Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini ditemukan banyak kasus kekerasan seksual yang dialami oleh para perempuan di Indonesia yang diungkap oleh media massa. Peran media massa dalam penyebaran informasi pun lantas menjadi krusial karena dapat berpengaruh terhadap pembentukan pandangan masyarakat terhadap kasus tersebut. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, masyarakat pun dapat dengan mudah mengakses pemberitaan terkait melalui gawai dan sejenisnya. Adapun salah satu kasus kekerasan seksual yang pemberitaannya diungkapkan secara berkelanjutan hingga pada akhirnya menjadi perbincangan nasional adalah kasus yang dialami oleh Baiq Nuril, korban pelecehan seksual secara verbal yang juga dipidanakan atas pelanggaran UU ITE untuk pencemaran nama baik oleh mantan Kepala Sekolah bernama Muslim. Kasus tersebut pun merambah menjadi wacana internasional yang diberitakan terus-menerus yang salah satunya oleh The Jakarta Post, media massa di Indonesia yang berbahasa Inggris dengan target audiens menengah ke atas. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana The Jakarta Post merepresentasikan Baiq Nuril sebagai korban pelecehan seksual dari segi ideasional (gagasan) dan interpersonal (hubungan antarpartisipan). Penelitian ini juga mengkaji bagaimana keberpihakan The Jakarta Post terhadap Baiq Nuril. Dengan menggunakan ancangan campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengaplikasikan analisis wacana kritis oleh Fairclough (2010) dan linguistik fungsional sistemik oleh Halliday dan Matthiessen (2014), khususnya yaitu transitivitas dan modus. Sebanyak 27 teks berita tentang kasus Baiq Nuril di The Jakarta Post diperoleh secara daring sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik dari segi ideasional maupun interpersonal, Baiq Nuril secara utama direpresentasikan sebagai korban pelecehan seksual sekaligus korban UU ITE. Keberpihakan The Jakarta Post sebagai korban pelecehan seksual sekaligus korban UU ITE. Keberpihakan The Jakarta Post terhadap Baiq Nuril ditunjukkan dengan bagaimana Baiq Nuril ditampilkan sebagai pihak yang tidak bersalah dan lantas memperoleh banyak simpati serta dukungan dari berbagai kalangan, seperti aktivis dan lembaga keagamaan hingga pemerintah daerah setempat.

---

Nowadays, there are many cases of sexual violence experienced by women in Indonesia that are revealed by the mass media. The role of the mass media in disseminating information is crucial because it can influence public‟s views on the case. Along with technological advances, public can easily access related news through gadgets and so on. One of the cases of sexual violence whose news was continuously disclosed until it eventually became a national discourse was the one experienced by Baiq Nuril, the victim of verbal sexual harassment who was also convicted of violating the ITE Law for defamation by a former school principal named Muslim. The case has become an international discourse that was being reported by media continuously, such as The Jakarta Post which is the English-speaking mass media in Indonesia targeting the middle and upper middle class. In this regard, this study examines how The Jakarta Post actually represents Baiq Nuril as a victim of sexual harassment from both ideational and interpersonal perspectives. This study also examines how The Jakarta Post takes sides with Baiq Nuril. By conducting a mixed approach, namely qualitative and quantitative, this study applies critical discourse analysis by Fairclough (2010) and systemic functional linguistics by Halliday and Matthiessen (2014), especially transitivity and mode. A total of 27 news texts about Baiq Nuril in The Jakarta Post are obtained online as the primary data source in this study. The results of the analysis show that from both ideational and interpersonal perspectives, Baiq Nuril is primarily represented as a victim of sexual harassment as well as a victim of the ITE Law. The way The Jakarta Post advocates Baiq Nuril is shown by how Baiq Nuril is represented as the innocent party that gets a lot of sympathy and support from various groups, from activists and religious institutions to the local government."

"Kekerasan seksual selama ini banyak dipahami dalam definisi subjektif. Maknanya bergantung pada pengetahuan dan batasan subjek penahu. Untuk memecahkan masalah ini, Superson mewakili model feminis analitik, mencoba merumuskan suatu kerangka definisi objektif yang melepaskan kondisi-kondisi: 1) subjek A tidak mengetahui apa itu kekerasan seksual, 2) subjek A tidak mendefinisikan bahwa tindakan B terhadapnya adalah kekerasan seksual, 3) subjek A mengetahui bahwa B melakukan kekerasan seksual terhadapnya namun enggan untuk mengartikulasikan. Studi ini merupakan bentuk dukungan terhadap gagasan objektivitas di dalam kekerasan seksual sekaligus koreksi dengan mempertimbangkan diskusi yang berkembang di dalam teori feminisme. Secara khusus, proses pertimbangan dan kritik yang saya lakukan menggunakan kerangka realisme konstruksi sosial Sally Haslanger. Sehingga, rekonseptualisasi atas definisi objektif saya formulasikan melalui kekuatan konstruksi sosial konstitutif. Amatan ini juga ditujukan pada implikasi argumen objektivitas di dalam kebijakan kekerasan seksual di Indonesia yang saya khususkan yakni UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022). Permasalahan tersebut saya urai dalam dua rumusan pertanyaan: 1) Bagaimana argumen objektivitas di dalam kekerasan seksual: 1.a) Bagaimana problem pendefinisian kekerasan seksual? 1.b) Bagaimana pemeriksaan argumen objektif dan sumbangsihnya dalam perdebatan teori feminisme mengenai kekerasan seksual?, 2) Apa implikasi teoretik argumen objektivitas bagi kebijakan kekerasan seksual? Kesimpulannya, argumen objektivitas memberikan sumbangan bagi perdebatan teori feminisme, yakni melalui pemeriksaan realisme konstruksi sosial kausal dan konstitutif. Dua model ini mampu menunjukkan mana argumen lemah dan kuat dalam tiga perspektif feminisme mengenai kekerasan seksual (natural-biologi, sosiokultural, dan liberal). Pembedaan tersebut setidaknya berguna dalam melihat keluasan tindakan kekerasan seksual di dalam UU TPKS. Kendati demikian, keluasan permasalahan yang ada dalam UU TPKS tidak sepenuhnya mampu ditangkap oleh model ini. Oleh karenanya, saya memberikan catatan tambahan yang menyangkut dimensi korban kekerasan seksual dan tindakan yang belum diakomodir di dalam UU TPKS.

---

Sexual violence has been widely understood in terms of subjective definitions. Its meaning depends on the knowledge and limitations of the knowing subject. To solve this problem, Superson represents the analytic feminist model, trying to formulate an objective definitional framework that releases the conditions: 1) subject A does not know what sexual violence is, 2) subject A does not define that B's actions against him are sexual violence, 3) subject A knew that B had sexually assaulted her but was reluctant to articulate it. This study is a form of support for the idea of objectivity in sexual violence as well as a correction by considering the discussions that developed in feminism theory. In particular, the process of consideration and criticism that I carried out used the framework of Sally Haslanger's social construction realism. Thus, I have formulated a reconceptualization of the objective definition through the power of constitutive social construction. This observation is also aimed at the implications of objectivity arguments in the policy of sexual violence in Indonesia, which I specifically focus on, namely the UU TPKS (Law on the Crime of Sexual Violence No. 12, 2022). I will describe the problem in two questions: 1) What is the argument for objectivity in sexual violence: 1.a) How is the problem of defining sexual violence? 1.b) How is the objective argument examined and its contribution to the feminist theory debate on sexual violence? 2) What are the theoretical implications of the objectivity argument for sexual violence policy? In conclusion, the objectivity argument contributes to the debate on feminism theory, namely through an examination of the realism of causal and constitutive social constructions. These two models are able to show which arguments are weak and strong in the three feminist perspectives regarding sexual violence (natural-biological, sociocultural, and liberal). This distinction is at least useful in looking at the breadth of acts of sexual violence in the UU TPKS. However, the breadth of the problems contained in the UU TPKS cannot be fully captured by this model. Therefore, I provide additional notes concerning the dimensions of victims of sexual violence and acts that have not been accommodated in the UU TPKS."

"Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) gagal mengesahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada 2019, yang merupakan RUU usulan DPR pada 2016 dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2014-2019. Pembahasan RUU ini cukup lama sejak dirumuskan pada 2014, dan hingga 2019 pembahasan hanya sampai pada tingkat pertama karena menuai pro-kontra di masyarakat. Studi ini fokus menganalisis kegagalan DPR dalam mengesahkan RUU PKS ini dengan menggunaka metode kualitatif berupa wawancara mendalam dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan pada dasarnya merupakan isu krusial yang memerlukan solusi melalui sebuah regulasi. RUU PKS dianggap dapat melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan. Tetapi pada sisi lainnya, RUU PKS dinilai bertentangan dengan moral maupun ajaran agama bahkan sampai dianggap melegalkan seks bebas ataupun LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Masih melekatnya budaya patriarki, kurangnya komitmen maupun pemahaman representasi politik para anggota legislatif dalam membela hak-hak perempuan, juga masih adanya seksisme institusional di lembaga legislatif Indonesia, menjadi temuan dari penelitian terkait penyebab gagalnya pengesahan RUU PKS pada tahun 2019.

---

The People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) failed to pass the Bill on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) in 2019, which was the draft proposed by the DPR in 2016 in the 2014-2019 Priority National Legislation Program (Prolegnas) Bill. The discussion of this bill has taken a long time since it was formulated in 2014, and until 2019 discussions only reached the first level because of the pros and cons in society. This study focuses on analyzing the failure of the DPR in passing the PKS Bill by using qualitative methods in the form of in-depth interviews and literature review. The results showed that sexual violence against women is basically a crucial issue that requires a solution through a regulation. The PKS Bill is considered to be able to protect women's rights from violence. But on the other hand, the PKS Bill is considered to be contrary to moral and religious teachings and is even considered legalizing free sex or LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). The inherent patriarchal culture, lack of commitment and understanding of the political representation of legislators in defending women's rights, as well as institutional sexism in the Indonesian legislature, are findings from research related to the failure to ratify the PKS Bill in 2019."

"Skripsi ini mencoba membahas bagaimana memahami kontestasi wacana yang muncul dalam memahami substansi draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui pendekatan pluralisme agonistik Chantal Mouffe dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan pluralisme agonistik menjadi pendekatan alternatif dalam memahami keberlangsungan demokrasi di tengah kondisi pluralitas masyarakat. Konsep ini merupakan alternatif dari pendekatan demokrasi liberal yang memusatkan demokrasi pada tujuan untuk mencapai konsensus yang rasional. Mouffe melalui konsep pluralisme agonistiknya mengkritik bahwa orientasi demokrasi liberal pada proses pencapaian konsensus yang rasional telah mengeliminasi “the Political” sehingga berpotensi menghambat terciptanya pluralisme publik dalam kehidupan demokrasi itu sendiri. Adapun kontestasi wacana antara pihak yang mendukung dan menolak pengesahan RUU P-KS menjadi relevan untuk dipahami menggunakan pendekatan pluralisme agonistik karena kontestasi yang terjadi melibatkan wacana dengan pendekatan yang masih belum bisa menemukan titik kesepakatan. Dengan menggunakan pendekatan pluralisme agonistik, kontestasi wacana dalam memahami RUU P-KS merupakan refleksi dari hidupnya proses demokrasi. Berlangsungnya kontestasi wacana ini merupakan wujud ‘konsensus konfliktual’ (conflictual consensus) di mana artinya adalah merayakan keberagaman melalui pluralisme yang sarat konflik.

---

his thesis discusses about how to understand discourse between supporters and opponents of the Sexual Violence Eradication Bill using the concept of agonistic pluralism by Chantal Mouffe through qualitative research methods. Agonistic pluralism is an alternative approach to understand the process of democracy in divided society like Indonesia. Through this concept, Mouffe criticizes about democracy concept in liberal paradigm that tends to eliminate “the Political” because of its orientation to achieve rational consensus. The orientation of liberal paradigm democracy in a rational consensus process can hinder the creation of public pluralism in democratic it self. Discourse between supporters and opponents of RUU P-KS is relevant to be understood in agonistic pluralism concept because this discourse involves irreconcilable thoughts. By using an agonistic pluralism concept, the discourse in understanding the Sexual Violence Eradication Bill is a reflection of the existence of democracy. The ongoing discourse is a form of “conflictual consensus”, which means celebrating diversity through pluralism which is full of conflicts."

"Di Indonesia, pelecehan seksual masih kerap terjadi di ruang-ruang publik terutama di dalam transportasi umum seperti kereta. Berbagai media daring pun memberitakan kasus pelecehan seksual yang terjadi di kereta rel listrik (KRL) maupun kereta api di bawah naungan PT KAI ini. Meskipun kasus pelecehan seksual di KRL dan kereta api yang diberitakan sama, masing-masing media menyajikan berita ini secara berbeda yang menghasilkan realitas yang berbeda pula. Berangkat dari hal ini, penulis melakukan analisis teks pemberitaan di media daring yang berfokus melihat bagaimana media Kompas dan Detik melakukan framing pada wacana berita kasus pelecehan seksual di KRL dan kereta api. Dari analisis tersebut, penulis juga ingin melihat bagaimana tone berita yang dihasilkan framing media Kompas dan Detik terhadap kasus pelecehan seksual di kereta ini membentuk persepsi khalayak akan reputasi PT KAI. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa kedua media melakukan framing berita dengan mengambil sudut pandang serta menekankan aspek tertentu yang berbeda satu sama lainnya. Kompas menyajikan berita kasus pelecehan seksual di kereta dengan menggunakan perspektif yang berpihak pada KAI. Sementara itu, Detik menyajikan berita kasus pelecehan seksual ini menggunakan perspektif yang berpihak pada pemangku kepentingan PT KAI, terutama pengguna layanan kereta dan publik. Hal ini menunjukkan, tone berita yang dihasilkan Kompas cenderung positif dibandingkan tone berita dalam media Detik yang cenderung negatif. Sehingga kedua media melakukan framing berita secara berbeda yang menghasilkan realitas yang kontradiktif terkait kasus pelecehan seksual di kereta. Hal ini juga menjadi temuan bahwa framing oleh media dapat membentuk bagaimana persepsi masyarakat terhadap reputasi perusahaan PT KAI sebagai penyedia layanan transportasi umum kereta berdasarkan realitas yang ditampilkan di media.

---

In Indonesia, sexual harassment cases often happen in public transportation such as public trains. Several online medias cover these sexual harassment cases in public train provided by PT KAI. Although these medias cover the same cases of sexual harassment in public train of PT KAI, each media has different ways of serving the information regarding the cases, leading to different reality captured in the mind of their audiences. Therefore, the author conducted a text analysis in online media Kompas and Detik to see how both media frame their news report regarding the sexual harassment cases that took place in public train. From this text analysis, the author would also gain insights on how the tone of the news produced by Kompas and Detik through their framing regarding the sexual harassment cases in public train has shaped the public's perception toward corporate reputation of PT KAI. Based on the analysis conducted, the author found that these two media framed the news by taking a different point of view and emphasizing certain aspects that were different from each other. Kompas presents news regarding cases of sexual harassment in trains using a perspective that is in favor of PT KAI. Meanwhile, Detik presents the news of this sexual harassment cases using a perspective that favors PT KAI stakeholders, especially train service users and the public. This finding shows that the tone of news produced by Kompas tends to be positive compared to the tone of news produced by Detik that tends to be negative. Thus, Kompas and Detik as online media framed the news differently which resulted in contrast realities shown on each media related to cases of sexual harassment in the train. Other than that, the author found that framing by the media could shape how the public perceives the reputation of PT KAI as a provider of rail public transportation services based on the reality shown in the media."

"Alles ist Gut adalah film debut dari sutradara kelahiran Berlin Eva Trobisch, yang menampilkan kehidupan Janne sebagai seorang wanita yang berjuang untuk menjalani hidupnya setelah diperkosa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana korban pelecehan seksual direpresentasikan dengan menggunakan Teori Representasi Stuart Hall. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa korban direpresentasikan sebagai seseorang dengan mentalitas mandiri yang tidak ingin terikat dengan nasibnya sebagai korban perkosaan. Meski begitu, mentalitasnya dikendalikan oleh lingkungan patriarkinya, membuatnya merasa tertindas. Situasi yang ditunjukkan menggambarkan realitas ketundukan dan pemberontakan banyak perempuan yang berusaha melepaskan diri dari dominasi laki-laki yang kemudian mengakibatkan efek domino pada korban sehingga membuat hidup menjadi rumit dan serba salah. Film ini memberikan rasa ketidaklengkapan kepada penonton karena respon korban yang monoton sekaligus memberikan perspektif yang unik tentang reaksi psikologis korban.

---

Alles ist Gut is the debut film from Berlin-born director Eva Trobisch, featuring Janne's life as a woman struggling to live her life after being raped. This research aims to find out how victims of sexual harassment are represented by using the Representation Theory by Stuart Hall. Based on the analysis conveyed, it can be concluded that the victim is represented as someone with an independent mentality who does not want to be tied to her fate as a rape victim. In spite of that, her mentality is controlled by her patriarchal environment, making her feel oppressed. The indicated situation portrays the reality of both submission and rebellion of many women who tried to break free from male domination which subsequently resulted in a domino effect in such a way that makes life complicated and awry. This film gives the audience a feeling of incompleteness due to the monotonous response of the victim while simultaneously providing a unique perspective on the psychological reaction of the victim."

"Di abad ke-21 ini, perkembangan internet secara global menghasilkan inovasi-inovasi dalam perkembangan media, salah satunya dengan kemunculan media sosial. Media sosial yang sebelumnya hanya digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi kini menjadi media yang secara global digunakan dalam pembentukan opini masyarakat terhadap isu tertentu dan pengaruhnya kini mampu menyaingi media konvensional. Saat ini, media sosial dapat pula digunakan dalam mengonstruksikan gagasan mengenai suatu kejahatan, salah satunya gagasan mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh akun instagram @ekspospredator. Seiring dengan beragamnya persepsi orang mengenai makna pelecehan seksual, perilaku yang dahulunya dianggap bukan pelecehan seksual pun kini dapat menjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak dapat ditolerir. Ketika membahas mengenai pelecehan seksual, apa definisinya dan bagaimana bentuknya, konstruksi ini dilihat berbeda oleh berbagai kelompok, namun sebagian besar orang melihat makna pelecehan seksual ini seringkali didasari oleh relasi kuasa antara pelaku dan korban. Akun instagram @ekspospredator secara khusus menekankan unsur consent maupun kenyamanan sebagai faktor yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual atau bukan.

---

In the 21st century, the global improvement of the internet creates several innovations in media, one of which is the emergence of social media. Social media, which were used only for private communication, has now evolved into a media who have the power to create the public opinion about certain issues and its influence has now able to compete with conventional media. At this point, social media can also be used in constructing the idea of a crime, one of the examples is an instagram account named ekspospredator in terms of constructing the idea of what is sexual harassment. Since there are expansion and variation regarding the meaning of sexual harassment, certain behaviors that were regarded as non sexual harassment has now become a sexual harassment that`s undesirable and intolerable. When we talked about sexual harassment, whether it`s the definition or the form, the construction is viewed differently by each group, but most of the people saw sexual harassment based on power relation between the perpetrator and the victim. Instagram account ekspospredator specifically points consent and comfort as the factors that determine whether an action can be categorized as sexual harassment or not. "

"buku ini membahas mengenai pengalaman psikologis wanita yang pada masa kecilnya pernah mengalami pelecehan seksual. terdiri atas 15 bab yang disusun dalam 5 bagian, yaitupendahuluan: cerita dan bukti-bukti; integrasi, alienasi, dan terapis; perjalanan menuju penyembuhan; keluarga, disclosure, dan peran ibu, dan topik lainnya."

"Tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik dapat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum, permasalahan ini mendorong pemerintah dalam menginisiasi kebijakan anti pelecehan seksual melalui pembangunan Pos SAPA di moda transportasi umum, salah satunya yaitu TransJakarta. Akan tetapi, meskipun Pos SAPA telah dibangun, kasus pelecehan/kekerasan seksual tetap terjadi di TransJakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, tidak sedikit masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dan pengetahuan akan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual di transportasi publik. Adapun, dalam meningkatkan kesadaran, advokasi kebijakan merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu yang diadvokasikan. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk meneliti strategi para aktor melalui teori yang dikemukakan Gen & Wright (2020) dalam melakukan advokasi kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan anti pelecehan seksual di TransJakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada narasumber dari pihak pemerintah dan non-pemerintah dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi kebijakan yang dilakukan belum secara total meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebijakan anti pelecehan seksual di transportasi publik TransJakarta DKI Jakarta. Meskipun secara umum masyarakat sudah mulai sadar akan isu pelecehan dan kekerasan seksual, namun advokasi yang dilakukan belum dilaksanakan secara maksimal pada beberapa aspek sehingga kebijakan belum tersampaikan dengan baik.

---

The high number of sexual harassment and violence that occurs in public transportation could threaten the safety and comfort of its citizens in using public transportation, this problem has prompted the government to initiate anti-sexual harassment policies through the construction of SAPA Posts in public transportation, one of which is TransJakarta. However, even though the SAPA Post has been established, cases of sexual harassment/violence still occur in TransJakarta. This indicates that even though the policy had been implemented, a lot of people have low awareness and knowledge regarding cases of sexual harassment and violence in public transportation. Meanwhile, in raising awareness, policy advocacy is one of the instruments that can help increase public understanding and awareness regarding the issues that are being advocated. Based on this case, this study seeks to examine the strategies of actors through the theory proposed by Gen & Wright (2020) in conducting policy advocacy strategies with the aim of increasing awareness and understanding of anti-sexual harassment policies in TransJakarta. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with government and non-government actors and literature studies. The results of this study indicate that the policy advocacy that has been carried out has not totally increased public awareness regarding anti-sexual harassment policies on TransJakarta DKI Jakarta public transportation. Although in general the community has begun to become aware of the issue of sexual harassment and violence, the advocacy that has been carried out is not optimal yet in several aspects, therefore the policies have not been delivered properly."

"Kemajuan teknologi informasi dan internet membuka peluang munculnya bentuk- bentuk baru dari pelecehan seksual terhadap perempuan. Media sosial seperti Twitter pun menjadi tempat bentuk baru pelecehan seksual marak terjadi. Meningkatnya penggunaan Twitter selama pandemi COVID-19 semakin memperbanyak kasus pelecehan seksual yang terjadi. Cyber flashing sebagai tindakan mengirim foto seksual eksplisit secara tiba-tiba dan tanpa persetujuan penerimanya menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual yang difasilitasi teknologi serta terjadi di Twitter. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana cyber flashing dipraktikkan di Twitter. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mencakup observasi partisipan serta melibatkan perempuan pengguna Twitter yang menjadi korban dari praktik cyber flashing dalam wawancara mendalam. Praktik cyber flashing sebagai bentuk pelecehan seksual online menghambat perempuan dalam mewujudkan agensi mereka melalui ekspresi diri di Twitter. Penelitian ini juga melihat bagaimana perempuan memahami praktik cyber flashing serta bagaimana perempuan menanggapi praktik ini melalui tindakan resistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan melakukan bentuk resistensi nontradisional dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki di platform media sosial ini. Pada akhirnya, perempuan membentuk rasa aman dan mewujudkan agensi yang dimiliki dengan cara mereka sendiri.

---

Advances in information technology and the internet open up opportunities for the emergence of new forms of sexual harassment against women. New forms of sexual harassment are rife on social media platforms such as Twitter. The increasing use of Twitter during the COVID-19 pandemic has increased the number of sexual harassment cases. Cyber flashing is one of the sexual harassment forms that is facilitated by technology and occurs on Twitter. This research describes how cyber flashing is practiced on Twitter. This research employs a qualitative method that includes participant observation and involves women users who are victims of cyber flashing in in-depth interviews. The practice of cyber flashing as a form of online sexual harassment prevents women from exercising their agency through self-expression. This research also looks at how women perceive the practice of cyber flashing and how they respond to it through resistance. The findings show that women carry out non- traditional forms of resistance by utilizing the resources they have on this social media platform. Women ultimately create a sense of security for themselves and expresstheir agency in their own way."