Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas bagaimana strategi Pemerintah Kota Solok dalammenyalurkan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menimpaseluruh dunia membuat manusia harus beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang baru.Hal ini juga dialami oleh Indonesia. Dalam menghadapi pandemi, Indonesia mengeluarkanbeberapa kebijakan, salah satunya adalah pembagian dana bansos kepada pihak-pihak yangpaling terdampak dengan adanya pandemi. Namun, salah satu hambatan dari pembagian danaini adalah efektivitas dari alokasi dana bansos yang sering tidak tepat sasaran. Akan tetapi diKota Solok, ada sistem yang membuat sosialisasi kebijakan bansos dan penyaluran danabansos menjadi berjalan semestinya. Sistem itu adalah pemberian ruang diskusi antarapejabat Dinas Sosial Kota Solok dan Kelurahan dengan RT dan RW di seluruh Kota Solokbernama Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Penelitianini melihat ada korelasi yang positif antara efektivitas alokasi dana bansos dengan keberadaanFGD & Muskel lewat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DalamDTKS inilah Pemkot Solok bisa memeriksa kesesuaian data keluarga yang menjadi penerimabansos dengan alokasi dananya. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa peran RTsebagai unit terdekat dengan warga Solok sangatlah penting dalam pemutakhiran DTKS.DTKS yang mutakhir dapat disampaikan di Muskel dan FGD yang nantinya data ini akanmenjadi masukan yang positif bagi Dinsos Kota Solok dalam mengalokasikan bansos. Makadari itu, dapat dikatakan bahwa FGD dan Muskel merupakan strategi Pemkot Solok dalammenyalurkan dana bantuan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif lewat wawancaradengan aktor terkait dapat pula disimpulkan kalau keterlibatan RT & RW masuk dalam jenispartisipasi dalam konteks politik sekaligus membuktikan tesis Robert Dahl mengenaicommunity power dimana dalam lanskap politik di perkotaan, komunitas-komunitas jugamemiliki daya tawar untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

---

This research discusses about the strategy of The Government of Solok City in allocating

their Covid-19 Social Fund. Covid-19 Pandemic that spreads worldwide has forced human

beings to adapt with the new surroundings. This is also the case in Indonesia. In order to

combat this pandemic, Indonesia has implemented several policies, including allocating

social funds to those who are affected by the pandemic. Apparently, one of the obstacles that

occurs in this method is the effectiveness which usually misses the supposed target.However,

in the case of Solok City, there is a system that makes Social Funds socialization and

allocation are functioning properly. This system is in a form of allocation of discussion space

for Solok Social Service Department and Heads of Subdistrict with RT and RW in the entire

Solok City which are called Focus Group Discussion (FGD and Subdistrict Forum (Muskel).

This research sees that there is positive correlation among the effectiveness of social funds

allocation with the existence of FGD and Muskel in updating the Integrated Data of Social

Welfare (DTKS). In the DTKS The Government of Solok City can double check the

compatibility of bansos receiver data with its respective allocation. From this research, it can

be concluded that the role of RT as the closest unit with Solok citizens is very crucial for

DTKS updating process.The updated DTKS can be delivered to Muskel and FGD from which

will be a positive insight for Solok City Dinsos in terms of social funds allocation. In other

words, FGD and Muskel are strategies implemented by Solok City Government din

effectively allocating social funds. Using qualitative approach through numerous interviews

with related stakeholders it can also be confirmed that the involvement of RT & RW can be

categorized as a kind of political participation and at the same time proves Robert Dahl’s

thesis about community power where in the city political landscape, communities also got

their bargaining power to be involved with policy-making process"

"Penelitian ini membahas bagaimana strategi Pemerintah Kota Solok dalammenyalurkan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menimpaseluruh dunia membuat manusia harus beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang baru.Hal ini juga dialami oleh Indonesia. Dalam menghadapi pandemi, Indonesia mengeluarkanbeberapa kebijakan, salah satunya adalah pembagian dana bansos kepada pihak-pihak yangpaling terdampak dengan adanya pandemi. Namun, salah satu hambatan dari pembagian danaini adalah efektivitas dari alokasi dana bansos yang sering tidak tepat sasaran. Akan tetapi diKota Solok, ada sistem yang membuat sosialisasi kebijakan bansos dan penyaluran danabansos menjadi berjalan semestinya. Sistem itu adalah pemberian ruang diskusi antarapejabat Dinas Sosial Kota Solok dan Kelurahan dengan RT dan RW di seluruh Kota Solokbernama Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Penelitianini melihat ada korelasi yang positif antara efektivitas alokasi dana bansos dengan keberadaanFGD & Muskel lewat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DalamDTKS inilah Pemkot Solok bisa memeriksa kesesuaian data keluarga yang menjadi penerimabansos dengan alokasi dananya. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa peran RTsebagai unit terdekat dengan warga Solok sangatlah penting dalam pemutakhiran DTKS.DTKS yang mutakhir dapat disampaikan di Muskel dan FGD yang nantinya data ini akanmenjadi masukan yang positif bagi Dinsos Kota Solok dalam mengalokasikan bansos. Makadari itu, dapat dikatakan bahwa FGD dan Muskel merupakan strategi Pemkot Solok dalammenyalurkan dana bantuan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif lewat wawancaradengan aktor terkait dapat pula disimpulkan kalau keterlibatan RT & RW masuk dalam jenispartisipasi dalam konteks politik sekaligus membuktikan tesis Robert Dahl mengenaicommunity power dimana dalam lanskap politik di perkotaan, komunitas-komunitas jugamemiliki daya tawar untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

---

This research discusses about the strategy of The Government of Solok City in allocating

their Covid-19 Social Fund. Covid-19 Pandemic that spreads worldwide has forced human

beings to adapt with the new surroundings. This is also the case in Indonesia. In order to

combat this pandemic, Indonesia has implemented several policies, including allocating

social funds to those who are affected by the pandemic. Apparently, one of the obstacles that

occurs in this method is the effectiveness which usually misses the supposed target.However,

in the case of Solok City, there is a system that makes Social Funds socialization and

allocation are functioning properly. This system is in a form of allocation of discussion space

for Solok Social Service Department and Heads of Subdistrict with RT and RW in the entire

Solok City which are called Focus Group Discussion (FGD and Subdistrict Forum (Muskel).

This research sees that there is positive correlation among the effectiveness of social funds

allocation with the existence of FGD and Muskel in updating the Integrated Data of Social

Welfare (DTKS). In the DTKS The Government of Solok City can double check the

compatibility of bansos receiver data with its respective allocation. From this research, it can

be concluded that the role of RT as the closest unit with Solok citizens is very crucial for

DTKS updating process.The updated DTKS can be delivered to Muskel and FGD from which

will be a positive insight for Solok City Dinsos in terms of social funds allocation. In other

words, FGD and Muskel are strategies implemented by Solok City Government din

effectively allocating social funds. Using qualitative approach through numerous interviews

with related stakeholders it can also be confirmed that the involvement of RT & RW can be

categorized as a kind of political participation and at the same time proves Robert Dahl’s

thesis about community power where in the city political landscape, communities also got

their bargaining power to be involved with policy-making process."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan desentralisasi dari sisi fiskal maupun politik dengan kualitas infrastrukur jalan Kabupaten/Kota di Indonesia dalam rentang waktu 2011-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik, DAK tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas jalan kabupaten yang rusak. Namun, arah korelasi antara rasio DAK dan rasio jalan rusak sesuai ekspektasi yaitu berhubungan negatif. Peningkatan rasio jalan rusak yang tetap terlihat, diduga karena pemerintah saat ini lebih fokus pada pembangunan fisik jalan sehingga pemeliharaan jalan masih belum optimal. Perubahan kebijakan alokasi DAK menjadi Proposal Based juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Namun menariknya, kompetisi politik ditemukan berhubungan negatif dengan peningkatan rasio jalan rusak, mengindikasikan bahwa kompetisi politik mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran di penyediaan infrastruktur jalan. Secara umum, tingkat persaingan politik pada level kabupaten cukup kuat dan merata hampir di seluruh provinsi

---

This thesis aims to determine the relationship between decentralization from a fiscal and political perspective with the quality of road infrastructure in the districts of the Indonesian region in the 2011-2018 timeframe. The results showed that statistically, DAK did not significantly impact the quality of damaged roads. However, the correlation between DAK ratio and damaged roads ratio is in line with expectations, which is negatively related. The visible improvement of damaged roads ratio, is presumed because the government is currently more focused on the physical construction of roads, so that road maintenance is still not optimal. The change in the allocation policy to Proposal Based is also indicated to be one of the influencing factors. Nevertheless, interestingly the political competition was found to be negatively related to the improvement of damaged roads ratio, indicating that political competition was able to improve the quality of budget execution in road infrastructure provision. In general, the level of political competition at the district level is strong and evenly distributed in almost all provinces."

"Penelitian ini menggunakan teori Extended Parallel Process Model (EPPM) mengkaji pemberian pesan dengan pendekatan rasa takut terhadap minat perilaku vaksinasi Covid-19 dalam konteks Indonesia. Penelitian ini mengkaji pengaruh pemberian kampanye ancaman tinggi dengan efikasi tinggi serta kampanye ancaman tinggi dengan efikasi rendah terhadap minat perilaku vaksinasi. Melalui metode eksperimen desain antar kelompok dengan kelompok kontrol yang mendapat perlakuan berbeda kemudian diuji dengan Uji F (ANOVA) satu jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye ancaman tinggi dengan efikasi tinggi terbukti memicu minat perilaku vaksinasi Covid-19 pro-aktif yakni signifikan di minat perilaku vaksinasi individu, minat pencarian informasi, minat daftar vaksin dan minat mengajak lingkungan untuk vaksin. Sementara kampanye ancaman tinggi dengan efikasi rendah hanya memicu minat perilaku vaksinasi Covid-19 pasif yaitu signifikan di minat perilaku vaksinasi individu namun, tidak di variabel minat pencarian informasi, minat daftar vaksin dan minat mengajak lingkungan untuk vaksin.

---

Employing Extended Parallel Process Model (EPPM) theory, this papers examined the delivery of vaccination campaign with a fear appeal to the behavioral intention of Covid-19 vaccination in Indonesia context. This study examines the application of high threat and high efficacy campaigns also low threat and low efficacy campaigns on vaccination behavioral intention. Through experimental between-subject post – test only control groups design that received different treatment then tested with the one-way F Test (ANOVA). The results showed that high threat and high efficacy campaigns were proven to trigger pro-active Covid-19 vaccination behavioral intention, which was significant in individual vaccination behavioral intention, information seeking intention, vaccine registration intention and ask colleagues for vaccines intention. While high threat and low efficacy campaigns only trigger passive Covid-19 vaccination behavioral intention, which is significant in individual vaccination behavioral intention, but not in information seeking intention, vaccine registration intention and ask colleagues for vaccines intention."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Mengatasi Konflik Sosial (Studi Kasus: Bakesbangpolinmas Kota Bekasi). Dalam bahasannya, tesis ini akan mengkaji mengenai strategi apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk penanganan konflik di Kota Bekasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi kasus pada konflik yang terjadi di Kota Bekasi. Dalam tesis ini dipaparkan contoh konflik yang pernah terjadi di Kota Bekasi, antara lain Peristiwa Ciketing, Peristiwa Galilea Galaxy dan Peristiwa Kalibaru. Hasil penelitian menyarankan bahwa strategi penanganan konflik yang sudah ada tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, perlu ada penguatan fungsi deteksi dini, pencegahan konflik, dan rehabilitasi konflik di dalam penanganan konflik. Penguatan fungsi tersebut dapat berjalan optimal apabila dilakukan perbaikan di dalam rekruitmen aparatur penanganan konflik.

---

ABSTRACTThe focus of this tesis is describe about Strategy of Bekasi City Government on Solving Social Conflict (Case Study: Bakesbangpolinmas Bekasi City). The purpose of this study is to research analysis about strategy of Bekasi City government have been applied to solving social conflict. The method of this research is qualitative method research with case study. On this tesis, researcher have description analysis some example or cases of social conflict in Bekasi City, such as HKBP Ciketing Church Conflict, Galilea Church Conflict and Kalibaru Conflict. The conclution of this research explained that the strategy of Bekasi City government on solving social conflict didn't effective. Because the condition, the researcher suggested Bekasi City Government is more comprehensive to make a ruling of a public policy product about solving social conflict, especially at Bekasi City."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui integrasi LKMS dalam mengelola dana sosial islam ZISWAF dan pengaruh ZISWAF terhadap kesejahteraan mustahik. Variabel pada penelitian ini adalah pengelolaan dana ZISWAF oleh LKMS dan kesejahteraan mustahik. Objek dalam penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri. Metode pengumpulan data pada data primer dengan teknik kuesioner dan wawancara serta pada data sekunder dengan menggunakan penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, artikel laman Baznas dan sumber lainnya. Teknik analisa data menggunakan analisis statistik deskriptif, regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelola, Mekanisme Pengelolaan ZISWAF dan Kesadaran Muzakki berpengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan Mustahik di BMT UGT Sidogiri.

---

This study aims to determine the integration of LKMS in managing ZISWAF Islamic social funds and the effect of ZISWAF on the welfare of mustahik. The variables in this study are the management of ZISWAF funds by LKMS and the welfare of mustahik. The object of this research is BMT UGT Sidogiri. Methods of collecting data on primary data with questionnaires and interviews and on secondary data using previous research, books, scientific journals, articles on the National Development Planning Agency and other sources. The data analysis technique used descriptive statistical analysis, multiple linear regression, classical assumption test and hypothesis testing. The results of this study indicate that the Manager, ZISWAF Management Mechanism and Muzakki Awareness have a significant effect on Mustahik's Welfare at BMT UGT Sidogiri."

"Latar Belakang: Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimplementasikan transaksi nontunai pada penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah termasuk pembayaran honor surveyor jentik DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018.Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui telaah dokumen yang diperkuat dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Didapatkan informan sebanyak 20 orang dari latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode digunakan untuk cross check data informan. Analisis disajikan dalam bentuk empirical problem tree.Hasil: Evaluasi transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD mengalami keterlambatan hingga 6 bulan. Penelusuran lebih lanjut ditemukan adanya hambatan komunikasi pada un-fully information, sehingga terjadi panic disorder dan denial mechanism. Pada aspek birokrasi ditemukan perubahan SOP pola dan cara pembayaran berdampak berkas-berkas SPJ in-complete, data penerima invalid, dan nomor rekening inactive, serta multi-level verification yang lama. Aspek sumber daya ditemukan kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, sehingga terjadi high workload. Adanya fasilitas internet banking corporate (IBC) dapat mempercepat proses pembayaran, namun masih kekurangan fitur saving, verification, dan validation, serta jumlah ATM yang kurang. Aspek disposisi ditemukan kecenderungan kebijakan Pemkot tanpa tahapan atau zero cashless transaction dan honor surveyor DBD yang rendah. Aspek kondisi lingkungan ditemukan dukungan infrastruktur teknologi, kondisi geografis, dan bank BJB, namun menghadapi hambatan pada poor banking habits. Pada capaian program penanggulangan DBD diketahui terjadi incidence rate penyakit DBD secara signifikan, meskipun capaian Angka Bebas Jentik (ABJ) telah diraih dengan baik.Kesimpulan: Transaksi nontunai pada pembayaran honor surveyor jentik DBD belum berjalan secara efektif yang berakibat terjadinya keterlambatan pembayaran. Disarankan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menggunakan aplikasi berbasis android atau financial technology (fintech) agar transaksi dapat berjalan lebih cepat dan mudah digunakan, serta menyiapkan support system-nya.

---

Background: To realize good governance, the Government of South Tangerang City implements cashless transaction in revenues and expenditures of regional finance including honorarium payments of dengue larvae surveyor. This study aims to evaluate the implementation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larva surveyors in South Tangerang City in 2018.Method: This study use a qualitative approach. Data was obtained through document review which was strengthened by in-depth interviews and focus group discussion. It was found 20 informants from different backgrounds. It use the techniques of source and method triangulations to cross check the informants data. The analysis was presented by form of empirical problem tree.Result: The evaluation of cashless transaction on honorarium payments of dengue larvae surveyors has been delayed for 6 months. The advanced searching was found communication problem un-fully information, inducing the panic disorder and denial mechanism. Bureaucratic aspects were found procedure changes of pattern and method payment affecting in-complete SPJ files, invalid recipient data, inactive account numbers, and long-time of multi-level verification. Resource aspects were found inadequate on the quantity and quality of human resources, resulting in high workload. The facility of internet banking corporate (IBC) can speed up the payment process, but lacks of saving, verification, and validation features, and less number of automated machine teller (ATM). Disposition aspects were found Government tendency on zero cashless transaction and low of honorarium of dengue larvae surveyor honorariums. Environmental aspects were found the supports of technology infrastructure, geographical conditions, and BJB bank, but faced obstacles up in poor banking habits. The DHF prevention program were achieve a significant incidence rates of dengue disease, even though larva free amount (ABJ) has been achieved well.

Conclusion: Cashless transactions on honorarium payments of dengue larvae surveyors have not implemented yet effectively which happen delay payments. The recommendation for Government of South Tangerang City to use an Android-based application or financial technology, so that the transactions can be implemented faster and easier to use, and prepare the support system."

"Pandemi COVID-19 memberi berbagai dampak bagi banyak manusia di dunia. Pembatasan sosial sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ternyata menimbulkan masalah sosial bagi kehidupan masyarakat. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan sosial tersebut bagi masyarakat rentan adalah dengan upaya perlindungan sosial. Bantuan sosial non-reguler yang dikeluarkan pemerintah menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial agar masyarakat miskin dan rentan tidak semakin terpuruk kondisinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang membahas mengenai upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial dilihat dari upaya pada ranah politik, administratif dan operasional. Penelitian dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara terhadap 15 orang yang terdiri atas pemerintah baik pemerintah pusat, DKI Jakarta, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pada ranah politik lebih banyak ditentukan oleh rapat tingkat tinggi di jajaran presiden dan menteri. Pada ranah administratif, penyusunan petunjuk teknis pada keputusan dirjen, gubernur bahkan perjanjian kerjasama merupakan langkah untuk menerjemahkan kebijakan yang dirumuskan pada ranah politik menjadi lebih teknis sehingga dapat menjadi acuan pada pelaksanaan agar tujuan dapat tercapai. Pada ranah operasional, keterlibatan para aparat birokrasi dalam pelaksanaan menjadi kunci dalam melakukan intervensi. Kerjasama lintas sektoral juga menjadi hal kunci dan upaya menerapkan pendekatan terintegrasi sesuai prinsip kebijakan perlindungan sosial.

---

The COVID-19 pandemic has had various impacts on many people around the world. As an effort to prevent the spread of the COVID-19 virus, social restrictions turned out to be the cause of social problems in people's lives. One of the efforts to overcome these social problems for vulnerable people is social protection. Non-regular social assistance is a form of social protection so that the poor and vulnerable people do not get worse under challenging times. This research is a descriptive study with qualitative methods that discusses the government's efforts to provide social assistance in the political, administrative, and operational domains. This research was conducted by study of documentation and interviews with 15 informants from the government, and beneficiaries. The study results show that activities in the political sphere are determined mainly by high-level meetings in the ranks of the president and ministers. In the administrative sphere, the preparation of technical guidelines is a step to translate policies formulated in the political sphere into more technical ones so that they can be used as a reference for implementation to achieve goals. In the operational sphere, the involvement of the street-level bureaucracy in execution is the key to conducting interventions. Cross-sectoral collaboration is also crucial to implement an integrated approach according to the social protection policy principles."

"Program bantuan sosial sembako merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial di saat pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-9. Program bantuan sosial sembako diberikan kepada masyarakat Jabodetabek. Kota Depok merupakan salah satu daerah yang berhak mendapatkan bantuan sosial sembako. Namun pada pelaksanaannya pemerintah Kota Depok mendapatkan aduan-aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan serta paket sembako yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan COVID-19 Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako di Kota Depok belum berjalan dengan maksimal terutama pada perencanaan dan koordinasi para pelaksana program bantuan sosial sembako. Terdapat hambatan yang memerlukan perbaikan yaitu sasaran program bantuan sosial sembako yang belum jelas, pelaksanaan pengadaan paket sembako yang belum transparan dan belum sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa, sikap para pelaksana yang belum memiliki komitmen dalam keberhasilan bantuan sosial, motivasi para pelaksana untuk menjalankan tugas dan kewenangan, dan sumber daya pelaksana yang belum memadai. Saran dari penelitian ini adalah Kementerian Sosial perlu membuat rincian kriteria dan persyaratan penentuan sasaran program bantuan sosial sembako.

---

The basic food social assistance program is a policy made by the government as a social safety during the COVID-19 pandemic. This program aims to ease the burden on society by meeting basic needs for people affected by COVID-9. The basic food social assistance program is provided to the Jabodetabek community. Depok City is one of the regions that is entitled to receive social assistance for basic needs. However, the Depok City Government received complaints from the public regarding the implementation and the basic food packages provided. This study aims to analyze the management of the implementation of the basic food social assistance program in the context of handling COVID-19 in Depok City, West Java Province. The theory used in this research is the management theory proposed by Henry Fayol. This research uses a post positivist approach with data collection techniques with in-depth interviews and literature study. The research results show that the management of the implementation of the basic food assistance programs in Depok City has not run optimally, especially in planning and coordinating the implementation of the basic food social assistance programs. There are obstacles that need improvement such as targeted social assistance programs, basic needs are not yet clear, the procurement of food packages that lack of transparency and in accordance with the procurement of goods and services, the attitude of the implementers that have not been committed to the success of social assistance, the motivation of the executor to carry out the duties and inadequate executive authority and resources. The suggestion from this research is that the Ministry of Social Affairs needs to make detailed criteria and requirements for determining the target of the basic food social assistance program."

"ABSTRAKThis study analyzes optimal asset mix for Australian portfolios with the main investment objective for capital preservation. An alternative measure of risk of annual maximum drawdown has been used to reflect investor preference for capital preservation as opposed to conventional risk measure of standard deviation and variance. The contribution of the study is two folds. First, this study has put different perspective to look at portfolio risk in the view of capital preservation. Second, the optimal weight for asset class mix that minimizes annual maximum drawdown has been analyzed for the case of Australian market. The results suggest that for capital preservation, investors should expect lower returns and need to put a greater allocation on less risky assets such as cash or bond. To this end, cash and bond have provided stable long term annual returns along with contained level of annual maximum drawdowns. In contrast, when investors demand higher expected return, they should increase asset allocation into stocks (equities) market at the expense of higher maximum drawdowns."