Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat di Indonesia dan tanggung jawab rumah sakit rujukan Covid-19 yang telah melebihi kapasitas terhadap pasien gawat darurat. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif, data penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta melalui wawancara dengan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Simpulan dari penelitian ini adalah: pengaturan mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat terdapat pada UUD NRI 1945, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes No. 19 Tahun 2016, dan Permenkes No. 47 tahun 2018 dan PM No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Rumah sakit bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administrasi terhadap kelalaian tenaga kesehatan dan menunjuk tiga kemungkinan pertanggung jawaban pada tenaga kesehatan, kepala rumah sakit, atau rumah sakit. Penelitian ini menyarankan agar pertanggungjawaban rumah sakit terhadap pasien dikodifikasi dan harmonisasikan kedalam suatu peraturan perundang – undangan yang spesifik dan tidak memberikan celah untuk dapat diinterpretasikan menjadi beberapa pengertian. Bagi masyarakat, penulis menyarankan untuk ikut bekerja sama untuk meningkatkan upaya penanggulangan Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga dapat meringankan beban rumah sakit rujukan Covid-19.

---

This thesis examines the regulation of health services for emergency patients in Indonesia and The Responsibility of Covid-19 Referral Hospitals Which Exceeded the Capacity towards Emergency Patients. The research was conducted using normative juridical research methods, descriptive research types, secondary research data consisting of legal materials, and through interviews with the Deputy Director of Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. The conclusions of this study are: the regulation of health services for emergency patients is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals, Law no. 38 of 2014 concerning Nursing, Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, Minister of Health Regulation No. 19 of 2016, and Minister of Health Regulation No. 47 of 2018 and Minister of Health Regulation No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Hospitals are criminally, civilly and administratively responsible for the negligence of health workers and designate three possible responsibilities to health workers, the head of the hospital, or the hospital. This thesis suggests that the hospital's accountability to patients be codified into a specific legislation and does not provide even a gap to be interpreted into several meanings. For the community, the author suggests working together to increase efforts to overcome Covid-19 by following health protocols so that it can ease the burden on Covid-19 referral hospitals."

"Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat di Indonesia dan tanggung jawab rumah sakit rujukan Covid-19 yang telah melebihi kapasitas terhadap pasien gawat darurat. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif, data penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta melalui wawancara dengan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Simpulan dari penelitian ini adalah: pengaturan mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat terdapat pada UUD NRI 1945, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes No. 19 Tahun 2016, dan Permenkes No. 47 tahun 2018 dan PM No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Rumah sakit bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administrasi terhadap kelalaian tenaga kesehatan dan menunjuk tiga kemungkinan pertanggung jawaban pada tenaga kesehatan, kepala rumah sakit, atau rumah sakit. Penelitian ini menyarankan agar pertanggungjawaban rumah sakit terhadap pasien dikodifikasi dan harmonisasikan kedalam suatu peraturan perundang-undangan yang spesifik dan tidak memberikan celah untuk dapat diinterpretasikan menjadi beberapa pengertian. Bagi masyarakat, penulis menyarankan untuk ikut bekerja sama untuk meningkatkan upaya penanggulangan Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga dapat meringankan beban rumah sakit rujukan Covid-19.

---

This thesis examines the regulation of health services for emergency patients in Indonesia and The Responsibility of Covid-19 Referral Hospitals Which Exceeded the Capacity towards Emergency Patients. The research was conducted using normative juridical research methods, descriptive research types, secondary research data consisting of legal materials, and through interviews with the Deputy Director of Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. The conclusions of this study are: the regulation of health services for emergency patients is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals, Law no. 38 of 2014 concerning Nursing, Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, Minister of Health Regulation No. 19 of 2016, and Minister of Health Regulation No. 47 of 2018 and Minister of Health Regulation No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Hospitals are criminally, civilly and administratively responsible for the negligence of health workers and designate three possible responsibilities to health workers, the head of the hospital, or the hospital. This thesis suggests that the hospital's accountability to patients be codified into a specific legislation and does not provide even a gap to be interpreted into several meanings. For the community, the author suggests working together to increase efforts to overcome Covid-19 by following health protocols so that it can ease the burden on Covid-19 referral hospitals. "

"Setiap pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebutdengan HIV berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakansalah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini sehubungan dengankewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi tiaporang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis kemudian membahas mengenaipenerapan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehPemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dan analisis kasuspenolakan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehfasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Penelitiandilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukungdengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitiankemudian menyimpulkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun ProvinsiJawa Barat telah melakukan beberapa program guna menurunkan angka pasienpengidap HIV dan bahwa setiap pasien rumah sakit termasuk bagi pasien ODHAdiberikan hak oleh undang-undang untuk memperoleh layanan yang manusiawi,adil, jujur, dan tanpa diskriminasi terdapat pada Pasal 32 huruf C UURS jo. Pasal 4huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Every person with Human Immunodeficiency Virus, hereinafter referred to asHIV, is entitled to receive health services which is one form of public serviceguaranteed by the state based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health.This is in connection with the states obligation to fulfill human rights and basicneeds for each person, as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945Constitution of the Republic of Indonesia. The author then discusses the applicationof the provision of health services to patients with HIV by the ProvincialGovernments of DKI Jakarta and West Java Province and analysis of cases ofrefusal to provide health services to patients with HIV by health facilities in DKIJakarta and West Java Provinces. The study was conducted through a normativejuridical approach using secondary data, including legislation, books, and supportedby primary data in the form of interviews with related parties. The results of thestudy concluded that in the Provincial Governments of DKI Jakarta and West JavaProvinces have conducted several programs to reduce the number of HIV-infectedpatients and that every hospital patient, including PLWHA patients, is given theright by law to obtain humane, fair, honest and without discrimination contained inArticle 32 letter C UURS jo. Article 4 letter G of Law Number 8 of 1999 concerningConsumer Protection."

"Skripsi ini membahas pengecualian jaminan kesehatan bagi penderita gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat yang termuat di dalam Pasal 25 huruf i Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Dalam penelitian ini penulis juga hendak meninjau peranan asuransi dalam konteks pemenuhan hak dasar atas kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penderita gangguan kesehatan/sakit akibat ketergantungan obat tidak sepatutnya dikecualikan mengingat mereka memiliki hak yang sama untuk mengakses pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mencabut ketentuan yang mengecualikan jaminan kesehatan bagi penderita ketergantungan obat. Apabila tidak dimungkinkan pemerintah dapat menyediakan program jaminan kesehatan khusus untuk penderita ketergantungan obat demi terpenuhinya hak dasar atas kesehatan mereka.

---

The focus of this study is about the exclusion in health security for people who used drugs which contained at Article 25 (i), Presidential Regulation No. 111 Year 2013 as amendment of Presidential Regulation No. 12 Year 2013 regarding Health Security. This study is also getting to know about the role of insurance in the right to health. This study is qualitative descriptive interpretative. This study found that people who used drugs should not exclude because they are equal with the others to get access in health care. I suggest that the government should revoke the provision, which conclude people who used drugs to get health security. Another option is the government can provide health security program specifically for people who used drugs in order to respect and fulfillment their right to health"

"Kondisi Pandemic COVID-19 yang sedang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020 cukup membuat rumah sakit banyak melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada. Selain itu penting untuk melihat kondisi dari karyawan yang sedang bekerja di Rumah Sakit, salah satunya adalah karyawan yang bekerja di Emergency yaitu garda terdepan di rumah sakit yang menangani pasien dengan kasus infeksi COVID-19 yaitu dokter dan perawat Emergency rumah sakit Siloam Lippo Village.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan dokter dan perawat Emergency di masa pandemik .Penelitian ini menggunakan metode non experimental dengan pengambilan data secara kuantitatif. Pengolahan data akan menggunakan analisis Rank Spearman, penelitian ini akan melihat hubungan antara keamanan bekerjam insentif, lingkungan kerja, komunikasi dengan kepuasan kerja, serta melihat factor mana yang dominan menentukan kepuasan kerja.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan keamanan, insentif,lingkungan, komunikasi dengan kepuasan kerja dengan nilai signifikasi kurang dari 0.05, sedangkan komunikasi merupakan factor paling dominan diantara factor lain nya yang menentukan kepuasan kerja dengan nilai koefesien korelasi 0.781.

---

COVID-19 situation is started from march 2020, this condition make hospitals to have adaption with condition. We should to take care staff who work in hospitals with this condition, Emergency staff should be take care, because they are facing patients with covid firstly, Staff who facing COVID patients in Emergency is doctor and nurse Emergency Siloam Hospital Lippo Village

The aim of research is to identify doctor and nurse satisfaction in pandemic era, this research use non experimental method and data will be proceed with quantitative, data will be analysis with Rank Spearman analysis to see correlation between job security, incentive, work environment, communication with job satisfaction and will determine most factor which dominant for job satisfaction

Result of this research show there are correlation between job security, incentive, work environment, communication with job satisfaction with significant value less than 0.05 and communication is dominant factor to determine job satisfaction with coefficient correlation value is 0.781"

"Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah yang diatur pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS mempunyai program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang menjalankan program JKN-KIS yaitu Kota Depok tepatnya di Rumah Sakit Umum Kota Depok. Salah satu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh program JKN-KIS yaitu pelayanan gawat darurat. Saat dalam keadaan gawat darurat maka setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini diteliti dengan metode yuridis-normatif dengan data utama data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Dengan kehadiran program JKN-KIS maka peserta JKN-KIS akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta JKN-KIS. Rumah sakit tidak dapat menolak pasien gawat darurat karena telah diatur di dalam Undang-Undang apabila rumah sakit menolak pasien gawat darurat maka rumah sakit dapat dikenakan sanksi. Akan tetapi tidak semua rumah sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, penulis menyarankan BPJS Kesehatan untuk memperluas kerjasama dengan rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mempermudah peserta JKN-KIS menjangkau pelayanan kesehatan dan setiap masyarakat Indonesia harus mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN-KIS.

---

Health care is one of the basic rights of the community that must be held by the government and regulated in Article 28 H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Based on Article 5 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 concerning National Social Security System, Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Organizing Agency was established. The Social Security Organizing Agency is a legal entity of which is established to implement social security programs. BPJS has a program named National Health Insurance-Indonesian Health Card (JKN-KIS) that applies in all regions in Indonesia. One of the areas that runs the JKN-KIS program is Depok City, precisely at the Depok City General Hospital. One of the health services provided by the JKN-KIS program is emergency services. When in an emergency, every health service facility owned by the government or the private sector is obliged to provide health services to save the lives of patients and prevent disability first. Based on this background, this thesis was examined by juridical-normative method with the main data of secondary data which obtained from library materials and the type of research was descriptive analytical. With the presence of the JKN-KIS program, JKN-KIS participants will receive health services that are in accordance with the needs of JKN-KIS participants. The hospital cannot refuse emergency patients because it has been regulated in the Law, if the hospital rejects emergency patients, the hospital can be sanctioned. However, not all hospitals cooperate with Healthcare and Social Security Agency. Therefore, the authors suggest Healthcare and Social Security Agency to expand cooperation with hospitals that do not cooperate with Healthcare and Social Security Agency to facilitate JKN-KIS participants to get health services and every Indonesian community must register itself as a JKN-KIS participant."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas faktor risiko ergonomic yang dapat menimbulkanlow back pain pada perawat dengan menilai faktor risiko pada pekerjaan, lingkungan dan alat kerja perawat pada perawat Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Hermina Depok. Penelitian ini bersifat deskriptif observasional.Pengamatan di lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas berisiko tinggi LBP, metode BRIEF dan NIOSH digunakan untuk menilai tingkat risiko ergonomi, pengukuran dan analisis untuk menilai faktor alat kerja. Hasil penilaian menunjukkan bahwa aktivitas perawat seperti mendorong branchar, memasang infus, memberikan terapi injeksi dan mengukur tekanan darah memiliki risiko ergonomi sedang untuk menimbulkan low back pain. Adapun faktor lingkungan (tata letak tempat kerja dan ruang kerja IGD) tidak berisiko bagi perawat untukmenimbulkan LBP. Namun pada faktor alat (tinggi, dan adjustability) berisiko bagi perawat untuk menimbulkan LBP. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian baik secara engineering maupun administratif sebagai upaya preventif terjadinya Low Back Pain.

---

ABSTRACTFocus of this study is ergonomic risk factor lead to low back pain (LBP) to nurses with assess risk factor on task, environment, and nurses working tolls on the emergency room nurses at Hermina?s Hospital Depok. This is a descriptive observational study. A field research was conducted to identify a high risk ergonomic. Measurement and analysis are to assess the factor working tools were also applied. Research result showed that nurses activity such as pushing the branchar, giving drip therapy, giving injection therapy and blood pressure have anmedium risk of ergonomic that causes low back pain. As for the environmental factors (set of the workplace and workspace emergency room) are not a risk for nurses to cause low back pain. However, the tool factors (height and adjustability) are at risk for nurses to cause low back pain. Therefore, it is needed to take a control of both in engineering and in administrative as preventive efforts occurrence of low back pain., Focus of this study is ergonomic risk factor lead to low back pain (LBP) to nurses with assess risk factor on task, environment, and nurses working tolls on the emergency room nurses at Hermina’s Hospital Depok. This is a descriptive observational study. A field research was conducted to identify a high risk ergonomic. Measurement and analysis are to assess the factor working tools were also applied. Research result showed that nurses activity such as pushing the branchar, giving drip therapy, giving injection therapy and blood pressure have anmedium risk of ergonomic that causes low back pain. As for the environmental factors (set of the workplace and workspace emergency room) are not a risk for nurses to cause low back pain. However, the tool factors (height and adjustability) are at risk for nurses to cause low back pain. Therefore, it is needed to take a control of both in engineering and in administrative as preventive efforts occurrence of low back pain.]"

"Rumah sakit mempunyai peran dalam sistem pelayanan kesehatan dengan menyediakan perawatan medis untuk masyarakat yang terdampak sehingga kesiapan rumah sakit sangat penting dalam merespon pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan rumah sakit dalam penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan dan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Penelitian ini menggunakan desain metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada bulan Juni – November 2022. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam terhadap 20 informan dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan dan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dan juga dengan cara telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan 4 dari 12 komponen belum mendapatkan capaian 100% di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan. Sedangkan di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan terdapat 1 dari 12 komponen yang belum tercapai 100% berdasarkan Rapid Hospital Readiness Checklist WHO. Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk membuat pedoman atau protokol dokumen terkait pengendalian COVID-19 di rumah sakit dan pelaksanaan pelatihan pertolongan psikologi pada staf rumah sakit.

---

Hospital has a role in the health service system by providing medical care for affected communities so hospital readiness is very important to respond COVID-19 pandemic. This study aims to find out hospital readiness in dealing COVID-19 pandemic at Dr. Suharto Heerdjan Mental Hospital and Persahabatan Central General Hospital. This study used a qualitative method design with a case study approach in June - November 2022. Data was collected by using in- depth interview with 20 informants from Dr. Suharto Heerdjan Mental Hospital and Persahabatan Central General Hospital and documents review. The results showed that 4 of the 12 components had not achieved 100% at the Dr. Suharto Heerjan Mental Hospital. While at Persahabatan Central General Hospital, there is 1 out of 12 components that have not reached 100% based on the WHO Rapid Hospital Readiness Checklist. Based on this study’s results, it is suggested to make guidelines or protocols related to controlling COVID-19 in hospitals and implementing psychological assistance training for hospital staff."