Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis tentang Perbandingan Information System Success Model di Dalam Implementasi SISKEUDES 2.0 pada Desa Uete, Desa Wonua Mbae, Desa Nario Indah, dan Desa Analahumbuti Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dan perbedaan performa pelaksanaan SISKEUDES 2.0 di empat desa tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivis dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesuksesan implementasi SISKEUDES 2.0 di Desa Uete dan Desa Wonua Mbae rendah karena dari enam dimensi terdapat tiga dimensi yang indikatornya belum terpenuhi yakni Dimensi Kualitas Sistem, Minat Menggunakan/Penggunaan, dan Kepuasaan Pengguna. Pada Desa Nario Indah cukup karena terdapat dua dimensi yang indikatornya belum terpenuhi yakni Dimensi Minat Menggunakan/Penggunaan dan Kepuasan Pengguna. Sementara, pada Desa Analahumbuti rendah karena dari enam dimensi terdapat tiga dimensi yang indikatornya belum terpenuhi yakni Dimensi Kualitas Pelayanan, Minat Menggunakan/Penggunaan, dan Kepuasaan Pengguna Selain itu, perbedaan performa pelaksanaan SISKEUDES 2.0 di empat desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni Kepemimpinan, Komitmen, Komunikasi, Sumber Daya Manusia, dan Pelatihan.

---

This thesis analyzes the Comparison of the Information System Success Model in The Implementation of SISKEUDES 2.0 in Uete Village, Wonua Mbae Village, Nario Indah Village, and Analahumbuti Village, Konawe District, Southeast Sulawesi Province and differences in the performance of the implementation of SISKEUDES 2.0 in these four villages. This study uses a post-positivist paradigm and qualitative-descriptive research. The result of the study shows that the success rate of SISKEUDES 2.0 implementation in Uete Village and Wonua Mbae Village are low because there are three dimensions from six dimensions that does not meet the criteria namely System Quality, Use, and User Satisfaction. Nario Indah village is sufficient because two dimensions that do not meet the criteria namely Use and User Satisfaction. Meanwhile, Analahumbuti village is low because three dimensions do not meet the criteria namely Service Quality, Use, and User Satisfaction In addition, the differences in the performance of the implementation of SISKEUDES 2.0 at four villages were influenced by several factors, namely Leadership, Commitment, Communication, Human Resources, and Training."

"Desa siaga merupakan salah satu program yang digulirkan Depkes.Komponen kesiapan menjadi salah satu faktor penting terhadap terlaksananya program desa siaga. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan pengembangan desa siaga di Kabupaten Konawe Selatan,dengan menggunakan desain kualitatif untuk mengetahui informasi keberadaan komponen pengembangan desa siaga. Pengumpulan data dilakukan dengan metode diskusi kelompok terarah dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari Sembilan variabel yang harus dimiliki dalam pengembangan desa siaga,baru empat variabel yang sudah dimiliki. Kesimpulannya secara umum Kabupaten Konawe Selatan belum siap untuk pengembangan desa siaga. Dinkes Kabupaten diharapkan mampu meningkatkan pengadaan sarana prasarana Poskesdes yang sudah berjalan baik dan meningkatkan kemitraan dengan pemerintah kecamatan dan desa.

---

Village alert was one program that published by Health Departement. The readiness component be an important factor to implementate village alert programs. The objective of this study was to identify ?the readiness in village alert development at South Konawe district?, which used a qualitative method to get more information about availability of components of village alert development. Data collected with focus group discussion and in depth interview. The findings of this study showed that the village in South Konawe just have four variables from nine variables that must been available. The conclusion was South Konawe district have not been ready for village alert development. It is recommended for Health Departement to improve Poskesdes facilities that have been going on and to improve collaboration with village and sub district government."

"ABSTRAK

Tesis ini menganalisis tentang Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor dan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya, permasalahan perencanaan keuangan, partisipasi masyarakat, rendahnya kompetensi SDM perangkat desa dan TPK dalam pelaporan keuangan serta kurangnya koordinasi dan kerjasama pemerintah desa dengan lembaga desa yang menyebabkan penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya belum berjalan dengan baik. Selain itu, belum adanya peraturan pada tingkat desa terkait musyawarah pada tingkat desa yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDesa di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede yaitu kepemimpinan, sumberdaya, komitmen dan komunikasi.

 

 

 

---

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the application of the Village Financial System (Siskeudes) in Sukmajaya Village, Ragajaya Village and Bojonggede Village, Bogor Regency and the factors that influence the application of the  Village Financial System (Siskeudes). This study uses the post positivist paradigm and the type of qualitative-descriptive research. Data collected through in-depth interviews, observation and documentation. The resurlts showed several important things including, financial planning problems, community participation, low competency of village officials and TPK in financial reporting and lack of coordination and cooperation between village government and village institutions that led to the application pf the village financial system (Siskeudes) that had not yet proceeded with well. In addition, there are no regulations at the village level regarding deliberation at the village level which have caused delays in the establishment of village budget in Sukmajaya Village, Ragajaya Villlage and Bojonggede Village. Factors influencing the application of the Village Financial System (Siskeudes) in Sukmajaya Village, Ragajaya Village and Bojonggede Village are leadership, resources, commitment and communication.

 

"

"ABSTRAKMasyarakat yang bekerja di sektor pertanian menghadapi tantangan, terlepas sektor pertanian merupakan penyumbang utama Produk Domestik Bruto Nasional dan sebagai profesi strategis di daerah pedesaan. Penelitian ini menggunakan teori Peter Evans yang melihat kehidupan ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan saling melekat antara aktor baik aktor pemerintah, ekonomi, maupun masyarakat sipil. Studi ini memfokuskan untuk menjelaskan peran dari upaya ketiga aktor dalam hal industri usaha pertanian padi di Desa Duriaasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen kebijakan. Di banyak daerah kondisi ekonomi petani tidak mencerminkan kesejahteraan sosial tetapi penelitian ini menemukan fakta sebaliknya. Hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan petani Desa Duriaasi lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebesar Rp. 2.003.000 . Masyarakat petani mendapatkan keuntungan Rp. 11.270.000/hektar dalam satu kali musim tanam 4 bulan atau sekitar Rp. 2.817.500 setiap bulan. Peran dari ke tiga aktor seperti pemerintah yang telah memberikan bantuan berupa benih, ketersediaan pupuk, dan alat teknologi pertanian, serta peran dari pelaku ekonomi pedagang yang telah mambantu petani dengan memberikan pinjaman modal serta peran masyarakat sipil P3A dan lumbung pangan , dianggap berhasil dan mampu mewarnai perkembangan ekonomi masyarakat petani padi menjadi positif.

---

ABSTRACTPeople who rely upon agriculture sector for a living, have been facing barriers, although this sector is a major contributor to National Gross Domestic Product as well as a strategic profession in rural areas. This research applies Peter Evans theory to see that the economic life is not independent, but it is embedded to each other among government and economic actors as well as civil society. This study focuses on explaining the roles of those three actors rsquo efforts in the rice farming industry in Duriaasi village, Wonggeduku sub district, Konawe regency, Southeast Sulawesi Province. This study uses qualitative approach as a research method through data collection technique by means of observation, in depth interview and policy documents review desk study . The social welfare of farmers rsquo economic condition is commonly not reflected in many areas, but this research has revealed a different fact. The result of this research found that farmers income in Duriaasi village is higher than provincial minimum wage in Southeast Sulawesi which is set at IDR 2.003.000. Farmers get a profit of IDR 11.270.000 hectare in one planting season every 4 months or about IDR 2.817.500 per month. Those three actors rsquo roles such as the government that has given some supports by supplying seeds, fertilizer and hi tech agriculture equipment , the economic actors merchant who have helped those farmers by providing capital loans, and civil society water users association P3A and barns , are considered successful and able to lead the economic development of rice farmers in a positive way. "

"Desa merupakan suatu daerah yang penduduknya mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah juga mengatasi permasalahan kesehatan, bencana serta kegawatdaruratan secara mandiri. Studi pendahuluan yang dilakukan di desa Waru jaya dan Desa Bojong Indah didapatkan beberapa persoalan kesehatan yang dapat mengacam kesehatan masyarakat luas yakni stunting, ISPA dan Hipertensi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kebijakan. Penggunaan metode (triangulasi) wawancara mendalam dan observasi ditujukan agar peneliti mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena/kejadian yang ada. Penelitian ini dilakukan di dua desa yakni Desa Waru Jaya yang dijadikan fokus dan Desa Bojong Indah yang dijadikan model. Dua Desa tersebut terletak di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan persoalan kesehatan yang berbeda. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Bojong Indah lebih dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kualitas kesehatan didesanya. Sementara, Desa Waru Jaya masih berfokus pada program turunan yang diberikan oleh pihak Kabupaten Bogor tanpa menyesuaikan dengan persoalan kesehatan yang ada dilapangan. Diharapkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dapat melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih detail serta membantu utnuk membuatkan program yang lebih aplikatif yang bisa diimplementasikan didesa sesuai persoalannya masing-masing

---

The village is an area where the population has the readiness of resources and capabilities and the willingness to prevent and overcome health problems, disasters and emergencies independently. Preliminary studies conducted in Waru Jaya Village and Bojong Indah Village found several health problems that could threaten public health, namely stunting, Acute Respiratory Infection and hypertension. This research uses a qualitative approach with a policy perspective. The use of in-depth interview and observation (triangulation) methods is intended so that researchers gain a thorough understanding of the existing phenomena/events. This research was conducted in two villages, namely Waru Jaya Village as the focus and Bojong Indah Village as the model. The two villages are located in Parung District, Bogor Regency with different health problems. The results of this study showed that Bojong Indah Village was able to optimize all existing resources to improve the quality of health in her village. Meanwhile, Waru Jaya Village is still focusing on derivative programs provided by the Bogor Regency without adjusting to health problems in the field. It is hoped that the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration as well as the Bogor District Health Office can carry out more detailed evaluation and monitoring and help develop more applicable programs that can be implemented in villages according to their respective problems"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala desaserentak yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisisbagaimana implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di KabupatenSubang dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasikebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Subang. Denganmenggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuanpenting yaitu terhambatnya pencairan dana bantuan penyelenggaraan pemilihankepala desa, sosialisasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik, kualitas SDMpelaksana implementasi kebijakan yang perlu ditingkatkan, mekanismepenyelesaian sengketa atau permasalahan yang belum diatur dengan baik diperaturan bupati. Dari sisi akademis, penelitian ini membuktikan bahwa konsepimplementasi kebijakan ternyata juga dipengaruhi oleh kontekslokal seperti dalampenelitian ini yaitu faktor struktur politik lokal dan daya dukung masyarakat. Faktoryang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pilkades serentak iniadalah faktor komunikasi, sumber daya pelaksana kebijakan dan struktur politiklokal

---

ABSTRACTThis thesis deals with the implementation of the policy of concurrent village chiefelections which is the mandate of law number 6 Year 2014 of the village. Thepurpose of performance of this research is to analyze how the implementation ofthe policy of the village chief elections simultaneously in Subang and aware of thefactors that affect the implementation of the policy of the village chief electionssimultaneously in Subang. By using qualitative methods, the research producedsome important findings i.e. delays disbursement assistance conducting the electionof the village chief, the policy of socialization has not gone well, the quality ofhuman resource for implementing the policy implementation needs to be improved,the dispute resolution mechanism or a problem that has not been regulated in theregulation of the Regent. From the academic side, research is proving that theconcept of implementation policy turns out to be too influenced by the local contextas the factor structure of local political power and support of the community. Themost influential factor in the implementation of the policy of concurrent electionthis factor is communication, implementing policies and resources of the localpolitical structure."

"Tesis ini menjelaskan implementasi Permendes PDTT nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa terkait stunting di Desa Tompe Kabupaten Donggala tahun 2019 secara evaluasi formatif dan sumatif. Penelitian non-eksperimental metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan cross sectional. Hasil penelitian menujukkan Implementasi PermendesPDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa terkait stunting dalam hal input, proses, dan outputnya belum efektif dan efisien. Intervensi stunting yang dilakukan juga sesuai pedoman serta masih banyak terdapat hambatan. Oleh karena itu, harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen dan lapisan masyarakat desa serta perlunya sosialisasi terhadap peraturan tentang dana desa dan pedoman stunting.

---

This thesis explains the implementation of ministrial regulation No.16/PermendesPDTT/2018 concerning the priority of using village funds related to stunting in Tompe Village, Donggala District in 2019 through formative and summative evaluation. This non-experimental research is a qualitative method with a cross-sectional and case study approach. The results of this study showed that the implementation of ministrial regulation No.16/PermendesPDTT/ 2018 concerning the priority of using village funds related to stunting in terms of inputs, processes and, outputs are not yet effective and efficient. Stunting interventions are also carried out according to the guidelines and there are still many obstacles. Therefore, it must involve the active participation of all components and levels of village society as well as the need to socialize the regulations on village funds and stunting guidelines."

"Disertasi ini membahas mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Permasalahan mengenai kemandirian desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar muncul pasca pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai diberlakukan, hal ini menyebabkan terbentuklah pemerintahan desa secara administratif sehingga menyebabkan terjadinya kondisi penyesuaian berlakunya aturan undang-undang Desa dengan kondisi Pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang secara umum masih terbilang prematur dalam menyikapi berlakunya undang-undang desa dengan berbagai tuntutan serta program yang harus dilaksanakan dalam proses pemerintahan desa. Pemahaman mengenai dinamika pengaturan desa masih terbilang minim sehingga menyebabkan jalannya roda pemerintahan desa menjadi tidak seimbang, belum lagi ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai sehiggga menyebabkan sering terjadi konflik dalam pemerintahan desa baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa maupun oleh masyrakat desa yang berimbas terjadinya konflik berkepanjangan antar desa sehingga dinamika pemerintahan desa belum dapat berjalan secara normal sesuai dengan tuntutan aturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data primer dan sekunder yang dilakukan secara diskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan mengenai : 1)Bagaimana Dinamika pengaturan desa-desa di Indonesia? 2)Bagaimana implementasi UU Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar? 3) Bagaimana mewujudkan kemandirian desa melalui penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara administrasi maupun adat?. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah mulai di terapkan dengan baik meskipun Meskipun demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal karena masih ditemui berbagai masalah dan kendala dalam mengimplementasikan UU Desa. Mewujudkan kemandirian desa melalui penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara administrasi maupun adat adalah pengelolaan dan penataan aspek pemerintahan desa, namun juga berhubungan dengan masalah daerah, potensi daerah, kehidupan sehari-hari dan adat istiadat, kesiapan kelembagaan sosial, politik dan ekonomi pedesaan. Memberdayakan masyarakat desa yang dianggap sebagai metode untuk mencapai kemandirian desa diantaranya melalui partisipasi aktif masyarakat desa untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desa serta menuntaskan permasalahan di desa. Konsep dari pemberdayaan adalah bertujuan agar menemukan alternatif-alternatif baru menuju kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu Pengaturan desa-desa di Indonesia hendaknya di berikan pendampingan tidak hanya pembentukan peraturan desa. Peraturan desa ialah produk hukum harusnya berdasarkan dengan teknik pembentukan Perpu yang tertulis pada Undang-Undang Tahun 2011 No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengingat keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penerapan konsep kemandirian sosial, politik dan ekonomi harus menjadi patokan utama sehingga kondisi desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat menjadi desa yang mandiri secara keseluruhan sehingga dapat menjadi contoh bagi desa desa di kabupaten/kota dalam propinsi Maluku maupun bagi desa-desa lain di Indonesia.

---

Dissertation discusses the Implementation of Village Government in Realizing Village Independence in the Tanimbar Islands Regency. Problems regarding village independence in the Tanimbar Islands Regency emerged after the implementation of Law no. 6 of 2014 concerning Villages came into force, this led to the formation of village government administratively thus causing conditions for adjusting the entry into force of village laws with the condition of village governments in the Tanimbar Islands Regency which in general were still fairly premature in responding to the enactment of village laws with various demands and programs that must be implemented in the process of village governance. Understanding of the dynamics of village regulation is still relatively minimal, causing the running of the village government to become unbalanced, not to mention the inadequate quality of human resources which causes frequent conflicts within village governance both carried out by village government officials and by the affected village community. the occurrence of prolonged conflicts between villages so that the dynamics of village government cannot run normally in accordance with the demands of Law No. 6 of 2014. This writing uses normative legal research supplemented by primary and secondary data which is carried out in a qualitative descriptive manner to answer questions regarding: 1 ) What are the dynamics of village arrangements in Indonesia? 2) How is the implementation of the Village Law on the implementation of village governance in the Tanimbar Islands Regency? 3) How to realize village independence through the administration of village administration both administratively and customarily? From the results of the study it can be seen that the implementation of village governance in realizing village independence in the Tanimbar Islands Regency has begun to be implemented well, although even so, the implementation of village governance has not run optimally because there are still various problems and obstacles in implementing the Village Law. Realizing village independence through the administration of village government both administratively and customarily is the management and arrangement of aspects of village governance, but also related to regional problems, regional potential, daily life and customs, preparedness of social, political and rural economic institutions. Empowering village communities is considered a method for achieving village independence, including through the active participation of village communities to explore and develop the potentials of the village and resolve problems in the village. The concept of empowerment is aimed at finding new alternatives towards independence in administering village governance. Therefore, the arrangement of villages in Indonesia should be provided with assistance not only in the formation of village regulations. Village regulations are legal products that must be based on the Perpu formation technique written in the 2011 Law No. 12 concerning Formation of Laws and Regulations bearing in mind the limited human resources, facilities and infrastructure in administering village governance, the application of the concept of social, political and economic independence must be the main benchmark so that the conditions of villages in Tanimbar Islands Regency can become independent villages as a whole so that they can become an example for villages in regencies/cities within the Maluku province as well as for other villages in Indonesia."

"Pendahuluan Fascioliasis merupakan infeksi parasit Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica yang tergolong infeksi tropis yang terabaikan, tetapi mulai mendapatkan perhatian di seluruh dunia. Data prevalensi fascioliasis manusia di Indonesia masih minim dan hubungannya dengan usia maupun jenis kelamin masih belum jelas. Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan usia dan jenis kelamin terhadap seroprevalensi fascioliasis manusia di Desa Karang Indah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.Metode Seratus sepuluh sampel plasma yang dipilih secara acak, berasal dari penduduk Desa Karang Indah. Antibodi IgG anti-FhSAP2 dideteksi pada sampel plasma menggunakan ELISA. Usia dan jenis kelamin merupakan data sekunder. Usia dikelompokkan berdasarkan 2 kategori (anak dan dewasa) dan 4 kategori (5- 10, 11-20, 21-35, dan >35 tahun).Hasil Studi ini menunjukkan bahwa seroprevalensi fascioliasis manusia di Desa Karang Indah sebesar 10,9%. Seroprevalensi fascioliasis tertinggi pada kelompok anak (14%) terutama pada usia 11-20 tahun (14,3%) dan terendah pada usia di atas 35 tahun (4,3%) walaupun tidak ditemukan perbedaan signifikan antar kelompok usia. Kelompok laki-laki (14,9%) memiliki seroprevalensi fascioliasis lebih tinggi, tetapi tidak berbeda bermakna dengan kelompok perempuan (7,9%). Kesimpulan Temuan pada studi ini menunjukkan bahwa usia dan jenis kelamin tidak berhubungan secara signifikan dengan seroprevalensi fascioliasis di Desa Karang Indah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mencari faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap seroprevalensi fascioliasis seperti perilaku, budaya, sanitasi, dan diet.

---

Introduction Fascioliasis is a parasitic infection caused by Fasciola hepatica and Fasciola gigantica which is classified as a neglected tropical disease, but it has recently gained significant attention all over the world. Data on the prevalence of human fascioliasis in Indonesiais lacking and its association with age and gender is still unclear. This study aims to determine the association between age and gender with the seroprevalence of human fascioliasis in Karang Indah Village, Southwest Sumba District, East Nusa Tenggara

Methods One hundred and ten plasma samples were randomly selected from villagers of Karang Indah. Anti-FhSAP2 IgG antibodies in plasma samples were detected with ELISA. Age and gender were obtained as secondary data. Age was grouped into 2 categories (children and adult) and 4 categories (5-10, 11-20, 21- 35, and >35 years).

Results This study demonstrated that the seroprevalence of human fascioliasis in Karang Indah Village was 10.9%. The highest seroprevalence was in children (14%) especially in the age group of 11-20 years old (14.3%), and lowest in the age group above 35 years old (4,3%); however no significant differences were found between the age groups. The males (14,9%) had a higher seroprevalence, but it was not significantly different from the females (7.9%).

Conclusion The findings in this study suggested that age and sex were not significantly related to the seroprevalence of human fascioliasis in Karang Indah Village. Further study is needed to find other factors that may affect seroprevalence of fascioliasis such as behaviour, culture, sanitation, and diet."

"Penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang akuntabel, efektif dan efisien, serta mengacu pada kebijakan yang tepat. Penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting mengingat prioritas tujuan dari pengelolaan dana desa adalah meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang mana di sisi lain masih banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Kabupaten Bekasi sebagai wilayah dengan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara pun masih memiliki beberapa permasalahan pengelolaan desa, beberapa di antaranya masih fokus dalam pembangunan infrastruktur, hingga lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Desa Tambun dan Desa Segarajaya di Kabupaten Bekasi juga merasakan permasalahan tersebut, disamping faktor wilayah dan masyarakat antara dua desa tersebut yang cukup berbeda. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengaalisis sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 melalui studi kasus Desa Tambun dan Desa Segarajaya. Teori dasar yang digunakan adalah sistem internal COSO (COSO) Komite Pengendalian Organisasi (COSO) Tahun 2013, mencakup 5 komponen: pengendalian lingkungan, pengendalian risiko, pengendalian aktivitas, informasi komunikasi, dan aktivitas aktivitas. Hasil dari penelitian ini adalah tidak seluruh komponen sistem pengendalian internal oleh COSO telah dilaksanakan oleh Desa Tambun atau Desa Segarajaya. Permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah karena pemahaman pemerintah desa yang terkait dengan pengelolaan internal dalam pengelolaan dana desa, karena sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat yang belum secara utuh mensosialisasikan kebijakan sistem pengendalian internal kepada pemerintah desa

---

The implementation of the Internal Control System is a form of the government's commitment in realizing accountable, effective and efficient state governance and refers to the right policies. The application of an internal control system in the management of village funds is important considering the priority objectives of village fund management are to increase development and empowerment of village communities, which on the other hand still find many problems in the management of village funds itself. Bekasi Regency as an area with one of the largest industrial estates in Southeast Asia still has several village management problems, some of which are still focused on infrastructure development, to the point of weak supervision by APIP. Tambun Village and Segarajaya Village in Bekasi Regency also feel this problem, in addition to the regional and community factors between the two villages which are quite different. Based on existing problems, this study aims to analyze the internal control system in managing village funds in Bekasi Regency in 2018 through a case study of Tambun Village and Segarajaya Village. The basic theory used is the 2013 COSO (COSO) Organizational Control Committee (COSO) internal system, which includes 5 components: environmental control, risk control, activity control, communication information, and activity activities. The results of this study are that not all components of the internal control system by COSO have been implemented by Tambun Village or Segarajaya Village. The main concern is the understanding of the village government regarding internal management in managing village funds, because the socialization of policies from the central government has not yet fully socialized the internal control system policy to the village government."