Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak telah dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya memberikan akses pelayanan KB bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Laporan capaian kinerja Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 menunjukan capaian keberhasilan dari target pada tahun 2019 sebesar 31,31% berhasil mencapai realisasi hingga 35,61% dengan salah satu alasan keberhasilan karena mudahnya akses mendapatkan pelayanan KB. Implementasi kebijakan pelayanan KB bergerak perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaannya. Menurut George C. Edwards III (1980) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi serta disposisi/sikap.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan komunikasi kebijakan cukup efektif dilakukan melalui jalur koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota administratif karena didukung oleh status otonomi tunggal pada tingkat provinsi. Pada unsur struktur birokrasi telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kewenangan yang jelas. Pada unsur sikap adanya komitmen terhadap target kinerja pada pencapaian peserta KB MKJP serta adanya pemberian insentif bagi pelaksana. Pada unsur sumber daya terdapat faktor yang dapat menjadi penghambat yaitu sumber daya tenaga petugas lapangan KB yang jumlahnya mulai berkurang dengan beban kerja yang bertambah.

---

The implementation of mobile family planning services has been implemented in DKI Jakarta Province as an effort to provide access to family planning services for people who need it, especially Long Acting Methods (LAM) services. The report on the performance achievements of the DKI Jakarta Province empowerment, child protection and population control agency in 2019 shows the achievement of the success of the 2019 target of 31,31%, which has succeeded in achieving up to 35,61% with one of the reasons for success because of the easy access to family planning services. The implementation of the mobile family planning service policy needs to be analyzed to determine the success in its implementation. According to George C. Edwards III (1980), there are four factors that influence the successful implementation of public policies, namely communication, resources, bureaucratic structures and dispositions. The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive research type. The results of the study found that policy communication was quite effective through provincial coordination with administrative districts/cities because it was supported by a single autonomy status at the provincial level. The elements of the bureaucratic structure have available Standard Operating Procedures (SOP) and a clear division of authority. In the attitude element, there is a commitment to performance targets on the achievement of Long Acting Methods (LAM) participants as well as the provision of incentives for the implementers. In the resource element, there are factors that can be an obstacle, namely the number of family planning field officers who are starting to decrease with an increased workload."

"ABSTRAKKebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi unmet need KB didefinisikan sebagaipersentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkankelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Tren unmet need KBdi Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 11,4 pada Tahun2012 menjadi 15,8 pada Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuideterminan pada tingkat individu dan tingkat kabupaten/kota terhadap status unmet needKB di empat provinsi dengan proporsi unmet need tinggi dan rendah Maluku,Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat . Analisis data sekunder dariSusenas pada tingkat individu, laporan rutin BKKBN dan BPS Tahun 2016 pada tingkatkabupaten/kota. Sampel yang digunakan sebesar 23.276 wanita usia subur berstatuskawin PUS di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Baratyang merupakan bagian dari sampel Susenas Tahun 2016. Analisis data dilakukandengan menggunakan regresi logistik multilevel. Determinan yang berpengaruhterhadap status unmet need KB pada PUS di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKIJakarta dan Kalimantan Barat secara keseluruhan terdiri dari faktor-faktor yang terdapatpada tingkat individu yakni umur wanita, usia kawin pertama, jumlah anak masih hidup,daerah tempat tinggal dan kepemilikan asuransi BPJS kesehatan. Umur wanitamerupakan faktor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perbedaan status unmetneed KB. Faktor-faktor yang terdapat pada tingkat individu memiliki peran yang lebihbesar terhadap kejadian unmet need KB dibandingkan dengan faktor-faktor yangterdapat pada tingkat kabupaten/kota.

---

ABSTRACTUnmet Need for Family Planning services is the proportion of women of childbearingage who do not want children anymore or want to delay childbirth but do not usecontraception to prevent pregnancy.Trends unmet need for family planning in Indonesiain the last five years has increased from 11,4 in 2012 to 15,8 in 2016. The studyaims to kmow determinants of the unmet need for family planning the individual at theindividual level and the at district city in the four provinces with a high need proportion Maluku, North Sumatera, DKI Jakarta and West Kalimantan. At the individual level,data were taken from Susenas 2016 and at the district city data were taken from regularbkkbn and bps report. 23,276 married women of reproductive age in Maluku, NorthSumatera, Jakarta and West Kalimantan were used as sample which is part of theSusenas sample in 2016. Data analysis was done by using multilevel logistic regression.Overall, determinants of unmet need for family planning in Maluku, North Sumatera,Jakarta and West Kalimantan are factors at the individual level ie women age, the age offirst marriage, number of living child, residence, BPJS health insurance ownership.Women age is the factor with the greatest contribution to unmet need for familyplanning status. Factors at the individual level have a greater influence on the unmetneed of family planning compared to the factors at the district city level. "

"Kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan wawasan berfikir tenaga Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yang masih berpendidikan SLTA merupakan tindakan yang positif bagi pengembangan sumber daya manusia.Upaya untuk meningkatkan pendidikan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) dan pengawas (PLKB) sejalan dengan kebijakan Mental Aparatur Negara RI. (Menpan RI)) untuk meningkatkan jabatan mereka menjadi jabatan fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi (pelaksanaan) kebijakan kerjasama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dengan UT.Metoda penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam di bidang pendidikan jarak jauh (PJJ), telaahan dokumen sebagai data sekunder dan diskusi kelompok terarah (DKT) dengan peserta didik program kerja sama (PLKB dan PPLKB).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kamponen masukan yang berkaitan dengan kebijakan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Universitas Terbuka untuk meningkatkan pendidikan PLKB dan PPLKB yang bertempat tinggal dan bekerja di seluruh pelosok Indonesia dapat dilakukan dengan baik. Kedudukan tim pembina yang terdiri dari unsur satuan tugas BKKBN propinsi/kabupaten/kota dan unit pelaksana belajar jarak jauh (UPBJJ) dapat digunakan dengan baik oleh peserta didik, namun uraian tugas dan fungsi belum terinci akibat belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas yang semestinya dibuat oleh UT. Komponen proses yang berkaitan dengan koordinasi antara tim pengelola (BKKBN pusat dan UT pusat) dengan tim pembina BKKBN propinsifkabupatenfkota (satgas dan UPBJJ) cukup dilaksanakan per semester, namun hail koordinasi belum diinformasikan/dikomunikasikan ke seluruh sektor terkait. Selain itu perlu memberikan pemahaman lebih dalam dan rinci serta berulang (untuk mengingatkan kembali) tentang sistem belajar jarak jauh (SBJJ) kepada tim pembina di daerah. Perekrutan peserta didik selain berdasarkan prestasi kerja, tetapi juga atas dasar keinginan yang besar untuk meningkatkan diri dalam pendidikan. Saran dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja lainnya, diperlukan naskah kerjasama, naskah perjanjian/kontrak kerjasama juga ada petunjuk pelaksanaan dan teknis yang rinci dan jelas dan terdokumentasi dengan baik agar mudah menemukannya bila diperlukan. Informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik diberikan pada waktu yang khusus yang tidak disatukan dengan pertemuan-pertemuan lain yang membahas masalah lain sehingga tidak ada persaingan dengan informasi lain (informasi tentang pekerjaan rutin).

---

The Analysis of the Implementation of Policy on Providing Higher Learning at a Distance Cooperation in for Family Planning Advisors and their Supervisors in Jakarta and Bogor in the Year 2000The policy to improve the education and broaden the mind of the family planning advisors and supervisors who still have high school diploma seems to be necessary for human resources development.

The effort to improve their education as well as their supervisor's coincides with the policy of the State Minister for Control of Machinery of the state which is to promote them to have functional position. The main purpose of this research is to know the extent to which the policy implemented between the Coordinating Body of the Family Planning (BKKBN) and Indonesian Open Learning University (Universitas Terbuka/UT)

The method used is qualitative approach. The data collection technique is in depth interview in the field of distant education, books or documents review as secondary data, and focus group discussion will be participants of the cooperation programs. The research result shows that the variable input which has something to do with the policy done by BKKBN and Universitas Terbuka can be done well.

The participants can take advantage the task force of the coordinating body in provinces, districts and cities and of UT's regional centers (UPBJJ). However their job descriptions are not clear yet because there is no standard operating procedure which UT is supposed to give the component process connected with the coordination between central BKKBN and UT or as the working team and the development team, BKKBN in provinces/districts/cities (the task forces and UPBJJ) is enough to be once per semester. However, the coordination result has not been informed or communicated to whole relevant sectors. Besides it is necessary to give a deeper more detail and repeated understanding of distant learning system to the development team in regions. The recruitments of the participants are not only based on their working performance, but also on big intention to improve their education. I suggest that in doing cooperation with other parties or working partner, it is necessary to have MOU and SOP that are clear, detail and well documented so that they are easily found when needed. Information for the participants should be given on a separate occasion, not at same time as other meeting that discus other matters so that there will be misinformation (especially on routines)."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk kerangka institusional sebuah kebijakan negara dan tindakan kolektif pada instansi pelaksana kebijakan tersebut. Studi ini merupakan upaya mengkaji organisasi pemerintah dalam kerangka institusional dengan metodologi penelitian Soft Systems Methodology (SSM) berorientasi pada theoretical research interest. Penelitian ini dilakukan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah diberi wewenang untuk mengelola Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyuluh KB yang dialihkan status kepegawaiannya dari PNS pemerintah kabupaten/kota menjadi PNS BKKBN ini jumlahnya mencapai 15.777 orang, tersebar di seluruh penjuru Indonesia dengan karakteristik geografis dan kapasitas SDM yang bervariasi serta unit pengelola terbawahnya ada di level provinsi. Kondisi yang demikian tersebut mendorong BKKBN untuk merumuskan infrastruktur kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tata-kelola Penyuluh KB sebagai wujud tindakan organisasi. Secara empiris, kerangka kelembagaan alih kelola Penyuluh KB tersebut dikaji dengan perspektif New Institutionalism yang lebih berfokus pada level organisasi. Studi ini memperkuat kembali pemikiran Nee bahwa perubahan institusi musti ditanggapi dengan melakukan penyesuaian kembali atas kepentingan, norma dan kekuasaan, bukan sekadar membuat kembali aturan formal.

---

This research aims to determine the form of institutional framework of state policy and collective action of work units in the implementing agencies. It was an effort to examined government organizations in an institutional framework using Soft Systems Methodology (SSM) with research interest orientation. The data was collected at the National Population and Family Planning Board (BKKBN), which is an institution that has been authorized to manage Family Planning (FP) field workers as a consequence of the enactment of a legislation about Regional Government. The number of FP field workers who employment status were being transferred from district/city government civil servants to BKKBN civil servants have reached approximately 15,777. They were spread throughout Indonesia with varying geographical characteristics and HR capacity. Their lowest management unit was at the provincial level. This condition drove BKKBN to formulate a policy infrastructure that could be a guidance in the implementation of the governance of FP field workers. Empirically, this study was examined through the perspective of New Institutionalism which focuses more on organizational level. This study reaffirms Nees thought that changes in institutions must be responded to by re-adjusting interests, norms and power, rather than merely re-establishing formal rules."

"Dalam pelaksanaan program KB yang memasuki tahun anggaran 1987/1988 sebagai tahun ke empat dalam pelita ke empat, konsep kebijaksanaan pelaksanaan KB Mandiri merupakan salah satu upaya yang efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa masukan tentang ciri-ciri peserta KB Mandiri dalam keikutsertaannya dalam Reluarga Berencana. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh masukan mengenai ciri-ciri peserta KB Mandiri dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan klinik KB swasta. Dipilihnya klinik swasta DKI karena sesuai dengan prioritas sasaran tahun 1987-1988 adalah menggalakkan penggarapan pada sasaran masyarakat kota / industri pada strata sosial ekonomi menengah keatas yang sebagian besar menggunakan pelayanan klinik KB swasta. Disamping itu peneliti ingin menyumbangkan hash penelitian ini kepada klinik klinik swasta DKI agar dapat berperan secara optimal dalam program KB Mandiri ini. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptip cross-sectional dengan kuesioner kepada peserta KB dari klinik Panca Warga, Gunung Sahari dan Klinik YKB Pisangan Baru. Metode statistik yang digunakan adalah analisis persentase, tabel silang dan uja. Chi - Square. Gambaran umum secara singkat adalah bahwa peserta KB sebagian besar memakai IUD, secara teratur, dengan kemauan sendiri, merasa cukup puas dan biaya tidak memberatkan. Faktor yang mempunyai hubungan dengan penggunaan pelayanan adalah biaya perjalanan dan kunjungan, jarak dan lama perjalanan. Dengan type klinik yang dikunjungi adalah pendidikan suami, pendapatan, biaya perkunjungan dan biaya keseluruhan, waktu tunggu, jarak dan lama perjalanan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat DKI Jakarta telah siap menerima konsep KB Mandiri dengan kemampuan untuk mememenuhi kebutuhan kontrasepsi dan bersedia mencari tempat pelayanan sesuai dengan keinginan mereka. Saran untuk peneliti lain untuk dapat meneliti lebih lanjut mengenai kebutuhan peserta KB Mandiri, sedangkan bagi pemerintah dan BKKBN kiranya dapat memberi kemudahan kemudahan bagi sektor swasta untuk berperan serta."

"ABSTRAKProgram Kampung Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Pinang Ranti di resmikan pada tahun 2017 dengan nama Kampung KB Pulo Asri. Program Kampung KB Pulo Asri Kelurahan Pinang Ranti merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Dikemas menjadi program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat baik dari sisi keagamaan, sisi pendidikan, sisi reproduksi, sisi ekonomi, sisi perlindungan, sisi kasih sayang, sisi seni budaya, dan sisi pembinaan lingkungan. Dalam realisasi Program Kampung KB Pulo Asri, Kelurahan Pinang Ranti diperlukan kerja sama yang baik untuk menjalankan Program Kampung KB, salah satunya dengan partisipasi. Partisipasi merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk berbagi peran dan melihat keterlibatan masyarakat. Hal tersebut menjadi sebuah kajian dalam penelitian ini mengenai partisipasi masyarakat terhadap Program Kampung KB Pulo Asri. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam program ini, masyarakat menjadi sasaran utama pelaksanaan Program Kampung KB. Untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah yang lebih optimal maka diperlukan penelitian untuk menggambarkan tingkat partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berangkat dari teori partisipasi Model CLEAR yang dikemukakan oleh Lowndes, Pratchett, and Stoker, terdiri dari dimensi Can do, Like to, Enable to, Asked to, Responded to. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui data kuesioner dan wawancara mendalam dengan narasumber yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB Pulo Asri, Kelurahan Pinang Ranti menunjukkan hasil yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah optimal dalam penyelenggaraan program pemerintah.

---

ABSTRACT

Family Planning (KB) Village Program Pinang Ranti Urban Village was formalized in 2017 as Pulo Asri KB Village Program. Pulo Asri KB Village Program is a step to improve the quality of life of families and public. Packed into a program aimed at the wellbeing of the public both from religious sides, educational sides, reproductive sides, economic side, side of protection, side of compassion, side of cultural arts, and side of environmental coaching. In the realization of Pulo Asri KB Village Program needs good cooperation to run the KB Village Program, one of them with participation. Participation is a good step to share the role and see public involvement. This is a study in this research on public participation in the Pulo Asri KB Village Program. Public participation is an important element in this program, the public is the main goal of implementation of Kampung KB Program. To support the implementation of more optimal government programs, research is needed to describe the participation level. This research uses a quantitative approach that departs from CLEAR model participation theory presented by Lowndes, Pratchett, and Stoker, consists of the dimension of Can do, Like to, Enable to, Asked to, Responded to. Data retrieval on this research is done through questionnaire data and in depth interviews with related sources. Results from this research show that the level of public participation in Pulo Asri KB Village Program, shows high results. This suggests that public participation is optimal in government programmes."

"ABSTRAK

Beberapa faktor yang mempengaruhi unmet need yaitu umur, pendidikan, jumlah

anak masih hidup, usia kawin, tempat tinggal, pengetahuan tentang KB, dan status

pekerjaan responden, sikap suami terhadap KB, pernah pakai KB, aktivitas

ekonomi dan indeks kesejahteraan hidup. Metode penelitian cross sectional

dengan menggunakan sampel PUS sejumlah 1249 jiwa. Hasil penelitian

menunjukkan status unmet need KB Provinsi Banten 12,00%. Sebagian besar

responden mendapatkan pelayanan yang baik terhadap KB sebesar 66,2%. Ada

hubungan yang signifikan antara pelayanan KB dengan status unmet need pada

kelompok alasan tidak ber-KB karena alasan non kesehatan (CI 95% 2,3-47,6).

Disarankan agar lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan,

petugas lapangan KB, dan kader kesehatan dalam rangka penyebaran informasi

melalui media sosial dan massa, serta diadakan program atau kegiatan yang

sasarannya adalah pria karena memiliki peran penting dalam proses pengambilan

keputusan dalam ber-KB

---

ABSTRACT

Some factors affecting unmet need are age, education, number of children still

alive, age of marriage, residence, knowledge of family planning, and employment

status of respondent, husband's attitude toward family planning, use family

planning ever, economic activity and life welfare index. The cross sectional

research method using EUS sample is 1249 people. The results showed the unmet

need status of KB province of Banten 12.00%. Most of respondents get good

service to KB by 66,2%. There was a significant correlation between family

planning services with unmet need status for non-family planning group for nonhealth

reasons (95% CI 2.3-47.6). It is suggested to increase the quality and

quantity of health workers, field officers, and health cadres in order to disseminate

information through social media and mass, and held programs or activities whose

target is male because it has an important role in the decision-making process in

family planning."

"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone.

---

The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum.

This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling.

The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones."

"Penelitian ini membahas tentang peranan lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam memasyarakatkan program Keluarga Berencana pada masa orde baru, sehingga dapat mencapai keberhasilan secara signifikan. Tingkat keberhasilan Keluarga Berencana Nasional dalam penelitian ini dapat dilihat dari program-program yang dibuat oleh lembaga BKKBN serta bagaimana bentuk pelaksanannya di dalam masyarakat pada masa Orde Baru. Keberhasilan program Keluarga Berencana tersebut tidak luput dari adanya dukungan jaringan-jaringan yang didapat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Fungsi dari dibentuknya jaringan itu sendiri yakni memudahkan BKKBN dalam memasyarakatkan program Keluarga Berencana. Selain itu kita juga dapat mengetahui peran serta bentuk kerja sama dari masing-masing jaringan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang turut membantu program Keluarga Berencana hingga mencapai tingkat keberhasilan.

---

This Research talks about the role of Coordinating Agency of National Family Planning in Delivering Family Planning in the New Order, until they can reaches the significant success. In this Research, National Family Planning success rate can be seen from the Programs created by The Agency of National Family Planning as well as how the implementation in the form of society in the New Order. The successful of Family Planning program wasn’t releasing from the support from domestic networks and also foreign networks. The function of formation of the network it self to help the Agency of National Family Planning to delivering the family planning program. More over, we can exactly know about the role of the contribution of each networks from domestic networks and foreign networks that helped the family planning programs to achieve the level of success."

"Kontrasepsi suntikan merupakan alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan di tahun 2012. Meski memiliki beberapa keuntungan, kontrasepsi suntikan memiliki berbagai efek samping bagi kesehatan akseptor KB. Penelitian dilakukan untuk menganalisis hubungan karakteristik individu dan pelayanan KB dengan penggunaan kontrasepsi suntikan pada akseptor KB di Indonesia tahun 2012. Penelitian menggunakan desain studi cross sectional dan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2012. Hasil analisis multivariabel menunjukkan bahwa seluruh variabel dari faktor karakteristik individu dan pelayanan KB memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan kontrasepsi suntikan. Diketahui pula bahwa biaya kontrasepsi yang tinggi di pelayanan swasta adalah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi suntikan (OR=9,7; nilai p=0,000).

---

Contraceptive injection is the most popular contraception method in 2012. This method offers several advantages, but on the other hand, it also has many side effects for acceptors’s health. The study purpose is to analyze the relationship between individual characteristics and family planning services with the use of injectable contraceptives in family planning acceptors in Indonesia in 2012. This study uses cross sectional study design and secondary data analysis of 2012 Indonesia Demographic Health Survey.

The results of multivariable analysis showed that both individual characteristics and family planning services factors have a significant association with the use of contraceptive injection. It also found that the high cost of contraceptives in private services is the most dominant factor that affecting the use of contraceptive injections (OR=9,7; p-value=0,000)."