Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini melihat bagaimana aktivitas representasi kelas pekerja yang dilakukan oleh Nyumarno sebagai anggota DPRD Kab. Bekasi periode 2014-2019. Hal ini sangat berkaitan dengan terpilihnya Nyumarno sebagai salah satu wakil rakyat yang berlatarbelakang sebagai buruh. Terpilihnya Nyumarno ini menjadi kali pertama dalam sejarah perwakilan di Indonesia, seorang buruh menduduki kursi wakil rakyat. Dalam penelitian ini, aktivitas representasi kelas pekerja oleh Nyumarno diidentifikasi menggunakan konsep representasi yang dikemukakan oleh Hannah Pitkin. Konsep representasi ini selanjutnya digunakan untuk menjelaskan cara wakil rakyat mendapatkan legitimasi di lembaga legislatif hingga aktivitas representasi yang dilakukan kepada konstituen utamanya. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana Nyumarno secara substantif menjadi representasi dari kelas pekerja, baik di ruang parlemen maupun di ruang publik. Penelitian ini berkesimpulan bahwa aktivitas representasi kelas pekerja oleh Nyumarno secara substantif meningkatkan kualitas representasi kelas pekerja dari sebelum Nyumarno terpilih menjadi wakil rakyat.

---

This study looks at how the working class representation activities carried out by Nyumarno as a member of the DPRD Kab. Bekasi 2014-2019 period. This is very related to the election of Nyumarno as one of the representatives of the people who has a background as laborers. The election of Nyumarno was the first time in the history of representatives in Indonesia, a worker occupied the seat of peoples representatives. In this study, the representation activity of the working class by Nyumarno was identified using the concept of representation proposed by Hannah Pitkin. This concept of representation used to explain the way peoples representatives get legitimacy in the legislature until representation activities are carried out to its main constituents. The findings in this study show how Nyumarno was substantively a representation of the working class, both in the parliamentary space and in the public sphere. This study concluded that the representation activity of the working class by Nyumarno substantively improved the quality of representation of the working class from before Nyumarno was elected as the peoples representative."

"Penelitian ini menganalisis tentang konflik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2019. Pada Pilkada 2018 untuk pertama kalinya Kabupaten Sikka dipimpin oleh bupati terpilih dari pasangan calon jalur perseorangan. Permasalahan muncul ketika pembahasan anggaran daerah terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD dalam APBD tahun anggaran 2019. Hal ini menimbulkan konflik dengan anggota DPRD, terutama Badan Anggaran, yang menyusun angka tunjangan lebih tinggi dengan berpatokan pada peraturan bupati sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer bersumber dari wawancara mendalam dengan sejumlah informan terkait. Temuan penelitian ini menunjukkan konflik kepentingan antara Bupati dan DPRD Sikka merupakan bentuk perebutan sumber daya ekonomi, yaitu APBD. Kesimpulan ini sejalan dengan teori konflik dari Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh kelangkaan posisi dan sumber daya. Selain itu, diketahui terdapat kepentingan dari Bupati maupun DPRD yang berkonflik. Kepentingan bupati terkait pelemahan karakter DPRD yang sedang berkampanye menuju pemilihan anggota legislatif  tahun 2019. Hal ini berkaitan dengan bupati terpilih dari jalur perseorangan, sehingga sangat minim dukungan dari anggota legislatif yang menolak mendukung bupati sewaktu mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018. Sementara kepentingan DPRD adalah mempertahankan nilai tunjangan perumahan dan transportasi serta menolak tuduhan mark up tunjangan.

---

This research analyzes the conflict between the Local Leader and Local Legislative Assembly (DPRD) of Sikka Regency, East Nusa Tenggara in the preparation of the 2019 Local Government Budget year (APBD). In the 2018 Local Leader Election for the first time, Sikka Regency was led by an elected regent from an individual candidate pair. The problem arise when discussing regional budgets related to housing allowances and transportation allowances for DPRD members in the 2019 APBD. This led to conflicts with DPRD members, especially the Budget Agency, which compiled a higher allowance figure based on previous regent regulations. This study uses qualitative methods with primary data sourced from in-depth interviews with a number of related informants. The findings of this study indicate that the conflict of interest between the Regent and DPRD Sikka is a form of struggle for economic resources, namely the APBD. This conclusion is in line with Maswadi Rauf's conflict theory which states that conflict is caused by a scarcity of positions and resources. In addition, it is known that there are conflicting interests of the Local Leader and the DPRD. Local Leader’s interest is related to the weakening of the character of the DPRD who is campaigning towards the election of legislative members in 2019. This relates to the elected regent from an individual route, so there is very little support from legislative members who refuse to support the regent when running for the 2018 local leader election (Pilkada). Meanwhile, the DPRD's interest is to maintain the value of housing and transportation allowances and reject accusations of mark-up allowances."

"ABSTRAKStudi ini berangkat dari anggapan bahwa jika partisipasi ekonomi perempuan dipandang sebagai hak dasar (basic right), maka persoalan demokrasi ekonomi dalam konteks Otoda menjadi pertanyaan yang relevan dan signifikan dengan isu keadilan gender. Artinya, kebijakan desentralisasi diharapkan mampu mendorong demokratisasi ekonomi yang berkeadilan gender sekaligus memberdayakan perempuan sebagai subyek/aktor pembangunan.Permasalahannya, setelah kebijakan desentralisasi berjalan lebih dari 5 (lima) tahun, apakah gagasan normatif diatas terealisasi dalam tataran empiris?. Secara sosiologis, studi ini menggambarkan dinamika lokal dalam mengagendakan perempuan dalam pembangunan, juga menunjukkan bagaimana perempuan berpartisipasi di dalamnya. Studi dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan di kabupaten Lombok Timur dan kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang kemudian dilakukan analisis komparatif pada kedua kasus. Analisis bersumber pada data kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam, wawancara kelompok terfokus (FGD), pengamatan, serta data sekunder. Adapun data kuantitatif dikumpulkan dengan metode survey melalui wawancara berstruktur terhadap perempuan pelaku usaha.Berdasar hasil kajian di kabupaten Lotim dan Bima, NTB, terindikasi masih terbatasnya respon lokal karena tidak banyak inisatif lokal dalam merancang kebijakan atau program yang bertujuan memberdayakan perempuan sebagai pelaku ekonomi. Kebijakan/program yang ada masih cenderung mereplikasi upaya penguatan kapasitas usaha dan pelaku usaha, namun belum membangun kesadaran kritis dan keberdayaan/kemampuan perempuan untuk bersuara dan melakukan pilihan tindakan dalam tatanan ekonomi yang tidak berkeadilan. Artinya, merujuk pada terminologi Chafetz (1988), belum terjadi pemberdayaan sebagai upaya transformasi struktural, yang mana transformasi ini hanya dimungkinkan apabila kebijakan ekonomi lokal tanggap terhadap perempuan dengan hak ekonominya serta kemarginalannya, baik secara individu maupun sebagai kelompok sosial.Salah satu akar persoalannya adalah desentralisasi ternyata belum menumbuhkan komitmen pemerintah lokal dalam membuka ruang partisipasi masyarakat. Dalam konteks ekonomi lokal, partisipasi perempuan masih bersifat instrumental bahkan nominal, belum mengarah pada partisipasi yang transformatif. Fasilitasi pemerintah masih sangat terbatas, khususnya pada upaya peningkatan potensi dan partisipasi ekonomi perempuan. Pengorganisasian perempuan masih terbatas, tercermin dari lemahnya aksi kolektif perempuan. Keterbatasan fasilitasi ini merefleksikan bagaimana relasi negara dan perempuan. (Moore, 1988). Untuk itu, perlu pemaknaan ulang atas asumsi-asumsi dasar yang menjadi sumber kebijakan dan parameter ekonomi yang merugikan perempuan. Selain itu, diperlukan upaya pengembangan strategi pengorganisasian perempuan.

---

ABSTRACTThis study have started from an assumption if women economic participation perceived as basic right, then economic democracy in relation to gender equity in the context of regional autonomy raised relevant and significant questions. It means decentralization is expected to push gender equity in economic democratization and empowering women as development actor at once. After 5 years of Otoda implementation, whether this normative notion can be realized in the empirical level? Sociologically, this study describes the local dynamics in putting women in the development agenda, and how women participate on its. Using qualitative approach, the study carried out in West Lombok and Bima districts. This studi tried to do a comparative analytical on both cases which relies on quanitative as well as qualitative data. Indepth interview, FGD, observation and secondary data were carried out to collect qualitative data. Quantitative data were collected through survey to women entrepreneurs. Data were managed and analysed intercases by looking at similarities and differences among them.This study revealed that local response to design policy or program to empower women as economic actor still weak. The program focuses more on empowering business capacity and actor, but not increasing critical consciousness and women?s capacity to voice and to choice action in the economic inequity context. Referring to Chafetz (1988), empowerment as structural transformation effort -- which only possible if local economy policy responsive to women?s economic right and its marginality, individually or socially -- is not take place yet.One of the root problems is local government commitment in opening community participation is still weak. In the context of local economy, women?s participation remains instrumental for it is not lead to transformative participation yet. Limited facilitating from government particularly in the effort to enhance women?s economic potency and participation. Another research finding reveals constraint in organizing women and commitment to do collective action. It reflects how relation between state and women (Moore 1988). It needs reinterpretation over policies basic assumptions which become various economic blinkers that disadvantaging women. Moreover, it?s needed developing a strategy for women?s organizing to enhance their roles."

"Tulisan ini membahas mengenai pendudukan bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa alasan utama Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur adalah untuk mencari kayu cendana. Hingga saat ini banyak sekali pengaruh Portugis di Nusa Tenggara Timur yang masih tersisa.

---

This writing discusses about Portuguese in Nusa Tenggara Timur. This writing concludes that Portuguese’s main reason to come to Nusa Tenggara Timur is to find sandalwood. There are a lot of Portuguese’s influences that still exist in Nusa Tenggara Timur until now."

"Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan ekonomi nasional dan daerah, Pemerintah menetapkan Taman Nasional Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas. Kebijakan ini ditengarai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Taman Nasional Komodo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.  Penelitian ini bertujuan untuk menguji spillover effect peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Taman Nasional Komodo terhadap peningkatan kunjungan wisman ke destinasi wisata lain di provinsi NTT serta pengaruhnya terhadap peningkatan perekonomian kabupaten-kabupaten lain di provinsi NTT. Dengan menggunakan metode Spatial Autoregressive (SAR) dan Spatial Durbin Model (SDM) pada data 19 Kabupaten/Kota di NTT dalam kurun waktu Tahun 2012-2018, penelitian ini menemukan bahwa terdapat spill over effect yang positif dan signifikan dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Taman Nasional Komodo terhadap kunjungan wisman ke destinasi wisata di daerah lainnya di NTT. Efek dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara juga berasosiasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara lokal maupun terhadap daerah lain di NTT. Lebih lanjut, peningkatan sektor pariwisata tersebut dapat mendorong terjadinya konvergensi pembangunan wilayah di provinsi NTT.

---

To increase tourist visits and the contribution of the tourism sector to national and regional economic development, the Government has designated Komodo National Park in East Nusa Tenggara (NTT) Province as one of the super priority tourist destinations. This policy has been proven to be able to increase foreign tourist visits to Komodo National Park, which is in West Manggarai Regency, NTT. This study aims to examine the spill over effect of increasing foreign tourist visits to Komodo National Park on increasing foreign tourist visits to other tourist destinations in NTT province and increasing the economy of other districts in NTT province. By using the Spatial Autoregressive (SAR) and Spatial Durbin Model (SDM) methods on data from 19 districts/cities in NTT in the period 2012-2018, this study found that there was a positive and significant spill over effect from foreign tourist visits to Komodo National Park. on foreign tourists visiting tourist destinations to other areas in NTT. The effect of increasing foreign tourist arrivals is also positively and significantly associated with economic growth both locally and in other regions in NTT. Furthermore, the increase in the tourism sector can encourage the convergence of regional development in the province of NTT."

"Masih tingginya angka kematian bayi dan rendahnya status gizi bayi di provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bayi. Status gizi merupakan salah satu proksi untuk mengukur kelangsungan hidup anak (Mosley & Chen, 1984; Pelletier & Frongillo, 2003). Tujuan penelitian untuk mengetahui pola hubungan faktor sosial-ekonomi terhadap kelangsungan hidup bayi melalui faktor proksi determinan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tahun 2007. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari hasil Survey Perilaku Kesehatan Ibu dan Anak serta Pola Pencarian Pengobatan di Tingkat Masyarakat di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tahun 2007. Sampel pada penelitian ini adalah bayi berumur 0-ll bulan dan mcmenuhi syarat kelengkapan data yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga total sampel adalah 1937 bayi. Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah variabel pengeluaran per kapita, status bekerja ibu dan tingkat pendidikan ibu (faktor sosial-ekonomi), variabel stunting, underweight dan wasling (kelangsungan hidup bayi), variabel umur ibu, paritas dan jarak kelahiran (faktor maternal), sumber air minum, jenis jamban, kepadatan rumah, jenis dinding, jenis atap, dan jenis lantai (faktor kontaminasi lingkungan), variabel pemberian kolostrum, ASI eksklusif dan kesesuaian pemberian makan mmbahan (faktor delisiensi nutrisi), dan kelengkapan imunisasi, kunjungan neonatal pertama dan kedua (faktor penoegahan dan perawatan kesehatan bayi). Metode analisis statistik yang digunakan adalah uii chi-square dan Structural Equation Modeling (SEM). Proporsi status gizi lcurang berkisar antara 13-16% pada kedua provinsi untuk ketiga jenis pengukuran status gizi (stzmting, wasting dan zmderweight). Terdapat perbedaan bermakna, propoisi bayi wasting antara bayi dengan rumah yang padat dibandingkan yang kurang padat (p<0,05). Terdapat perbedaan bermakna., proporsi bayi stunting, under-weight atau wasting, pada variabel asi eksklusif kesesuaian pemberian makanan tambahan, dan kelengkapan imunisasi (p<0,01). Underweight merupakan indikator yang paling dominan di antara smniing dan wasting dalam menjeiaskan kelangsungan hidup bayi sebemr 96% (Xte1standar20,70; VE20,50; ClL>:0,70). Pada faktor defisiensi nutrisi, variabel pemberian kolostrum dan air susu ibu merupakan indikator yang baik, sedaugkan variabel kunjungan neonatal kedua merupakan indikator yang balk dalam menjelaskan falctor pencegahan dan perawatan kesehatan bayi sebesar 98% (7(,terstandar20,70; VB20,50; CR20,70). Terdapat pola hubungan antara faktor sosial-ekonomi terhadap kelangsungan hidup bayi melalui faktor proksi (faktor matemal, kontaminasi lingkungan, dan defisiensi gizi) (GFI>0,90; CFI>0,92).

---

The high rate of infant mortality and the low rate of nutritional status of infant in Nusa Tenggara Barat and Nusa Tenggara Timur province affect the survival of infant in the area. Nutritional status is one of the proxies in measuring infant survival (Mosley & Chen, 1984; Pelletier & Frongillo, 2003). The objective of the research is to find out the relationship pattern of socioeconomic to infant survival, through proxy determinant factors in West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara province in the year 2007.

The research utilizes secondary data derived ii'om the “Health Behavior of Mother and Child” survey and the “Medication Outlook Pattern” survey in the society level _in Nusa Tenggara Barat and Nusa Tenggara Timur province year 2007. The samples taken are infant aging 0-ll months, and is inline with the researcher’s standard of data, therefore the total number- of samples are 1937 infants. The variables studied in the research are expenditure per capita., maternal working status, and maternal educational status (socioeconomic factors), stunting, tmderweight, and wasting (infant survival), matemal age, parity, birth distance (maternal factors), Source of drinking water, type of toiletry, house density, type of house wall, type of house floor (environmental contaminants factors), colostrums providing, exclusive breastfeeding and the proper supplementary food providing (nutritional deficiency factors), completeness of immunization, first and second neonatal visits (infant health prevention and treatment factors). The method of statistic analysis used is the chi-square test and the Structural Equation Modeling (SEM).

The proportion of poor nutritional status is around 13-16% in the two provinces for the three types of nutritional status measurement (srunring, wasting, and underweighr). There is a significant difference in the proportion of infant wasting among infants living in high density housing compared to the infants living in the lower density housing (p<0.05). 'I`l1ere is a significant difference in the proportion of infant stunting, underweight, or wasting in the exclusive breastfeeding variable, proper supplementary food providence, and completeness of immunization (p<0.0l). Undenveighr is the most dominant indicator among stunting and wasting in explaining infant survival as much as 96% (x standardized;0.70; VE20.50; CIQO.70). In the nutritional deficiency factor, the colostnxms providing and breastfeeding variables are good indicators, second neonatal visit variable is the proper indicator in explaining the factors of health infant prevention and treatment, as much as 98% (x standardized20.70; VE?_0.50; CF20.70). There is a relationship pattern between the socioeconomic factors and the infant survival through proxy factor (matemal, environmental contamination, nutritional deficiency factors) (GF I>0.90; CF l>0.92)."