Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rob White’s pioneering work in the establishment and growth of green criminology has been part of a paradigm shift for the field of criminology as it has moved to include crimes committed against the environment. For the first time, this book brings together a selection of White’s essays that explore the theories, research approaches and concepts that have been instrumental to our understanding of environmental harm and eco-justice.The book provides an additional foundation for scholarship that goes beyond expression of opinion or immediate empirical finding; the emphasis is on systematic analysis and theoretically informed consideration of complex realities. It serves as a platform for further debate and discussion of green criminology’s theories, perspectives, approaches and concepts and their application to specific sub-areas such as environmental law enforcement, wildlife trafficking, pollution and climate change. Its aim is not to provide answers, but to stimulate further dedicated theoretical contemplation of environmental harms, threats to biodiversity and extinction of species.This is essential reading for all those engaged with green criminology, as well as criminological theory, eco-justice and environment and sustainability studies."

"Tulisan ini menganalisa kejahatan terhadap hutan di Riau, Indonesia dalam kurun waktu 2003 hingga 2015. Data yang didapat dari laporan investigasi, buku dan pemberitaan media dianalisa menggunakan perspektif kriminologi hijau dengan mengadopsi tiga model teoritis kriminologi hijau oleh Rob White (2008a): keadilan lingkungan, keadilan ekologis dan keadilan spesies non-manusia. Tulisan ini juga meninjau aspek hukum, administrasi dan kebijakan. Deforestasi yang terjadi di Riau dalam kurun waktu tersebut dianalisa dengan kategorisasi berikut: (1) konflik sosial dan kemanusiaan, (2) kerusakan ekosistem hutan (3) kejahatan dan ancaman spesies non-manusia, serta (4) tinjauan hukum, administrasi dan kebijakan. Hasil analisa empiris dengan menekankan dimensi sosial, politik dan sistem ekonomi kapitalisme dalam tulisan ini membuktikan terjadinya kejahatan terhadap hutan dalam perspektif kriminologi hijau dengan memperhitungkan terjadinya kerusakan, kerugiaan dan perlukaan pada hutan dan bagian integralnya. Menimbulkan korban ekosistem hutan (degradasi), perlukaan kepada masyarakat adat dan lokal, hilangnya habitat hewan, terjadinya pelanggaran hukum hingga temuan kebijakan yang membahayakan hutan. Negara dan korporasi transnasional pada industri kehutanan di Riau menjadi aktor kejahatan terhadap hutan.

---

This paper reviews crimes against forests in Riau, Indonesia from 2003 to 2015. Data obtained from reports, books and media coverage is analyzed using a green criminology perspective with an analysis of three theoretical models of green criminology by Rob White (2008a): environmental justice, ecological justice and non-human species justice. This paper also reviews legal, administrative and policy aspects. Deforestation that occurred in Riau during this period was analyzed with the following categories: (1) social and human conflicts, (2) harm to forest (3) crimes and threats to non-human species, and (4) legal, administrative and policy review. The empirical results of this analysis with an emphasis on the social, political and the economic system of capitalism prove the crimes against forests in a green criminological perspective by taking into account the damage, loss and harm to forests and their integral parts. Resulting in victims of forest ecosystems (degradation), harm to indigenous and local communities, the loss of animal habitat, violations of laws and harmful policies. The state and transnational corporations in the forestry industry in Riau are the actors of crimes against forests.

"

"ABSTRACTKeberadaan lumba-lumba untuk pertunjukan satwa merupakan praktik yang sudah dilarang di berbagai belahan dunia, namun tidak di Indonesia. Berlindung dibawah dalih konservasi dan edukasi, praktik ini menuai kritik karena terdapat indikasi kekejaman terhadap lumbalumba dalam prosesnya. Peraturan-peraturan yang ada bukan menjadi penghalang bagi penyelenggara untuk tetap menjalankan bisnisnya. Proses pemanfaatan satwa tersebut penulis kategorikan menjadi tiga bagian, yaitu perekrutan, penangkaran dan pelatihan, serta pertunjukan. Berbagai temuan data dalam tulisan ini menunjukan adanya bentuk kekejaman terhadap lumba-lumba yang melanggar kelima prinsip kebebasan satwa dan tingkat kekejaman paling tinggi ada pada proses penangkaran dan pelatihan. Fenomena ini juga akan dijelaskan melalui konsep species justice dan non-speciesist criminology yang akan dibahas di dalam perspektif green criminology.

---

ABSTRACT

The existence of dolphins for animal shows is a practice that is banned in various parts of the world, but not in Indonesia. Using conservation and education as an excuse, this practice receives criticism as there is some indication that animal cruelty is involved in the process. The existing rules couldn't prevent the organizers in running their business. Here, the writer divided the animal exploitation process into three parts, which are the recruitment, the captivity and the training, as well as the show. Many findings in this journal show that there are some forms of cruelty towards the dolphins that are violating the Five Freedoms for Animals, where the worst form of cruelty takes place in the process of capturing and training. This phenomenon will also be explained using the concept of species justice and nonspeciesist criminology which will be discussed from the perspective of green criminology."

"ABSTRAKPerburuan liar merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang mana akan berdampak pada manusia itu sendiri. Kegagalan negara dalam mengatasi permasalahan ini membutuhkan dukungan NGO yang lebih inovatif dan tidak terpengaruh kondisi politik. WWF-Indonesia sebagai tipe NGO yang membantu penegakan hukum dan melakukan kampanye, memiliki beberapa upaya untuk mencegah perburuan liar Harimau Sumatera di Rimbang Baling. Upaya-upaya ini antara lain penyadartahuan masyarakat, Tiger Protection Unit, dan Camera Traps. Akan tetapi, perburuan liar ini masih marak terjadi. Penulis melihat bahwa WWF-Indonesia belum menerapkan konsep Green Criminology yaitu elemen-elemen Environmental Crime Prevention dengan baik. Terutama elemen ke-2 mengenai akar permasalahan dan elemen ke-3 mengenai kombinasi pencegahan berbasis komunitas dan situasional.

---

ABSTRACTPoaching is one of environmental crimes that can affect to human nature itself. The failure of the state in overcoming this problem requires the support of NGOs that are more innovative and not affected by political interest. WWF-Indonesia as a type of NGO that helps law enforcement and conduct campaigns, has several efforts to prevent Sumatran Tiger poaching in Rimbang Baling. These efforts include community awareness, Tiger Protection Unit, and Camera Traps. However, this poaching is still high. The researcher concludes that WWF-Indonesia has not implemented the Green Criminology concept, namely the elements of Environmental Crime Prevention properly. Especially, the second element that related to root problem and the third element regarding the combination of community-based and situational prevention."

"There has been some solid work done in the area of User-Centered Design (UCD) over the last few years. What’s been missing is an in-depth, comprehensive textbook that connects UCD to usability and User Experience (UX) principles and practices. This new textbook discusses a theoretical framework in relation to other design theories. It provides a repeatable, practical process for implementation, offering numerous examples, methods, and case studies for support, and it emphasizes best practices in specific environments, including mobile and web applications, print products, as well as hardware."

"Kerugian dan bahaya yang teridentifikasi dalam implementasi kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah adalah bentuk kejahatan lingkungan karena ketiadaan penegakan prinsip keadilan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, artikel media massa daring, dan laporan kajian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penelitian ini menggunakan Green Criminology dan konsep keadilan lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa terdapat kerugian yang tercipta dari implementasi kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah sebagai akibat dari disproporsionalitas distribusi manfaat, kerugian, pengakuan, dan hak atas keadilan. Konsep keadilan lingkungan menunjukkan perlunya penegakan prinsip keadilan lingkungan dalam implementasi kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah untuk mengakhiri diskriminasi lingkungan dan manusia berdasarkan hak informasi, partisipasi, dan akses terhadap keadilan

---

The identified harms and risks in the implementation of the Food Estate policy in Central Kalimantan constitute a form of environmental crime due to the absence of environmental justice enforcement. This study employs a qualitative approach based on secondary data obtained from journal articles, online media reports, and assessments conducted by Non-Governmental Organizations (NGOs). It utilizes the framework of Green Criminology and the concept of environmental justice. The findings reveal that the implementation of the Food Estate policy in Central Kalimantan has resulted in harm due to the disproportionate distribution of benefits, losses, recognition, and justice rights. The concept of environmental justice highlights the need for enforcing its principles in the implementation of the Food Estate policy to end environmental and human discrimination by ensuring rights to information, participation, and access to justice."

"Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar dalam industri kelapa sawit yang dapat memproduksi hingga 47 juta ton minyak kelapa sawit per tahunnya. Besarnya perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menyebabkan deforestasi dan berdampak secara negatif pada non-manusia di lingkungan tersebut, salah satunya orangutan. Penulisan ini menggunakan konsep green victim, animal harm, dan species justice di dalam perspektif green criminology untuk menjelaskan bagaimana perkebunan ini berdampak pada viktimisasi orangutan. Analisis deskriptif dilakukan terhadap data sekunder berupa 10 kasus dari artikel media yang berkaitan dengan penemuan orangutan di dalam lahan perkebunan kelapa sawit dan kekerasan terhadap orangutan di dalam lahan perkebunan kelapa sawit atau lahan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan pihak industri dan pelaku mengedepankan kepentingan manusia di atas kepentingan orangutan dengan melakukan  animal harm tipe ke-4; mempengaruhi kesejahteraan dengan mengganggu ekosistem, dan tipe ke-2; menyebabkan kerugian secara langsung. Orangutan ditempatkan sebagai green victim, yang berdasarkan species justice, hak dasarnya untuk bertahan hidup dan tidak mengalami penyiksaan dilanggar. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagai non-manusia, orangutan seharusnya dapat ditempatkan dalam posisi moral dan norma yang sama dengan manusia agar dapat dilindungi dari viktimisasi yang berkelanjutan.

---

Indonesia is one of the biggest producers in the palm-oil industry, able to produce up to 47 million tons of palm-oil per year. The magnitude of the development of palm-oil plantations has caused deforestation and negatively impacted the non-humans in the area, including the orangutans. This writing used the concept of green victim, animal harm and species justice through a green criminology perspective to explain how these plantations affect the victimization of orangutans. A descriptive analysis is established on secondary data of 10 cases from media articles relating to findings of orangutans in areas of palm-oil plantations and violence towards orangutans in areas of palm-oil plantations or areas of human society. The result of the analysis showed the parties of the industry and offenders are putting forward their human interests over the orangutan interests by committing the fourth type of animal harm; affecting welfare by disturbing the ecosystem, and the second type; causing direct harm. Orangutans are positioned as green victims whose, based on species justice, rights to survival and not sustain abuse have been violated. Therefore, it can be concluded that as non-humans, orangutans should be placed in the same norms and morality as humans in order to be protected from continuous victimization."

"ABSTRAKPerdagangan satwa ilegal bukan merupakan suatu permasalahan yang baru, namun yang menjadi perhatian saat ini adalah aktivitas tersebut terus berlangsung hingga sekarang karena kondisi Indonesia sebagai Negara mega biodiversity. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang menjadi sasaran aktivitas kejahatan perdagangan satwa ilegal yang melintasi batas-batas Negara dan secara terorganisir. Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai operasi INTERPOL Thunderstorm sebagai bentuk upaya penanganan kasus perdagangan satwa ilegal tahun 2018. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana operasi ini di jalankan dan apa hasilnya dengan melihatnya dari konsep kejahatan transnasional terorganisir, green criminology, dan teori double crime triangle. Pada tulisan ini, ditemukan bahwa operasi ini bertujuan untuk menangani kasus perdagangan satwa ilegal melalui kerjasama antar Negara yang berpartisipasi dan lembaga-lembaga internasional, lemahnya regulasi maupun aparat penegak hukum menjadikan aktivitas kejahatan ini terus berlangsung setiap tahunnya sehingga keterlibatan Indonesia dalam Operasi INTERPOL Thunderstorm ini diharapkan dapat menjadi penanganan kasus perdagangan satwa ilegal yang efektif, baik di Indonesia maupun di dunia.

---

ABSTRACTIllegal wildlife trade is not a new issue, but the concern now is that the activity continues until now due to the condition of Indonesia as a mega biodiversity country. This makes Indonesia one of the countries targeted by illegal wildlife trafficking activities that cross national boundaries and organized. This Final Project discusses the operation of INTERPOL Thunderstorm as a form of effort to handle illegal wildlife trade in 2018. The purpose of this paper is to find out how this operation is carried out and what the results are by looking at the concept of transnational organized crime, green criminology, and double crime triangle theory. In this paper, it is found that this operation aims to deal with cases of illegal wildlife trade through cooperation between participating countries and international institutions, weak regulation and law enforcement officers making this criminal activity continue every year so that Indonesia's involvement in Operation INTERPOL Thunderstorm is expected can be an effective handling of illegal wildlife trade cases, both in Indonesia and in the world."

"Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan ekonomi. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang semakin meningkat seiring dengan permintaan global. Provinsi Riau memiliki mayoritas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan komoditas penting di Riau, dan dengan produksi tingkat pertama, Provinsi Riau dapat dianggap sebagai pusat pengembangan kelapa sawit nasional. Namun, sejalan dengan kajian terdahulu, fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang begitu masif juga memiliki sejumlah dampak negatif, baik dari sisi lingkungan dan sosial. Dengan menggunakan kerangka teoritik green criminology, penelitian ini tidak lagi mempermasalahkan polemik dari kedua hal tersebut, tetapi fokus pada bagaimana tata kelola yang sudah dirancang dan diimplementasikan seharusnya dapat meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan explanatory research. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dengan fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau. Penelitian ini pada akhirnya mendapati tiga pembahasan. Pembahasan pertama, kerugian lingkungan dan kerugian sosial yang dihadirkan oleh pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau adalah efek dari buruknya tata kelola yang ada (baik instrumen kebijakannya, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat). Pembahasan kedua, buruknya tata kelola perkebunan kelapa sawit pada konteks selanjutnya merupakan efek dari ketidakberdayaan atau tersanderanya negara oleh kepentingan korporasi. Hal ini tercerminkan dari adanya relasi ekonomi politik antara negara dan swasta yang tidak setara. Terakhir, hasil dari kedua pembahasan sebelumnya kemudian menjadi landasan peneliti dalam memperkaya konseptualisasi state capture dengan menghadirkan environmental state capture.

---

Indonesia as an agricultural country has a wealth of natural resources that can be utilized to meet human needs, either directly or indirectly through economic activities. One of the initiatives undertaken is through the growth of oil palm plantations which are increasing in line with global demand. Riau Province has the majority of oil palm plantation land in Indonesia. Palm oil is an important commodity in Riau, and with first-rate production, Riau Province can be considered the center of national palm oil development. However, in line with previous studies, the phenomenon of massive growth of oil palm plantations also has a number of negative impacts, both from an environmental and social perspective. Using the theoretical framework of green criminology, this research no longer disputes the polemics of these two matters, but focuses on how the governance that has been designed and implemented should be able to minimize the resulting negative impacts. This research uses a qualitative research approach using an explanatory research approach. Data collection was conducted by in-depth interviews with various resource persons directly involved with the phenomenon of oil palm plantation growth in Riau. This research ultimately found three discussions. The first discussion is that environmental damage and social damage presented by the growth of oil palm plantations in Riau are the effects of poor governance (both the policy instruments, the government as the policy implementer, and the community). The second discussion, the poor governance of oil palm plantations in the next context is the effect of the powerlessness or hostage of the state by corporate interests. This is reflected in the unequal political economy relations between the state and the private sector. Finally, the results of the two previous discussions then become the basis for researchers in enriching the conceptualization of state capture by presenting environmental state capture."