Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pendorong perekonomian utama di Indonesia. Namun permasalahan akses pembiayaan pelaku UMKM merupakan titik penghambat perkembangan bahkan kebertahanan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Dimensi akses pembiayaan yang digunakan adalah Aksesibilitas terhadap lembaga keuangan formal/non-formal, karakteristik pemilik, kelayakan atas pembiayaan keuangan, kendala kredit, karakteristik usaha, keterjangkauan, dan peran atau dukungan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penyebaran kuesioner secara online dan offline kepada 288 responden pemilik UMKM. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, Mann Whitney test dan Kriskall Wallis test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember secara keseluruhan tidak memiliki perbedaan yang signifikan baik sebelum masa pandemi Covid-19 maupun pada masa pandemi Covid-19, namun ditemukan perbedaan rata-rata persepsi. Indikator yang terkait adalah risiko bisnis, kemampuan pemenuhan persyaratan pembiayaan, kebutuhan pembiayaan, dan peran pemerintah.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) since long have been acknowledged as the main actor in Indonesian economic. Nevertheless, the issue of access to finance for MSMEs remains a conundrum and one of the obstacles for the business to develop or even to stay sustainable. The purpose of this study was to analyze access to finance for MSMEs owners in Jember before and during the Covid-19 pandemic. The dimensions of access to finance used were accessibility to financial institutions, owner characteristics, the feasibility for financing, credit constraints, business characteristics, affordability to acquire financing, and the role and support of the government. This research applied quantitative approach using a survey method with online and offline questionnaires distributed to 288 respondents who are MSMEs’ owner. The data analysis used was descriptive statistical analysis, Wilcoxon-signed test, Mann Whitney test, and Kruskall Wallis test. The results of this study indicated that the access to finance for MSME owners in Jember as a whole did not have a significant difference, both before the Covid-19 pandemic and during the Covid-19 pandemic, however, there were differences in the average perception of indicators related to business risk, ability to meet financing requirements, financing needs, and the role of the government."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akses ke jasa keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari World Bank Enterprise Survey dan melibatkan 881 UMKM dari sembilan provinsi di Indonesia sebagai sampel penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dalam menentukan determinan kesuksesan perolehan pinjaman menggunakan metode regresi logistik biner data cross-section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan laporan keuangan, pemberian jaminan, usia usaha, penjualan usaha, dan jenis kepemilikan usaha secara signifikan mampu memengaruhi akses ke jasa keuangan UMKM di Indonesia. Penelitian ini juga mendiskusikan implikasi dari hasi penelitian baik bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan akademisi

---

This study discusses several factors that affect the access to finance among micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in Indonesia. The study utilizes secondary data from World Bank Enterprise Survey and involved 881 MSMEs from nine provinces in Indonesia as the research sample. The hypothesis testing regarding the determinants of obtaining access to external finance is carried out using the binary logistic regression and cross section data. The results of this study indicate that the financial statements lending, the provision of collateral, firm age, firm revenues, and firm ownership significantly influence access to external finance of Indonesian MSMEs. This study also discusses the implications of the results both for policy makers, industry players, and academics."

"Pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi pelaku UMKM. Sebagai bentuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) untuk para pelaku UMKM bidang ekonomi kreatif di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan gambaran pelaksanaan bimbingan teknis CHSE untuk melihat sejauh mana penerapan yang dilakukan pelaku UMKM setelah mengikuti bimbingan teknis serta perubahan yang mereka alami. Dari disiplin Ilmu Kesejahteraan sosial bimbingan teknis ini sejalan dengan konsep pemberdayaan sebagai sebuah program agar mampu mempersiapkan pelaku UMKM menghadapi pandemi COVID-19. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang terdiri dari penanggung jawab program dan tiga orang peserta bimbingan teknis. Waktu rangkaian penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan pada bulan November 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam ruang lingkup jangka pendek. Materi CHSE menjadi solusi untuk tetap dapat menjalankan usaha dengan aman. Para pelaku UMKM telah menerapkan CHSE dan Digital branding sebagai cara bertahan saat pandemi COVID-19, antara lain dengan mewajibkan pengunjung menggunakan masker, menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan, mengatur jarak meja, dan menyemprotkan disinfektan. Dari segi Digital branding, para pelaku UMKM sudah mulai menggunakan platform Online untuk promosi. Faktor pendukung program ini diantaranya ialah teknis pelaksanaan seperti lokasi kegiatan, perlengkapan serta motivasi peserta. Hal tersebut masuk dalam modal fisik dan modal teknologi dalam pendukung pemberdayaan. Sementara penghambat program ialah tidak ada pendampingan dan sdm yang merupakan ketergantungan kepada orang lain. Program yang telah berjalan pada tahun sebelumnya membuat informan kemungkinan mengalami recall bias dalam memberikan informasi sehingga menjadi keterbatasan penelitian ini. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan agar bisa berjalan secara maksimal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi disiplun Ilmu kesejahteraan sosial khususnya bagi mata kuliah Intervensi Komunitas.

---

The COVID-19 pandemic has had an impact on MSME players. As a form of handling COVID-19 and economic recovery, the South Jakarta Tourism and Economy Office carried out Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) Technical Guidance activities for MSME players in the creative economy sector in the South Jakarta area. This research aims to explain the description of the implementation of CHSE technical guidance to see the extent of the implementation carried out by MSME actors after participating in the technical guidance and the changes they experience. From the discipline of Social Welfare Science, this technical guidance is in line with the concept of empowerment as a program to be able to prepare MSME players to face the COVID-19 pandemic. The informants in this study were four people consisting of the person in charge of the program and three technical guidance participants. This research was conducted for one month in November 2022. This research uses a descriptive approach in a short-term scope. CHSE material is a solution to continue running a business safely. MSME players have implemented CHSE and Digital branding to survive during the COVID-19 pandemic, including by requiring visitors to wear masks, providing facilities for washing hands, setting table distances, and spraying disinfectants. In terms of digital branding, MSME players have started using online platforms for promotion. Supporting factors for this program include technical implementation such as the location of activities, equipment, and motivation of participants. This is included in physical capital and technological capital in supporting empowerment. While the inhibitors of the program are no assistance and human resources which are dependent on others. The program that has been running in the previous year makes informants likely to experience recall bias in providing information so that it becomes a limitation of this research. This research could be a reference for the government in running empowerment programs so that they can run optimally. The results of this study would be a contribution to social welfare studies, especially in community intervention course."

"Insentif pajak merupakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak untuk mengembangkan perekonomian maupun untuk mengoptimalkan program pemerintah. Sejak awal kemunculan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak terhadap penurunan perekonomian negara terutama bagi sektor UMKM, menyelamatkan keberlangsungan para pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantuan pendanaan dan insentif yang berupa insentif PPh Final UMKM DTP. Namun, pemanfaatan insentif tersebut masih belum optimal meskipun sudah dilakukan perpanjangan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meninjau pelaksanaan insentif PPh Final UMKM DTP pada instansi KPP Pratama Mataram Barat dan faktor apa saja yang membuat insentif PPh Final UMKM DTP belum optimal dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam pemanfaatan insentif ini ialah pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP agar dapat berjalan dengan lancar, tetapi pada kenyataannya ada faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Mataram Barat antara lain kurangnya sosialisasi oleh pihak KPP, pengetahuan para pelaku UMKM yang masih rendah, dan proses administrasi yang menyulitkan para pelaku UMKM.

---

Tax incentives are waivers given by the government to taxpayers to develop the economy and to optimize government programs. Since the beginning of the emergence of the Covid-19 pandemic which occurred in Indonesia it has had an impact on the decline of the country's economy, especially for the MSME sector, saving the sustainability of MSME actors, the government provides funding assistance and incentives in the form of PPh Final MSME DTP incentives. However, the utilization of these incentives is still not optimal even though there has been an extension of the provision of Final Income tax MSME DTP incentives. This encourages the researcher to review the implementation of DTP MSME Final income tax incentives at KPP Pratama West Mataram and what factors make DTP FINAL MSME Income tax incentives have not been optimal in the utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives. This research used descriptive qualitative methods with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were several supporting factors in the utilization of this incentive was the provision of socialization carried out by the KPP in order to run smoothly, but in fact there were factors that caused the optimal utilization of incentives. There were several factors that caused the optimal utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives in KPP Pratama West Mataram, including lack of socialization by the KPP, low knowledge of MSME actors, and administrative processes which made it difficult for MSME actors."

"Pandemi Covid-19 bukan hanya mengakibatkan hilangnya nyawa dengan skala besar, tetapi juga turut berdampak besar terhadap aktivitas perekonomian. Pada kasus di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Untuk itu, pemerintah menetapkan suatu regulasi kebijakan untuk membantu UMKM dalam meringankan bebannya melalui insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP). Namun, hingga Oktober 2020, realisasi insentif pajak hanya mencapai 9,9% dari keseluruhan pihak yang ditargetkan. Karena itu, riset ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan insentif PPh bagi UMKM di masa pandemi di Indonesia dengan menggunakan kriteria kebijakan publik oleh Dunn (2014) yaitu efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dan menganalisis perbandingan konten kebijakannya di negara Thailand, Hong Kong, dan Indonesia. Data dihimpun melalui kajian literatur, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan para ahli. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, hasil riset menyimpulkan bahwa kebijakan insentif PPh UMKM di masa pandemi belum seluruhnya memenuhi kriteria Dunn. Riset menunjukkan bahwa persyaratan administratif yang ada tidak cukup efisien karena tidak memenuhi prinsip kemudahan dan kesederhanaan, sehingga menghasilkan cost of taxation tinggi bagi UMKM. Berbeda dengan Indonesia, kebijakan insentif PPh bagi UMKM yang diterapkan di Thailand dan Hong Kong menekankan prosedur pemanfaatan yang bersifat otomatis, dengan tujuan untuk memudahkan UMKM dalam memperoleh manfaat insentif. Guna optimalisasi fungsi insentif pajak dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah perlu melakukan simplifikasi prosedur pemanfaatan dan sosialisasi terkait implementasi secara tepat dan menyeluruh.

---

The Covid-19 pandemic is not only causing large-scale loss of life, but also severely affected the economy activity. Micro-Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) are among the hardest-hit sector due to the pandemic in Indonesia. Thus, the government establishes regulation to help MSMEs ease the burden towards the Income Tax Borne by Government (PPh DTP). Nevertheless, until October 2020, the realization of the tax incentives has only reached 9,9% of the total targeted entities. Hence, this research primarily aims to evaluate income tax incentives policy for MSMEs in the Covid-19 pandemic based on evaluation criterias by Dunn, which consists efficiency, responsivity, and appropriateness, and also aims to conduct the comparison analysis of policy-content of income tax incentives policy in Thailand, Hong Kong, and Indonesia. The data is gathered through literature-review, documentation-study, and in-depth interviews with experts. Using qualitative analysis technique data, the results of this study indicates that the tax incentives have not entirely fulfilled the criterias by Dunn. The research shows that existing administrative requirements are not efficient caused it is against the ease of administration and simplicity principle, which results in higher cost of taxation for the targeted entities. Different from Indonesia, the policy that implemented in Thailand and Hong Kong emphasize the automatic procedures, which provides the easy access to MSMEs to get the benefit of tax incentives. In order to occupy tax incentives to contribute in tackling the Covid-19 impacts on MSMEs, the government needs to simplificate the procedures and also socialize the implementation appropriately and thorough."

"Tesis ini membahas bagaimana meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM), melalui penggunaan pemasaran digital. Meskipun industri kerajinan perak filigri sudah menggunakan pemasaran digital, namun pelaku UMKM masih kesulitan dalam menjual produk. Penelitian ini bertujuan menganalisis daya saing melalui penggunaan pemasaran digital dalam tataran makro, messo dan mikro pada UMKM kerajinan perak filigri di Kotagede, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Soft Systems Methodology (SSM). Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam pada tataran makro, meso, dan mikro. Terdapat tujuh tahapan analisis data, mulai dari pemetaan masalah melalui rich picture, penyusunan conceptual model melalui root definitions, perbandingan conceptual model dengan dunia nyata, hingga action plan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya permasalahan: 1) sumber daya manusia 2) kesenjangan pengetahuan digital 3) terjadi kompetisi harga; 4) jaringan kelompok pada tataran meso tidak optimal; dan 5) pelatihan strategi pemasaran digital belum fokus produk dengan segment terbatas. Saran yang dapat diberikan antara lain: kesepakatan bersama mengenai upah minimum, pelatihan untuk regenerasi perajin, strategi blue ocean dan inovasi produk, memperkuat peranan koperasi dan asosiasi, penambahan pelatihan strategi digital untuk produk dengan segment terbatas di Kotagede......This thesis discusses how to increase the competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) using digital marketing. Even though digital marketing is used in the filigree silver craft industry, the MSMEs players are having difficulties in selling their products. This study aims to analyze competitiveness through the use of digital marketing at the macro, mezzo, and micro levels of filigree silver handicraft SMEs in Kotagede, Yogyakarta. This study uses a qualitative method Soft Systems Methodology (SSM). Data were collected through in-depth interviews at the macro, meso, and micro levels. There are seven stages of data analysis, starting from collecting problem situations, building a conceptual model through root definitions, comparing models with real-world, until taking action. The results of this study indicate the following problems occur: 1) the human resource issues; 2) a digital knowledge gap; 3) price competition; 4) the group network function at the mezzo level is not working properly; and 5) the training given not focus on a limited segment product. Therefore, a collective agreement on minimum wage needs to be made, focus on training for regeneration, carrying out blue ocean strategy and product innovation, strengthening the role of cooperatives and associations, increase digital strategy training which focuses on segmented products in Kotagede."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Kesiapan UMKM menggunakan e-billing untuk pembayaran pajak serta faktor-faktor UMKM menggunakan atau tidak menggunakan e-billing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan survey lapangan meggunakan kuesioner. Adapaun Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 70 UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan dimensi role clarity dan dimensi ability, UMKM di Kabupaten Bogor tidak siap menggunakan e-billing, namun apabila berdasarkan dimensi motivation UMKM di Kabupaten Bogor siap menggunakan e-billing. Sehingga dapat disimpulkan UMKM di Kabupaten Bogor tidak siap menggunakan e-billing untuk pembayaran pajak. Sedangakan faktor UMKM menggunakan e-billing adalah karena mudah, cepat dan praktis. Sedangkan faktor UMKM tidak menggunakan e-billing adalah karena kurang familiarnya UMKM di Kabupaten Bogor terhadap e-billing serta beberapa responden menyebutkan bahwa kurang familiar terhadap pengguanaan internet.

---

ABSTRACTThis study discusses about the readiness of MSMEs using e billing for tax payment and factors of MSMEs to use or not use e billing. The research method use descriptive quantitative research method. Data collection techniques by distribute questionnaires. Number of respondents in this study are 70 MSMEs in Bogor Regency area. The result of this research is based on role clarity and ability dimentions, MSMEs in Bogor Regency is not ready to use e billing, but if based on the dimension of motivation MSMEs in Bogor Regency ready to use e billing. So it can beconcluded MSMEs in Bogor Regency is not ready to use e billing for tax payment. Factors of MSMEs to use e billing because easy, fast and practical. While factors of MSMEs to not use e billing because MSMEs in Bogor regency of less familiar to e billing and some respondents mentioned that less familiar to using internet."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan Tax Planning bagi UMKM di Indonesia sesuai dengan kriteria tarif pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018, Undang-undang pajak penghasilan Pasal 17, dan fasilitas Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E. Pada saat ini UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Namun demikian kontribusi penerimaan pajak penghasilan UMKM terhadap penerimaan pajak Indonesia masih rendah, hanya sebesar Rp 5,7 triliun, atau sama dengan 5% dari Produk Domestik Bruto. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Tax Planning Hoffman (1961) dan teori kepatuhan Slippery Slope Framework Kirchler (2007) dengan pendekatan studi kasus Mixed Method serta menggunakan primary data dan secondary data. Hasil penelitian menunjukan bahwa UMKM orang pribadi dengan penghasilan neto lebih dari 6% atau UMKM Badan dengan penghasilan neto lebih dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak sesuai PP 23 tahun 2018, sedangkan UMKM orang pribadi yang memiliki penghasilan neto kurang dari 6% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak sesuai UU PPh pasal 17, serta UMKM badan dengan penghasilan neto kurang dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak pasal 31E. Output yang dihasilkan dari penelitian ini berupa tax planning bagi UMKM di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Penelitian berikutnya diharapkan dapat berupa rancangan ketentuan tarif pajak penghasilan baru yang sesuai dengan asas perpajakan dan kondisi UMKM di Indonesia.

---

This study aims to propose tax planning for MSMEs in Indonesia according to income tax rates criteria on Government Regulation No. 23 of 2018, Article 17 of income tax law and Article 31E of income tax law. At the moment, MSMEs fulfill a proportion of 99.99% of a total business entity in Indonesia or as much as 56.54 million units. However, the contribution of MSMEs income tax revenue to Indonesia's tax revenues is meager, only at Rp. 5.7 trillion, or equal to 5% of Gross Domestic Product. The theory used in this study is the Hoffman Tax Planning Theory (1961) and the Slippery Slope Framework compliance theory of Kirchler (2007) with Mixed Method case study approach using primary and secondary data. The result showed that personal MSMEs with net income more than 6% or corporate MSMEs with net income more than 4% were more profitable use the income tax rate in accordance to PP 23 of 2018. Personal MSMEs with net income less than 6% were more profitable use tax rate in accordance to Income Tax Law article 17, as well as corporate MSMEs with net income less than 4% were more profitable use Article 31E rates. The output generated from this study is the form of tax planning for MSMEs in Indonesia. Subsequent research is expected to be a draft regulation on new income tax rates that are more in line with taxation principles and the condition of MSMEs in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini melalui adanya Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survey yang disebarkan kepada 61 pemilik UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS 20 dan dianalisis dengan korelasi pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya adalah faktor kepercayaan kepada pemerintah dan kompleksitas pajak. Sementara faktor lainnya seperti moral pajak, keadilan pajak, kekuatan otoritas, informasi pajak, dan kesadaran pajak, secara statistik menunjukkan tidak adanya signifikasi pada pengaruh tersebut. Dari hasil ini, pembuat kebijakan atau pemerintah dapat memperhatikan kembali kompleksitas administrasi perpajakan untuk meningkatkan niat Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Karena pada insentif tersebut, pemerintah membutuhkan niat Wajib Pajak untuk mau melaporkan realisasi PPh Finalnya.

---

This study aims to identify factors that influence the compliance intention of MSME taxpayers in reporting their tax obligations, in this case through the Government-borne MSME Final Income Tax Incentive. This study uses a quantitative approach by conducting a survey that is distributed to 61 MSME owners in the Pasar Minggu Subdistrict. The data obtained were processed using the SPSS 20 program and analyzed by Pearson correlation. The results of this study indicate that the factors that influence taxpayer compliance intentions in reporting their tax obligations are the factor of trust in the government and tax complexity. While other factors such as tax morale, tax justice, power of authority, tax information, and tax awareness, statistically shows no significant effect on this. From these results, policy makers or the government can pay attention to the complexity of tax administration to increase the intention of taxpayers to report their tax obligations. Because in this incentive, the government needs the intention of the taxpayer to report the realization of the Final PPh."

"Pertambahan UMKM di kota yang pesat tidak di dukung dengan jumlah area yang digunakan untuk berdagang akibatnya berdagang di tempat yang tidak semestinya. Hal ini berdampak pada kenyamanan warga kota dan keindahan kota yang menjadi semrawut dan jauh dari kata tertib. Di sisi lain, keberadaan UMKM membantu menaikkan perekonomian Jakarta, mengurangi angka pengangguran dan memenuhi kebutuhan para konsumen UMKM.Skripsi ini menjelaskan keberadaan UMKM dan tempat berdagang yang seharusnya serta mengetahui pentingnya keberadaan UMKM pada ruang publik kota. Skripsi ini juga melihat bagaimana fasilitas perdagangan menjadi unsur penting dalam kota. Berbagai macam fasilitas perdagangan menyediakan tempat berdagang UMKM sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Ruang publik juga membutuhkan kehadiran Usaha Mikro dan Kecil sebagai fasilitas yang menghidupkan suasana. Oleh karena itu dibutuhkan penataan yang baik agar menciptakan kota yang indah dan rapih demi kenyamanan warga kota.

---

The rapid increment of MSMEs in city are not supported by the area of trading itself, as a result, they trade in undue places. This has an impact on the comfort of the citizen and the beauty of the city which becomes chaotic and far from the orderliness. On the other hand, the presence of MSMEs helps raise the economy of Jakarta, reduce unemployment and meet the needs of MSMEs consumers.

This thesis explains the existence of MSMEs and the appropriate place for trading as well as the importance of MSMEs in urban public space. This thesis also describes how trade facilities become an important element in a city. Various trade facilities provide a place for SMEs to run their business in accordance with local regulations. Public space also requires the presence of Micro and Small Business as a facility which enliven the atmosphere of city. Therefore, it needs a good arrangement in order to create a well ordered city for the convenience of citizens."