Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 78542 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhamad Sadam
"Advance Pricing Agreement yang selanjutnya disebut APA adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak atau dan Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak untuk menentukan harga wajar atau laba wajar diawal dan menyepakati kriteria dalam menentukan harga wajar atau laba wajar terkait transaksi Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Potensi sengketa transfer pricing di masa yang akan datang sangat mungkin dihindari dengan APA. Dalam penelitian skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan APA dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 serta kaitannya dengan asas keadilan perpajakan dan cara perusahaan multinasional untuk mengajukan APA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 untuk mencegah sengketa perpajakan dan Pajak Berganda secara ekonomis. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatakan komparatif, penelitian yang menarik asas-asas hukum penting untuk melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dianalisis secara normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Atas permasalahan tersebut, skrispi ini memiliki kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 menyempurnakan aturan yang sudah ada sebelumnya, memberikan suatu keadilan serta kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan pemerintah terutama terkait dengan transfer pricing dan saran untuk Direktorat Jendral Pajak segera mengeluarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak terbaru agar implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 menjadi maksimal.
Advance Pricing Agreement hereinafter referred to as APA, is a written agreement between the Director-General of Taxes and Taxpayers or the Director-General of Taxes with the tax authorities of the Tax Treaty Partner involving the Taxpayer to determine the fair price or fair profit at the beginning and agree on the criteria for determining the fair price or fair profit. Related to Taxpayer transactions with related parties. The potential for future transfer pricing disputes is very likely to be avoided by APA. This thesis research will discuss the comparison of APA in Regulation of the Minister of Finance Number 7/PMK.03/2015 and Regulation of the Minister of Finance Number 22/PMK.03/2020 and its relation to the principle of tax justice and how multinational companies apply for APA following the Ministerial Regulation Finance Number 22/PMK.03/2020 to prevent taxation and Double Taxation disputes economically. This type of research uses normative legal research with acomparative approach, research that draws important legal principles for interpreting statutory regulations normatively analyzed using a comparative approach. Regarding this problem, this thesis concludes that the Regulation of the Minister of Finance Number 22/PMK.03/2020 improves the existing regulations, provides justice and legal certainty for taxpayers and the government, especially regarding transfer pricing and suggestions for the Directorate General of Taxes immediately. Issued the latest Directorate General of Taxation Regulation so that the implementation of the Minister of Finance Regulation Number 22/PMK.03/2020 is maximized"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Resi Rosiana
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S10066
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kukuh Prasetiogi
"Tesis ini membahas mengenai Analisis Perbandingan Regulasi dan Penerbitan Advance Pricing Agreement antara Indonesia dan Jepang. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penerbitan Advance Pricing Agreement di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengingat Advance Pricing Agreement merupakan hal baru dalam sistem perpajakan Indonesia masih banyak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Utamanya adalah belum jelasnya pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana Advance Pricing Agreement dan aturan tata cara yang menjadi petunjuk pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka proses penerbitan Advance Pricing Agreement agar dapat berjalan dengan lancar dan menjadi sebuah alat bantu dalam rangka menangani permasalahan transfer pricing.

This thesis discusses the Comparative Analysis of Regulatory and Publishing Advance Pricing Agreement between Indonesia and Japan. Things that become obstacles in the process of issuance Advance Pricing Agreement in Indonesia. This research is a qualitative study. The research concludes that given the Advance Pricing Agreement is new in Indonesia taxation system there are still many obstacles in its implementation. The main is unclear parties appointed as the executor of the Advance Pricing Agreement and the rules of procedure of the implementation instructions. Results of this study suggest that the Directorate General of Taxation as tax authorities in Indonesia immediately to make improvements in order to process the issuance of Advance Pricing Agreement to run well and become a tool in order to handle with transfer pricing issue.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
T44475
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agnes Lazuardi
"Pada Maret 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK-22/2020 yang mengatur tentang kesepakatan harga transfer seraya melaraskan peraturan APA Indonesia dengan Aksi BEPS 14 agar lebih memberikan kepastian hukum. Sebagai bentuk adopsi, PMK-22/2020 mengatur ketentuan baru seperti perluasan pengertian hubungan istimewa yang tidak diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UU PPh. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer dan faktor-faktor penghambat proses implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer sebagaimana diatur dalam PMK-22/2020 dalam mencegah sengketa transfer pricing di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penentuan harga transfer di Indonesia sebagaimana diatur dalam PMK-22/2020 belum sepenuhnya memenuhi indikator content of policy. Indikator yang belum dipenuhi adalah indikator kelompok sasaran, dalam hal ini kebijakan APA yang seharusnya berlaku bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan APA namun juga diberlakukan bagi seluruh Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi meskipun tidak mengajukan APA. Di sisi lain, implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer telah memenuhi seluruh indikator dalam context of policy yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi, karakteristik lembaga dan penguasa, daya tanggap dan kepatuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat implementasi PMK-22/2020 dilihat dari sisi otoritas pajak, yaitu kompleksitas kasus dan transaksi Wajib Pajak, karakteristik negara yang ingin mempertahankan kepentingan negara masing-masing, komunikasi yang tidak lancar dengan otoritas pajak negara mitra, dan kesulitan dalam mengumpulkan dokumen pendukung dan kurangnya transparansi dari Wajib Pajak. Sedangkan, faktor-faktor yang menghambat implementasi PMK-22/2020, dilihat dari sisi Wajib Pajak adalah keraguan  Wajib Pajak terhadap otoritas pajak, interpretasi peraturan yang tidak jelas dan multitafsir, dan pengetahuan Wajib Pajak yang minim mengenai transfer pricing

In March 2020, the Ministry of Finance issued a PMK-22/2020 which stipulates the Advance Pricing Agreement whilst aligning the Indonesian advance pricing agreement regulation with BEPS Action 14 to provide more legal certainty. As a form of adoption, PMK-22/2020 stipulates new provisions such as extension of the definitions of special relationship which are not stipulated in Article 18 paragraph 4 of the Income Tax Law. Therefore, this study analyzed the implementation of the advance pricing agreement regulation and impediment factors of the implementation of the advance pricing agreement regulation as stipulated in PMK-22/2020 in preventing the transfer pricing disputes in Indonesia. The results of this study indicate that the implementation of the advance pricing agreement regulation in Indonesia as stipulated in PMK-22/2020 has not fully fulfilled the content of policy indicator. The indicator that has not been fulfilled is the target group indicator, in this case the advance pricing agreement regulation should have been applied limited to Taxpayers who want to apply for an advance pricing agreement, however it is also intended for all Taxpayers who conduct related party transactions even when the related party transactions are not in the context of advance pricing agreement. On the other hand, the implementation of the advance pricing agreement regulation has fulfilled all indicators in the context of implementation consisting of power, interests, and strategies, characteristics of institutions and rulers, responsiveness and compliance. Furthermore, the factors which impediment the implementation of PMK-22/2020 are seen in terms of tax authorities, namely the complexity of cases and Taxpayers’ transactions, the characteristics of countries who want to maintain their respective countries’ interests, communication that is not smooth with other tax authorities, and difficulties in collecting supporting documents and lack of transparency of taxpayers. Meanwhile, the factors that impediment the implementation of PMK-22/2020, in terms of taxpayers are doubts about taxpayers on tax authorities, interpretation of unclear regulations and multi-interpretation, and minimum knowledge about transfer pricing of the Taxpayer."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Otok Kuswandaru
"The consequence of the implementation of the Law Number 22 Year 1999 on the Local Government is to apply the fiscal decentralization in giving an adequate fund for the autonomous local government in order to finance its authority. One of evidences of the implementation of the fiscal decentralization is the birth of the Law Number 34 Year 2000, which is the modification of the Law Number 18 Year 1997, on Local Taxes and Tariffs, furthermore, to support this Law, Government Regulation Number 65 Year 2001 on Local Tax was also launched. In addition to the authority that is written in the Law Number 34, This Government Regulation Number 65 year 2001 authorizes local government to tax.
In applying the Law and Government Regulation on Local Tax and Tariff, central government has an important role to ensure that the implementation of the local's authority in taxing does not have negative effect to the local and national economic growth. Without ignoring the fairness aspect and local community burden, this somehow" overlapping taxing between Central and Local Government should be done through Controlling. The Central control on the Local Regulation on local tax is administrated by the State Minister and Finance Minister. This control is written in the Law Number 3412000, Government Regulation Number 6512000, Government Regulation 20/2001 on Supervising and Controlling the Local Government Arrangement, and the Presidential Decree Number 7412001 on the Local Government Arrangement Management Control.
In the implementation, the local regulation on the local tax is considered troublesome because is contradict the article 2 : 4 Law Number 34/2000 and also it disobey the Law and Regulation that orders the Local Government has to submit its Local Regulation on tax to the Home Affairs Minister and the Finance Minister in the latest of 15 (fifteen) days since it is declared. Some points that could be stressed from this problem are: Firstly, How is the role of the Home Affairs Minister and the Finance Minister in the implementation of tax decentralization that is given to the Local Government as written in article 2 : 4 Law 34/2000? Secondly, how is the control of the both ministers in the implementation of the tax decentralization in the Local Government?
Reviewing these problems, in the general the theory of Central-Local can be discussed 3 approaches as follows: local-government centered approach, service centered approach, and the mix democratic-administrative value approach. In the implementation of the fiscal decentralization, theories that be could used in the Central-Local relationship in financial aspect are partnership model and agency model. Fiscal decentralization is based on 2 perspectives, bottom-up and top-down. To review the role and control of Home Affairs Minister and Finance Minister, there are 4 central roles in the Central-Local relationship which affect the controlling, they are : promote role, preventive role, punitive role, and reformative role. The review on the controlling is also using theory that relates the base of controlling in the local autonomy, the condition that needed to avoid the control transforms to limiting Local Government autonomy, and the major bases of the controlling mechanism.
This research is using a qualitative approach explaining the social trend or social reality, stressing in the role and control of Home Affairs Minister and Finance Minister on Local Tax Regulation. The discussion is described descriptively that focused in 2 major fields. The first is the illustration of the role of the Home Affairs Minister and Finance Minister in the implementation of tax decentralization which is conducted by the local governments, and the second is the illustration of the implementation of control conducted by both Ministers.
Based on the research that has been done, there are some conclusions that can be taken. (1) The fiscal decentralization in Indonesia is using the partnership model and the bottom up which is based on local-government centered approach. (2) Troubled Local tax regulation is the negative product of the local-government centered approach. (3) Both Home Affairs and Finance Ministers are tend to imply promotive and preventive role, however, they are ignoring the proportional balance in implying punitive and reformative tole. (4) The effect of the both Ministers' role is the less effective control from both Ministers that caused conflict between both institutions in. (5) The coordination between both Ministers have not settled yet.
Refer to those conclusion, advices that can be given in this thesis are as follow: (1) The Partnership Model and the bottom-up should also balance the democratization, efficiency, and administratively economical local government. (2) the local-government centered approach has to be changed with approach that combine the democratic and administrative value. (3) Home Affairs Minister and Finance Minister should imply the balance and proportional promotive, preventive, punitive, and reformative role. (4) There is a need of a clear line separating between the Home Affairs Minister and Finance Minister's authority. (5) The need of clear control coordination should be followed by the modification of the Law 34/2000, Government Regulation 65/2001, and Government Regulation 20/2001.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14038
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S10079
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Fadhli Yusuf Ismail
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai komparasi kebijakan Advance Pricing Agreement (APA) di Indonesia China, Singapura dan Australia. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya di Indonesia dan apa saja yang telah dilakukan Ditjen Pajak untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengingat APA merupakan hal baru dalam sistem perpajakan Indonesia masih banyak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Utamanya adalah belum jelasnya pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana APA dan aturan yang menjadi petunjuk pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian ini menyarankan agar Ditjen Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka persiapan agar dalam pelaksanaan APA dapat berjalan dengan baik dan menjadi sebuah alat bantu dalam rangka menangani permasalahan transfer pricing.

ABSTRACT
This thesis discusses the implementation of Advance Pricing Agreement (APA) in the Indonesian, China, Singapore and Australia. What are the things that become obstacles in its implementation in Indonesia and what has been done Taxation Office to overcome these obstacles. This study is a descriptive qualitative research design. The study concluded that the APA is considering new Indonesian tax system there are still many obstacles to its implementation. The main parties is unclear appointed as the executor of APA and rules into guidelines in the field. The results of this study suggest that the Taxation Office as tax authorities in Indonesia immediately to make improvements in preparation for the implementation what can run well and be an invaluable tool in order to deal with transfer pricing issue"
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T42163
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yulia Anastasia Fu`ada
"Transfer pricing audit sering mengakibatkan perselisihan (dispute) antara perusahaan multinasional dengan pemerintah setempat atau otoritas pajak asing lainnya. Pemeriksaan, proses administrasi dan proses peradilan yang menyertai pendekatan tradisional dalam menyelesaikan masalah transfer pricing ini bia-sanya memakan waktu, tenaga dan biaya untuk kedua belah pihak. Masalah yang terkatung-katung secara berlarut-larut ini menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan multinasional. Penerapan APA merupakan solusi yang lebih baik untuk menghindari proses pengadilan (litigation) atau arbitase. Program APA memberikan kesempatan kepada Otoritas Pajak dan perusahaan multinasional untuk saling bertemu dalam satu meja untuk menyelesaikan masalah transfer pricing lebih awal dan dalam satu proses yang lebih cepat. Kondisi ini akan lebih menghindarkan kedua belah pihak dari perselisihan yang berlarut-larut dan lebih memberikan kepastian kepada perusahaan multnasional mengenai nasibnya dimasa yang akan datang berkaitan dengan masalah transfer pricing. Penerapan APA di negara-negara terutama di kawasan Amerika dan Eropa dan sedikit negara pasifik dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian masalah transfre pricing lebih awal. Di Indonesia, penerapan APA sebagai pendekatan baru untuk mencegah transfer pricing juga merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan lagi dan merupakan konsekuensi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat perpajakan internasional. Mengingat APA merupakan hal yang masih baru, Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk mengadopsi aturan-aturan APA yang telah diberlakukan oleh negara lain dan yang diterapkan oleh OECD untuk kemudian diaplikasikan di Indonesia setelah dilakukan penyesuaian seperlunya. Penelitian ini ditujukan untuk membahas perbandingan antara draft peraturan APA Indonesia dengan peraturan APA Amerika Serikat. Hasil perbandingan tersebut akan dijadikan sebagai dasar usulan dalam pembuatan APA di Indonesia."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16317
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudistira Aria Satyakusuma
"Transfer pricing merupakan praktik yang lazim digunakan oleh multinational enterprises dalam kegiatan usahanya. Transfer pricing yang dilakukan oleh multinational enterprises memungkinkan terjadinya pengenaan pajak berganda. Untuk mendapatkan kepastian dalam metode transfer pricing yang dilakukannya maka advance pricing agreement dapat digunakan.
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai penerapan advance pricing agreement di Indonesia dan faktor-faktor yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penerapan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian ini adalah penerapan advance pricing agreement di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan bila dibandingkan dengan Singapura, faktor-faktor penghambat penerapan advance pricing agreement di Indonesia dan saran agar Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia memperbaiki peraturan pelaksana advance pricing agreement dan mengatasi faktor-faktor penghambat penerapan advance pricing agreement di Indonesia.

Transfer pricing is a common practices used by multinational enterprises in their business activities. Transfer pricing used by multinational enterprises leads to possibility of double taxation. To get a certainty on their transfer pricing method, multinational enterprises can use advance pricing agreement.
This study aims to provide an overview of advance pricing agreement application in Indonesia and obstacles faced by Directorate General of Tax in its application. The method use was a qualitative study with qualitative data analysis. Qualitative data was obtained through study of literature and in-depth interviews.
The result of this study is advance pricing agreement application in Indonesia still have many inadequacy compared with Singapore, obstacle on advance pricing agreement application in Indonesia and suggestion so Directorate General of Tax as Indonesian tax authority can make improvement on advance pricing agreement regulation and how to overcome obstacles on advance pricing agreement implementation in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S54918
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khalisa Zahra Savira
"Advance Pricing Agreement (APA) merupakan salah satu alternatif penyelesaian
sengketa Transfer Pricing dengan bentuk perjanjian yang mengatur ketentuan harga
wajar sesuai dengan Arm's Length Principles untuk transaksi pada tahun yang
disepakati. Adapun alternatif lain yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam
penyelesaian sengketa Transfer Pricing yaitu dengan Mutual Agreement Procedure
(MAP) atau penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang KUP Pajak seperti
upaya keberatan dan banding (dispute settlement). Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis penggunaan APA sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa
Transfer Pricing berdasarkan analisis biaya dan manfaat dengan menggunakan
studi kasus pada PT X. PT X merupakan anak perusahaan dari induk perusahaannya
yang berada di Jepang. PT X dalam prakteknya menjalankan fungsi pabrikasi atau
sebagai contract manufacturer. Berdasarkan skema bisnis yang dijalankan ini,
maka permasalahan Transfer Pricing menjadi suatu permasalahan yang selalu
dihadapi PT X pada setiap pemerikaan pajak. Analisis biaya dan manfaat dilakukan
dengan membandingkan komponen biaya dan manfaat dalam bentuk berwujud
(tangible) maupun tidak berwujud (intangible) dari setiap alternatif. Rekomendasi
penelitian ini adalah menjelaskan mengapa APA merupakan alternatif yang terbaik
bagi PT X diantara alternatif lainnya dalam menghadapi sengketa Transfer Pricing

Advance Pricing Agreement (APA) is an alternative for Transfer Pricing disputes
through an agreement that regulates fair price provisions in accordance with the
Arm's Length Principles for transactions in the agreed year. Other alternatives can
be reached by taxpayers in the settlement of Transfer Pricing disputes, such as the
Mutual Agreement Procedure (MAP) or dispute settlement in accordance with the
KUP Tax Law such as objection and appeal. This study aims to analyze the use of
APA as an alternative to transfer pricing dispute based on cost and benefit analysis
using a case study at PT X. PT X is a subsidiary of its parent company in Japan. In
practice, PT X performs the function a contract manufacturer. Based on this
business scheme, the Transfer Pricing problem is a problem that is always found in
every tax examination. The cost and benefit analysis is conducted by comparing the
components of costs and benefits in tangible and intangible forms of each
alternative. The recommendation of this research is to explain why APA is the best
alternative for PT X among other alternatives in dealing with Transfer Pricing
disputes
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>