Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara provinsi yang memiliki sumber daya tambang yang banyak dibandingkan dengan provinsi yang memiliki sumber daya tambang sedikit. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami hubungan antara industri pertambangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia pasca desentralisasi. Dengan menggunakan data panel dan berbagai indikator industri pertambangan, temuan dari makalah ini adalah pilihan cara yang berbeda dalam mengukur industri pertambangan akan menghasilkan hubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan berdampak positif terhadap pertumbuhan bila sektor pertambahngan diukur dari proporsi kredit tambang tetapi berpotensi untuk menghambat pertumbuhan jika diukur dengan proporsi tenaga kerja di sektor tambang, dan besarnya dampak sektor ini terhadap pertumbuhan lebih besar di provinsi dengan sumber daya pertambangan yang tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan pekerja berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Riset ini menghasilkan dua implikasi utama: (1) sektor pertambangan merupakan industri dengan penggunaan kapital yang tinggi, dan (2) pekerja berketerampilan tinggi cenderung bekerja di sektor yang memiliki produktivitas tinggi seperti manufaktur dan jasa daripada di sektor primer. Makalah ini menyarankan bahwa pemilihan pengukuran indikator pertambangan dan analisa terhadap hubungan antara sektor pertambangan dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan hati-hati.

---

Despite the abundance of natural resources in Indonesia, there have been economic growth differences in provinces with a high share of mining resources compared to provinces with fewer mining resources. This paper aims to find the relationship between the mining industry and economic growth across provinces in Indonesia after decentralization has taken place. Using panel data and various indicators of the mining industry, this paper finds that different ways of measuring the mining industry yield different outcomes in economic growth. The results show that the mining sector positively impacts growth if it is measured as a share of credit but may impede growth if it is measured as a share of employment, and the magnitude impact of this sector on the province’s growth is bigger in the provinces with higher mining resources. The results also show that the employees’ education is strongly negatively correlated with economic growth. These findings generate two main implications: (1) the mining sector is a relatively high capital-intensive industry, and (2) the high-skilled employees tend to work in high-productivity sectors such as manufacture and services rather than in primary sectors. This paper suggests that the choice of mining indicator measurement and its analysis on the relationship between the mining sector and economic growth should be performed carefully."

"Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara provinsi yang memiliki sumber daya tambang yang banyak dibandingkan dengan provinsi yang memiliki sumber daya tambang sedikit. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami hubungan antara industri pertambangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia pasca desentralisasi. Dengan menggunakan data panel dan berbagai indikator industri pertambangan, temuan dari makalah ini adalah pilihan cara yang berbeda dalam mengukur industri pertambangan akan menghasilkan hubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan berdampak positif terhadap pertumbuhan bila sektor pertambahngan diukur dari proporsi kredit tambang tetapi berpotensi untuk menghambat pertumbuhan jika diukur dengan proporsi tenaga kerja di sektor tambang, dan besarnya dampak sektor ini terhadap pertumbuhan lebih besar di provinsi dengan sumber daya pertambangan yang tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan pekerja berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Riset ini menghasilkan dua implikasi utama: (1) sektor pertambangan merupakan industri dengan penggunaan kapital yang tinggi, dan (2) pekerja berketerampilan tinggi cenderung bekerja di sektor yang memiliki produktivitas tinggi seperti manufaktur dan jasa daripada di sektor primer. Makalah ini menyarankan bahwa pemilihan pengukuran indikator pertambangan dan analisa terhadap hubungan antara sektor pertambangan dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan hati-hati.

---

Despite the abundance of natural resources in Indonesia, there have been economic growth differences in provinces with a high share of mining resources compared to provinces with fewer mining resources. This paper aims to find the relationship between the mining industry and economic growth across provinces in Indonesia after decentralization has taken place. Using panel data and various indicators of the mining industry, this paper finds that different ways of measuring the mining industry yield different outcomes in economic growth. The results show that the mining sector positively impacts growth if it is measured as a share of credit but may impede growth if it is measured as a share of employment, and the magnitude impact of this sector on the province’s growth is bigger in the provinces with higher mining resources. The results also show that the employees’ education is strongly negatively correlated with economic growth. These findings generate two main implications: (1) the mining sector is a relatively high capital-intensive industry, and (2) the high-skilled employees tend to work in high-productivity sectors such as manufacture and services rather than in primary sectors. This paper suggests that the choice of mining indicator measurement and its analysis on the relationship between the mining sector and economic growth should be performed carefully. "

"

Perbedaan pola migrasi antar daerah menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan, salah satunya dari sisi fasilitas serta penyediaan barang dan layanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong orang untuk melakukan migrasi. Desentralisasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah, diantaranya melalui pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada). Kepala daerah terpilih diharapkan dapat menghasilkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakatnya. Pada saat pelaksanaan pilkada akan ada perubahan arah kebijakan terkait fasilitas dan penyediaan barang publik dari pemerintah daerah. Hal ini akan mempengaruhi pola migrasi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pola migrasi pada saat pelaksaan Pilkada di Indonesia menggunakan data Migrasi persemester tahun 2014-2018 dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada 514 kabupaten/kota. Hasil estimasi menggunakan model panel fixed effect menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan Pilkada berkorelasi negatif dengan migrasi keluar pada waktu menjelang pelaksanakan pilkada karena adanya efek antisipasi masyarakat terhadap arah kebijakan baru dari calon kepala daerah.

---

Differences in migration flow between regions suggest a gap in development, such as amenities and public goods provision. Indonesia has decentralized to reduce this gap, including through direct election in region level (Pilkada). The elected leader can provide public goods according to people’s needs and preferences. A change in policy direction related to amenities and the provision of public goods from local government will occur at the time of election. This influences different migration patterns. This study specifies and estimates a panel model for intermunicipal out-migration in Indonesia during the elections period using Indonesia's 514 municipal migration data between 2014 and 2018 from the Ministry of Home Affairs, we show that throughout the observed year our regression analysis demonstrates that there’s a strong lead effect of election on the size of out-migration flows. Our findings thus suggest that local election can reduce outmigration flow due to the effect of public anticipation on the new policy direction of the prospective regional head.

 

"

"Meskipun pertanian kontrak telah banyak dimanfaatkan sebagai strategi untuk mengatasi masalah kendala pemasaran dan meningkatkan kesejahteraan petani, dampaknya terhadap ketahanan pangan masih kurang diteliti dan ambigu. Selain itu, penelitian empiris mengenai dampak pertanian kontrak terhadap ketahanan pangan di Indonesia belum ada hingga saat ini. Untuk mengisi kekosongan dalam literatur ini, penelitian ini menggunakan propensity score matching (PSM) untuk menganalisis dampak pertanian kontrak terhadap ketahanan pangan dari rumah tangga pertani skala kecil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data Survei Pertanian Terintegrasi tahun 2021 yang dirancang untuk memantau indikator sustainable development goals (SDGs). Food insecurity experience scale (FIES) digunakan untuk mengukur ketahanan pangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanian kontrak dapat meningkat ketahanan pangan rumah tangga petani skala kecil di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa pertanian kontrak hanya memberikan dampak positif untuk kelompok petani tertentu. Pertanian kontrak dapat meningkatkan ketahanan pangan petani tanaman perkebunan tetapi tidak memiliki efek yang sama terhadap ketahanan pangan petani komoditas lainnya. Menurut wilayah, dampak positif dari pertanian kontrak paling besar ada di Maluku Utara. Pertanian kontrak juga hanya berdampak positif untuk petani skala kecil yang paling rawan pangan. Dampak positifnya paling besar untuk petani yang tinggal di pedesaan, petani perempuan, dan petani yang tidak memiliki tanah ataupun ternak. Hasil ini menegaskan peranan pertanian kontrak dalam pembangunan pedesaan, pemberdayaan perempuan, dan pemberatasan kemiskinan untuk petani yang tidak memiliki aset.

---

Despite contract farming’s widespread implementation to overcome market constraints and enhance farmers’ livelihoods, its impact on food security remains inadequately investigated and questionable. Moreover, there is a lack of empirical evidence regarding the impact of contract farming on food security in Indonesia. To address this research gap, this study employs propensity score matching (PSM) to mitigate selection bias in examining the impact of contract farming on the food security of smallholder farm households in Indonesia. It utilizes the 2021 Indonesia Agricultural Integrated Survey (SITASI) data, designed to monitor the indicators of sustainable development goals (SDGs) in the agriculture sector. The food insecurity experience scale (FIES) is used to measure food security. This study shows that contract farming can potentially improve the food security of smallholder farm households in Indonesia. However, it is noteworthy to note that it only benefits certain groups of farmers. Contract farming significantly improves food security of estate crop farmers but does not have a similar effect on the food security of farmers of other commodities. Regionally, the positive impact is most pronounced in North Maluku. Contract farming is also found to benefit only smaller farms, which are the most vulnerable to food insecurity. Positive outcomes are more pronounced for rural farmers, women, and those without land or livestock. These results underscore the role of contract farming in promoting rural development, women empowerment, and poverty alleviation among asset-poor farmers."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kinerja keberlanjutan yang diproksikan oleh skor ESG dan skor pilar ESG dengan profitabilitas perusahaan yang diproksikan oleh ROA. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peran indeks saham syariah dalam memoderasi hubungan antara kinerja keberlanjutan dan profitabilitas. Pengujian dilakukan pada 75 sampel perusahaan di Indonesia dan Malaysia yang diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan periode penelitian 2018-2022. Total observasi dalam penelitian ini berjumlah 375 tahun-perusahaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa skor ESG memiliki hubungan positif dengan profitabilitas perusahaan. Akan tetapi, peneliti tidak menemukan adanya hubungan antara skor pilar ESG dengan profitabilitas maupun peran moderasi indeks saham syariah terhadap hubungan antara kinerja keberlanjutan dengan profitabilitas perusahaan.

---

This study aims to empirically examine the relationship between sustainability performance proxied by ESG score and ESG pillars scores with firm profitability proxied by ROA. In addition, this study also aims to examine the role of the Islamic stock index in moderating the relationship between sustainability performance and firm profitability. Tests were conducted on 75 samples of companies in Indonesia and Malaysia obtained through purposive sampling techniques during the 2018-2022 research period. The total observations in this study amounted to 375 firm-year. The result shows that ESG score has a positive relationship with firm profitability. However, researchers did not find a relationship between ESG pillars scores and profitability or the moderating role of the Islamic stock index on the relationship between sustainability performance and firm profitability."

"Dua fenomena perilaku intoleransi dan ketimpangan ekonomi yang muncul belakangan ini di Indonesia dapat mengancam persatuan Indonesia. Wahid Foundation pada 2017 mencatat bahwa insiden pelanggaran kebebasan beragama telah meningkat secara signifikan dan meluas di 27 provinsi di Indonesia. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak inklusif karena ketimpangan yang tumbuh cepat. Koefisien Gini telah meningkat dari sekitar 0,33 pada tahun 1996 menjadi 0,41 pada tahun 2015. Meningkatnya ketimpangan ekonomi dapat menjadi katalisator untuk perilaku kolektif seperti perluasan protes sosial yang telah terlihat akhir-akhir ini di Indonesia. Apakah kedua fenomena ini berkorelasi kuat? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara ketimpangan dan perilaku intoleransi di Indonesia menggunakan Indonesia Family Life Survey (IFLS). Kami mengukur perilaku intoleran menggunakan persepsi individu yang terkait dengan persetujuan untuk hidup dengan agama lain di rumah kos, tetangga dan desa. Estimasi ekonometrika kami menggunakan model order logit menemukan bahwa individu yang memiliki pendapatan serta pencapaian pendidikan di bawah rata-rata masyarakat memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk tidak toleran. Ketimpangan dalam pendapatan dan pendidikan dapat menyebabkan kecemburuan sosial yang pada gilirannya mendorong perilaku intoleransi terhadap orang lain. Temuan ini menyerukan keprihatinan serius dari para pemangku kepentingan untuk mempertahankan masyarakat yang damai dari beragam masyarakat di Indonesia.

---

Two phenomena of intolerance behavior and inequality that have emerged lately in Indonesia can threaten Indonesias unity. The Wahid Foundation in 2017 recorded that incidents of violations of religious freedom have increased significantly and widely in 27 provinces in Indonesia. At the same time, the economic growth in Indonesia has not always been inclusive due to fast-growing inequality. The Gini coefficient has increased from roughly 0.33 in 1996 to 0.41 in 2015. Rising inequalities can be a catalyst for collective behavior such as the expansion in social protests that have been seen lately in Indonesia. Are these two phenomena strongly correlated? This study aims at exploring the relationship between inequality and intolerance behavior in Indonesia using the Indonesia Family Life Survey (IFLS). We measured intolerant behavior using the perceptions of individuals related to consent to live with other religions in boarding houses, neighbors and village. Our econometric estimations using the ordered logit model found that individuals owning income as well as educational attainment below the average of the community have a higher tendency of being intolerance. Inequality in income and education might induce social jealousy which in turn encourages intolerance behavior towards others. These findings call for serious concerns from stakeholders to maintain a peaceful society of diverse society in Indonesia."

"Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa wanita Muslim memiliki partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih rendah dibandingkan wanita non-Muslim. Namun, studi tentang Muslim dan partisipasi pekerja perempuan seringkali terbatas pada pengukuran identitas, membandingkan Muslim dan non-Muslim, sementara tidak dapat menangkap dampak aktual nilai-nilai Islam terhadap keputusan perempuan untuk bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menangkap pengaruh nilai-nilai islam terhadap keputusan perempuan untuk bekerja, dengan mengukur tingkat religiusitas mereka. Dengan menggunakan data Indonesia Family Life Survey, penelitian ini menemukan bahwa religiusitas yang di ukur melalui salat mempengaruhi preferensi perempuan untuk bekerja. Selain itu, kami menemukan bahwa ada perbedaan antara perempuan yang lajang dan sudah menikah dalam menimbang keputusan untuk bekerja.

---

Many studies have shown that Muslim women have lower female labor force participation than non Muslim women. However, the study of being a Muslim and female labor particiaption are often limited to identity measurement, while unable to address the actual effect of Islamic values on women's decision making. This study seeks to capture the influence of Islamic values on women's decision to work, by measuring their level of religiosity. Using data from Indonesia Family Live Survey, we found that religiosity in form of religious practice shape women's preference to work. In addition, we also found that marital status influence women's decision to work in different ways."

"Para pengamat ekonomi telah meneliti hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan sejak beberapa dekade yang lalu. Sehingga, banyak teori dan bukti empiris telah ditemukan sejak saat itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kaitan antara Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai salah satu jenis pengeluaran pemerintah, dengan indikator-indikator kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan di Provinsi Aceh, melibatkan panel data dari 30 provinsi dalam periode 2002-2018. Metode sintetik kontrol digunakan karena model dimaksud biasanya digunakan pada kasus-kasus intervensi kebijakan pemerintah dalam studi kasus perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otsus berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses sanitasi yang aman, dan menaikkan tingkat penerimaan siswa sekolah menengah atas. Namun demikian, tidak ada hubungan yang jelas antara alokasi dana otsus dan akses air bersih.

---

Economists have talked about government expenditure and its relation with poverty, health, and education from decades ago. Indeed, many theories and empirical evidence have been conducted since then. This study aims to evaluate relationship between one type of government spending, Special Autonomy Fund (SAF), and poverty, health, and education indicators in Aceh province, Indonesia, using panel dataset of 30 provinces in 2002-2018 period. Synthetic Control Method (SCM) is used as the model, since it is commonly applied to the cases of policy intervention in comparative case studies. This paper discovers that the SAF lowers poverty rate, escalate access to safe sanitation, and improve net enrollment ratio of senior secondary school. Nevertheless, there is no prominent association between SAF allocation and access to safe water."

"RPB daerah merupakan dokumen perencanaan bencana yang bertujuan untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana. Studi ini berfokus pada pengurangan risiko melalui kegiatan kesiapsiagaan bencana di level rumah tangga di Indonesia sebagai upaya penanggulangan bencana. Hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Tujuan dari analisis ini adalah melihat pengaruh keberadaan RPB daerah di level kabupaten/kota terhadap kesiapsiagaan bencana dengan proksi cakupan pengetahuan peringatan dini bencana dan keikutsertaan pelatihan dan simulasi penyelamatan bencana rumah tangga. Studi ini menggunakan kombinasi pendekatan regresi Ordinary Least Square (OLS) dan Propensity Score Matching (PSM). Hasil penelitian menunjukan RPB daerah mampu memberikan perbedaan positif terhadap kesiapsiagaan bencana di level rumah tangga.

---

Regional disaster planning is a document that aims to reduce the risk due to disaster impacts. This study mainly focuses on household disaster preparedness activities in Indonesia in implementing disaster risk reduction as an effort on disaster coping. This becomes important because Indonesia is a disaster-prone area. The purpose of our analysis is to look at the effect of RPBs at the district/city level on disaster preparedness with regional coverage of household disaster early warning knowledge and participation in training or disaster rescue simulations as a proxy. This study uses a combination of Ordinary Least Square (OLS) regression and propensity score matching (PSM). The results showed the regional RPB was able to provide an positive difference in the supply of household disaster preparedness."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan empiris antara infrastruktur dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 32 propinsi dalam periode 2007-2013, analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini berusaha memperkirakan apakah infrastruktur memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap kesenjangan pendapatan.Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan model ekonometri sederhana dan indikator kesenjangan pendapatan konvensional, yaitu koefisien Gini. Selanjutnya model ekonometri diestimasi dengan metode pooled OLS, fixed-effect dan random-effect. Untuk mengatasi masalah endogeneity, kami menggunakan indikator kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan lag 1 tahun.Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kuantitas jalan dan telekomunikasi cenderung meningkatkan kesenjangan pendapatan, sementara itu kuantitas listrik, kuantitas bandara, dan kualitas bandara menunjukkan pengaruh yang sebaliknya yaitu mengurangi kesenjangan pendapatan. Akan tetapi, ketika beberapa indikator infrastruktur ini dihitung sebagai indeks, maka hubungan antara indeks infrastruktur dengan kesenjangan pendapatan adalah positif yang artinya infrastruktur memperlebar kesenjangan pendapatan.

---

ABSTRACTThis research is an attempt to study the empirical relationship between infrastructure and income inequality in Indonesia. It uses regression analysis with panel data set covering 32 provinces in the period of 2007 ndash 2013 in order to estimate whether the infrastructure has positive or negative effects on income inequality. To achieve this goal, we develop a simple econometric model and use a conventional income inequality measure. This includes the regressors infrastructures quantity and quality indicators, in addition to standard controls. The model is estimated by simple pooled OLS, fixed effect and random effect models. To overcome the endogeneity problem, infrastructures quantity and quality indicators enter the regressions with one year lag.We find that road and telecommunication quantities tend to boost income income inequality, while electricity quantity, airport quantity, and airport quality have a favorable impact on the distribution of income and help to alleviate income inequality. Whereas, when these different categories of infrastructure are formed as synthetic indices, the relation between these indices and income inequality lends support to the idea that infrastructure increases income inequality. "