Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas publik guna mendukung pelaksanaan open governance di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Provinsi Riau mampu menunjukan peningkatan penilaian KIP yang signifikan dari tahun 2018 ke 2019 karena cukup memenuhi enam dimensi teori implementasi Van Meter dan Van Horn, terutama pada ketersediaan sumber daya dan political will yang kuat. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan yang memerlukan perbaikan, yaitu: Proses mutasi jabatan di berbagai perangkat daerah yang frekuensinya cukup sering, pelaksana yang kurang memprioritaskan pemberian layanan Informasi Publik; dan masih minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah terhadap kebijakan ini

---

Public information openness (KIP) is one form of responsibility given by the-Governmet to the community to fulfill public accountability demand in order to support the implementation of open governance in Indonesia. This study aims to investigate the extent to which the Public information openness policy in the Riau Province Communication, Informatics and Statistics Office had been implemented in 2018-2019 year. This study employs post-positivist approach by using qualitative data collection method with the in-depth interviews and literature study. The research shows that Riau Province was able to show a significant increase in KIP assessments from 2018 to 2019 because it was sufficiently fullfiling all six dimensions proposed by the Van Meter and Van Horn’s theory, particularly on the availability of resources and strong political will. However, there are several obstacles that need to be addressed, including: Frequent transfers of higher level officers, the existence of officers who did not prioritize the provision of Public Information services; and also lack of public socialization from the-Governmet to the community which has contributed to low public participation to support the policy"

"Perkembangan teknologi serta masyarakat yang semakin kompleks, telah menciptakan permintaan akan layanan publik yang lebih baik. Pemecahan masalah layanan publik tidak bisa lagi menggunakan metode lama dan cara yang biasa. Organisasi sektor publik dalam hal ini Pemerintah, dituntut mencari solusi kreatif dengan memaksimalkan sumber dayanya dan ini dilakukan melalui inovasi. Fenomena munculnya berbagai inovasi di sektor publik memberi warna baru dalam implementasi layanan publik. Kehadiran layanan antar jemput izin bermotor (AJIB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta merupakan terobosan inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, memudahkan masyarakat untuk memangkas waktu dan biaya dalam proses pengurusan perizinan, sekaligus untuk menghilangkan praktik perantara/calo perizinan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tingkat adopsi masyarakat terhadap inovasi layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) ini masih rendah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian post positivis dan metode pengumpulan data kualitatif, penelitian ini menjawab faktor faktor apa yang mempengaruhi adopsi inovasi layanan antar jemput bermotor (AJIB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dimensi lingkungan dan organisasi. Pisau analisis menggunakan analisis faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi, yang dikemukakan oleh De Vries, et.al (2018) spesifik pada dimensi lingkungan dan organisasi. Dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya adopsi inovasi AJIB dari dimensi lingkungan dan organisasi yaitu tidak dilibatnya stake holders lain seperti masyarakat dan pihak swasta dalam proses pembuatan AJIB, munculnya regulasi terkait penerapan e government dalam proses perizinan, kurangnya pelatihan bagi petugas AJIB, serta sulitnya akses pemesanan AJIB melalui aplikasi AJIB pada playstore oleh masyarakat.

---

The development of technology and an increasingly complex society, has created a demand for better public services. In order to solve problems related to public services, innovation and unconventional method needed. The government required to find creative solutions by maximizing its resources and this is done through innovation. The phenomenon of the emergence of various innovations in the public sector gives a new color in the implementation of public services. The presence of a motorized permit pickup service (AJIB) from the Capital Investment and Integrated Services Office of the DKI Jakarta Province is a breakthrough innovation as an effort to improve service quality. AJIB purpose is to make it easier for the public to cut time and costs in the licensing process, as well as to eliminate the practice of intermediaries / brokers licensing. However, in its implementation, the level of public adoption of the innovation of the Motorized Vehicle Shuttle Service (AJIB) is still low. By using a post positivist research approach and qualitative data collection methods, this study answers what factors influence the adoption of motorized shuttle service innovation (AJIB) of the One Stop Investment and Integrated Services Office on environmental and organizational dimensions. Analysis using factor that influences the adoption of innovations by De Vries, et.al (2018) spesifically on environtmental and organization dimension. From the results of the study, there are several factors that influence the low adoption of AJIB innovations in the environmental and organizational dimensions, which is no involvement of other stakeholders such as the public and private parties in the process of making AJIB, the emergence of regulations related to the implementation of e-government in the licensing process, lack of training for AJIB officers, and the difficulty of accessing AJIB reservations through the AJIB application on the public playstore."