Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laut telah menjadi bioma yang belakangan ini dikaitkan dengan kunci keberlanjutan masa depan – melihat dari bagaimana laut menyediakan sumber daya maupun keterjangkauan yang laut tawarkan terhadap perkembangan industri maupun ekonomi antropogenik manusia. Eksploitasi, reklamasi, dan intervensi manusia terus dilakukan atas nama keberlanjutan dalam istilah – istilah seperti “blue economy”. Padahal, pada kenyataannya manusia justru meninggalkan lebih banyak emisi daripada apa yang selama ini disadari, ataupun justru menimbulkan dampak yang menghilangkan keberlanjutan golongan yang tidak beruntung (seperti nelayan tradisional). Riset ini akan mengeksplorasi dan mereimajinasi potensi spasial oceanic noise pollution sebagai salah satu substansi emisi tak kasat mata dan tak terdengar dari pencarian keberlanjutan antropogenik terhadap laut. Memberikan konteks pengguna nelayan tradisional Cilincing sebagai protagonis bagi bioma laut, nantinya penelitiannya ini akan menginterpolasikan pendefinisian ruang eksisting nelayan Cilincing terhadap laut atas adanya bentuk respon redemptive dari kondisi ekstrem dan semi-distopik oceanic noise pollution.

---

The sea becomes a biome that is associated with being a key to sustainability in the future life of humans – considering how the sea provides abundant resources and/or affordance towards the anthropogenic industrial and economic development. For the sake of ‘sustainability’, human exploit, force reclamation, and/or interfere the nature under the umbrella terms such as ‘blue economy’ and such. However in reality, humans have left much more anthropogenic footprints than what is visible to the eye, nor ironically demolishing the extant sustainability of the unfortunate community (e.g. traditional fishermen). This research will explore and reimagine the spatial potential of the oceanic noise pollution as the unheard and unseen substantive emission of the anthropogenic quest of sustainability. With the given context of the Cilincing’s traditional fishermen as the protagonist of the sea biome, this research will further interpolate the existing architectural – spatial definition of Cilincing’s traditional fishermen towards the sea biome as a redemptive response towards the extreme and quasi-dystopic case of the oceanic noise pollution."

"

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang di mana luas wilayahnya sebagian besar adalah laut sehingga membuat wilayah pesisir memiliki potensi perekonomian yang besar salah satunya adalah daerah pesisir di kabupatan Karawang. Hal tersebut juga harus didukung dengan perancangan infrastruktur yang baik .Seperti yang diketahui bahwa infrastruktur merupakan kunci utama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi infrastruktur dan merancang infrastruktur yang dibutuhkan di kawasan pesisir karawang yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan dengan bantuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan melakukan survey ke salah satu kecamatan di daerah pesisir karawang kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisa statistik deskriptif serta analisa silang, ditemukan infrastruktur seperti jalan, tempat pelelngan ikan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan, sanitasi, sarana air bersih, telekomunikasi dan pasar dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Kondisi infrastruktur seperti jalan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan dan tempat pelelangan ikan  di sana sudah baik akan tetapi terdapat beberapa fasilitas penunjang yang masih kurang pada daerah tersebut sehingga dibuat perencanaan pembangunan fasilitas tersebut serta ditemukan juga bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dibutuhkan oleh masyarakat pesisir dilihat dari cara mereka mendapatkan informasi sehari-hari melalui internet,telepon dan televisi.

 

---

Indonesia is known as an archipelagic country where most of its area is the sea, making coastal areas have large economic potential, one of which is the coastal area in Karawang regency. It must also be supported by good infrastructure design. As is known that infrastructure is the main key to advancing economic growth and improving the quality of human life. The purpose of this study is to identify infrastructure and design the infrastructure needed in the Karawang coastal area which can increase the income of fishermen and with the help of the development of information and communication technology. By conducting a survey to one of the sub-districts in the Karawang coastal area then proceeding to do descriptive statistical analysis and cross-analysis, found infrastructure such as roads, fish tanks, fisheries refueling stations, sanitation, clean water facilities, telecommunications and markets can help increase income coastal communities. Infrastructure conditions such as roads, fishermen refueling stations and fish auction sites there are already good but there are still some supporting facilities that are still lacking in the area so that the facility development plan is made and it is also found that information and communication technology development is needed by coastal communities from the way they get information everyday through the internet, telephone and television.

 

"

"ABSTRACTASEAN Way seringkali diagungkan oleh beberapa akademisi sebagai manifestasi dari kepercayaan bersama di Asia Tenggara. Sebagian dari mereka bahkan menganggapnya sebagai dasar fundamental dari identitas kolektif regional. Menariknya, negara-negara di Asia Tenggara melibatkan negara besar secara berbeda dalam menangani agenda keamanan maritim melalui mekanisme normatif di kawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dinamika normatif terkait bagaimana norma maritim yang dibawa oleh negara besar diterima oleh negara-negara ASEAN. Norma-norma tersebut meliputi: Kebebasan Bernavigasi Freedom of Navigation dan Praktik Perikanan. Guna melakukannya, penelitian ini akan mengangkat dua studi kasus yaitu: sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, serta aktivitas perikanan ilegal Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendiskusikan mengenai titik potong antara norma, keamanan maritim, dan negara besar.

---

ABSTRACTASEAN Way has been frequently applauded by some scholars as the manifestation of shared belief in Southeast Asia. Some of them even recognize it as the fundamental basis of regional collective identity. However, Southeast Asian states engage great powers differently in addressing growing maritime security agenda through regional normative mechanism. Therefore, this research will investigate normative dynamics of how international maritime norms brought by great powers accepted by ASEAN member states. The aforementioned norms include Freedom of Navigation and Fishing. In so doing, this research shall proceed with two case studies which are territorial dispute in South China Sea, and illegal, unregulated, and unreported fishing. Thus, this paper shall discuss about the nexus between norms, maritime security, and great powers. "

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan terhadap laut tertutup dan laut semi tertutup dalam hukum laut. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat diskriptif. Pembahasan dalam tulisan ini membahas mengenai pengaturan hukum internasional terhadap laut tertutup dan semi tertutup pada UNCLOS 1982. Akan dibahas pula mengenai kerjasama regional atas laut tertutup dan semi tertutup serta disertai contoh-contoh pengaturan pada Laut Mediterania, Laut Karibia, Laut Kuning, Laut Hitam, dan Laut Arafura dan Timor. Akan dibandingkan pula ketentuan dari kerangka pengaturan yang ada di kelima contoh tersebut, yaitu Barcelona Convention di Laut Mediterania, Cartagena Convention di Laut Karibia, Bucharest Convention di Laut Hitam, dan ATSEF MoU di Laut Arafura dan Laut Timor. Serta akan disebutkan pelajaran apa yang dapat diambil untuk pengaturan pada Laut Arafura dan Laut Timor sebagai salah satu laut semi-tertutup dimana Indonesia memiliki kepentingan atas pengelolaannya. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar didorongnya pembentukan pengaturan regional atas laut tertutup dan semi tertutup, serta harus segera dibentuknya kerangka pengaturan yang mengikat di Laut Arafura dan Laut Timor, dan perlu dibuat National Action Plan yang solutif untuk menghadapi Priority Environmental Concern dari Laut Arafura dan Laut Timor.

---

This thesis is will describe the existing law of the sea arrangement on the enclosed sea and semi enclosed sea. This thesis is a juridical-normative research, and well be narrated on descriptive basis. First things that will be addressed on this research is the arrangements on enclosed sea and semi enclosed sea as stipulated in UNCLOS 1982. Also will be addressed is the trend of regional approach on enclosed and semi enclosed sea, and the example in Mediterranean Sea, Caribbean Sea, Yellow Sea, Black Sea, and also the existing non-binding arrangement in Arafura and Timor Sea. It will also explains about the arrangements in those sea, namely Barcelona Convention on the Mediterranean Sea, Cartagena Convention on the Caribbean Sea, Bucharest Convention on the Black Sea, and ATSEF MoU on the Arafura and Timor Sea. This research will makes a comparison out of those existing arrangements on enclosed and semi-enclosed sea, and explains what are the good example that can be applied in furthering the regional cooperation on Arafura and Timor Sea. The result of this research are the regional cooperation in enclosed,and semi enclosed sea should be encouraged, it also underlines the need for a binding arrangements in Arafura and Timor Sea. Related to Arafura and Timor Sea, there are needs for creating a National Action Plan that will address the Priority Environmental Concern thoroughly."

"ABSTRAK Tesis ini menjelaskan mengenai kerja sama keamanan maritim antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam melindungi Selat Malaka dari ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan tersebut. Tesis ini menggunakan konsep Diplomasi Maritim sebagai alat untuk mengukur keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis dinamika keamanan internasional di Asia Tenggara. Selat Malaka dipilih karena merupakan salah satu jalur perairan terpenting di dunia. Salah satu isu terbesar di Selat Malaka adalah ancaman pembajakan dan perompakan laut. Ketiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka menanggapi ancaman ini dengan menciptakan sebuah inisiatif baru untuk mengatasi keamanan maritim yang disebut Patroli Terkoordinasi pada tahun 2004. Tesis ini menyimpulkan bahwa pemenuhan tanggung jawab untuk keamanan di Selat Malaka dapat menekan ancaman pembajakan dan perompakan laut. Patroli Koordinasi yang diselenggarakan oleh tiga negara bagian di Selat Malaka juga membuktikan bahwa Diplomasi Maritim merupakan kunci keberhasilan dalam merespon masalah kawasan bersama. Melalui Diplomasi Maritim, ketiga negara di Selat Malaka berhasil mengatasi ancaman di kawasan bersama antara ketiga negara bagian tersebut. Kata Kunci : Diplomasi Maritim, Selat Malaka, Keamanan Maritim, Patroli Terkoordinasi, Pembajakan dan Perompakan Laut

---

ABSTRACTName Lintang SuproboningrumStudy Program Master rsquo s Degree International RelationsTitle The Role of Maritime Diplomacy in the Success of Indonesia Malaysia Singapore in Supressing the Number of Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait This thesis is study of maritime security cooperatioon among Indonesia, Malaysia and Singapore in safeguarding the Malacca Strait from threats to maritime security in the area. This thesis uses Maritime Diplomacy concept as tool to measure the sucess of coordinated patrol in the Malacca Strait. The focus of this research is to analyze the dynamic of international security in the Southeast Asia. Malacca Strait is chosen because it is one of the most important waterways in the world. One of the biggest issue in the Malacca Strait is the threat of piracy and armed robbery. The three states which is located around Malacca Strait respond to this threats by creating a new initiative for tackling maritime security called Coordinated Patrol in 2004. This thesis conclude that the fulfillment of responsibility for security in the Malacca Strait can suppress the threats of piracy and armed robbery. The Coordinated Patrol held by the three states in the Malacca Strait also proves that Maritime Diplomacy is a key to the exercise of success in responding to the problems of shared area. Through Maritime Diplomacy, the three states in the Malacca Strait successfully overcome the threats to the shared area among the three states. Keyword Maritime Diplomacy, Malacca Strait, Maritime Security, Coordinated Patrol, Piracy and Armed Robbery"