Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian etnografi ini membahas kompleksitas relasi aktor human dan entitas non human yang berfokus pada peran dan kapasitas dokumen dalam melanggengkan konflik. Surat keputusan izin lokasi yang diberikan negara kepada pengembang swasta PT Sentul City mendorong terjadinya perubahan pada kepengaturan wilayah dan relasi masyarakat di Desa Bojong Koneng. Dokumen tersebut membuka peluang bagi para aktor untuk mengaktifkan perannya dalam berbagai kondisi. Terbatasnya akses yang dimiliki masyarakat untuk mengetahui areal konsesi perusahaan memunculkan wacana tentang tindakan perusahaan yang dianggap telah melakukan manipulasi data. Saya berargumen bahwa perubahan relasi antar aktor yang berkonflik didorong oleh kekuatan dokumen melalui produksi dan reproduksi wacana.

---

This ethnographic research discusses the complexity of the relationship between human actors and non-human entities that focuses on documents' role and capacity in perpetuating conflict. The state's location permit decision to private developer PT Sentul City encourages changes to area control and community relations in Bojong Koneng Village. The document opens up opportunities for actors to activate their roles in various conditions. The limited access that the community has to find out about the company's concession areas raises a discourse about companies' actions that are considered to have manipulated data. I argue that documents' power drives the changing relations between conflicting actors through the production and reproduction of discourse."

"ABSTRAKKebijakan penunjukan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 bertujuan untuk menggali potensi pajak yang ada di Desa. Dana yang diperoleh relatif besar menjadi penyebab adanya potensi pajak yang dapat digali. Skripsi ini merupakan analisis atas efektifitas kebijakan wajib pungut pajak oleh bendahara desa di Desa Bojong Baru dan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivis deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan penunjukan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak belum berjalan efektif berdasarkan indikator efektivitas kebijakan dari Riant Nugroho. Efektivitas yang terpenuhi hanya mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan diantaranya tingkat SDM, pemahaman peraturan, kewenangan kades dalam memilih bendahara desa, keterjangkauan desa, peraturan yang belum jelas, rekanan yang belum memiliki NPWP, dan sosialisasi kebijakan yang minim.

---

ABSTRACTDesignation of Village treasurer as tax payer policies based on the Regulation Ministry of Home Affairs number 113 of 2014 aims to explore the potential of existing taxes in the village. Dana Desa obtained to village relatively in large quantities can be the causes of their tax potential that can be explore. This thesis is an Analysis on the effectiveness village treasurer as tax payer policy in Bojong Baru Village and Pabuaran village, Bojong Gede, Bogor. This research is a post positivis descriptive study. Data obtained through the study of literature and in depth interviews. The results of this research is the policy of designation Village Treasury as tax payer not effective. Based on Riant Nugroho 39 s policy effectiveness indicators. Effectiveness is fulfilled only on the suitability of the policy problem to be solved. Obstacles found in the implementation of policies include the level of human resources, understanding of regulations, authority of Chief village heads in selecting village treasurers, affordability of villages, unclear regulations, counterparty who do not have tax payer identification number, and minimal socialization."

"Desa merupakan suatu daerah yang penduduknya mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah juga mengatasi permasalahan kesehatan, bencana serta kegawatdaruratan secara mandiri. Studi pendahuluan yang dilakukan di desa Waru jaya dan Desa Bojong Indah didapatkan beberapa persoalan kesehatan yang dapat mengacam kesehatan masyarakat luas yakni stunting, ISPA dan Hipertensi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kebijakan. Penggunaan metode (triangulasi) wawancara mendalam dan observasi ditujukan agar peneliti mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena/kejadian yang ada. Penelitian ini dilakukan di dua desa yakni Desa Waru Jaya yang dijadikan fokus dan Desa Bojong Indah yang dijadikan model. Dua Desa tersebut terletak di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan persoalan kesehatan yang berbeda. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Bojong Indah lebih dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kualitas kesehatan didesanya. Sementara, Desa Waru Jaya masih berfokus pada program turunan yang diberikan oleh pihak Kabupaten Bogor tanpa menyesuaikan dengan persoalan kesehatan yang ada dilapangan. Diharapkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dapat melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih detail serta membantu utnuk membuatkan program yang lebih aplikatif yang bisa diimplementasikan didesa sesuai persoalannya masing-masing

---

The village is an area where the population has the readiness of resources and capabilities and the willingness to prevent and overcome health problems, disasters and emergencies independently. Preliminary studies conducted in Waru Jaya Village and Bojong Indah Village found several health problems that could threaten public health, namely stunting, Acute Respiratory Infection and hypertension. This research uses a qualitative approach with a policy perspective. The use of in-depth interview and observation (triangulation) methods is intended so that researchers gain a thorough understanding of the existing phenomena/events. This research was conducted in two villages, namely Waru Jaya Village as the focus and Bojong Indah Village as the model. The two villages are located in Parung District, Bogor Regency with different health problems. The results of this study showed that Bojong Indah Village was able to optimize all existing resources to improve the quality of health in her village. Meanwhile, Waru Jaya Village is still focusing on derivative programs provided by the Bogor Regency without adjusting to health problems in the field. It is hoped that the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration as well as the Bogor District Health Office can carry out more detailed evaluation and monitoring and help develop more applicable programs that can be implemented in villages according to their respective problems"

"Analisis Implementasi Kebijakan Pendampingan Dana Desa, di Kecamatan Parung, Kecamatan Bojong Gede dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan paradigma Post Positivisme dan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah metode ilustratif illustrative method. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pendampingan Dana Desa di Kecamatan Parung cukup optimal, terlihat dari aspek proses pendampingan yang berjalan dengan cukup baik, interaksi dan komunikasi antar pihak terkait berjalan dengan lancar dan koordinasi yang saling mendukung. Pendampingan Kecamatan Sukaraja berjalan kurang optimal. Interaksi dan komunikasi serta koordinasi antar pihak terkait belum berjalan dengan maksimal. Pendampingan di Kecamatan Bojong Gede berjalan kurang optimal, proses pendampingan belum berjalan dengan baik, interaksi dan komunikasi yang terjalin pun belum maksimal. Faktor berpengaruh dalam implementasi pendampingan dana desa di Kecamatan Parung yakni kompetensi, profesionalitas, pengalaman yang cukup baik dari pendamping, komitmen yang tinggi, serta pemahaman pendamping yang baik terhadap kebijakan dan tantangan sosiokultural desa. Di Kecamatan Sukaraja, kompetensi pendamping masih kurang, pengalaman dan jumlah yang sangat minim. Komitmen serta pemahaman yang kurang akan isi dan tujuan kebijakan, kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan sekretaris desa. Kecamatan Bojong Gede memiliki pendamping yang belum berpengalaman, serta kondisi politik desa cukup signifikan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, serta sosiokultural masyarakat yang menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping. Pendampingan di Kecamatan Parung memberikan dampak pada efektivitas penggunaan dana desa. Pendampingan di Kecamatan Sukaraja belum memberikan dampak dan pendampingan di Kecamatan Bojong Gede cukup memberikan dampak terhadap efektivitas dan penggunaan dana desa, namun memang belum terlalu optimal.

---

Analysis of Policy Implementation of Village Fund Assistance, in Parung District, Bojong Gede District and Sukaraja District, in Bogor Regency This study uses Post Positivism paradigm. The type of research used in this study is qualitative descriptive. Data were collected through in depth interviews, observation and documentation. In this research the analytical technique used is illustrative method illustrative method.

The results of this study showed that the Implementation of Village Fund Assistance Policy in Parung district is quite optimal, seen from the aspect of the mentoring process that runs quite well, interaction and communication between related parties run smoothly and mutually supportive coordination. Local Assistance in Sukaraja district runs less than optimal. Interaction and communication and coordination between related parties have not run maximally. Assistance in the Bojong Gede District runs less than optimal, the mentoring process has not gone well, the interaction and the communication that was established was not maximized.

There are influential factors in the implementation of village fund assistance in Parung district, namely the competency and professional aspect which is good enough from the assistant, the experience of the assistant, the high commitment, and the good companion understanding on village sociocultural policies and challenges. In Sukaraja district the aspect of companion competence is still lacking, experience and amount very minimal. Commitment and lack of understanding of the content and policy objectives, lack of coordination between the village head and the village secretary.

Bojong Gede District has an inexperienced companion, as well as the political condition of the village significantly influences the implementation of policy, and sociocultural community that becomes a challenge for the companion. Assistance in Parung has an impact on the effectiveness of the use of village funds. The assistance in Sukaraja district has not yet had an impact and assistance in the Bojong Gede District has had considerable impact on the effectiveness and use of village funds, but it is not yet optimal. "

"ABSTRAKPerkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan pada kedudukan Kecamatan dan Desa. Perubahan kedudukan ini berimplikasi pada berubahnya pola hubungan antara pemerintah Kecamatan dan Desa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara pemerintahan Desa Bendungan, Desa Banjarsari dan Desa Bojong Murni dengan pemerintah Kecamatan Ciawi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan lokus penelitian dilakukan dengan melihat beberapa pertimbangan (purposive sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini hubungan antara Pemerintah Desa Bendungan, Desa Banjarsari dan Desa Bojong Murni dengan Pemerintah Kecamatan Ciawi belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antar pemerintahan yaitu human relations, kompetensi SDM, struktur politik lokal dan perubahan sosial.

---

ABSTRACTThe development of decentralization in Indonesia has brought a change inthe position of subdistrict and village government. The position change hasimplications for the changing pattern of the intergovernmental relations betweenthe subdistrict and village government. The purpose of this study was to analyzesthe intergovernmental relations between the village government of Bendungan,Banjarsari and Bojong Murni with Ciawi subdistrict government and analyzes thefactors that influence it. This study uses a post-positivist approach and descriptivetype of research. Selection locus of research done to see some consideration(purposive sampling). The research results showed that during this time theintergovernmental relationship between the village government of Bendungan,Banjarsari and Bojong Murni with Ciawi subdistrict government has not runoptimally. It is caused by several factors that affect the intergovernmental relationssuch as human relations, human resource competencies, local political structuresand social change."

"Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilandasi oleh Kebijakan Keputusan Presiden (Kepres) No. 3 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan telah berjalan sejak 1 April 1994. Program ini secara ideal adalah untuk memberdayakan kaum miskin dan desa tertinggal baik di pedesaan maupun perkotaan Dari dimensi politis program ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembangunan adalah untuk rakyat, artinya kepedulian pemerintah terhadap kaum tertinggal (penduduk dan desa miskin) bukan sekedar slogan pembangunan. Sebuah program adalah perencanaan yang terkadang antara konsep dan pelaksanaan di lapangan berbeda, perbedaan ini dapat disebabkan oleh konsep yang terlalu sulit untuk diterapkan, pelaksana di lapangan yang tidak mampu menterjemahkan suatu konsep ataupun kedua-duanya. Pelaksanaan program IDT di desa yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan kurangnya sinkronisasi dan pengawasan program yang ketat terutama dalam pemberian dana dari pemerintah Kurangnya sinkronisasi menunjuk pada pembangunan infrastruktur desa yang kurang diarahkan pada variabel ketertinggalan desa (dalam penentuan desa tertinggal menggunakan 27 variabel, lihat lampiran 2); kurang tanggapnya Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi dan mempersiapkan penduduk miskin calon penerima IDT sehingga terkesan program ini hanya'membagi-bagi dana tanpa membekali calon penerima dengan manajemen pengelolaan dana yang memadai. Sedangkan pengawasan yang kurang ketat menunjuk pada kurangnya instansi terkait dari pihak pemerintah dalam memberikan pengawasan pengelolaan uang dari para penerima dana IDT atau kurang ketat dalam mengevaluasi pengguliran dana, sehingga kurang jelas tingkat keberhasilan dari kelompok-kelompok masyarakat sebagai basis penerima dana IDT. Program IDT yang memberikan dana kepada masyarakat tertinggal di desa tertinggal sebanyak Rp. 20.000.000,- per desa/tahun dan setiap desa penerima akan menerima selama 3 tahun berturut turut jadi dalam 3 tahun (1994, 1995 dan 1996) setiap desa penerima IDT mendapatkan dana sebanyak Rp. 60.000.000,- yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat di desa yang sengaja telah dibentuk untuk menyongsong program ini. Dari banyaknya dana tersebut, jika dikelola dengan baik akan memberikan prospek yang cerah pada setiap desa tertinggal. Pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana dari setiap penerima IDT sangat diperlukan demi tercapainya program ini yakni memberdayakan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat harus mencakup segala dimensi seperti sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum. Artinya dimensi ekonomi lewat pemberian dana IDT kepada masyarakat tertinggal harus pula dibarengi dengan pemberdayaan dimensi lain agar sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah yakni pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang berhasil apabila semua program mampu membangkitkan daya masyarakat untuk secara otonom menjadi subjek dalam pembangunan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengawasan penggunaan dana desa di Bojong Kulur, Kabupaten Bogor yang dilakukan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa tersebut melibatkan aktor pemerintah, yaitu Kepala Desa dan non-pemerintah, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash pada tahun 2008. Terdapat 8 dimensi yang digunakan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam penelitian ini, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, hasil sementara, kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan desain kelembagaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penerapan collaborative governance dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Bojong Kulur, Kabupaten Bogor akan tetapi belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik karena terdapat beberapa dimensi yang belum terpenuhi terutama mengenai transparansi. Oleh karena itu, Kepala Desa dan BPD dapat meningkatkan transparansi seperti memaksimalkan penggunaan website desa.

---

This research aim to analyze the implementation of collaborative governance in supervision the use of village funds in Bojong Kulur, Bogor Regency which is carried out through village deliberations. The village deliberations involve government actor, namely the Village Head and non-government actors, namely the Village Consultative Council (BPD) and the society. The theory used in this research is collaborative governance proposed by Ansell and Gash in 2008. There are 8 dimensions used to analyze the implementation of collaborative governance in this study, namely face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, intermediate outcomes, starting conditions, facilitative leadership, and institutional design. The research approach used is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that there is an implementation of collaborative governance in supervision the use of village funds in Bojong Kulur Village, Bogor Regency, but it has not been fully implemented properly because there are several unfulfilled dimensions, especially transparency. Therefore, Village Head and BPD can increase transparency such as maximizing the use of village websites."

"Metode kontrasepsi dapat digunakan para suami tetapi masih kurang penggunaanya. Beberapa metode kontrasepsi dapat digunakan suami meliputi Withdrawal, Condom, dan Vasectomy. Manfaat penelitian ini diharapkan meningkatkan partisipasi suami dalam penggunaan metode kontrasepsi pria yang tepat. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif sederhana untuk menggambarkan pengetahuan dan persepsi tentang metode kontrasepsi pria.Responden dari penelitian ini berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non random sampling secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan sebagian besar responden berpengetahuan cukup tentang metode kontrasepsi pria (52%), berpengetahuan cukup tentang cara penggunaan (50%) dan kerugian (48%) metode kontrasepsi pria, sedangkan tentang definisi (78%) dan keuntungan (46%) metode kontrasepsi pria mayoritas responden berpengetahuan baik. Persepsi dari dalam (54%) dan luar diri (56%) sebagian besar positif. Penggunaan metode kontrasepsi pada pria dapat menjadi pilihan dalam merencanakan kehamilan pada istri.

---

Contraceptive methods can be used by husbands, but the number of the usage is still insufficient. Some contraceptive methods which can be used by a husband include withdrawal, condom and vasectomy. The benefit of this research was expected to increase husbands' participations to use appropriate male contraceptive methods. This study applied a simple descriptive design to describe the husbands' knowledge and perceptions of contraceptive methods.

The respondents were 50 persons. Samples were selected by non-random sampling technique, namely purposive sampling. The results showed that most respondents had moderate knowlegde about male contraceptive methods (52%), a moderate level of knowledge about the way of using (50%) and the disadvantages (48%) of male contraceptive methods, while about the definition (78%) and the advantages (46%) male contraceptive methods was dominated by respondents with good knowledge. Self internal (54%) and external perceptions (56%) were mostly positive. The use of male contraceptive method can be selected to prevent wife's pregnancy."

"Tesis ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 s.d. 2016 di desa Susukan, desa Babakan Madang dan desa Putat Nutug, Kabupaten Bogor dan factor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya, masih rendahnya tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat serta keterbatasan SDM pelaksana menjadi factor utama yang menghambat implementasi kebijakan penggunaan dana desa di desa Susukan. Selain itu kurangnya eksistensi lembaga pemberdayaan dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa maupun supradesa dalam hal regulasi, pelatihan maupun pemberdayaan juga menjadi factor yang membuat kebijakan dana desa menjadi kurang efektif di desa Babakan Madang maupun desa Putat Nutug. Factor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 s.d. 2016 di desa Susukan, desa Babakan Madang dan desa Putat Nutug, Kabupaten Bogor yaitu ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana serta lingkungan sosial masyarakat.

---

The focus of this research is to analysis the Policy Implementation of Using The Village Fund in 2016 2017 at Susukan village, Babakan Madang village and Putat Nutug village, Bogor Regency and factors that affecting the Policy Implementation of Using The Village. This research uses qualitative method that generates descriptive data collected from literature review, observation and depth interview with informants. The result shows that a number of important thing, such as lack of participation of society, limitedness of human resources as implementer of the policy become the main thing that obstruct the Policy Implementation of Using The Village Fund in 2016 2017 at Susukan village. In other side, less of existence of empowerment organization at the village and also less of support from village government and the higher level of village government in term of regulation, coaching and empowering is also become the factor that make the policy of village fund is less effective. The factors that affecting the implementation of policy are standard and goals of policy, resources, characteristics of implementer and society environment."

"Babakan Madang merupakan Kecamatan di Kabupaten Bogor yang berada di dataran tinggi dengan bentang alam yang bervariasi dan udara yang sejuk. Potensi alam yang dimiliki Kecamatan Babakan Madang merupakan salah satu modal penting untuk menjadikannya daya tarik sebagai daerah tujuan wisata. Di Kecamatan Babakan Madang terdapat 13 objek wisata air terjun yang berlokasi di Desa Karang Tengah dan Desa Bojong Koneng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tipologi dan tingkat daya tarik wisata alam air terjun yang ada di Kecamatan Babakan Madang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan objek wisata alam air terjun di Kecamatan Babakan Madang memiliki tipologi yang beragam di antaranya tipe cascade, tipe cataract, tipe slide, tipe paralell, tipe chute, tipe birai menggantung. Tingkat daya tarik Objek wisata alam air terjun dengan tingkat daya tarik rendah ada pada Curug 3 Perjaka, Curug Cisalada, Curug Ngumpet, Curug Lewih Pariuk dan Curug Cikujang. Selanjutnya, objek wisata alam air terjun dengan tingkat daya tarik sedang ada pada Curug Lewih Asih, Curug Barong, Curug Love dan Curug Bidadari. Terakhir, air terjun dengan kategori tingkat daya tarik tinggi ada pada Curug Lewiheijo, Curug Benjol, Curug Putri Kencana dan Curug Cibingbin.

---

Babakan Madang is a sub-district in Bogor Regency which is located in the highlands with varied landscapes and cool air. The natural potential of Babakan Madang District is one of the important capitals to make it an attraction as a tourist destination. In Babakan Madang District, there are 13 waterfall attractions located in Karang Tengah Village and Bojong Koneng Village. The purpose of this study was to determine the typology and level of natural tourist attraction of waterfalls in Babakan Madang District. The method used in this research is descriptive quantitative. The analysis used in this research is spatial analysis and descriptive analysis. The results showed that natural waterfall attractions in Babakan Madang District have various typologies including cascade type, cataract type, slide type, parallel type, chute type, and hanging ledge type. Level of attractiveness Waterfall natural attractions with a low level of attractiveness are Curug 3 Perjaka, Curug Cisalada, Curug Ngumpet, Curug Lewih Pariuk and Curug Cikujang. Furthermore, natural attractions of waterfalls with a moderate level of attractiveness are Curug Lewih Asih, Curug Barong, Curug Love and Curug Bidadari. Finally, waterfalls with a high level of attraction category are Curug Lewiheijo, Curug Benjol, Curug Putri Kencana and Curug Cibingbin."