Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 69385 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Denny Permatasari
"Perbankan syariah selama ini belum memiliki acuan untuk menentukan tarif sewa dalam pembiayaan perumahan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), sehingga suku bunga konvensional masih dijadikan acuan. Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif penetapan tarif sewa pada pembiayaan perumahan dengan menggunakan Indeks Tarif Sewa (RRI). Tarif sewa diperoleh dengan mensimulasikan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Sewa & Kontrak di beberapa kota di Indonesia. Tarif sewa yang diperoleh dari simulasi RRI di 3 kota menunjukkan hasil lebih murah dan menghasilkan tarif sewa yang berbeda antar wilayah serta cenderung stabil pada periode pembiayaan jangka panjang sehingga dapat dikatakan lebih menggambarkan kondisi riil pasar dibandingkan suku bunga KPR dan tarif sewa yang berlaku pada MMQ eksisting yang cenderung bertambah mahal setiap periode evaluasi dan tarifnya sama pada lokasi yang berbeda.

So far, Islamic banking does not have a reference to determine rental rates in housing finance with a Musharakah Mutanaqisah (MMQ) contract, so conventional interest rates are still used as a reference. This study aims to provide an alternative reference for setting rental rates on housing finance using the Rental Rate Index (RRI). Rental rates are obtained by simulating Residential Property Price Index and Consumer Price Index-Rent & Contract in several cities, at several terms and different types of houses. Rental rates obtained from RRI simulations in 3 cities is cheaper and produce different rental rates between regions and more stable in the long-term financing period compared to mortgage interest rates and rental rates that apply to existing MMQs which tend to get more expensive every evaluation period with the same rates at different locations."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardhi Fajruka
"Bank syariah sesuai dengan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki andil besar dalam pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang dibutuhkan masyarakat. Tingginya atas permintaan yang ada merupakan suatu pemacu sekaligus tantangan bagi lembaga perbankan dalam memberikan berbagai bentuk fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (PPRS) kepada masyarakat. Berbeda dengan bank konvensional yang mengacu pada transaksi berbasiskan bunga, bank syariah membatasi transaksinya yang harus bebas dari sistem bunga, riba, gharar, dan maysir. Bank syariah di Indonesia memakai akad-akad tertentu dalam pembiayaan perumahan. Akad yang paling umum digunakan adalah Murabahah, yakni jual beli dengan pembayaran mengangsur. Sementara itu ada akad yang sedang umum dibicarakan dalam dunia perbankan syariah nasional dalam pembiayaan perumahan syariah yakni Musyarakah Mutanaqisah, yang berarti, kemitraan yang mengurangi bagian salah satu rekanan. Tulisan ini membandingkan kedua akad tersebut dalam hal penerapannya pada sistem perbankan syariah di Indonesia, serta memaparkan kekhasan antara akad Murabahah yang umum dipakai dalam pembiayaan perumahan dan Musyarakah Mutanaqisah yang minim dipraktikan. Tulisan ini juga meneliti literatur yang berkaitan dengan akad yang digunakan oleh bank syariah dan juga peraturan positip Nasional yang sesuai. Metodologi penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Musyarakah Mutanaqisah diatur fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 sedangkan Murabahah diatur dalam fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Peraturan lainnya yang digunakan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebagai tulisan perbandingan, digambarkan apa saja karakteristik yang khas, kelebihan dan kekurangan diantara akad Musyarakah Mutanaqisah dan Murabahah sebagai prinsip pembiayaan perumahan syariah.

Abstract
Islamic banks in accordance with its function as a collector and distributor of public funds, has a big hand in providing of home financing facility that required by the community. The highly existing demand is a spur and challenge to banking institutions in providing various forms of Sharia Home Ownership Financing (SHOP) facilities to the community. While conventional banks deal with interest in financing home, car or other appliances, the Islamic banks limit to transactions that are free from interest, usury, ambiguity, and gambling. Islamic banks in Indonesia implement some certain Aqd in house financing. The most popular one is Murabahah, which is a sale on a pay in installment. The emerging house financing are discussed in Indonesian sharia banking world is Musyarakah Mutanaqisah, which means, diminishing partnership. The paper would deal to compare both of these financing principes as it is implemented in Indonesia Islamic banking systems, while drawing a clear line of distinctions between well-known as home financing aqd Murabahah and less practiced Musyarakah Mutanaqisah. It would investigate the existing literature according with the using aqd on Islamic banks and also the Indonesian national positive regulation in according with the financing. The methodology of this research is a normative legal using literature research and analytical approach. Musyarakah Mutanaqisah is being ruled in Fatwa DSN No. 73/ DSNMUI/ XI/2008 meanwhile Murabahah in Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Other regulations are used Law No. 21 Year 2008 Concerning Sharia Banking and Indonesian Civil Code (KUH Perdata). As a comparison study, this paper expects to draw the distinguish characters, advantages and disadvantages between Musyarakah Mutanaqisah and Murabahah as an Islamic home financing principles."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S240
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Kaisar Wiranegara
"Tesis ini memaparkan penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam produk Pembiayaan Ulang (Refinancing) Pembangunan Pembangkit Listrik. Dalam penelitian ini penulis meneliti kesesuaian penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dengan perundang-undangan dan fatwa DSN mengingat bahwa Pembiayaan murabahah dan ijarah sampai dengan saat ini menjadi skema pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Melalui skema murabahah nasabah membutuhkan sejumlah dana untuk membeli aset tertentu, dan untuk itu nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli aset tersebut melalui pihak bank untuk selanjutnya nasabah akan membayarnya secara menyicil. Dalam suatu pembiayaan murabahah, kondisi perekenomian yang selalu berubah mempengaruhi kondisi usaha nasabah, kondisi tersebut dapat menjadikan kemampuan nasabah untuk membayar utang murabahah menjadi berkurang atau nasabah membutuhkan tambahan modal untuk menyesuaikan usahanya dengan kondisi yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka dimungkinkan dalam suatu pembiayaan yang sedang berjalan, nasabah mengajukan pembiayaan ulang (refinancing). Prinsip dalam transaksi berdasarkan syariah adalah adanya underlying asset yang menjadi dasar transaksi, oleh karena itu skema murabahah tidak dapat digunakan untuk membiayai ulang/melunasi pembiayaan murabahah sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk proses refinancing adalah melalui penerapan akad musyarakah mutanaqisah.

This thesis describes the application of Musharaka Mutanaqisah contract in the product of Refinancing the Development of Power Plants. In this study the authors examined the suitability of the application of the Musyarakah Mutanaqisah contract with legislation and DSN fatwa given that the financing of murabahah and ijarah up to now is the most widely used financing scheme for Islamic banking in Indonesia. Through the murabahah scheme, the customer requires a number of funds to buy certain assets, and for that the customer submits a request to the bank to buy the asset through the bank and the customer will pay it in installments. In a murabahah financing, the changing economic conditions affect the customer's business condition, this condition can make the ability of customers to pay murabahah debt to be reduced or customers need additional capital to adjust their business to the existing conditions. Based on this, it is possible for an ongoing financing, the customer proposes refinancing. The principle in sharia-based transactions is the existence of an underlying asset that is the basis of the transaction, therefore the murabahah scheme cannot be used to refinance / repay the murabahah financing beforehand. Based on this, one of the solutions that can be applied to the refinancing process is through the application of the mutanaqisah musyarakah agreement."
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52028
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agisa Muttaqien
"Skripsi ini memaparkan penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia dalam produk Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK). Dalam penelitian ini penulis meneliti kesesuaian penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam PHSK dengan perundang-undangan dan fatwa, bagaimana penerapan akad Ijarah didalamnya, serta bagaimana masalah kepemilikan sertifikat objek pembiayaan PHSK. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan metode kualitatif, dan bentuk dari hasil penelitian ini adalah eksplanatoris analitis.
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PHSK telah sesuai dengan perundang-undangan dan fatwa terkait. Penerapan ijarah pun telah sesuai karena ditemukan bahwa sewa yang dilakukan nasabah adalah terhadap barang hasil musyarakah dan bukan milik sendiri. Pencantuman nama nasabah dalam sertifikat juga dilakukan untuk memudahkan proses balik nama dan menghindari biaya ganda. Diharapkan kedepannya terdapat peraturan yang lebih jelas dan memudahkan penerapan prinsip syariah, tidak hanya bagi prinsip konvensional saja.

This thesis describes the application of Musharaka Mutanaqisah contract in Bank Muamalat Indonesia in Partnership Sharia Residential Financing product (PHSK). In this study the authors examined the suitability of application of the Musharaka contract in PHSK Mutanaqisah with legislation and fatwa, how the application of Ijarah contract therein, as well as the issuing of certificates of PHSK object. The research was carried out legally normative, using qualitative methods, and the results are in analytical explanatory.
In this study it was found that PHSK complies with legislation and related fatwa. Application of Ijara have been appropriate because it was found that the lease is done to the goods bought by partnership contribution, not only customer?s. Inclusion of the customer's name in the certificate is also made to facilitate the take over process and to avoid a double charge. Regulations are expected in the future to be more clearly and to facilitate the application of Islamic principles, not only the conventional.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43134
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Rais
"Adanya keterpaduan antara ilmu ekonomi dan ilmu fiqh guna mengembangkan produk Syariah sangat diperlukan. Metode penelitian berbentuk yuridis normative. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Jenis data yaitu data sekunder, mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian. Type penelitian ini adalah deskriptif. Metode analis data yaitu kualitatif. Akad Syariah pada Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional memiliki karakteristik tersendiri. Namun ada persamaan dan perbedaan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah. Persamaan itu berupa persamaan atas subjek, objek dan tujuan akad. Namun perbedaannya yaitu dari segi pembayaran Ijarah, dan pengembalian porsi kepemilikan bank, dan nilai pertanggungan. Umumnya penerapan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah, memberikan posisi Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional selaku kreditor dan nasabah selaku debitor. Ini berarti terjadi perubahan tujuan akad itu. Pengkajian ulang atas produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan. Hal ini didasarkan pada kerangka teori yang berbeda jauh dengan praktik. Nasabah adalah selaku penyewa untuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan selaku pemilik modal dalam akad Musyarakah Mutanaqisah. Konsistensi penerapan produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional. Jika tidak maka akan banyak terjadi penyimpangan Syariah atas produk perbankan tersebut. Peningkatan profesionalisme dan efisiensi akan dapat mengurangi tidak sempurnanya penerapan produk Syariah.

The existence of integration between economics and the science of fiqh in order to develop Islamic products is required. Form of juridical normative research methods. Data collection tools in the form of documents and interview studies. The type of data is secondary data, including official documents, books, reports tangible results, diary. Type this research is descriptive. The method of qualitative data analyst. Akad Sharia in the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank has its own characteristics. But there the similarities and differences Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah. Equation in the form of the equation on the subject, object and purpose of the contract. But the difference is in terms of Ijarah payments, and the return portion of ownership of banks, and insurance coverage. Generally, the application of the contract of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musyarakah Mutanaqisah, giving the position of the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank as creditors and customers as debtors. This means there is a change that contract goals. Review of the product of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah must be done immediately. It is based on the theoretical framework that differs significantly with practice. Client is as a tenant for Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and as the owner of capital in Mutanaqisah Musharaka contract. Consistency of application of the product Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah should be carried out by the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank. If not it will be many deviations above the Sharia banking products. Increased professionalism and efficiency will be able to reduce imperfections in the application of Sharia products."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29837
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Gusniarti
"Kegiatan usaha penyaluran dana pada bank syariah dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Salah satu instrumen pembiayaan yang ada pada bank syariah adalah musyarakah atau penyertaan modal (equity participation) yang diperluas lagi menjadi Musyarakah Mutanaqisah atau decreasing participation yaitu perkongsian yang kepemilikan bersama, dimana semula kepemilikan bank lebih besar dari nasabah lama kelamaan pemilikan bank akan berkurang dan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang mengecil. Pembiayaan musyarakah mutanaqisah, oleh kalangan perbankan lebih banyak digunakan untuk produk konsumtif. Tapi bagaimana pada pembiayaan investasi untuk pembangunan pelabuhan, serta dikaitkan dengan keperluan jaminan dalam pembiayaan tersebut. Maka perlu dikaji pembiayaan ini yaitu dalam hal, bagaimana bentuk pembiayaannya, mengapa pada pembiayaan tersebut diperlukan jaminan, serta bagaimanakah pelaksanaan pembiayaannya pada investasi pembangunan pelabuhan tersebut. Untuk mengkajinya, dilakukan metodelogi penelitian berupa deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara tepat sifat kegiatan yang telah dilaksanakan dalam hal ini pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada investasi pembangunan pelabuhan. Bentuk pembiayaan musyarakah mutanaqisah adalah bentuk akad syirkatul al 'inan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, bank dapat meminta jaminan. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqisah dimulai dengan bank memasukkan modal penyertaan untuk pengadaan suatu barang/asset dengan nasabah, sehingga asset menjadi milik bersama, asset dikelola, hasil dari pengelolaan akan dibagi-hasilkan antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi penyertaan modal. Selanjutnya hak bagi hasil nasabah diberikan seluruhnya kepada bank untuk meningkatkan porsi kepemilikan nasabah sehingga pada akhir masa syirkah, asset dimiliki sepenuhnya oleh nasabah. Diharapkan Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia lebih cepat tanggap dengan perkembangan produk dan jasa yang dibutuhkan pasar perbankan.

Fund distribution activity in Syariah bank is carried out in the form of funding. One of funding instruments in syariah bank is equity participation, which is extended more to decreasing participation, which is a together ownership consortium where originally the ownership of the bank is bigger than customer's, then the bank's ownership will decrease and the customer's will increase or could be called as decreasing consortium. Banking subjects will use it more for consumptive product. But now about investment funding for port construction, as we as it, is connected to guarantee necessity in thas funding. So, there are some matters that should be studied such as how the form of the funding, why this funding needs the guarantee, as well as how the implementation of this funding in this Port Construction Investment. To Study this thing, an observation methodology is done in form of descriptive analytical that depicts exactly the characteristics of the activity, In this case, decreasing participation funding in Port Construction Investment. The form of Decreasing Participation funding us is syirkatul al'inan form. In Principle, there is no guarantee in decreasing participation funding, but in order to avoid the occurrence of a deviation, the bank can ask a guarantee. The implementation of decreasing participation of a thing/asset with the customer, so the assets become a together ownership, the assets are managed, results of the management will be divided proportionally between bank and customer according to capital participation ratio. Then, customer's profit-sharing right will be fully given to bank in order to in crease customer's participation ratio, so in the end of participation period, the assets will be the customer's ownership. National Syariah Council and Indonesian Bank hopefully could be more perceptive in product development and service that banking market needs."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19507
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rezza Ikhwansyah
"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan musyarakah mutanaqisah dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan hunian syariah di Bank XYZ, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah dan Fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah serta dengan peraturan akuntansi terkait, yaitu PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah dan PAPSI 2013 No.V.2 tentang Pembiayaan Musyarakah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan transaksi pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan hunian syariah tersebut masih terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI, dan telah sesuai dengan PSAK 106 dan PAPSI 2013 No.V.2.

This study explains the practice of Musharaka Mutanaqisah and accounting treatment on residential financing sharia in Bank XYZ, with the analysis according to Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 on Musharaka Mutanaqisah and DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 on Ijarah and the related accounting regulations, namely PSAK 106, Accounting for Musharaka and PAPSI 2013 No.V.2 on Musharaka Financing. The result shows that the implementation of musharaka mutanaqisah financing on residential financing sharia are still discrepancy against Fatwa DSN MUI, and accordance with PSAK 106 and PAPSI 2013 No.V.2;"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S58427
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Khalifa Akbar
"Makalah ini membahas tentang analisis proposal Sale-and-Leaseback yang diajukan oleh East Finance Ltd. terhadap tanah dan bangunan milik TZN Ltd. dengan tujuan untuk membiayai ekspansi bisnis TZN Ltd. Fokus analisis terletak pada pengklasifikasian sewa tanah dan bangunan sesuai dengan Australian Accounting Standards, menganalisa efek dari pengklasifikasian tersebut terhadap syarat kontrak hutang jangka panjang TZN Ltd. dengan salah satu kreditor utama, dan menentukan kemungkinan TZN Ltd. untuk berekspansi tanpa melanggar syarat hutang jangka panjang yang dapat berpotensi loan default. Berdasarkan hasil analisis, sesuai dengan Australian Accounting Standards AASB 117 tentang sewa, elemen tanah dan bangunan yang disewa diklasifikasikan secara terpisah dimana dalam kasus ini elemen tanah diklasifikasikan sebagai operating lease dan elemen bangunan diklasifikasikan sebagai finance lease. Pengklasifikasian tersebut mempengaruhi posisi neraca keuangan TZN Ltd. yang berefek pada pelanggaran syarat maksimum debt-to-asset ratio dalam kontrak hutang jangka panjang. Maka, proposal Sale-and-Leaseback yang diajukan oleh East Finance Ltd. tidak bisa diterima dan rencana pembiayaan lain harus dirancang untuk ekspansi bisnis TZN Ltd.

This paper analyzes the Sale and Leaseback proposal offered by East Finance Ltd. to sale and lease back the land and building of TNZ Ltd. as a means of funding an expansion opportunity of TNZ Ltd. The focus of the analysis is to determine the classification of the lease of land and building in accordance with Australian Accounting Standards, to analyze the effect of the classification to the conditions specified in the loan contracts with its major lender, and to determine the possibility of the expansion opportunity without breaching the loan conditions in which triggers loan default. Based on the result of the analysis, in accordance with Australian Accounting Standards AASB 117 Leases, the land and building elements must be classified separately. In this case, the land element is classified as operating lease and the building element is classified as finance lease. These classifications affect the debt and asset position in TNZ Ltd. balance sheet in which leads to a breach of the maximum debt to asset ratio as the condition of the loan contracts. Therefore, the Sale and Leaseback proposal offered by East Finance Ltd. must be rejected and a new financing plan must be considered to achieve the expansion opportunity."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Diah Arini
"Penelitian ini membahas penggunaan cessie sebagai jaminan pada Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank X, dimana dalam penerapannya, cessie digunakan sebagai jaminan bagi pembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMQ) untuk sementara dengan latar belakang bahwa kebendaan berupa rumah yang dimiliki nasabah belum bisa dibebankan hak tanggungan karena proses jual beli atas rumah tersebut belum sempurna masih dalam bentuk Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB), sehingga untuk tetap mendapatkan jaminan pelunasan pembiayaan yang telah diberikan bank, bank dan nasabah menyepakati suatu bentuk perjanjian bilateral yang berisi penyerahan hak untuk menerima pengalihan developer berdasarkan PPJB jika dikemudian hari nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah dibuat antara bank dan nasabah. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai konsepsi pengalihan piutang dalam KUHPerdata dan hukum fikih muamalah, dan analisis dari penerapan cessie sebagai jaminan akad MMQ pada UUS PT Bank X. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelusuran literatur. Hasil analisa adalah bahwa dalam hukum fikih muamalah, konsep dasar pengalihan piutang dapat mengacu pada konsep hawalah, sedangkan dalam KUHPerdata dapat dilakukan dengan menggunakan cessie, pembaruan hutang (novasi) atau penggantian hak-hak si berpiutang (subrogasi). Untuk penerapan cessie sebagai jaminan pada akad MMQ di UUS PT Bank X diterapkan dengan konsep cessie menurut KUHPerdata, dengan penyesuaian bahwa yang dialihkan terbatas pada hak-hak yang menjadi milik nasabah sesuai porsi kepemilikan dalam akad MMQ yang dibuat.

This study discusses the use of cessie as collateral at the Sharia Business Unit (UUS) of PT Bank X, where in its application, cessie is used as collateral for musyarakah mutanaqisah (MMQ) financing with the background that property in the form of houses owned by customers cannot be charged with mortgage rights, because the process of buying and selling the house is still in the form of a Preliminary Sale and Purchase Agreement (PPJB), so to continue to get a guarantee of repayment of the financing that has been given by the bank, the bank and the customer agree on a form of bilateral agreement which contains the transfer of rights to receive the developer transfer based on the PPJB if in the future the customer is unable to fulfill his obligations based on the financing agreement that has been made between the bank and the customer. The problems that will be raised in this research are the conception of the transfer of receivables in the Civil Code and fiqh muamalah law, the analysis of the application of cessie as collateral for the MMQ contract at UUS PT Bank X. To answer these problems, a normative juridical legal research method with a descriptive analytical approach is used. The data analysis was carried out qualitatively by using secondary data through document studies and literature searches. The result of the analysis is that in the Civil Code, the transfer of rights to receivables or receivables can be done using a cessie, on the other hand, the transfer of receivables can also be done by renewing the debt (novation) or replacing the rights of the debtor (subrogation) while in fiqh muamalah, the basic concept transfer of receivables can refer to the concept of hawalah. Cessie as collateral for the MMQ contract at UUS PT Bank X applied with the concept created by the cessie according to the Civil Code, with the adjustment that what is transferred is limited to the rights belonging to the customer according to the portion of ownership in the MMQ contract."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"ABSTRAK
Nabi Isa merupakan tokoh yang sangat penting bagi penganut agama-agama Ibrahim, khususnya Islam dan Kristen/Nasrani. Walaupun banyak persamaan hal pada tokoh fenomenal ini,namun tidak sedikit pula perbedaannya. Dari namanya, masing-masing agama Ibrahim mempunyai perbedaan sebutan, Isa, Yesus, dan Yeshua. Konsep masing-masing umat beeragama tentang Nabi Isa, putra Maryam, ini juga banyak perbedaannya, misalnya apakah Isa benar-benar mati disalib atau tidak, "
Yogyakarta: State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, {s.a}
297 JAMI
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>