Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perseroan terbatas wajib untuk menawarkan saham kepada para pemegang saham yang telah ada atas saham baru yang dikeluarkannya, atau dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Atas kewajiban untuk menawarkan saham baru tersebut terdapat beberapa pengecualian, dimana salah satunya adalah dalam hal konversi utang menjadi penyertaan saham dalam perseroan terbatas yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengecualian tersebut kerap kali menimbulkan terdilusinya saham yang dimiliki oleh pemegang saham seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu terkait akibat hukum konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan yang mengakibatkan dilusi saham, fakta dan penerapan hukum atas gugatan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan perbandingan ketentuan mengenai permodalan dan saham perseroan terbatas dalam kaitannya dengan konversi utang sebagai kompensasi tagihan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 dan 2007. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menyatakan bahwa konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan dianggap sebagai setoran saham sepanjang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Terhadap pemegang saham yang dirugikan haknya atas konversi utang tersebut, tidak terdapat perlindungan hukum secara spesifik, namun pemegang saham terkait dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan/atau meminta sahamnya untuk dibeli kembali oleh perusahaan dengan harga yang wajar. Penerapan hukum terkait dengan gugatan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017 sebagian telah tepat, kecuali terkait dengan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Perbedaan pengaturan mengenai konversi utang sebagai kompensasi tagihan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 dan 2007 adalah dalam rezim yang berlaku saat ini, pemegang saham yang telah ada tidak memiliki hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari perseroan dalam hal perseroan melakukan penerbitan saham baru yang diakibatkan karena konversi utang tersebut, hal mana dapat memberikan risiko terdilusinya persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

---

A limited liability company is obliged to offer shares to the existing shareholders prior the issuance of new shares, or known as pre-emptive rights. There are several exemptions to the obligation to offer the new shares, one of which is the debt to equity conversion relating to shares subscription in a limited liability company which has been approved by the General Meeting of Shareholders. The exemption often leads to dilution of shares owned by the existing shareholders as can be seen in the Supreme Court of Indonesia’s Decision Number 118 PK/Pdt/2017. The issues in this thesis are related to legal consequences of debt to equity conversion as a form of claims compensation resulting dilution of shares, legal fact and application regarding claim for cancellation of the General Meeting of Shareholders’ Resolutions and comparison of the provisions regarding capital and shares of a limited liability company in relation to debt to equity conversion in the Limited Liability Company Law 1995 and 2007. This study is carried out in normative-jurisdictional approach with explanatory research as a type of research. The outcome of this study shows that the debt conversion as a form of claim compensation is considered as subscription of shares as long as it has met the terms and conditions stipulated by the laws and regulations and the articles of association of related company. There is no specific legal protection against shareholders whose rights have been impaired, however, the relevant shareholders may submit a lawsuit to a district court and/or request the company to buy back their shares at a fair price. Supreme Court of Indonesia’s Decision Number 118 PK/Pdt/2017 regarding the claim for cancellation of the General Meeting of Shareholders’ Resolutions Statement is partly correct, except concerning the call for the General Meeting of Shareholders period. The difference in regulation regarding debt to equity conversion in the Limited Liability Company Law of 1995 and 2007 is that in the current regime, existing shareholders do not have the right to obtain a prior offer from the company prior to the issuance of new shares. because of the debt conversion, which can give the risk of diluting the percentage of share ownership owned by shareholders which may lead to dilution of the percentage of share ownership owned by the existing shareholders."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perilaku waktu dan melihat permasalahan dari perspektif waktu pasar ekuitas dan utang yang mempengaruhi keputusan pendanaan eksternal perusahaan keluarga di ASEAN dan juga melakukan pembaharuan untuk menguji pengaruh krisis ekonomi global. Sampel dari penelitian ini adalah 30 induk perusahaan keluarga ASEAN yang telah IPO selama periode 2003-2022 dengan teknik regresi data panel. Hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif signifikan pada waktu pasar ekuitas pada market leverage dan positif signifikan pada waktu pasar utang pada book leverage serta pengaruh positif signifikan pada krisis ekonomi tahun 2008-2009 dan 2020-2021 pada keseluruhan leverage. Hasil ini akan memberikan pandangan baru terhadap praktisi, regulator, dan akademisi mengenai keputusan pendanaan perusahaan keluarga.

---

The purpose of this study is to evaluate the behavior of time and challenges in debt and equity market timing of family companies in ASEAN as well as updates to observe how the global economic crisis is affecting the external funding decisions. The sample of this study were 30 ASEAN family companies that had IPOs during the 2003-2022 period using the panel data regression technique. The findings show that there is a strong negative significant with market leverage testing on the timing of the equity market, a positive significant with book leverage testing on the timing of the debt market, and a positive significant with economic crises for the periods 2008-2009 and 2020-2021 with all leverage testing. These findings will provide practitioners, regulators, and academic insights into family companies finance decisions.

"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Prinsip Asas Proporsionalitas dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.C.4. Wali Amanat sebagai pihak yang ditunjuk dan dibayar oleh Emiten, mengakibatkan kedudukan Emiten yang lebih ldquo;tinggi rdquo; tersebut mudah mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Perwaliamanatan. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perwujudan Prinsip Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagai instrument perlindungan hukum. Penulisan Tesis ini menggunakan metode Yuridis Normatif Normatif Legal Research , melalui pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat urgensi Prinsip Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Perwaliamanatan untuk mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

---

ABSTRACT This thesis discusses the Principles of The Proportionality Principle in Bapepam LK Regulation Number VI.C.4. Trustee as the party appointed and paid by the Issuer, resulting in the positions of the more high Issuer easily affect the implementation of the Trustee Agreement. This thesis aims to find out the urgency of the principle embodiment of Proportionality Principle in Trustee Agreement as legal protection instrument. The writing of this thesis uses normative legal method Normative Legal Research , through the approach of law. Based on the results of the research can be seen that there is urgency Principle of Proportionality Principle in Trustee Agreement to regulate the implementation of rights and obligations of the parties in the Trustee Agreement."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian perdamaian dalam PKPU antara PT Arpeni dengan para kreditornya yang diamandemen pada tahun 2018 lalu. Hasil amandemen tersebut mengatur bahwa pembayaran utang PT Arpeni akan dilakukan dengan konversi utang menjadi saham (conversion of debt to equity). Dengan diaturnya demikian, PT CIMB selaku salah satu kreditor konkuren berbentuk bank mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut, dikarenakan opsi konversi utang menjadisaham tersebut tidak dapat dilakukan oleh PT CIMB kepada PT Arpeni berkenaan dengan adanya Pasal 3 POJK 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian Penyertaan Dalam Kegiatan Penyertaan Modal yang melarang bank melakukan penyertaan modal padaperusahaan selain yang bergerak di sektor jasa keuangan. Skripsi ini akan membahas mengapa OJK secara khusus melarang bank melakukan penyertaan modal kepada lembaga yang bergerak dalam sektor jasa non keuangan dan juga upaya hukum apa yangdapat dilakukan oleh PT CIMB terkait perjanjian perdamaian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sehingga nantinya hasil penelitian ini akan sampai kepada kesimpulan bahwa penyertaan modal oleh bank harus dilakukan dengan prinsip prudential banking dan oleh karena itu, PT CIMB dapat mengajukan upaya kasasi atas putusan berikut untuk mempertahankan dirinya dari pelanggaran atas POJK 36/PJK.03/2017 tersebut.

---

This thesis analyzes about the Composition Deed in the process of suspension of payment (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) between PT Arpeni and its creditors which was amended in 2018. The result of the amendment stipulates that PT Arpeni's debtpayment will be made by converting debt into equity. Through this arrangement, PT CIMB as one of the concurrent creditors, in the form of a bank, submitted an application for the cancellation of the Deed, because the option to convert debt into equity cannot be carried out by PT CIMB to PT Arpeni according to Article 3 POJK 36 / POJK.03 / 2017 focusing on Prudential Principle of Participation in Equity Participation Activities(Prinsip Kehati-hatian Penyertaan Dalam Kegiatan Penyertaan Modal) which prohibits banks from engaging in capital investment in companies other than those which engaged in the financial services sector. This thesis analyzes the reason why OJK (Otoritas Jasa Keuangan) specifically prohibits banks from making capital investments to institutions engaged in the non-financial services sector as well as legal remedies available for PTCIMB in relation to the composition deed. The research method used in this particular study is normative juridical. Thus, through this study it can be concluded that capital contribution made by banks must comply with the prudential banking principle and therefore, PT CIMB can submit an appeal against the following decision to defend itself from violations of POJK 36 / POJK.03 / 2017."

"Obligasi sebagai surat berharga merupakan Efek sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan merupakan bentuk surat bukti utang Emiten kepada kreditur obligasi yang harus dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Namun seringkali Emiten tidak membayar lunas obligasi tersebut, baik karena Emiten tidak mampu atau tidak mau membayar maupun karena Emiten sedang dalam proses Kepailitan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Emiten untuk membayar obligasinya adalah dengan mengajukan rencana perdamaian melalui Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang PKPU . Rencana perdamaian tersebut dapat berupa Debt to Equity Swap. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tata cara Debt to Equity Swap terhadap obligasi jenis Non-Convertible dalam rangka perdamaian di PKPU, dan bagaimana kedudukan serta peran Wali Amanat sebagai perwakilan dari Pemegang Obligasi dalam proses Debt to Equity Swap. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif, yang menggunakan metode penelitian berupa tinjauan kepustakaan. Obligasi jenis Non-Convertible yang akan melalui proses Debt to Equity Swap dalam rangka PKPU harus melalui upaya pembatalan atau percepatan waktu jatuh tempo sehingga sebelum obligasi batal atau jatuh tempo, peran Wali Amanat dalam proses Debt to Equity Swap masih akan terus ada untuk mewakili pemegang obligasi.

---

Bonds are categorized as Commercial Paper in Indonesian Capital Market Law. Bonds that also can be caterogiezed as letter of credit has their maturity date which is the time for the Issuer should pay the bonds to the creditos. But however, it rsquo s a common situation that the issuer doesn rsquo t pay the bonds to the creditors when the maturity day come. It can be happened because the issuer doesn rsquo t want to pay, in a condition of insolvency or in the process of bankruptcy. One of the common way to solve the problem for the creditors to get paid of their bonds is through the process of Suspension of Payment by doing Debt to Equity Swap. This Research will emphasize the Juridical Review of Debt to Equity Swap on Non Convertible Bonds that converted into shares in the Event of The Suspension of Payment. This research will be focused on the procedure Debt to Equity Swap of Non Convertible Bonds in the event of The Suspension of Payment, how Trustee as the representative of Bonds Creditors, participate in the event of Debt to Equity Swap. This research will use normative juridical study and literature review methods. Non Convertible Bonds can be converted for Debt to Equity Swap if the Bonds has already delisted in Capital Market Law or have reached their maturity date. The trustee still have to parcipate as the representative of bonds creditors as long as the bonds haven rsquo t been delisted or reached their maturity date."

"Utang merupakan salah satu opsi untuk Perseroan yang ingin mengembangkan usahanya, tetapi memiliki keterbatasan dana. Meskipun, terkadang utang itu tidak dapat dilunasi oleh debitornya. Sehingga, memaksa kreditor menempuh upaya hukum, di antaranya adalah gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, permohonan pernyataan pailit, dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang masing-masing memiliki tujuan dan akibat hukum yang berbeda. Menjadi masalah ketika para kreditor menghendaki untuk memberikan kesempatan bagi debitor untuk melunasi utangnya serta menlanjutkan usahanya, tetapi Pengadilan justru menolak dengan alasan nilai tagihan utang terlalu kecil. Hal tersebut ditemui pada kasus Putusan No. 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst. Berdasarkan analisis hukum yang diuraikan, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh syarat PKPU dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) telah terpenuhi. Namun, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan UUK-PKPU tidak mengatur jumlah minimum tagihan, tetapi terdapat Perma No. 4 Tahun 2019 yang mengatur mengenai tata cara gugatan sederhana. Sehingga, oleh karena nilai tagihan pada kasus ini di bawah Rp500.000.000,00, Majelis Hakim menolak permohonan PKPU. Atas putusan tersebut, terdapat dissenting opinion yang menyatakan pemberian PKPU Sementara beralasan hukum untuk dikabulkan. Oleh karena itu, penulis membahas fenomena ini dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai upaya hukum yang tepat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, pembahasan ini menjadi suatu hal yang memiliki urgensi karena dapat menjadi preseden atas kasus serupa. Dalam menganalisis kasus tersebut, penulis menyusun penelitian yang menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis menganalisis kedudukan Perma No. 4 Tahun 2019 terhadap UUK-PKPU dan analisis penolakan PKPU yang ditinjau dari Asas Kelangsungan Usaha. Hasil dari penilitian ini adalah Perma No. 4 Tahun 2019 bukanlah peraturan pelengkap dan tidak relevan terhadap permohonan PKPU. Selain itu, pemberian PKPU merupakan implementasi dari Asas Kelangsungan Usaha yang mana dapat memberikan kesempatan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya, serta melunasi utang-utangnya.

---

Debt is an option for companies that want to expand their business, but have limited funds. Although, sometimes the debt cannot be repaid by the debtor. Thus, forces creditors to take legal action, including lawsuits for default, lawsuits against the law, requests for bankruptcy statements, and requests for suspension of payment (PKPU), each of which has a different purpose and legal consequences. It becomes a problem when the creditors want to allow the debtor to pay off his debts and continue his business, but the Court refuses because the value of the debt invoice is too small. This was found in the case of Decision No. 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst. Based on the legal analysis described, the Panel of Judges stated that all PKPU requirements in Law no. 37 of 2004 (UUK-PKPU), have been fulfilled. However, the Panel of Judges rejected the request because UUK-PKPU does not regulate the minimum amount of bills, but there is Perma No. 4 of 2019 which regulates the procedures for simple lawsuits. So, because the value of the invoice, in this case, was below IDR 500,000,000.00, the Panel of Judges rejected the PKPU request. Regarding this decision, there was a dissenting opinion that stated that the temporary PKPU had legal reasons to be granted. Therefore, the author discusses this phenomenon to provide information to the public regarding appropriate legal remedies based on the objectives to be achieved. In addition, this discussion becomes a matter of urgency because it can set a precedent for similar cases. In analyzing the case, the authors compiled a study using normative juridical methods with a qualitative approach, in which the authors analyzed the position of Perma No. 4 of 2019 against UUK-PKPU and an analysis of PKPU rejection in terms of the Going Concern Principle. The result of this research is Perma No. 4 of 2019 is not a complementary regulation and is irrelevant to the PKPU application. In addition, PKPU is an implementation of the Going Concern Principle which can provide opportunities for debtors to continue their business and pay off their debts.

"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari debt covenant terhadap kecepatan penyesuaian struktur modal perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan non-keuangan periode 2012-2015. Penelitian ini mengadopsi Partial Adjusment Method untuk melihat perubahan struktur modal yang dipengaruhi oleh debt covenant yang berlangsung secara bertahap. Penelitian ini menggunakan fixed effect model yang diolah menggunakan STATA 14. Dalam penellitian ini ditemukan bahwa variabel debt covenant dan variabel interaksi antara debt covenant dengan leverage deviation, mempengaruhi kecepatan penyesuaian struktur modal yang diproksikan dengan variabel utang jangka panjang. Sementara debt covenant dan variabel interaksi antara debt covenant dengan leverage deviation tidak memiliki pengaruh terhadap kecepatan penyesuaian struktur modal yang diproksikan dengan total utang perusahaan.

---

This study aims to analyze the effect of debt covenant on the speed of adjustment of the company 39 s capital structure. The sample used is non financial company period 2012 2015. This research adopted Partial Adjustment Method to see the change of capital structure which influenced by debt covenant that progressed gradually. This research uses fixed effect model that is processed using STATA 14. In this research found that debt covenant variable and interaction variable between debt covenant with leverage deviation, affecting the speed of adjustment structure capital proxied by long term debt of the company. While the debt covenant and the interaction variables between debt covenant and leverage deviation have no effect on the speed of adjustment of capital structure proxied by the total debt of the company."

"Tesis ini membahas tentang penerapan ketentuan debt to equity ratio untuk keperluan penghitungan pajak di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan debt to equity ratio di Indonesia belum dapat diterapkan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan perbandingan dengan negara lain yaitu Amerika Serikat, Brazil, Australia, Jepang, China, Korea dan Negara-negara anggota Uni Eropa, rasio DER yang paling banyak digunakan adalah 3:1. Disarankan agar pemerintah menerbitkan peraturan menteri keuangan tentang perbandingan utang terhadap modal agar ketentuan debt to equity ratio dapat diterapkan dan memberi kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun petugas pajak.

---

This thesis describes the application of the debt to equity ratio rules for tax purposes in Indonesia. This research approach used a analytical descriptive research. The research result indicate that the debt to equity ratio rules in Indonesia not yet be applied because there is no implementing regulations. Based on comparisons with other countries, namely the United States, Brazil, Australia, Japan, China, Korea and the Member States of the European Union, the debt to equity ratio most widely used is 3:1. It is recommended that the government issue the finance minister regulations that the debt to equity ratio rules can be implemented and provide legal certainty for both taxpayers and tax officials."

"Investasi pada saham syariah merupakan alternatif pengelolaan dana yang baik karena saham-saham syariah jauh dari usaha yang tergolong haram menurut Islam. Dengan adanya Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji relevansi nilai informasi akuntansi terhadap Return saham. Penelitian ini menggunakan Debt to Equity Ratio, Kapitalisasi Pasar dan Turnover Ratio sebagai proxy informasi akuntansi. Objek penelitian ini yakni seluruh industri perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama enam kali berturut-turut dari tahun 2005 hingga 2010. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kapitalisasi Pasar memiliki pengaruh terhadap Return saham.

---

Investing on sharia stock is a good alternative for funding management because syariah stocks are far away from business which classified as illegitimate business according to Islam. With Jakarta Islamic Index which used as benchmarks in measuring performance of a stock investment which based on sharia. The objective of this study is to examine the value relevance of accounting information in explaining stock return. The study uses Debt to Equity Ratio, Market value, and Turnover Ratio as proxies of accounting information. The object of this research is for all of the company which listed on Jakarta Islamic Index for six times consecutively from 2005 until 2010. The result of this research give the information that Market Value have influence to the stock return."

"Struktur pendanaan merupakan kombinasi atau bauran segenap pos yang masuk dalam sisi kanan neraca perusahaan, dimana struktur pendanaan merupakan cara bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Banyaknya berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan struktur pendanaan, menyebabkan penentuan kebijakan dalam struktur pendanaan menjadi salah satu faktor yang panting.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel struktur aktiva, ukuran (size) perusahaan, keunikan produk dan profitabilitas baik secara bersamas-sama maupun sendiri-sendiri terhadap Debt to Equity Ratio (struktur pendanaan) perusahaan dalam industri makanan dan minuman. Penelitian ini dilakukan untuk rentang waktu tahun 2000 hingga tahun 2004.Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEJ sebanyak 17 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik purposive, temyata ada 11 perusahaan yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai sampel.Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan menggunakan data panel. Sedangkan model data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan efek tetap (fixed effect model) yaitu dengan melihat nilai intercept yang mungkin saja bisa berbeda-beda antar unit cross section.Hasil penelitian menunjukkan (1) secara bersama-sama variabel-variabel independen yang diteliti mempengaruhi Debt to Equity Ratio (struktur pendanaan) perusahaan dalam industri makanan dan minuman; (2) secara sendiri-sendiri variabel struktur aktiva tidak memiliki pengaruh terhadap Debt to Equity Ratio (struktur pendanaan), sedangkan ketiga variabel lainnya yaitu variabel ukuran (size) perusahaan, keunikan produk dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap struktur pendanaan.

---

Financial structure is a combination or a mix of all accounts on the right side of a company balance sheet, whereas financial structure is a system how a company backs its asset. Policy decision on financial structure becomes an important factor due to many features affects in choosing financial structure.

The aim of this research is to find out how variables, that are asset structure, the size of the company, product uniqueness and profitability, have effects on Debt to Equity Ratio financial structure), whether simultaneously or partial, in food and beverage industry. Research was conducted from 2000 to 2004.

The data used in this research is a secondary data that is financial report. Research populations are seventeen food and beverage companies which listed already in Jakarta Stock Exchange. Sampling was taken by using purposive technique. By its technique, there are only eleven companies which fulfill the requirement as samples.

Multiple regression model used in this research is a multiple regression model using panel data. Panel data used in this research is fixed effect model which look at intercept value that might be different between cross section units.

The result of the research (1) independent variables simultaneously have an effects on Debt to Equity Ratio (financial structure) of the companies on the food and beverage industries; (2) partial, asset structure variable does not have an effect on Debt to Equity Ratio (financial structure) whereas the other variables that are the size of the company, product uniqueness and profitability have an effect on financial structure."