Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan SNI secara wajib sebagai hambatan teknis perdagangan dan menganalisis dampak standardiasi nasional terhadap nilai perdagangan Indonesia yang direfleksikan dalam nilai impor setiap tahun dari 146 negara pada periode tahun 2001-2019. Analisis ini menggunakan metode gravitasi dan random effect model. Dari analisis ini diketahui bahwa standarisasi nasional menghambat perdagangan dengan nilai impor keseluruhan dan nilai impor kecil namun tidak berpengaruh pada perdagangan dengan nilai impor besar. Standardisasi nasional dengan menggunakan standar-spesifik-negara signifikan mempromosikan perdagangan dengan nilai impor keseluruhan dan nilai impor kecil namun tidak berpengaruh pada perdagangan dengan nilai impor besar.

---

This study aims to analyze the impact of mandatory SNI application as technical

barrier to trade and analyze the impact of standard harmonization on its effect of Indonesian

trade's value which is reflected in Indonesian import trade's value each year at the nation

level towards 146 countries during research year of 2001-2019. This analysis uses the gravity method and random effect model. From this analysis, it is known that national standardization

significantly inhibits overall-import-value and small-import-value trade but do not affect

large-import-value trade. National standardization using country-specific-standards

significantly promotes overall-import-value and small-import-value trade but has no affect

on large-import-value trade"

"Maraknya aktivitas judi online yang terjadi di Indonesia memicu terjadinya sejumlah masalah sosial, mulai dari pencurian hingga pembunuhan. Berbagai hal menjadi motif seseorang melakukan judi online, mulai dari kesulitan ekonomi, kecanduan, hingga rendahnya literasi keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku judi online masyarakat muslim di Indonesia, dengan menggunakan variabel literasi keuangan, literasi keuangan Syariah, dan religiusitas. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method), dimana data kuantitatif diperoleh melalui survey dan diolah dengan model regresi ordinal probit sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan diolah dengan metode analisis konten. Data primer dikumpulkan dengan metode non-probability sampling dan melibatkan 273 responden Muslim yang pernah bermain judi online, sementara wawancara dilakukan kepada beberapa responden yang kecanduan bermain judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan Syariah dan religiusitas memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap perilaku berjudi online masyarakat muslim di Indonesia, sementara variabel literasi keuangan tidak signifikan berpengaruh. Hasil ini mengimplikasikan bahwa semakin tinggi literasi keuangan Syariah dan religiusitas seseorang, maka semakin kecil kemungkinannya untuk berjudi. Selain itu, beberapa variabel kontrol yang juga berpengaruh secara signifikan adalah jenis kelamin, usia, dan pendidikan (pascasarjana). Studi ini menemukan bahwa laki-laki dan individu berusia dewasa cenderung lebih sering berjudi, sementara seseorang yang memiliki pendidikan akhir Pascasarjana memiliki kemungkinan lebih kecil untuk berjudi. Sementara hasil studi kualitatif menunjukkan bahwa tingkat religiusitas dapat mempengaruhi perilaku berjudi individu secara negatif. Selain itu, studi kualitatif juga menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan dan faktor finansial memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku perjudian. Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam memberantas sindikat perjudian di Indonesia, salah satunya dengan meningkatkan tingkat literasi keuangan Syariah masyarakat Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis dan memperkaya literatur terkait perjudian di Indonesia dan secara global.

---

The rise of online gambling activities that occurred in Indonesia has led to a number of social problems, ranging from theft to murder. Various factors motivate individuals to engage in online gambling, including financial difficulties, addiction, and low financial literacy. Therefore, this study aims to analyze the factors that influence the online gambling behavior of Muslim communities in Indonesia, using the variables of financial literacy, Islamic financial literacy, and religiosity. This study used a mixed method approach, where quantitative data were obtained through surveys and analyzed using probit ordinal regression models while qualitative data were obtained through interviews and analyzed using content analysis methods. Primary data were collected using non-probability sampling and involved 273 Muslim respondents who had played online gambling, while interviews were conducted with several respondents who were addicted to playing online gambling. The results showed that the variables of Islamic financial literacy and religiosity had a significant and negative effect on online gambling behavior of Muslim communities in Indonesia, while the financial literacy variable had no significant effect. This result implies that higher levels of Sharia financial literacy and religiosity reduce the likelihood of individuals engaging in gambling. In addition, several control variables that also have a significant effect are gender, age, and education (postgraduate). This study found that males and adults tend to gamble more frequently, while those with postgraduate education are less likely to gamble. While the results of qualitative studies show that the level of religiosity can negatively affect individual gambling behavior. Furthermore, the qualitative studies also reveals that peer influence and financial factors play a significant role in gambling behavior. This study is expected to provide input for the government in eradicating gambling syndicates in Indonesia, one of which is by increasing the level of Islamic financial literacy in Indonesian society. The results of this study are also expected to become a reference for similar research and enrich literature related to gambling in Indonesia and globally."

"ABSTRAKBanyak pandangan yang mengatakan bahwa perdagangan intra industri hanyaterjadi antar sesama Negara maju. Walaupun demikian, tesis ini menunjukkanbahwa perdagangan intra industri juga terjadi antara Negara maju dan Negaraberkembang, pun antar sesama Negara berkembang. Selain itu, tesis ini jugamenunjukkan faktor yang berpengaruh dalam perdagangan intra industri, terutamafaktor foreign direct investment (FDI). Data yang digunakan oleh penulis dalampenelitian ini adalah data perdagangan dua digit dalam nomenklatur ISIC untukperiode 1991-2012 antara Indonesia-kelompok Negara OECD dan IndonesiakelompokNegara non OECD.Data perdagangan tersebut kemudian dikalkulasi sehingga diperoleh nilaishare dari perdagangan intra industri antara dua pihak tersebut diatas yangdinyatakan dalam indeks Grubel-Lloyd. Selanjutnya, dengan menggunakan tehnikregresi data panel, diketahui bahwa FDI dan trade openness mempengaruhiperdagangan intra industri antar Negara tersebut diatas. Namun, perbedaan nilaiPDB dan trade balance memiliki pengaruh yang berbeda dalam perdagangan intraindustri antara Indonesia-kelompok Negara OECD dan Indonesia-kelompokNegara Non-OECD.

---

ABSTRACTAlthough there is a view that saying intra industry trade only occurs amongthe developed countries, this research paper has showed that intra industry tradepattern also arises between developed and developing countries, also betweendeveloping and developing countries. By using the trade data in two digit level ofISIC nomenclature at six manufacture sectors during 1991-2012, the share of intraindustry pattern can be calculated and presented in GL index.Overall, the GL index of Indonesia-OECD countries’ trade indicated a higherlevel compared with the GL index of Indonesia-non OECD countries’ trade. To bemore specific, the GL index of Indonesia-OECD countries was increasing overtimeat capital-intensive sectors whereas the GL index of Indonesia-non OECD countrieswas rising at labor-intensive sectors. The driving factors that influencing the sharesof intra industry trade within these countries were varied. Among the FDI, GDPdifferences, trade balance and openness variables, the significant variables thatwere affecting the GL index either in the trade with OECD or non OECD countrieswere FDI at time t-1 and openness. The other two variables were having differentsignificances in affecting the GL Index."

"Pasar halal global telah tumbuh menjadi industri yang menjanjikan dalam perdagangan internasional. Pertumbuhan permintaan pada industri ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan The State of the Global Islamic Economy Report, tingkat konsumsi produk halal pada tahun 2017 sebesar $2 triliun dan terus mengalami pertumbuhan yang mencapai $2.30 triliun pada tahun 2020. Tingginya permintaan produk halal menyebabkan munculnya banyak lembaga sertifikasi halal di berbagai negara. Akan tetapi, standar halal internasional yang sudah ada belum diakuinya secara penuh sebagai satu standar halal global oleh seluruh negara anggota OKI. Perbedaan standar halal yang ditetapkan oleh berbagai negara menyebabkan munculnya hambatan pada perdagangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan standardisasi dan harmonisasi standar halal secara global untuk dapat menghilangkan hambatan teknis perdagangan secara tidak langsung. Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) merupakan lembaga yang berafiliasi dengan negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memiliki tujuan utama agar produk halal dapat bergerak secara bebas di berbagai negara secara global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak standardisasi halal yang dilakukan oleh SMIIC terhadap perdagangan pada negara OKI. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif (mix method). Metode kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (PPML). Sedangkan pada metode kualitatif dilakukan dengan cara melakukan wawancara bersama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memvalidasi temuan pada metode kuantitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya standardisasi standar halal global yang dilakukan oleh SMIIC dapat mendorong perdagangan produk halal antar negara OKI.

---

The global halal market has grown into a promising industry in international trade. Demand growth in this industry continues to increase from year to year. Based on The State of the Global Islamic Economy Report, the consumption level of halal products in 2017 was $2 trillion and continues to experience growth reaching $2.30 trillion in 2020. The high demand for halal products has led to many halal certification bodies in various countries. However, the existing international halal standards have not been fully recognized as global halal standards by all OIC member countries. Differences in halal standards set by various countries cause trade barriers. Therefore, it is necessary to harmonize halal standards globally to be able to eliminate technical barriers to trade indirectly. The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) is affiliated with the Organization of Islamic Cooperation (OIC), whose main goal is that halal products can move freely globally. Therefore, this study aims to analyze the impact of the harmonization of halal standards carried out by SMIIC on trade in the OIC countries. The method used in this research is to combine quantitative and qualitative methods (mix method). The quantitative method used in this study is the Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (PPML). Meanwhile, the qualitative method is carried out by conducting in depth interviews with related institutions to validate the findings of the quantitative method. This study found that the standardization and harmonization of global halal standards carried out by SMIIC can encourage the trade of halal products between OIC countries."

"Literatur perdagangan internasional semakin sering mengadopsi posisi kritis terhadap Teori Stolper Samuelson yang menyatakan liberalisasi perdagangan akan menurunkan ketimpangan dalam sebuah negara. Berangkat dari ide bahwa pengaruh dari perdagangan internasional terhadap ketimpangan bersifat spesifik secara kasus bergantung pada karakteristik dan kondisi negara yang bersangkutan, penelitian ini mendalami dampak dari liberalisasi perdagangan internasional terhadap ketimpangan dalam kabupaten/kota di Indonesia pada periode commodity boom dan meningkatnya partisipasi Indonesia dalam kerjasama perdagangan antara tahun 2003 – 2010. Untuk membedakan antara efek liberalisasi perdagangan dalam barang jadi dan barang antara, penelitian ini menggunakan pengukuran tarif input dan tarif output dalam Analisa yang dilakukan. Penelitian ini menemukan antara tahun 2003 – 2010, peningkatan paparan Kabupaten/Kota pada tarif output diasosiasikan dengan penuruan ketimpangan. Sementara itu, penelitian ini menemukan peningkatan paparan Kabupaten/Kota terhadap tarif input diasosiasikan dengan penurunan ketimpangan.

---

Literature in international trade has been increasingly taking a more critical stance towards the Stolper-Samuelson Theorem, which states that as countries become more open to international trade inequality in the population of the respective country will fall. Motivated by many arguments stating that the effect of trade liberalization on inequality depends on the nature and condition of each country, this research investigates the impact of international trade liberalization to district-level inequality in Indonesia between the period of the commodity boom and Indonesia’s increasing engagement in trade cooperation during 2003 – 2010. Differentiating the effect of trade liberalization in final goods and intermediate inputs, this research employs measures of output tariff and input tariff in its analysis. During the period, districts’ increase of exposure in output tariff was associated with decreasing inequality in districts while the opposite trend was observed for increases in input tariff."

"Era perdagangan bebas membutuhkan peningkatan daya saing produk lokal di pasar global, melalui standardisasi. Kebijakan standardisasi termasuk bagaimana merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, menegakkan, memelihara, dan mengawasi Standar Nasional, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI bermanfaat untuk menciptakan daya saing dan perlindungan konsumen. Konsistensi standardisasi terlihat dari evaluasi kegiatan standardisasi, yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang tinggi. Terdapat hambatan dalam kegiatan standardisasi seperti kurangnya infrastruktur standardisasi, jumlah SNI, kesiapan industri, sumber daya pengawasan, dan juga hambatan lain dalam kegiatan standardisasi. Hambatan tersebut menjadi perhatian media, melalui banyaknya pemberitaan, keluhan tentang permasalahan tersebut. Perkembangan opini pada media dapat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan, pelayanan dan dapat mengubah strategi kebijakan standardisasi. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan klasifikasi dan pengelompokan dari permasalahan standardisasi, yang menjadi bagian penting dari kebijakan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis sentimen, yang dapat menangkap perubahan pemberitaan media yang cepat dalam bidang standardisasi, dengan menggunakan metode klasifikasi deep belief networks (DBN) dan pengelompokan K-means. Selain DBN, penelitian ini juga membandingkan performa DBN dengan metode klasifikasi lainnya, yaitu Naive Bayes (NB), Artificial Neural Networks (ANN) dan Support Vector Machine (SVM). Hasil penelitian ini menunjukkan performa model klasifikasi dengan DBN lebih baik dari metode lainnya dengan F1 Measure mencapai 94.20%, dimana NB mencapai 89.98%, ANN mencapai 83.72% dan SVM mencapai 89.97%. Selain itu, hasilnya menunjukkan bahwa jumlah sentimen negatif terbanyak adalah 12.54% dan jumlah sentimen positif terbanyak adalah 29,94%. Kedua sentimen tersebut adalah anggota kelas pemberlakuan SNI. Adapun hasil pengelompokan K-means terbentuk 5 buah klaster optimal pada setiap kelas, dan menunjukkan subtopik dengan judul kendala pemberlakuan, penegakan, pemahaman aturan serta kebutuhan regulasi SNI menjadi perhatian terbesar dari media. Penelitian ini menghasilkan pengetahuan yang berguna untuk membangun alternatif masukan, secara cepat dalam evaluasi kebijakan standardisasi, dalam bentuk analisis sentimen yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat menangkap kondisi standardisasi serta berkontribusi dalam meningkatkan kebijakan standardisasi di Indonesia.

---

Free trade era requires increasing the competitiveness of local products in the global market, through standardization. The standardization policy is including how to plan, formulate, establish, implement, enforce, maintain, and supervise National Standard, e.g Indonesian National Standard called SNI. SNI is useful in order to create competitiveness and consumer protection. The consistency of standardization shows through evaluation of standardization activity, that requires hight time and resources. There are obstacles in standardization activities such as lack of standardization infrastructure, number of SNIs, industry readiness, supervision resources, and also other obstacles in standardization activities. This obstacle has become the media`s attention, through many news reports and complaints about the problem. The development of opinion on the media can influence policy making, service and can change the standardization policy strategy. Therefore the purpose of this study is to find the classification and clustering of standardization problems, which to become an important part of the evaluation policy. This study uses a sentiment analysis approach, which can capture rapid changes of media coverage in standardization, using the method of deep belief networks (DBN) classification and grouping of K-means. Besides DBN, this study also compares the performance of DBN with other classification methods, namely Naive Bayes (NB), Artificial Neural Networks (ANN) and Support Vector Machine (SVM). The results of this study show the performance of the classification model with DBN is better than other methods with F1 Measure reaching 94.20%, where NB reaches 89.98%, ANN reaches 83.72% and SVM reaches 89.97%. In addition, the results showed that the highest number of negative sentiments was 12.54% and the highest number of positive sentiments was 29.94%. Both sentiments are class members of SNI regulation. The results of the K-means clustering formed 5 optimal clusters of each class, and showed subtopics about the constraints of enforcement, establishment, understanding the rules and requirements of SNI regulation to be the biggest concern of the media. This research produces knowledge that is useful for building alternative inputs, and quickly in evaluating standardization policies, in the form of sentiment analysis that has never been done before. This research is expected to capture the conditions of standardization and contribute to improving standardization policies in Indonesia."

"Balai Kalibrasi merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu yang memberikan pelayanan jasa kalibrasi ulang peralatan ukur industri. Dalam melaksanakan pelayanan publik, Balai Kalibrasi mempunyai sasaran mutu ketepatan waktu penyelesaian kalibrasi sesuai dengan standar layanan yang diharapkan pencapaiannya memenuhi 70 . Dari hasil pemantauan sasaran mutu Desember 2016 sampai dengan Agustus 2017 diperoleh bahwa sasaran mutu tersebut tidak tercapai yaitu rata-rata sebesar 48.33. Salah satu penyebabnya adalah proses bisnis yang belum terotomasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sistem informasi yang dapat memotong waktu pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model konseptual yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menghasilkan solusi perbaikan terhadap permasalahan secara holistik dan memberikan rekomendasi kebutuhan fungsional sistem informasi yang dapat dikembangkan untuk memperlancar proses bisnis di Balai Kalibrasi. Tahapan penelitian ini menggunakan 3 dari 4 tahap pada Soft System Methodology SSM dan UML Unified Modeling Language untuk merepresentasikan kebutuhan fungsional sistem informasi yang dihasilkan. Penelitian ini menghasilkan empat belas aktivitas pada model konseptual, tiga puluh enam kebutuhan fungsional sistem informasi dan tiga puluh enam use case pada use case diagram.

---

Calibration Center is a technical unit under the Directorate of Standardization and Quality Control that provides calibration services of industrial measuring equipments. In carrying out public services, Calibration Center have quality objective, timeliness of completion of calibration in accordance with services standard, with the expectation of 70 acomplishments. The results of quality objective monitoring on December 2016 until August 2017 showed that the quality objective did not achieved, with average 48.33 achivement. One of the reasons is the business process not automated yet. So that, the Calibration Center need information system that can help cutting down the service time.

The aims of this study is to provide a conceptual model that can be used as a guide to produce a solution toward holistically issue and provide a recomendations regarding to the information system functional requirements that could be developed to speed up the business processes of Calibration Center. This study using 3 steps out of 4 on Soft System Methodology SSM and Unified Modeling Language UML to represent the functional requirements. The study resulted fourteen activities on conceptual model, thirty six functional requirements of information system, and thirty six use case on the diagram."

"Pemerintah dimandatkan untuk mewujudkan 100% akses air minum yang aman bagi masyarakat di tahun 2019 sebagai salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs). Sayangnya, cakupan akses air minum tahun 2016 baru sebesar 71,14%. Salah satu hambatan yang dialami oleh PDAM adalah kebocoran air. Terdapat hubungan dari faktor sosio-ekonomi yang mengarah kepada praktik ilegal dalam kebocoran yaitu pencurian air sebagai respon penduduk terhadap harga air yang tidak terjangkau. Data yang digunakan adalah data kinerja 380 PDAM periode tahun 2013-2017. Metode yang digunakan adalah metode regresi data panel dengan Arellano-Bond Estimator. Penelitian ini menemukan bahwa penurunan harga air mampu menekan tingkat kebocoran air. Setiap seribu rupiah penurunan harga air rata-rata, kebocoran dapat diturunkan sebesar 1.1%, ceteris paribus. Temuan lain dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis perhitungan manfaat merumuskan bahwa potensi pendapatan yang dihasilkan dari upaya mengatasi kebocoran air lebih kecil dibandingkan penurunan pendapatan akibat penurunan biaya air. Maka pengendalian harga air tidak dapat menjadi alternatif utama untuk mengatasi kebocoran air. Intervensi lain dapat berupa revitalisasi BPPSPAM sebagai organisasi yang mengawasi serta mengontrol kinerja PDAM.

---

The government is mandated to realize 100% access to safe drinking water for the community in 2019 as one of the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs). Unfortunately, the 2016 drinking water access coverage is only 71.14%. One of the obstacles experienced by PDAM is water leakage. There is a relationship of socio-economic factors that lead to illegal practices in leakage, namely illegal connections and water theft as a response of the population to the price of unreachable water. The data used is 380 PDAM performance data for the period 2013-2017. The method used is the panel data regression method with the Arellano-Bond Estimator. This study found that the decline in water prices could reduce the level of water leakage. Every thousand rupiahs decreases the average water price, leakage can be reduced by 1.1%, ceteris paribus. Another finding from this study is that based on the benefit calculation analysis it was formulated that the potential income generated from efforts to overcome water leakage was smaller than the decrease in income due to a decrease in water costs. Furthemore, controlling water prices cannot be the main alternative to overcome water leakage. Other interventions can be revitalizing BPPSPAM as an organization that oversees and controls PDAM performance."

"Dalam kerangka perdagangan internasional, penetapan kebijakan standardisasi di suatu negara dapat dipandang sebagai suatu faktor pendorong perdagangan global sekaligus sebagai suatu bentuk hambatan teknis perdagangan. Di Indonesia, kegiatan standardisasi nasional berupa penetapan kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib telah dilakukan sejak tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan SNI Wajib terhadap impor Indonesia dari 5 negara RCEP selama periode 2011-2015 untuk 25 jenis komoditas pada level HS 2 digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan frequency measures, penetapan kebijakan SNI Wajib pada komoditas pertanian dan hasil pertanian akan menurunkan impor sedangkan pada komoditas manufaktur non pertanian akan meningkatkan impor Indonesia.

---

In the international trade framework, the establishment of a standardization policy can be viewed as a driving factor in global trade as well as a technical barriers to trade. In Indonesia, the national standardization activities in the form of Mandatory Indonesia National Standard SNI Wajib have been conducted since 1979. This paper aims to analyze the impact of the implementation of SNI Wajib to the value of Indonesia rsquo s import from 5 RCEP countries during the period 2011 ndash 2015 for 25 commodities at the level of 2 digit HS Code. Empirical results indicate that by using frequency measures, the implementation of SNI Wajib is trade restricting for agriculture goods but trade promoting for manufacture goods."

"Kebijakan impor beras di Indonesia merupakan salah satu isu yang hangat diperdebatkan. Walaupun Presiden Joko Widodo berjanji untuk mengadakan swasembada paras, namun impor beras Indonesia pada tahun 2018 meningkat secara signifikan. Sepanjang tahun 2018, Indonesia mengeluarkan izin impor beras sebanyak tiga kali dengan total nilai impor sebesar 2,25 juta ton. Masyarakat Indonesia memiliki skeptisme akan keterlibatan kepentingan politik dan perburuan rente di dalam kebijakan impor beras tersebut. Hal tersebut disebabkan realisasi impor yang dilakukan ketika produksi domestik sedang memasuki masa panen raya. Dalam rangka menginvestigasi keberadaan kepentingan politik dan perburuan renta pada impor beras tahun 2018, penulis menggunakan metode AHP-GameTheory untuk menggambarkan preferensi pembuat kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam model tersebut, penulis melibatkan tujuh pemain yang terdiri atas Koordinasi Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, BULOG, Pelobi, Konsumen, dan Produsen. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat apakah pemerintah menjalankan mandat masyarakatnya secara baik atau buruk. Karena kebijakan impor beras pada tahun 2018 berdampak buruk kepada pendapatan petani pada tahun 2019, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah tidak didedikasikan penuh untuk kepentingan masyarakat. Keterlibatan kepentingan politik dan perburuan rente menyebabkan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

---

Indonesias rice import license could be one of the warm issues in 2018. Even though Mr. Joko Widodo, Indonesian president, has promised for rice self-sufficiency yet, Indonesia rice import in 2018 was rising dramatically. Throughout 2018, Indonesia has issued rice import license for 3 times by the total volume of 2,25 million tons. Indonesia society put their skepticism of political and rent-seeking involvement in rice import license 2018. It was caused by the publication of import license when rice domestic production is on harvesting season. In order to investigate the existence of political interest or special interest in rice import license in 2018, the writer used AHP-Game Theory to capture the decision makers preference that include intangible feeling. In the model framework, the writer puts 7 players consist of Coordination Ministry of Economy, Ministry of Trade, Ministry of Agriculture, BULOG, Lobbyist, Consumer, and Producer. The purpose of this study is to proofing does the government carry out the mandate in a good way or the government abuse the society mandates. Since the effect of rice import in 2018 harmful for producers income in 2019, the governments policy is not fully dedicated for society interest. The involvement of political and rent-seeking interest made the governments policy missing match to what society required."