Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh berbagai wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali Ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta, dari tahun 2016 hingga 2019, menempati posisi pertama dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi se-Jabodetabek. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak dalam mendukung kota layak anak di DKI Jakarta dengan menggunakan konsep collaboration dynamics. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta yang dilihat dari konsep collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Secara keseluruhan indikator dari subdimensi collaboration dynamics terpenuhi, namun belum optimal karena terdapat temuan penelitian yang menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Hambatan para aktor dalam proses kolaborasi di antaranya: masih adanya miskomunikasi, kemungkinan terdapat duplikasi tugas, tidak adanya pelaporan rutin, terdapat ego sektoral, SOP kolaborasi yang belum terintegrasi. Selain itu juga masih terdapat aktor yang belum sepenuhnya yakin dengan kesiapan fasilitas yang dimiliki aktor lainnya serta faktor sumber daya baik dari segi kuantitas dan kualitas yang belum optimal.

---

Cases of violence against children are still a problem faced by various regions in Indonesia. The capital city of the Republic of Indonesia, DKI Jakarta, from 2016 to 2019, was in the first position with the highest number of violent cases against children in Jabodetabek. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with cases of violence against children. This study was conducted to describe efforts to handle violence against children in supporting child-friendly cities in DKI Jakarta using the concept of collaboration dynamics. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed that in handling violence against children in DKI Jakarta, which was seen from the concept of collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) had conformity. Overall indicators of the collaboration dynamics sub-dimension are met but not optimal because research findings become obstacles in the collaboration process. Barriers to the actors in the collaboration process include: there is miscommunication, the possibility of duplication of tasks, the absence of routine reporting, and still sectoral egos, collaboration SOPs that have not been integrated. In addition, some actors are not entirely convinced of the readiness of the facilities owned by other actors and resource factors both in terms of quantity and quality that are not yet optimal.

"

"Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh berbagai wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali Ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta, dari tahun 2016 hingga 2019, menempati posisi pertama dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi se-Jabodetabek. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak dalam mendukung kota layak anak di DKI Jakarta dengan menggunakan konsep collaboration dynamics. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta yang dilihat dari konsep collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Secara keseluruhan indikator dari subdimensi collaboration dynamics terpenuhi, namun belum optimal karena terdapat temuan penelitian yang menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Hambatan para aktor dalam proses kolaborasi di antaranya: masih adanya miskomunikasi, kemungkinan terdapat duplikasi tugas, tidak adanya pelaporan rutin, terdapat ego sektoral, SOP kolaborasi yang belum terintegrasi. Selain itu juga masih terdapat aktor yang belum sepenuhnya yakin dengan kesiapan fasilitas yang dimiliki aktor lainnya serta faktor sumber daya baik dari segi kuantitas dan kualitas yang belum optimal

---

Cases of violence against children are still a problem faced by various regions in Indonesia. The capital city of the Republic of Indonesia, DKI Jakarta, from 2016 to 2019, was in the first position with the highest number of violent cases against children in Jabodetabek. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with cases of violence against children. This study was conducted to describe efforts to handle violence against children in supporting child-friendly cities in DKI Jakarta using the concept of collaboration dynamics. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed that in handling violence against children in DKI Jakarta, which was seen from the concept of collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) had conformity. Overall indicators of the collaboration dynamics sub-dimension are met but not optimal because research findings become obstacles in the collaboration process. Barriers to the actors in the collaboration process include: there is miscommunication, the possibility of duplication of tasks, the absence of routine reporting, and still sectoral egos, collaboration SOPs that have not been integrated. In addition, some actors are not entirely convinced of the readiness of the facilities owned by other actors and resource factors both in terms of quantity and quality that are not yet optimal."

"Ekonomi digital di DKI Jakarta merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan mengingat kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. Maka, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ekonomi digital di DKI Jakarta adalah dengan melakukan kolaborasi antar sektor yang dapat dilihat pada smart economy dalam Jakarta Smart City melalui program JakPreneur. Peneliti menggunakan konsep collaboration dynamics (Emerson dan Nabatchi, 2015) yang memiliki tiga dimensi utama, yaitu principled engagements, shared motivation, dan capacity for joint action. Metode dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi memiliki keterikatan dan merupakan siklus yang berulang sehingga mulai dari prinsip awal hingga keputusan dan/atau tindakan yang hendak diambil adalah hasil kesepakatan bersama para aktor yang terlibat. Collaboration dynamics juga menggambarkan bahwa dimensi pada principled engagements para aktor saling menyamakan tujuan sebelum akhirnya dituangkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kemudian pada dimensi shared motivation para aktor saling proaktif dalam membangun modal sosial melalui PKS yang menjadi arahan dari pelaksanaan kolaborasi. Sedangkan pada dimensi capacity for joint action para aktor saling mempertahankan kinerja kolaborasi yang mana akan memperkuat dimensi-dimensi lainnya. Meskipun memiliki banyak perbedaan dalam berkolaborasi, para aktor dapat mengatasi permasalahan melalui komunikasi yang intensif dan evaluasi berkala.

---

Digital economy in DKI Jakarta is one of the importance aspect that need to be concerned due the technology advances has developed very fast. Thus, one of certain ways to manifesting the digital economy in DKI Jakarta is by collaborate in any sectors that can be seen in the smart economy of Jakarta Smart City through the JakPreneur program. Researcher used the concept of collaboration dynamics (Emerson and Nabatchi, 2015) that has three main dimensions, namely principled engagements, shared motivation, and capacity for joint action. Researcher used post-positivist paradigm for research methods by using in-depth interviews and literatures study. The result of this research showed that each dimensions has an attachment and is a recurring cycle so starting from the initial principleds to the decisions and / or actions that might be taken are the result of mutual agreement of the involved actors. Collaboration dynamics also described in principled engagements dimension each actors equalize their goals before finally pouring it into the Cooperation Agreement (PKS). Then in shared motivation dimension each actors mutually proactive to build the social principal through the PKS which is the direction of the implementation of the collaboration. While in capacity for joint action dimension, each actors mutually maintain collaboration performance which will strengthen the other dimensions.Though there are a lot of variety in collaboration, each actors can overcome the problem through the intensive communication and by periodical evaluation."

"ABSTRAK Kabupaten Klaten memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung kelancaran arusbarang/jasa di dua kota besar yang mengapitnya, yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta.Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Klaten sebagai daerah rawan tindak kejahatansalah satunya kekerasan pada anak. Masalah kekerasan pada anak cukup mengkhawatirkansehingga Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan suatu kebijakan sebagai upayapemenuhan hak anak melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkanpermasalahan itu, fokus penelitian adalah dampak kekerasan pada anak-anak yang menjadikorban dan efektivitas Program Kabupaten/Kota Layak Anak pada penanganan anak-anakkorban kekerasan dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Klaten melalui teorianalisis kebijakan William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode deskriptif. Informan penelitian adalah anak-anak korban kekerasan baik fisik,psikis maupun seksual, Gugus Tugas KLA Kabupaten Klaten dan pejabat terkait dariKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kabupaten/Kota Layak Anak berjalan efektifsebagai pedoman bagi Gugus Tugas KLA dalam penanganan Anak MembutuhkanPerlindungan Khusus (AMPK) khususnya anak korban kekerasan meliputi urusan pendidikan,kesehatan, pelayanan sosial dan perlindungan anak. Program Kabupaten/Kota Layak Anakbelum berjalan efektif bagi anak-anak korban kekerasan karena beberapa hambatan antaralain penolakan salah satu pihak keluarga untuk dilakukannya penanganan, terputusnya hakpendidikan pada anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan sertaketidaksesuaian penerapan kebijakan terkait penyelesaian kasus kekerasan pada anak melaluiproses mediasi. Hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerahsetempat mengingat kompleksitas dampak kekerasan pada anak di Kabupaten Klatendilatarbelakangi pula oleh lingkungan tumbuh kembang anak, dimana anak yang tinggal diwilayah pedesaaan cenderung untuk diam dan menutupi tindak kekerasan yang terjadipadanya sehingga secara psikologis mengalami tekanan batin lebih besar. Sementara itu,anak-anak korban kekerasan yang tumbuh di wilayah pusat kabupaten cenderung lebihekspresif dalam merespon tindak kekerasan yang dialaminya. Program Kabupaten/KotaLayak Anak merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengatasi ancamanstabilitas daerah dari tindak kekerasan pada anak dan dampak yang ditimbulkannya.Meskipun belum sepenuhnya efektif, Program Kabupaten/Kota Layak Anak memberikandampak positif bagi upaya perlindungan anak di Kabupaten Klaten. Peningkatan kesadaranmasyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan pada anak dan partisipasi masyarakat sebagairelawan pendamping anak korban kekerasan menguatkan dukungan terhadap ketahanansosial di tengah masyarakat sehingga berujung pada ketahanan daerah di Kabupaten Klaten

---

ABSTRAK Klaten Regency has a strategic role as a line connecting the smooth flow of goods or servicesin two major cities flanking that are Yogyakarta City and Surakarta City. The conditions putKlaten Regency as a crime-prone area, one is child abuse. Problem of child abuse is quitealarming so that the Government of Klaten Regency adopted a policy as an effort to fulfill therights of children through Child Friendly City Program. Based on the issues, the researchfocused on the impact of child abuse to the victimized children and the effectiveness of ChildFriendly City Program in handling victimized children of abuse in support the regionalresilience of Klaten Regency using the theory of policy analysis by William N. Dunn. Theresearch used qualitative approach by descriptive method. Informants research are victimizedchildren of abuse whether physically abuse, psycologically abuse and sexually abuse, childfriendly city task force in Klaten Regency and relevant officials in the Minister of Woman’sEmpowerment and Child Protection of Republic of Indonesia.The result showed that Child Friendly City Program run effectively as a guidance for childfriendly city task force in handling children in need a special protection particularly thevictimized children of abuse included educational affairs, health affairs, social services affairsand children protection affairs. Child Friendly City Program run uneffectively for thevictimized children of abuse because of some barriers such as refusal of either party to behandled, breaking of the right to education to the victimized children of sexual abuse whobecame pregnant and discrepancy related policies for resolving cases of child abuse throughthe mediation process. The barriers need attention from the Local Government consideringthe complexity of the impacts of child abuse in Klaten Regency is also motivated by theenvironmental development of the child, where children living in rural areas tend to be quietand cover acts of violence that occured to them that the psycological distress greater. Whilethe victimized children were growing in central region district tend to be more expressive inresponse to the violence experience. Child Friendly City Program is the effort of theGovernment of Klaten Regency in overcoming the threat of regional stability from childabuse and the impacts of it. Although not yet fully effective, Child Friendly City Programcontributed positive impact for the effort of child protection in Klaten Regency. Theincreased awareness of the public to report child abuse and community participation as avolunteer chaperone victimized children of abuse strengthens support for social resilience incommunities that lead to regional resilience in Klaten Regency"

"Kebijakan kota layak anak di kota Depok merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kebijakan kota layak anak ini muncul akibat dari semakin banyaknya tindak kekerasan terhadap anak dan juga pelanggaran- pelnggaran hak anak di kota Depok. Dari berbagai sumber refrensi yang didapatkan oleh peneliti, kota Depok merupakan kota satelit jakarta dimana tngkat laju penduduknya paling tinggi diantara kota-kota lain yang menjadi satelit jakarta sehingga dirasa penting untuk menyelesaikan kasus pelanggaran-pelanggaran hak anak yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan utnuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak-hak anak yang di Implementasikan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan Positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator-indikator batasan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam Program Kota Layak Anak di kota depok sudah cukup berhasil karena sudah adanya sosialisasi mengenai hak-hak anak, sudah adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah, dukungan dari masyarakat dan pihak swasta.

---

Child-friendly city policies in Depok is a manifestation of the commitment of local government to provide protection to the rights of the child. This child-friendly city policies arising from the increasing number of acts of violence against children and child rights violations pelnggaran in Depok. References from various sources obtained by the researchers, is a satellite city of Depok Jakarta where tngkat rate of population is highest among the other cities that became satellites jakarta thus considered important to resolve cases of child rights violations that occurred. Based on this, researchers primary objective is to determine how the application of the protection of the rights of children in Deploys in Depok. This study uses the theory of policy implementation with Positivist approach and qualitative data collection techniques. Analysis using descriptive analysis of indicators of policy implementation constraints. The results of this research is the implementation of policies in the Child Friendly Cities Program in the city of Depok has been quite successful because it is the socialization of the children's rights, has been a high commitment from the government, the support of the public and private sectors."

"Upaya mewujudkan kesejahteraan anak penting untuk dilakukan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran aktor dalam mewujudkan kesejahteraan anak melalui Kota Layak Anak (KLA)di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Aktor yang dimaksud adalah peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha dalam pengembangan KLA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Kelurahan Cisalak dalam pengembangan KLA terdapat sinergisitas dari peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha. Sinergisitas ini muncul karena ada peran pemerintah di dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait dengan KLA, ditambah dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat sehingga bisa bekerja sama dengan dunia usaha di dalam melakukan berbagai kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Sementara itu, di Kelurahan Cipayung Jaya peran pemerintah kurang di dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait KLA, partisipasi masyarakat cenderung rendah dan belum ada keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan KLA, sehingga kegitaan pemenuhan hak anak kurang berjalan dan hanya aktif di RW Ramah Anak percontohan. Oleh karena itu, untuk pengoptimalan pengembangan KLA perlu adanya peningkatan sinergisitas komitmen dan sumberdaya dari peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha.

---

Efforts to realize children's welfare are important because children are the nation's next generation. This study aims to describe and analyze the role of actors in realizing children's welfare through Child Friendly City (CFC) in Cisalak Village, Sukmajaya District and Cipayung Jaya Village, Cipayung District, Depok City, West Java. The actor in question are the role of the government, community participation and the contribution of the business world in developing CFC. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The results showed that in the Cisalak Village in the development of CFC there was a synergy of the role of government, community participation and contribution of the business world. This synergy arises because there are a role for the government in conducting socialization and coaching related to CFC, the high level of community participation so that they can cooperate with the business world in carrying out various activities to fulfill children's rights. Meanwhile, in Cipayung Jaya Village, the government's role is lacking in providing socialization and coaching related to CFC, community participation tends to be low and there is no involvement of the business world in developing CFC, so that the fulfillment of children's rights is not running well. Therefore, to optimize the development of CFC, it is necessary to increase the synergy of commitment and resources from the role of government, community participation and contribution of the business world"

"ABSTRACTSudah sepatutnya Pemerintah memperhatikan pemenuhan hak-hak anak, karena nantinya mereka yang akan menentukan nasib bangsa dan negara di masa depan. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menyelanggarakan Kota Layak Anak. Salah satu klaster yang penting terkait dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk mendukung terwujudnya Kota Layak Anak di bidang kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Berdasarkan hasil penelitian, melalui pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas organisasi oleh S.B Lubis dan Martani Huseini, Dinas Kesehatan telah melampaui sasaran-saran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari faktorfaktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan kinerjanya. Berdasarkan teori dari McKinsey, ada 7 faktor yang mempengaruhi Dinas Kesehatan untuk mendukung Kota Layak Anak, dua diantaranya sudah berjalan dengan baik yaitu, pemimpinan yang memotivasi para bawahannya dan anggaran dan teknologi yang mendukung untuk menyelenggarakan Kota Layak Anak. Namun lima faktor lainnya belum berjalan dengan baik, yaitu Dinas Kesehatan belum memiliki strategi khusus terkait dengan Kota Layak Anak, koordinasi yang belum berjalan dengan maksimal, kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimilki serta tidak adanya budaya organisasi yang ditetapkan secara khsusus bagi Dinas Kesehatan dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan perlu melakukan perbaikan dari faktor yang yang belum berjalan dengan baik tersebut agar Kota Depok dapat mewujudkan Kota Layak Anak.

---

ABSTRACTGovernment have to pay attention to the fulfillment of childrens rights, because later they will determine the fate of the nation and state in the future. One of the things that can be done by the Government is by organizing a Child Friendly City. One important cluster related to the implementation of a Child Friendly City is a cluster of basic health and wellbeing. The Depok City Government through the Health Office has made various efforts to support the realization of a Child Friendly City in the health sector. The research method used in this study is qualitative with a post-positivism approach. Based on the results of the study, through the target approach in measuring organizational effectiveness by S. B Lubis and Martani Huseini, the Health Office has exceeded the goals set out in the Medium Term Development Plan. The achievement of these targets is inseparable from the factors that influence the organization in carrying out its performance. Based on McKinsey's theory, there are 7 factors that influence the Health Office to support Child Friendly Cities, two of which have gone well, namely, leader who motivate their subordinates and the budget and technology that supports the implementation of Child Friendly Cities. But the other five factors have not gone well, namely the Health Office does not yet have a specific strategy related to Child-Friendly Cities, coordination that has not run optimally, lack of Human Resources both in terms of numbers and competencies and the absence of organizational culture specifically for the Office of Health in carrying out its functions. Therefore, the Health Office needs to make improvements from the factors that have not gone well so that Depok City can be a ChildFriendly City."

"Kekerasan anak yang terjadi di Kota Depok mempertanyakan eksistensi dari adanya predikat Kota Layak Anak yang dimiliki. Salah satu program dalam mewujudkan KLA yang tujuannya menyentuh keluarga dan menjadi program paling dekat dengan masyarakat adalah program Rukun Warga (RW) Ramah Anak. Program RW Ramah Anak menjadi program dengan capaian outcome tertinggi dengan penambahan jumlah RW Ramah Anak setiap tahunnya. Evaluasi program RW Ramah Anak ini dilakukan untuk melakukan penilaian mengenai keberhasilan dan kegagalan program dalam upaya penanganan kekerasan anak khususnya di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sebagai wilayah dengan kasus terbanyak kekerasan anak dan menjadi wilayah dengan RW Ramah Anak terbanyak dibandingkan wilayah lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data mixed methods melalui kuesioner yang disebarkan kepada 160 responden (kuantitatif) serta wawancara mendalam dengan 8 narasumber (kualitatif). Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Program oleh Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi program RW Ramah Anak dalam penanganan kekerasan anak di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dinyatakan bahwa program ini berhasil dalam upaya penanganan kekerasan anak. Namun, program ini juga masih memiliki beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar dapat dilaksanakan menyeluruh dan berjalan dengan optimal oleh RW di Kota Depok.

---

Child abuse that occurred in the city of Depok questioned the existence of the child-friendly city title that the city-owned. One of the programs in realizing KLA whose goal is to touch families and being the closest program to the community is the Child-Friendly Community Association (RW) program. The Child-Friendly RW Program is the program with the highest outcome achievement that can be seen by the increasing number of Child-Friendly RWs every year. The evaluation of the Child-Friendly RW program was carried out to determine the program's success or failure in addressing child violence, particularly in the Pancoran Mas sub-district of Depok City, which has the highest number of cases of child violence and the most Child-Friendly RWs in comparison to other areas. This study uses a quantitative approach with mixed methods data collection techniques through questionnaires distributed to 160 respondents (quantitative) and in- depth interviews with eight sources (qualitative). This study uses the Program Evaluation theory by Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). Based on the results of research on the evaluation of the Child Friendly RW program in handling child violence in the Pancoran Mas District, Depok City, it was stated that this program was successful in handling child violence. However, this program also still has several obstacles that need to be fixed so that it can be implemented comprehensively and run optimally by the RW in Depok City."

"Skripsi ini membahas peran-peran anggota FOKLA dan kendala-kendala yang dialami selama pengembangan RW Ramah Anak yang dikaitkan dengan konsep pengembangan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anggota FOKLA memerankan keempat peran community worker, yakni peran memfasilitasi, mengedukasi, representasional, dan teknis. Namun anggota FOKLA masih belum terlalu mampu dalam melakukan peran teknis terutama pada manajemen, penggunaan komputer, dan presentasi verbal. Penelitian ini menyarankan kepada lembaga untuk memperbaiki beberapa peran yang dinilai kurang tersebut melalui pemberian pelatihan kepada pengurus atau merumuskan ulang peran-peran yang dijalankan di masyarakat.

---

This thesis discusses the roles of FOKLA and the obstacles encountered during the development of child friendly environment that associated with the concept of community development. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of the study conclude that FOKLAs member plays four roles of community worker, namely facilitating, educating, representational, and technical. However, FOKLAs member is still not very capable in performing technical roles especially on management, computers, and verbal presentations. This research suggests to the agency to improve some of their roles and skills through training for administrators or reformulate the roles that are need to be executed in the community."

"Sebagai upaya untuk menyediakan ruang publik terbuka bagi masyarakat sekaligus aman bagi anak-anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2015 mulai membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas dampak pembangunan RPTRA di Provinsi DKI Jakarta terhadap output dan outcome dari layanan yang disediakan di tingkat kelurahan di Provinsi DKI Jakarta sekaligus menganalisis output dan outcome mana yang paling efektif terdampak. Efektivitas dampak pembangunan RPTRA dalam penelitian ini, selain dibandingkan dengan antar kelurahan di DKI Jakarta, juga dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan di kota-kota di sekitar DKI Jakarta yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan menggunakan metode Difference-in-Difference (DiD), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara sebelas output dan outcome dari layanan RPTRA, pembangunan RPTRA signifikan berdampak dalam meningkatkan probabilitas keberadaan ruang publik terbuka dan taman bacaan masyarakat serta signifikan dalam menurunkan probabilitas terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba di kelurahan-kelurahan yang dibangun RPTRA di DKI Jakarta dalam periode tahun 2015-2018. Diantara ketiga output tersebut, pengaruh terbesar pembangunan RPTRA adalah terhadap output berupa keberadaan ruang publik terbuka, baik jika dibandingkan dengan antar kelurahan di DKI Jakarta maupun jika dibandingkan dengan kelurahan-keluarahan di kota-kota sekitarnya.

---

To provide open public space for community and safety for children, DKI Jakarta Provincial Government since 2015 start to build a Child Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA). The purpose of this study was to analyze effectiveness of the impact of RPTRA development in DKI Jakarta Province on the outputs and outcomes from the services provided at the kelurahan level in DKI Jakarta while analyzing which outputs and outcomes were most effective. The effectiveness of the RPTRA development in this study, not only being compared to between kelurahan in DKI Jakarta, but also compared to kelurahan in cities around DKI Jakarta, that is Bekasi City, Depok City, Tangerang City, and South Tangerang City. By using Difference-in-Difference (DiD) method, the results of this study indicate that among eleven outputs and outcomes of services, the development of RPTRA is significant in increasing the probability of the existence of open public spaces and public reading parks and significantly reducing the probability of abuse drugs in kelurahan where RPTRA was built in DKI Jakarta during 2015-2018. Among the three outputs, the biggest influence of the RPTRA development is on the output of the existence of open public spaces, compared to those between kelurahan in DKI Jakarta and compared to kelurahan in the surrounding cities."