Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah angkatan kerja yang besar juga diiringi dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang besar. Salah satu cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan adalah dengan mendukung perkembangan industri film di Indonesia. Bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah pemberian insentif pajak dengan melihat manfaat dari pemberian insentif pajak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perbandingan insentif pajak penghasilan badan Indonesia, California, dan Britania Raya dan juga untuk menganalisis implikasi yang dapat diterima Indonesia akibat pemberian insentif pajak untuk industri film. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setelah dilakukan perbandingan, Indonesia, dengan California, dan Britania Raya, memiliki perbedaan yang signifikan, Indonesia masih belum memiliki insentif pajak penghasilan badan khusus untuk industri film. Melihat implikasi yang diterima California dan Britania Raya merupakan alasan di dalam membuat kebijakan khusus di dalam pemberian insentif Pajak Penghasilan untuk industri film di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal sebagai pembuat kebijakan untuk memberikan insentif pajak khusus dalam rangka mendukung perkembangan industri film di Indonesia.

---

Employment. One way to create jobs is to support the development of the film industry in Indonesia. The form of support that can be provided by the government is the provision of tax incentives by looking at the benefits of providing tax incentives. The purpose of this study is to compare the corporate income tax incentives of Indonesia, California and the United Kingdom and also to analyze the implications that Indonesia may receive due to tax incentives for the film industry. This research uses a qualitative approach research method with qualitative data analysis techniques. Data collection techniques used in this research are literature study and field studies. The results of this study explain that after comparisons, Indonesia, with California and the United Kingdom, have significant differences, Indonesia still does not have a special corporate income tax incentive for the film industry. Seeing the implications received by California and Great Britain is the reason for making a special policy in providing income tax incentives for the film industry in Indonesia. Furthermore, this research is also expected to provide input to the Directorate General of Taxes and the Fiscal Policy Agency as policy makers to provide special tax incentives in order to support the development of the film industry in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas, pemerataan, dan ketepatan insentif pajak yang diterapkan Indonesia atas industri bahan bakar nabati. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa insentif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas industri Bahan Bakar Nabati secara umum di Indonesia tidak efektif bagi perkembangan industri tersebut karena minimnya industri yang memanfaatkan insentif yang disediakan oleh pemerintah. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan spesifik pada cakupan produk dan wilayah tertentu, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan. Peneliti menemukan bahwa selain peningkatan kualitas sosialisasi insentif Pajak Penghasilan, kebijakan pajak lain yang tepat adalah insentif pajak untuk mendorong konsumsi, karena realisasi penanaman modal oleh industri pada umumnya mempertimbangkan adanya penawaran atau peluang pasar Bahan Bakar Nabati di Indonesia.

---

This research’s purpose is to describe the effectiveness, distribution, and accuracy of tax incentive for biofuel industries development in Indonesia. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researcher found that income tax incentive is ineffective for the development of biofuel industries, because of the lack of it's utilization by biofuel industries. Indonesia’s government have to do more focus and spesific socialization on certain industrial estate, criteria and type of product to optimize utilization of tax incentive.

Researcher found that in addition to the improvement of tax incentive socialization in Indonesia, the alternative tax policy is to encourage consumption on biofuel because, prior reason of realization on investment of biofuel industries is market or demand of biofuel in Indonesia."

"Dalam melaksanakan amanat UU PPh nomor 36 tahun 2008 tentang pemberian keringanan pajak penghasilan. Pemerintah membuat perarturan pelaksana yang tercantum pada PP nomor 52 tahun 2011. Salah satu industri yang mendapatkan insentif pajak penghasilan adalah Industri Panas Bumi. Namun sejak disahkannya peraturan ini belum ada industri panas bumi yang mengajukan fasilitas ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis dasar dan perkembangan pemberian insentif pajak penghasilan di Indonesia, menganalisis peran insentif pajak penghasilan atas industri panas bumi. Selain itu, menganalisis substansi kebijakan insentif pajak penghasilan dengan menggunakan teori evaluasi knoepfel terdiri dari extent of target group, effectiveness, dan relevance. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Peneliti menemukan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam pemberian insentif karena masih terdapat insentif pajak yang tidak ada peraturan pelaksananya, Insentif pajak penghasilan bukan menjadi satu-satunya faktor pertimbangan investasi panas bumi. Selain itu, insentif pajak penghasilan tidak dapat menarik investor karena tidak sesuai dengan karateristik industri panas bumi.

---

Government have made some regulation on Government Regulation about income tax incentive for investment in Indonesia. It was mandated by law of income tax. One of industries who get incentive is Geothermal Industries. But, about more than 5 years this regulation was implemented, no one geothermal industries proposed to get this incentive.

Based on this problem, researcher whats to analize about substantion policy of income tax incentive. Beside that, researcher whats to know what a based of geothermal regulation. The last aim for researching is evaluate the policy of income tax incentive with knoepfel's theory such as extent of target group, effectiveness, and relevance. With qualitative research approach, descriptive research purposes and interview and Library Research data collection methods.

Reacherher found that government unconsistent in make regulation of incentive. Because there was regulation didn’t have excecution regulation. Tax income incentive was not one of factor of investor consideration will investation or not. And than, tax incme incentive couldn’t make investor interest because geothermal industries have different characteristic with other."

"Pangsa pasar video gim di Indonesia sudah sangat besar mencapai Rp 16 T di Indonesia, namun hanya 0,4% merupakan produk lokal. Kominfo dan AGI pada tahun 2020, membentuk survei berkaitan ekosistem industri video gim di Indonesia dan ditemukan masalah dalam perusahaan produsen video gim, salah satunya adalah anggaran. Kemenparekraf juga khawatir atas jumlah produk luar negeri yang memenuhi pasar video gim di Indonesia dan memiliki potensi bahaya bagi budaya Indonesia.Tujuan Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan kebijakan insentif pajak bagi perusahaan produsen dan penerbit video gim diterapkan di Indonesia berguna mengatasi permasalahan yang ada. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis kualitatif. Analisis akan dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka, menggunakan teori manfaat dan biaya sebagai dasar penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan insentif pajak bagi perusahaan produsen dan penerbit video gim di Indonesia dapat mengatasi permasalahan anggaran produsen dan meningkatkan persebaran budaya Indonesia melalui video gim. Oleh sebab itu, kebijakan insentif pajak bagi perusahaan produsen dan penerbit video gim layak diterapkan di Indonesia, dengan salah satu potensi pajak penghasilan yang diberi kebijakan insentif pajak karena sering ditemukannya dalam perusahaan produsen dan penerbit video gim adalah Pajak Penghasilan 23 atas Royalti.

---

The video game market share in Indonesia is immense and has reach 16 trillion Indonesia Rupiah, but only 0.4% is a local product. Kominfo and AGI in 2020, conducted a survey regarding the ecosystem of the video game industry in Indonesia and found problems in video game production companies, one of which is the budget. The Ministry of Tourism and Creative Economy is also worried about the number of foreign products that fill the video game market in Indonesia and have the potential to harm Indonesian culture. The aim of this research is to analyze the feasibility of applying tax incentive policies to video game production and publisher companies in Indonesia to overcome existing problems. The analytical method used in this research is descriptive qualitative analysis method. The analysis will be carried out by means of interviews and literature study, using the theory of benefits and costs as the basis of the research. The results of the study show that tax incentive policies for video game production and publisher companies in Indonesia can overcome producer budget problems and increase the spread of Indonesian culture through video games. Therefore, a tax incentive policy for video game production and publisher companies is feasible in Indonesia, with one potential income tax that may given a tax incentive policy because it is often found in video game production and publisher companies is Income Tax 23 on Royalties"

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Sosial Nasional Indonesia saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan melalui Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sejak beroperasinya dari tahun 2014, Dana Jaminan Sosial Kesehatan selalu mengalami defisit dan akhirnya harus dibantu oleh pemerintah dengan subsidi dari APBN. Pola tersebut tentu tidak sehat dan berlawanan dengan prinsip jaminan sosial yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yakni kegotong-royongan. Penyesuaian daripada tariff iuran Dana Jaminan Sosial yang dikelola Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan sudah dicoba dilakukan namun mendapat tentangan dari masyarakat. Sistem National Health Insurance di Taiwan pernah mengalami masalah yang sama di tahun 2006. Namun pada saat itu, di samping melakukan penyesuaian iuran, pemerintah Taiwan juga memberikan insenti pajak penghasilan dimana iuran NHI yang dibayarkan sendiri oleh pekerja boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Dengan insentif tersebut, pemerintah Taiwan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian atas iuran NHI tanpa resistensi dari masyarakat. Tesis ini menganalisa perkembangan jaminan kesehatan sosial di Indonesia dan di Taiwan serta perlakuan daripada peraturan perpajakan terhadap iuran Dana Jaminan Sosial tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pembuat kebijakan di Indonesia masih belum berpikir untuk memberikan insentif pajak karena sifat iuran yang sudah dipaksakan tidak memerlukan lagi fasilitas berupa insentif. Pemikiran ini berbeda dengan pembuat kebijakan di Taiwan yang menggunakan insentif pajak untuk meningkatkan social feasibility masyarakat terhadap penyesuaian nilai iuran jaminan kesehatan, serta sebagai instrumen supply side tax policy untuk menjaga daya konsumsi masyarakat.

---

ABSTRACTIndonesia's National Social Health Insurance is currently managed by the Indonesian Social Security Administration of Health through the Social Security Fund for Health. Since its operation from 2014, the Social Security Fund for Health always suffers deficits and ultimately must be assisted by the government with subsidies from the state budget. This pattern is certainly not efficient and contrary to the principle of social security which is mutual cooperation between people. In the past time, the adjustment of the contributions rate has been attempted by the government but it got a resistance from the public. The National Health Insurance system in Taiwan had experienced similar problems in 2006. But at that time, in addition to adjusting the contributions rate, the Taiwanese government also provided income tax incentives in which NHI contributions paid by employees is treated as tax deduction for the taxable income. With these incentives, the Taiwanese government can make adjustments to NHI contributions rate without notable resistance from the public. This thesis analyzes the development of social health insurance in Indonesia and in Taiwan as well as the treatment of the tax regulations on the Social Security Fund. The results show that policy makers in Indonesia do not think of providing tax incentives because the contributios have already been forced and it no longer needs the facilities in the form of tax incentives. While in the other hand, Taiwanese policy makers use tax incentives to increase the social feasibility of the public towards the policy of the adjustment of the Social Security Fund contributions, as well as the supply side tax policy instrument to safeguard people's consumption power. "

"Penelitian ini mengkaji kebijakan pemberian hak berupa insentif pajak khususnya Pajak Penghasilan bagi Rumah Sakit nirlaba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang berlaku saat ini belum memadai bagi Rumah Sakit nirlaba. Penghasilan Rumah Sakit nirlaba merupakan Objek Pajak Penghasilan sehingga belum ada dukungan Pemerintah dalam hal perpajakan Rumah Sakit nirlaba, padahal Rumah Sakit nirlaba membutuhkan insentif pajak. Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam memberikan hak berupa insentif pajak bagi Rumah Sakit nirlaba. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat dan Thailand telah menerapkan kebijakan insentif pajak bagi Rumah Sakit nirlaba.

---

This research studies the tax incentives policy, especially income tax on nonprofit hospitals. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through the literature research and field research. Results show that current tax policy is not adequate for nonprofit hospitals. Hospital income is income tax object so there is no supporting of government on the taxation of nonprofit hospitals, whereas nonprofit hospitals need tax incentives. This is one of the considerations in granting a tax incentives for nonprofit hospitals. Unlike Indonesia, United States of America and Thailand has implemented tax incentives policy for nonprofit hospitals."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan insentif pajak penghasilan berupa tax allowance yang diberikan kepada industri pembangkit listrik tenaga bayu angin di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pencapaian tujuan kebijakan tax allowance dengan menggunakan indikator efektivitas, responsivitas dan ketepatan dari Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak penghasilan berupa tax allowance kurang efektif dalam meningkatkan investasi di bidang energi angin karena faktor ketidakpastian, tingginya kriteria penerima insentif, kurangnya sosialisasi serta peran insentif tax allowance yang kecil bagi industri ini. Adanya tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui suatu program merupakan faktor yang lebih mempengaruhi investasi dibandingkan pemberian insentif tax allowance.

---

This research focused on the evaluation of income tax incentive policy in the form of tax allowance given to wind power industry in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the achievement of tax allowance policy objectives by using Dunns indicators which are effectiveness, responsiveness and accuracy. This research used a qualitative approach with field research and literature data collection methods.

The results showed that income tax incentive in the form of tax allowance is less effective in increasing investment in wind energy due to uncertainty to get tax incentive approval, high qualifications or threshold, lack of socialization and small role of tax allowance incentive for the industry. A factor that further influences the investment is the existence of objectives to be achieved by the government through a program."

"Kebijakan Pemberian Insentif Pajak berupa Pengurangan Tarif PPh Pasal 21 bagi Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu yang dikeluarkan pada Oktober 2016 tidak mendapatkan respon yang baik dari para pelaku industri TPT dan alas kaki karena tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh Pasal 21 bagi Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh Pasal 21 belum terpenuhi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Tujuan dari kebijakan pemberian insentif pajak yakni untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan mendukung program Pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan tidak tercapai.

---

Tax incentive policy in the form of tax rate reduction income tax article 21 for employee from employer with specific criteria enacted issued in October 2016 did not get a good response from the TPT and footwear industries because it did not provide significant benefits for the company.

This study aims to evaluate Tax incentive policy in the form of tax rate reduction income tax article 21 for employee from employer with specific criteria. This research is quantitative with mixed method.

Research result indicate that the evaluation of tax incentive policy in the form of tax rate reduction Income Tax Article 21 has not been accordance with the theory of evaluation policy William N. Dunn. The objectives of the tax incentive policy to improve the competitiveness of national industries and to support goverment programs to expand job opportunities are not achieved."

"

Munculnya revolusi industri yakni revolusi Industri 4.0. Era revolusi Industri 4.0 memunculkan persaingan global yang semakin cepat dan ketat. Salah satu cara dalam meningkatkan daya saing adalah dengan mendorong laju inovasi. Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses yang paling penting dalam menciptakan inovasi. Inovasi dan kreativitas dari setiap pelaku usaha di Indonesia harus selalu diapresiasi dan didukung. Salah satunya adalah dukungan pemerintah melalui insentif pajak. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian pendekatak kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Perlakuan perpajakan atas biaya penelitian dan pengembangan di Indonesia, China dan Malaysia dijadikan sebagai dasar perbandingan untuk menentukan desain kebijakan insentif Pajak Penghasilan atas biaya penelitian dan pengembangan dalam menghadapi revolusi Industri 4.0. Hasil penitian ini menjelaskan bahwa setelah dilakukan perbandingan, Indonesia dengan China dan Malaysia memiliki perbedaan yang signifikan, Indonesia masih belum memberikan insentif pajak super deduction. Desain kebijakan yang dapat diberikan dari hasil perbandingan tersebut adalah dengan memberikan insentif pajak super deduction atas biaya penelitian dan pengembangannya. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal sebagai pembuat kebijakan untuk memberikan insentif pajak dalam bentuk super deduction dalam rangka mendorong usaha di Indonesia untuk melakukan penelitian dan pengembangan.

 

---

The appearance of the new industrial revolution called Industry 4.0 has led global competition to get faster and tight. The way to increase competitiveness is by increase the level of innovation. Research and development are the most important process to creating innovation. Innovative and creativite business should have always been appreciated and supported by government. One of support that government can give is through tax incentives. The method used in this research is a qualitative approach with qualitative analysis techinique. Collection of data techniques used in this research are library research and field research (in depth interview) technique. Regulation comparison of research and development between Indonesia, China, and Malaysia is set to be the basis in determining the policy design of incentive of income tax on research and development in confront of Industry 4.0. The result from this research shows on term of regulation comparison, Indonesia, China, and Malaysia, there are significant differences. Indonesia hasn’t provided super deduction. Policy design based on that comparison is to provide super deduction tax in research and development cost. This research is also expected to offer recommendation to the Directorate General of Taxes and Fiscal Policy Agency to provide tax incentive super deduction in order to encouradge enterprises to perform research and development in Indonesia.

"

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pengaruh keringanan pajak melalui pengurangan pajak penghasilan badan dan penghapusan dividen sebagai objek pajak terhadap kebijakan dividen perusahaan terbuka di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keringan pajak mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pembagian dividen kepada pemegang saham. Peningkatan ini menurut tax preferences hypothesis dan tax clientele hypothesis mendorong manajer perusahaan meningkatkan dividen yang dibagikan guna memenuhi peningkatan ekspektasi para pemegang saham untuk menerima dividen dari perusahaan. Penelitian ini juga menunjukkan variabel kontrol yang mempengaruhi pembagian dividen meliputi likuiditas, arus kas, efisiensi dan struktur modal perusahaan.

---

This research aims to see the effect of tax rellief through reducing corporate income tax and eliminating dividends as a tax object on the dividend policy of listed companies in Indonesia. The research results show that tax relief can have a positive influence on increasing dividend distribution to shareholders. According to the tax preferences hypothesis and tax clientele hypothesis, this increase encourages company managers to increase the dividends distributed in order to meet the increasing expectations of shareholders to receive dividends from the company. This research also shows that the control variables that influence dividend distribution are liquidity, cash flow, efficiency, and the company's debt level."