Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisian demokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (state capacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatu pemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negara seperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial, sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatan fisik yang dapat melanggar HAM. Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013) yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebut belumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapat beberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisian demokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratis Reserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantu intelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuat model konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidah dalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating ini untuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta para penguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interest melibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepada kepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM. Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunya penguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dan dikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi dari kapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitian yang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensi yang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisian demokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisian melalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisian sebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasi manusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis.

---

The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability that may violate against human rights. There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however, are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology, the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police and SSM practitioners. The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management in the framework of providing protection and services to a democratic society."

"Penerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisian demokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (state capacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatupemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negara seperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial, sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatanfisik yang dapat melanggar HAM.Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013) yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebut belumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapatbeberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisian demokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratis Reserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantu intelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuat model konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidah dalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating ini untuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta parapenguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interest melibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepada kepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM.Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunya penguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dandikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi dari kapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitian yang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensi yang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisiandemokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisian melalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisian sebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasimanusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis.

---

The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms

of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability that may violate against human rights.

There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however, are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions

(Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).

In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology, the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the

transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police and SSM practitioners.

The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of

empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic

policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management in the framework of providing protection and services to a democratic society."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar terciptanya penanganan tindak kejahatan yang lebih baik. Pendekatan post positivism dan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian dimana berpegang pada pemahaman teori yang didukung dengan bukti empiris untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi mengenai kapasitas organisasi yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini mencoba memotret kapasitas organisasi yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi guna meningkatkan kualitas kinerja dalam penanganan kasus perkara dan pencapaian target capaian kinerja. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus lebih menguatkan fungsi dari organisasi dengan mengembangkan kapasitas organisasi yang dimiliki. Dengan mengacu pada ABK, struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus dilakukan perombakan dan pengkajian ulang sebab masih banyak ditemukan ketidakpastian dan ketidaksesuaian. Organisasi belum mampu memenuhi jumlah SDM yang ideal. Hal ini berpengaruh pada anggaran belanja barang dan pegawai yang perlu diperhatikan dan diajukan ke divisi terkait guna terpenuhinya formasi serta menutupi beberapa jabatan kosong. Selain itu penguatan fungsi teknologi yang telah ada yakni pada situs Patroli Siber perlu dikembangkan beserta fitur-fitur yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sebagai pendukung dalam tercapainya target penyelesaian kasus.

---

This study aims to analyze the development of organizational capacity in the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri in order to create a better handling of crimes. Post-positivism approach and qualitative data collection methods are used as approaches in research which adhere to an understanding of theory supported by empirical evidence to collect various sources of data and information about organizational capacity obtained form interviews and literature studies. This study tries to capture the organizational capacity of the current Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri and develop organizational capacity to improve the quality of performance in handling cases and achieving performance targets. The results of the study revealed that the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must further strengthen the functions of the organization by developing its organizational capacity. By referring to the Workload Analysis, the organizational structure of the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must be reformed and reviewed because there are still many uncertainties and discrepancies. The organization has not been able to meet the ideal number of Human Resources. This affects the budget for goods and personnel which need to be considered and submitted to the relevant divisions in order to fulfill formations and cover several vacant positions. In addition, the strengthening of the existing technology functions, namely the Patroli Siber site, needs to be developed along with the features it has so that it can be utilized optimally and as a supporter in achieving the target for solving cases."

"Tesis ini membahas mengenai optimalisasi akuntansi aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan khususnya pada Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan dan Bagian Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kompleksitas dan permasalahan mengenai manajemen aset tetap, dan bagaimana akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural dalam aktivitas manajemen aset tetap di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukan kompleksitas permasalahan dan pihak yang terlibat dalam akuntansi dan manajemen aset tetap. Penelitian juga menghasilkan aktivitas akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural. Rekomendasi penelitian ini adalah aktivitas logis akuntansi aset tetap dalam proses (1) perencanaan dan penganggaran; (2) penggunaan dan pemeliharaan; (3) pemanfaatan; (4) pengamanan, pengawasan dan pengendalian; dan (5) penghapusan aset tetap.

---

This thesis discusses the optimization of fixed assets accounting on State-Owned Assets management in the Ministry of Finance, particularly in the Bureau of Equipment, and Division of General Directorate General of Treasury. This study is a qualitative research using soft systems methodology approach. The objective is to describe the complexity and problems concerning fixed asset management, and how a logic fixed asset accounting and culturally acceptable in fixed asset management activities in the Ministry of Finance.

The results showed the complexity of the issues and parties involved in the accounting and fixed asset management. The study also showed a logical and culturally acceptable fixed asset accounting. This research recommendation is logic fixed asset accounting in the process: (1) planning and budgeting; (2) the use and maintenanc; (3) utilization; (4) security, supervision and control; and (5) dispossal of fixed assets."

"Organisasi nonprofit secara terus-menerus ditantang untuk berpikir jauh ke depan guna meningkatkan kapasitasnya. Pengembangan kapasitas organisasi nonprofit adalah jalan untuk meningkatkan organisasi agar mampu mencapai misinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan di dalam perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dramatis terjadi sekarang ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi nonprofit pada tahap pertumbuhan melalui enam komponen internal dan empat komponen eksternal Yayasan Pesat Papua yang dijadikan sebagai dunia nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah action research berbasis soft systems methodology (Checkland dan Poulter, 2006) yang terdiri atas dua jenis aktivitas yang dilakukan secara bersamaan, yaitu research interest dan problem solving interest (McKay dan Marshall, 2001) dengan memenuhi kriteria systematically desirable and culturaly feasible (Flood and Jackson, 1991). Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Brothers dan Sherman (2012) yang menyatakan ada enam komponen internal yang perlu diintervensi dan diperkuat kapasitasnya pada tahap pertumbuhan, yakni kepemimpinan, budaya organisasi, peranan dewan pengurus, perluasan program, manajemen dan infrastruktur, keberlanjutan keuangan. Kemudian menurut De Vita, dkk (2001) menyatakan ada empat komponen eksternal organisasi yang perlu dikelola, yaitu sosial demografik, ekonomi/pasar, politik, dan nilai-nilai dan norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk research interest, yaitu gaya kepemimpinan yayasan perlu diperlengkapi dengan kepemimpinan transformasional, lalu perlu didesain struktur sederhana, dan ditingkatkannya peran dewan pembina. Sedangkan untuk problem solving interest, yaitu perlu dilakukan perluasan program kerja yayasan melalui proses perumusan yang benar, pembentukan manajemen SDM, pengembangan keberlanjutan keuangan yayasan melalui aktivitas usaha ekonomi, hasil penjualan layanan yayasan, dan bantuan pemerintah. Kemudian untuk komponen eksternal perlu dibentuknya kolaborasi antara LSM, pemda, dan swasta, dibangunnya kegiatan bisnis, partisipasi politik, dan hubungan masyarakat.

---

The nonprofit organizations are challenged to think forward to develop their capacity. Capacity building is solution to improve the organization and could accomplish its mission efectively, eficiently, and continuously in a rapid and dramatic environment change as happen now. This research aims to analyze nonprofit organization capacity building in the growth stage by using Yayasan Pesat Papua’s six internal components and four external components as the real world (Checkland and Poulter, 2006), consist of two activities that had been done simultaneously, i.e.: research interest and problem solving interest (McKay and Marshall, 2011) that complying the criteria of systematically desirable and culturally feasible (Flood and Jackson, 1991). Meanwhile the theory that was used in this research is according to Brothers and Sherman (2012), states there are six internal components need intervention and strengthen the capacity in the growth stage such as: leadership, organization’s culture, the role of board, expansion of the programs, management and infrastructure, sustainability of financial. Then according to De Vita, et. al. (2001) states there are four organization’s external components which need to manage such as: social demographic, economic/market, politic, and values and norms. The result of this research shows that the nonprofit capacity building in the growth stage for research interest, the foundation leader’s style need to be equipped with a transformational leadership style, then simple structure is needed to be designed, and the role of board is improved. Whereas for the problem solving interest, it is necessary to do organization’s working program expansion through correct formulation process, formation of HR management, development of the organization’s financial sustainability through the economic works, the disposal of the organization’s service and the aid from the government. Then for the external components, it is neccessary to make colaboration among the NGO, local government and private, development of business activity, politic participation, and public relation."

"Disertasi ini membahas tentang perkembangan kegiatan intelijen modern dengan menggunakan human intelligence dan techno intelligence, yang dilaksanakan oleh sejumlah jajaran intelijen kenegaraan di Indonesia. Bahwa kegiatan intelijen yang dilaksanakan oleh setiap lembaga intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dengan sifat tertutup dalam operasi rahasia selama kurun waktu tertentu, yang menggunakan teknik, taktik dan strategi, terhadap sasaran perorangan maupun kelompok, melalui pelibatan unsur manusia dan teknologi secara simultan. Adanya kegiatan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh agen intelijen bersama satuan intelijen, sebagai operasi klandestin untuk mendeteksi sejumlah fenomena dan potensi gangguan yang menjadi ancaman terhadap keamanan, sebagai bentuk antisipasi untuk menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri. Selain itu, kegiatan pengamanan intelijen menjadi bagian dalam upaya meniadakan segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas organisasi, melalui sejumlah tindakan pengamanan terhadap personel, kegiatan, material dan bahan keterangan / informasi. Sedangkan kegiatan penggalangan intelijen, dilaksanakan untuk merubah emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi dari sasaran perorangan maupun kelompok, dengan menggunakan metode tertentu oleh satuan intelijen di daerah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, disertasi ini menguraikan upaya rekonstruksi kegiatan intelijen yang secara teknis, taktis dan strategis menjadi model pelibatan human intelligence dan techno intelligence, menghadapi ancaman keamanan dalam negeri di Indonesia.

---

This dissertation discusses the development of modern intelligence activities using human intelligence and techno intelligence, which are carried out by a number of state intelligence agencies in Indonesia. That intelligence activities carried out by each intelligence agency include investigation, security and collection, with a closed nature in secret operations over a certain period of time, which uses techniques, tactics and strategies, against individual and group targets, through the simultaneous involvement of human and technological elements. There are intelligence investigation activities carried out by intelligence agents together with intelligence units, as clandestine operations to detect a number of phenomena and potential disturbances that pose a threat to security, as a form of anticipation to maintain security stability in the country. In addition, intelligence security activities are part of efforts to eliminate all forms of threats, interference and obstacles that occur in the implementation of organizational tasks, through a number of security measures for personnel, activities, materials and information/information. Meanwhile, intelligence gathering activities are carried out to change the emotions, attitudes, behavior, opinions and motivations of individual and group targets, using certain methods by intelligence units in predetermined areas. Therefore, this dissertation outlines efforts to reconstruct intelligence activities technically, tactically and strategically into a model involving human intelligence and techno intelligence, facing domestic security threats in Indonesia."

"Penelitian ini membahas optimalisasi pelaporan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran oleh KPPN Jakarta II. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh KPPN Jakarta II dalam pelaporan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan yaitu ketidakpatuhan satker, KPPN, dan Bank/Pos Persepsi, lemahnya koordinasi, tidak efektifnya sanksi, dan munculnya potensi kas menganggur. Rekomendasi penelitian ini adalah agar KPPN melakukan penilaian kinerja satker, meningkatkan kompetensi pegawai, membentuk tim rekonsiliasi internal, dan membuat sistem monitoring atas pencatatan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.

---

This research discusses the optimization of cash balance report in Disbursing Treasurer by KPPN Jakarta II. This study is a qualitative research with soft system methodology approach. The objective of this study is to identify the problems faced by KPPN Jakarta II in reporting cash balance in Disbursing Treasurer and to formulate recommendations to solve the problems. This research shows some problems such as noncompliance from work units, treasury office, and Bank/Post Perception, lack of coordination, ineffective sanctions, and emergence of idle cash. Several recommendations resulted from this research are to conduct assessment for work unit performance, to enhance employee?s competence, to establish internal reconciliation team and monitoring system of cash balance in Disbursing Treasurer."

"ABSTRAKKesadaran akan pentingnya pemanfaatan sistem inovasi untuk mendukungpembangunan, dipicu terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semulaberbasis pada sumber daya menjadi perekonomian berbasis pengetahuan atauKBE. Tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami penguatan Sisteminovasi dalam kebijakan pembangunan di provinsi NTT menggunakan metodeSSM dalam kerangka hirarki kebijakan Bromley (1989). Hasil analisismenunjukkan bahwa belum adanya kebijakan lokal sebagai payung legitimasiSIDa di daerah yaitu roadmap penguatan SIDa yang terintegrasi dengan RPJMDmenyebabkan penguatan SIDa dalam kebijakan pembangunan pemerintahprovinsi NTT tidak berjalan efektif pada tataran organisasi maupun tataranoperasional. Oleh karena itu, pengaturan kebijakan pada ketiga tatarankelembagaan tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah antara satu dengan yanglain, karena saling berkaitan. Untuk itu pemerintah provinsi perlu melakukanrevisi peraturan daerah tentang RPJMD sebagai payung legitimasi SIDa di daerah.Kemudian perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPPD provinsi, sehinggasemakin berkompeten mengkoordinasikan kegiatan penguatan SIDa. Terakhirperlu merevitalisasi konsorsium menggunakan model triple helix I.untukmenunjang peningkatan intensitas dan kualitas interaksi stakeholder inovasidalam dalam satu rantai kegiatan penguatan SIDa.

---

ABSTRACTAwareness of importance the use innovation system to support development,triggered by world economy transition which was originally based on a resource basedeconomy into a knowledge- based economy or KBE. This thesis contributesto understanding strengthening of innovation systems in NTT province policydevelopment using SSM method within policy framework of hierarchy Bromley(1989). The analysis showed that the absence of a local policy as an systeminnovation legitimacy in the region, specifically roadmap SIDA which integratedwith RPJMD cause strengthening SIDA in the NTT provincial government'sdevelopment policy has not been effective at organizational level and operationallevel. Therefore, setting institutional policy on the third level can’t be seen inisolation from one another, due to inter-related. The provincial government needsto revise local regulations that legitimacy SIDA in the region. Then the need toincrease the capacity and capability BPPD province, so the more competentcoordinate building activities SIDA. Last need to revitalize the consortium usingtriple helix model I, to increase intensity and quality of stakeholder interaction inthe chain of innovation in building activities SIDA."