

---

This study focused on the policy-making process carried out by the government to reduce conflict in Papua in 2019.The conflict that occurred due to this racism case had a follow-up impact and threatened the country's resilience due to the massive spread of negative content during the conflict. From intelligence point of view, as a form of early detection to prevent conflict from escalating, all activities can be conducted as part of a rapid response and conflict mitigation effort aimed at maintaining national security and resiliency. This study used a qualitative descriptive method that critically analyzes government decisions related to internet blocking, with data collection techniques carried out are interviews and literature studies. The results of this study show that throttling policies by the government in Papua at 2019 from an intelligence perspective can be carried out even though a policy is needed to pay for a new law considering the government has stated that this fee policy is. The Government should have a comprehensive study related to throttling policy making especially in conflict situation, so the policy can be re-implemented in conflict areas by considering its impact on society. The results of this study also hope that there will be changes to the ITE Law in order to prevent the spread of negative content that is even more massive. In this study, it can be concluded that for reasons of national security and resilience, especially in conflict situations, policy options to slow down the internet network must be carried out in order to narrow the chance of an even greater impact of division."

"Tesis ini membahas tentang hasil pelaksanaan kebijakan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang selama k'1lrun waktu 9 tahun ini ternyata masih beium memberikan perbalkan di daiarn segi kehidupan masyarakat Papua Sehingga muncul keinginan dari masyarakat untuk menolak kebijakan tersebut dan rnenuntut untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragarn penyebab munculnya keinginan untuk memisahkan dlrJ tersebut salah satunya karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah pusat belum rnampu mensejahterakan rakyat Papua. PeneHtian ini adalah pene1itian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dan penelitian intelijen stratejik. Hasil penclitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketldakpuasan masyarakat Papua terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus dapat mengancam integrasi nasionaL Keinginan untuk memisahkan diri tersebut muncul dari sebagi akibat dari adanya konflik-kontlik internal, hubungan antara pusat dan daerah yang tidak harmonis, kontllk pemekaran serta adanya dukungan dari dunia internasionaL Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pendekatan dari pemerintah terhadap masyarakat Papua yaitu dengan pendekatan budaya dan komunikasi konstruktif yang intensip antara pemerintah dan masyarakat Papua serta peningkatan pelaksanaan lTlJ Otonomi Khusus.

---

This thesis discusses the results of the impfementation on Special Autonomy Regulation on Papua No. 2112001, that during 9 years of its implementation, was still not provide improvements in terms of the life of the people of Papua Then came the desire from the community to reject this policy and demanded to secede from The Republic of Indonesia. Various causes triggered the desire for secession ofPapuans, for example Papuans assume that the central government has not been able to prosper the people of Papua. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research.

The results of this study suggest to the central government that the public dissatisfaction towards the implementation of the Papua Special Autonomy Act could threaten national integration. The desire to separate themselves arise as a result of the existence of internal conflicts, the relationship between central and local governments weren't harmonious, region expansion conflict in Papua and the support from the international community. Therefore it is necessary to change the approach of government toward the people of Papua. Using cultural approach, intensive constructive communication between the government and people of Papua and enhancing the implementation of the Special Autonomy Act"

"Tesis ini membahas tentang hasil pelaksanaan kebijakan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang selama kurun waktu 9 tahun ini temyata masih belum memberikan perbaikan di dalam segi kehidupan masyarakat Papua Sehingga muncul keinginan dari masyarakat untuk menolak kebijakan tersebut dan menuntut untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam penyebab munculnya keinginan untulc mcmisahkan diri tersebut salah satunya karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah pusat belum mampu mensejahterakan rakyat Papua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif anaiitis dan penelitian intelijen stratejik.Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus dapat mengancam integrasi nasional Keinginan untuk memisahkan diri tersebut muncul dari sebagi akibat dari adanya konflik-konflik internal, hubungan antara pusat dan daerah yang tidak harmonis, konflik pemekaran serta aclanya dukungan dari dunia internasional Oleh karena itu perlu dilakukan pembahan pendekatan dari pemerintah terhadap masyarakat Papua yaitu dengan pendekatan budaya dan komunikasi konstruktif yang intensip antara pemerintah dan masyarakat Papua serta peningkatan pelaksanaan UU Otonomi Khusus.

---

This thesis discusses the results of the implementation on Special Autonomy Regulation on Papua No. 21/2001, that during 9 years of its implementation, was still not provide improvements in terms ofthe life of the people of Papua Then came the desire from the community to reject this policy and demanded to secede from The Republic of Indonesia. Various causes triggered the desire for secession of Papuans, for example Papuans assume that the central government has not been able to prosper the people of Papua. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research.The results of this study suggest to the cential government that the public dissatisfaction towards the implementation ofthe Papua Special Autonomy Act could threaten national integration. The desire to separate themselves arise as a result of the existence of internal conflicts, the relationship between central and local governments weren`t harmonious, region expansion conflict in Papua and the support from the international community. Therefore it is necessary to change the approach of government towards the people of Papua. Using cultural approach, intensive constructive communication between the government and people of Papua and enhancing the implementation of the Special Autonomy Ac."

"Tesis ini membahas Perang Informasi Media Massa Mainstream Eropa dengan studi kasus konflik Ukraina-Rusia tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data dari hasil analisa artikel, wawancara ahli media dan perang informasi dan data statistik yang diambil dari situs-situs resmi. Analisa penelitian dilakukan dengan menggunakan teori hegemoni, teori agenda setting dan teori sekuritisasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media massa mainstream di Eropa saat terjadinya konflik Ukraina-Rusia terlibat dalam perang informasi. Metode perang informasi yang digunakan media Belanda, Perancis, Jerman, Inggris, Georgia adalah ofensif karena konten artikel menyerang Rusia. Ukraina dan Rusia yang terlibat konflik langsung menggunakan metode ofensif dan defensif bertahan . Belarus menggunakan metode ofensif karena informasinya menyudutkan negara-negara Eropa yang menyerang Rusia. Perang Ukraina-Rusia bertransformasi menjadi perang informasi karena dipengaruhi kepentingan politik dan bisnis. Strategi yang digunakan diantaranya propaganda dan manipulasi informasi.

---

This thesis elaborates the Information Warfare on Europe's Mainstream Mass Media Case Study Ukraine Russia Conflict year 2013 2017. This research uses qualitative and quantitative methods with sources of data from the articles analysis, experts interviews and statistical data taken from the official websites. The research analysis is using hegemonic theory, agenda setting and securitization theory. From the research results, it can be concluded that the information warfare in mainstream mass media in Europe was occurred during the Ukrainian Russian conflict. The information warfare methods used by the Dutch, French, German, British, Georgian media are offensive because of its article content that is attacking Russia. Ukraine and Russia are involved in direct conflict by using offensive and defensive methods defense. Belarus used the offensive method because its information cornered the European countries that attacked Russia. The Ukrainian Russian war has transformed into an information warfare because of the influence of political and business interests. The strategies used include propaganda and information manipulation."

"ABSTRAKIdolling yang dibawa oleh JKT48 dari Jepang telah mengalami proses kontekstualisasi terhadap nilai dan norma yang ada di Indonesia dengan tujuan agar dapat diterima sebagai budaya populer seperti di Jepang. Studi-studi sebelumnya menyatakan bahwa manajemen dari grup idola telah melakukan proses komodifikasi dan lokalisasi budaya dalam membawa idolling sebagai budaya populer ke Indonesia. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, argumentasi dari penelitian ini adalah idolling yang dibawa oleh JKT48 muncul sebagai ruang negosiasi bagi manajemen JKT48 yang berasal dari Jepang dengan manajemen, anggota dan penggemar JKT48 yang kemudian membentuk idolling versi hybrid. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi sebagai metode pengumpulan data. JKT48 di dalam tulisan ini didefinisikan sebagai sebuah entitas yang melibatkan manajemen, anggota dan penggemar JKT48. Idolling versi hybrid muncul sebagai hasil negosiasi budaya yang berbeda antara Jepang dan Indonesia. Proses negosiasi tersebut melibatkan manajemen, anggota dan penggemar JKT48 sebagai bentuk resistensi terhadap budaya populer yang masuk yaitu idolling.

---

ABSTRACTIdolling that was brought by JKT48 from Japan has experienced the process of contextualization of values and norms in Indonesia with the purpose to be accepted as popular culture as in Japan. Previous studies have stated that from within the management of the idol group has done the process of commodification and localization of culture in bringing idolling as a popular culture to Indonesia. Different from previous studies, the argument from this research is that the idolling that was brought by JKT48 emerged as a third space for JKT48 management from Japan with management, members and fans of JKT48 which later formed a hybrid version of idolling. This research is a qualitative research with in depth interview and observation as data collecting method. JKT48 in this paper define as an entity that involving management, members and fans of JKT48. Hybrid version idolling emerged as a result of cultural negotiations that took place in the third space . The negotiation process involves the management, members and fans of JKT48 as a form of resistance to idolling as popular culture which was originated from Japan."