Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir nikel terbesar di dunia dengan cadangan mencapai 21 juta metrik ton. Indonesia telah mengekspor berton-ton bijih nikel mentah ke seluruh dunia. Jumlah bijih nikel yang diekspor dari Indonesia telah meningkat pesat hingga tahun 2014. Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel mentah. Namun, karena kurangnya persiapan fasilitas smelter, Pemerintah memberikan relaksasi pada tahun 2017 untuk membangun smelter. Pada tahun 2020, pemerintah memperkuat kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah. Indonesia bertujuan untuk membangun rantai pasokan domestik end-to-end untuk Baterai Kendaraan Listrik dan menjadi pemain utama di pasar Kendaraan Listrik global pada tahun 2030 berdasarkan tata letak roadmap EV yang merupakan salah satu ambisi Indonesia. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah, meskipun dituding menghambat kinerja ekspor jangka pendek, sebenarnya merupakan upaya mendorong hilirisasi yang akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar berupa nilai tambah, pengembangan industri maju, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan negara.Tujuan dari tesis ini adalah untuk menemukan dampak terukur dari Kebijakan Larangan Ekspor Nikel terhadap Perkembangan Industri Nikel Indonesia dengan menggunakan pendekatan Analisis Dampak berdasarkan Model Sistem Dinamis. Hasil yang diharapkan dari model dan temuan tesis ini adalah model sistem dinamis yang mengelaborasi dampak kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah terhadap perkembangan Industri Nikel Indonesia

---

Indonesia is one of the largest nickel producers and exporters in the world with reserves reaching 21 million metric tons. Indonesia has been exporting tonnes of raw nickel ore worldwide. The number of nickel ore exported from Indonesia had been rapidly increasing until 2014. In 2014, the Government issued a ban on the export of raw nickel ore. However, due to a lack of preparation for smelter facilities, the Government provide relaxation in 2017 for building smelters. In 2020, the government reinforce the raw nickel ore export ban policies. Indonesia aims to build an end-to-end domestic supply chain for Electric Vehicle Batteries and become a major player in the global Electric Vehicles market by 2030 based on the EV roadmap layout which is one of Indonesia’s ambitions. The raw nickel ore export ban policy, although it is accused of hampering short-term export performance, is actually an effort to encourage downstream which will have a greater economic impact in the form of added value, advanced industrial development, employment, and state revenue. The goal of this thesis is to find the measurable effect of the Nickel Export Ban Policy on the Development of Indonesia's Nickel Industry using the Impact Analysis approach based on the System Dynamics Model. The expected outcome of the model and finding of this thesis is a system dynamic model that elaborates the effects of the raw nickel ore export ban policy on the development of Indonesia’s Nickel Industry.

"

"Pada tahun 2014 dan 2020, Indonesia memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel sebagai upaya untuk mendorong hilirisasi industri nikel. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik investasi asing dan mendirikan industri pengolahan bijih nikel ke tahap selanjutnya. Dengan menggunakan kerangka berpikir domestic sources of foreign policy milik Michael J. Hiscox, penelitian ini ditujukan untuk menggali lebih dalam preferensi aktor dan dinamikanya dalam institusi pada kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia dengan pertanyaan penelitian: “Bagaimana preferensi aktor domestik memengaruhi dimunculkannya kebijakan pelarangan ekspor nikel?” Metode penelitian yang digunakan adalah penelusuran pustaka yang diperkuat dengan wawancara serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor-aktor dalam posisi kekuasaan yang berpotensi diuntungkan baik secara material maupun non-material dari penerapan kebijakan pelarangan ekspor nikel yang mendukung hilirisasi industri nikel. Selanjutnya, potensi keuntungan tersebut memunculkan preferensi aktor yang berproses dalam desain institusi yang longgar.

---

In 2014 and 2020, Indonesia implemented a policy banning nickel exports to encourage the downstream nickel industry. This policy is expected to attract foreign investment and develop the nickel processing industry to the next stage. Using Michael J. Hiscox's domestic sources of foreign policy framework, this research aims to dig deeper into actor preferences and their dynamics within institutions in Indonesia’s nickel exports ban policy with the research question: "How do domestic actor preferences influence the emergence of the nickel export ban policy?" The research method was a literature search reinforced by interviews and direct observation. The research results show that there are actors in positions of power who have the potential to benefit both materially and non-materially from the implementation of the nickel export ban policy which supports the downstream nickel industry. In addition, these potential benefits give rise to actor preferences that proceed within a loose institutional design."

"Produksi limbah ferronikel berupa terak nikel di Indonesia mencapai 13 juta ton metrik per tahun. Terak nikel ini belum sepenuhnya diolah dengan baik. Berbagai penelitian telah menyatakan potensi yang dimiliki terak nikel sebagai agregat halus dalam beton. Performa terak nikel sebagai agregat halus beton tercatat cukup baik berdasarkan uji kekuatan berbagai penelitian. Skripsi ini membahas properti mekanik beton dengan substitusi agregat halus terak nikel 0%, 50%, dan 100% dengan agregat halus kontrol pasir manufaktur (M-sand). Penelitian ini akan menganalisis workabilitas, kuat tekan, homogenitas menggunakan UPV, serta karakteristik deformasi dan regangan, berupa kekakuan, modulus elastisitas, dan Poisson’s ratio menggunakan digital image correlation (DIC) analysis dan strain gauge. Hasil analisis beton dengan terak nikel secara garis besar memiliki properti mekanis yang lebih baik dibandingkan dengan beton tanpa terak nikel. Beton dengan substitusi terak nikel menunjukkan hasil workabilitas lebih baik, kuat tekan, kecepatan gelombang UPV, dan kekakuan yang lebih besar, serta nilai Poisson’s ratio yang lebih rendah dibandingkan beton tanpa substitusi terak nikel. Sedangkan modulus elastisitas dalam penelitian ini masih belum setara dengan perhitungan teoritis. Performa terak nikel sebagai agregat halus beton dalam penelitian ini mengonfirmasi penelitian terdahulu, di mana terak nikel memiliki potensi dan dapat memenuhi potensi tersebut sebagai alternatif agregat halus beton pengganti pasir alami.

---

Ferronickel waste production in the form of nickel slag in Indonesia carry out up to 13 milion metric ton a year. These nickel slags are not yet treated with good measure. A couple of research stated the potential of nickel slag to be used as concrete’s fine aggregate. Nickel slag’s performance as fine aggregate recorded to be as good as common fine aggregate based on previous research. This report will discuss the mechanical properties concrete with nickel slag fine aggregate 0%, 50%, and 10% substitute with manufactured sand (M-sand) as fine aggregate control. This research will analyse workability, compressive strength, homogenity using UPV, as well as deformation and strain characteristic, such as stiffness, modulus of elasticity, and Poisson’s ratio using digital image correlation analysis and strain gauge. The analysis outcome of concrete using nickel slag has better mechanical properties compared to concrete without nickel slag. Concrete with nickel slag substitute shows better workability, higher compressive strength, pulse velocity, and stiffness, as well as a lower value of Poisson’s ratio compared to concrete without nickel slag. Whilst the result of modulus of elasticity in this research have not reach it’s theoritical value. Nickel slag’s performance as concete’s fine aggregate in this research confirm preceding research, where nickel slag has potentials and can fulfill those potentials to becomen concrete fine aggregate alternative as opposed to natural sand."

"Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar negara di dunia yang memiliki produksi nikel terbesar dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi nikel sebesar 800.000 MT. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerbitkan aturan yang melarang ekspor bijih nikel yang mulai berlaku pada bulan Januari 2020 di dalam Permen ESDM 11/2019. Kebijakan ini menjadi dasar digugatnya Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa ke Dispute Settlement Body WTO dan diklaim bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai (inkonsisten) dengan Article XI:1 dan Article X:1 GATT 1994. Pada tanggal 30 November 2022, Panel DSB WTO telah mensirkulasikan laporan atau putusan dari sengketa DS592, yang memposisikan Indonesia sebagai pihak yang kalah. Di dalam putusannya, Panel DSB WTO menyatakan bahwa kebijakan pembatasan ekspor dan kewajiban pengolahan domestik (domestic processing requirement) telah inkonsisten terhadap Pasal XI:1 GATT 1994 karena kebijakan pembatasan ekspor merupakan bentuk pelarangan ekspor dan persyaratan pengolahan dalam negeri merupakan pembatasan yang juga berdampak membatasi ekspor. Melalui artikel ini, penulis ingin mengkaji putusan DSB WTO tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan perdagangan internasional, yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi seluruh pihak, termasuk Indonesia, dan apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dan juga negara-negara Uni Eropa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan pertimbangan-pertimbangan majelis DSB pada putusan-putusan lain dengan perkara yang serupa.

---

Indonesia is included in the top 10 countries in the world that have the largest nickel production and can produce nickel production of 800,000 MT. In 2019, the Indonesian government issued a regulation banning the export of nickel ore which took effect in January 2020 under ESDM Ministry Regulation No. 11/2019. This policy became the basis for European Union countries to file their claims to the WTO Dispute Settlement Body, under which they claimed that the policy was inconsistent with Article XI:1 and Article X:1 GATT 1994. On 30 November 2022, the WTO DSB Panel has circulated the report or decision of the DS592 dispute, which positioned Indonesia as the losing party. In its decision, the WTO DSB Panel stated that the export restriction policy and domestic processing requirements (domestic processing requirements) were inconsistent with Article XI:1 GATT 1994 because the export restriction policy was a form of export ban and domestic processing requirements were restrictions which also had the effect of limiting exports. Through this article, the author wants to examine whether the WTO DSB decision is in accordance with the objectives of international trade, which aims to provide benefits for all parties, including Indonesia, and what is in the national interests of Indonesia and also the European Union countries. The research method used in this article uses a normative juridical approach, namely using library materials and the DSB council's considerations in other decisions with similar cases."

"Kegiatan pertambangan dan industri nikel pada kawasan Pomalaa telah memberi dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penerapan good mining practice, ekologi industri, dan tanggung jawab sosial diharapkan dapat menyeimbangkan aktivitas pertambangan dan industri dengan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Permasalahan akibat kegiatan pertambangan dan industri nikel adalah perubahan kualitas lingkungan, prasarana sosial yang belum memadai, serta penyerapan tenaga kerja yang minim. Riset ini bertujuan menganalisis kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyakarat, serta membuat model keseimbangan kawasan pertambangan dan industri nikel yang berkelanjutan. Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat, serta menggunakan Analytical Network Process ANP untuk membuat model keseimbangan. Hasil riset memperlihatkan adanya perubahan kondisi lingkungan akibat kegiatan pertambangan, prasarana sosial yang masih kurang, persepsi dan mata pencaharian yang beragam, serta rendahnya pendapatan masyarakat. Model keseimbangan kawasan pertambangan dan industri nikel yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep good mining practice, ekologi industri, dan tanggung jawab sosial secara seimbang.

---

Mining activity and nickel industry in the Pomalaa area have affected the environment, social, and economy. It is expected that the implementation of good mining practice, industrial ecology, and social responsibility will balance the mining and industrial activities with the sustainability of environment, social, and economy. The problems caused by the mining activity and nickel industry are the changes of environmental quality, inadequate social infrastructure, and minimal employment. This research aims to analyze the environmental and socio-economy conditions of the community as well as creating a balanced model of the sustainable mining area and nickel industry. The descriptive method with the qualitative approach is used to know the environmental, social, and economic conditions of the community. The Analytical Network Process ANP is also used to make balance model. The research results show the existence of changes in the environmental changes due to the mining activity, inadequate social infrastructure, diverse perceptions and livelihoods, and low community income. The balanced model of the mining area and sustainable nickel industry can be realized by implementing the concept of good mining practice, industrial ecology, and social responsibility in a balanced manner."

"Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2019 memberikan larangan ekspor ore nikel dengan kadar dibawah 1,7% yang berlaku pada 1 Januari 2020. Tindakan ini menimbulkan gugatan dari Uni Eropa yang menerapkan Article X:1, XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) Subsidies and Countervailing Measures (SCM) sebagai ketentuan yang telah dilanggar oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam ketentuan hukum perdagangan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian diagnostik preskriptif yang bersifat eksplanatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan teknik analisis interaktif. Indonesia dapat dipersalahkan dalam pelarangan ekspor ore nikel dikarenakan peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia inkonsisten dengan Article XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) SCM Agreement. Implikasi atas tindakan pelarangan ekspor ore nikel ini berdampak pada dimensi ekonomi, politik, dan hukum. Indonesia dapat menerapkan perlindungan terhadap perdagangannya melalui tarif atau menetapkan kuota tarif atas ekspor ore nikel.

---

The Indonesia Government has been establishing Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11/2019 that enforce prohibition of the ore nickel export with a concentration under 1.7% that is applied on Januari 1st 2020. This action causes consultation by European Union who claim that Indonesia’s Regulation is not pursuant to the Article X:1, XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) Subsidies and Countervailing Measures (SCM) under the International trade law. This research is a normative juridical research with a prescriptive-diagnostic research that is explanative. The data that is used are secondary data with literature study techniques and interactive model of analysis techniques. Indonesia can be blamed related to ore nickel export prohibition because Indonesia’s Regulations inconsistent under Article XI:1 GATT 1994 dan Article 3.1(b) SCM Agreement. The implication of the prohibition is affecting on the economic, political, and law dimension. Indonesia can apply for the protection through the tariff and tariff quota for the ore nickel export"

"Tesis ini membahas mengenai ketahanan rantai pasok pada industri Nikel di Indonesia. Permasalahan yang terjadi pada rantai pasok industri nikel Indonesia adalah adanya undang-undang mengenai pelarangan ekspor bijih nikel dan kebijakan mengenai hilirisasi industri yang menyebabkan terhambatnya proses produksi olahan nikel. Hal ini disebabkan karena industri pertambangan Indonesia masih belum mampu melakukan hilirisasi. Selain itu bencana alam yang kemungkinan akan terjadi di industri pertambangan juga menghambat proses produksi karna beberapa usaha pertambangan menghentikan produksi sehingga kapasitas produksi nikel menurun drastis. Ketika diberlakukannya pelarangan ekspor bijih nikel, maka jumlah permintaan merosot tajam yang menyebabkan harga nikel acuan turun sehingga berdampak pada terhambatnya proses produksi nikel di Indonesia. Emisi karbon yang dihasilkan dari proses pertambangan dan pengolahan nikel juga dapat merusak lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik. Rantai pasok dihadapkan pada peristiwa yang dinamis dan kompleks sehingga dapat mengganggu aktivitas operasional. Rantai pasok perlu menahan gangguan dan pulih dari gangguan dengan cepat. Oleh karena itu dibutuhkan Supply Chain Resilience yang merupakan kemampuan bertahan, beradaptasi, dan pulih dari gangguan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Sistem dinamis digunakan pada penelitian ini karena mampu menganalisis sistem yang kompleks dan dinamis sehingga dapat memberikan saran kebijakan yang lebih efektif.

---

This thesis discusses supply chain resilience in the nickel industry in Indonesia. Problems that occur in the supply chain for the Indonesian nickel industry are the existence of laws regarding the export ban on nickel ore and policies regarding industrial downstream which hamper the process of nickel refined production. This is because the Indonesian mining industry is still unable to carry out downstream activities. Apart from that, natural disasters that are likely to occur in the mining industry also hamper the production process because several mining businesses have stopped production so that nickel production capacity has drastically decreased. When the export ban on nickel ore was imposed, the demand for nickel fell sharply which caused the reference nickel price to fall, which resulted in the obstruction of the nickel production process in Indonesia. Carbon emissions resulting from mining and nickel processing can also damage the environment if not handled properly. The supply chain is faced with dynamic and complex events that can disrupt operational activities. The supply chain needs to withstand disruption and recover from a disruption quickly. Therefore, Supply Chain Resilience is needed, which is the ability to survive, adapt, and recover from disruption so that it can meet customer needs. Dynamic systems are used in this study because they can analyze complex and dynamic systems so that they can provide more effective policy advice."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi kebijakan pajak atas hilirisasi industri pertambangan nikel serta untuk mencari alternatif kebijakan yang tepat untuk diterapkan dalam proses hilirisasi industri ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan dalam proses hilirisasi industri pertambangan nikel saat ini belum bisa mengakomodir keperluan industri. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: revisi kebijakan tax holiday, tarif bea keluar yang disesuaikan dengan kondisi harga pasar di periode tertentu, tax free existence, serta subsidi.

---

The purposes of this research is to analyze the implementation of tax policy for downstream in nickel mining industry and to find an alternative policy that relevant to be applied in this industrial downstream. This research is using qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic.

The result of this research shows that the tax incentive policy which applied in the downstream of nickel mining industry at the moment can not fulfilled the needs of industry. Some of alternatives policy that recommended are: the revised of tax holiday policy, export duty tariff which determined with the condition of market price value in certain period, tax free existence incentive, and subsidies."

"ABSTRAKAdanya kebijakan peningkatan nilai tambah sektor pertambangan mineral memberikan konsekuensi kepada para pelaku usaha pertambangan mineral untuk membangun smelter di dalam negeri, sehingga sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara dan perekonomian daerah maupun nasional.Pembangunan smelter PT. BSI di Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dalam bentuk penambahan output, pendapatan, nilai tambah, dan lapangan kerja serta mendorong tumbuhnya sektor-sektor industri lainnya. Berdasarkan hasil analisis input-output, PT. BSI pada tahapan konstruksi mampu berkontribusi terhadap total nilai output sebesar 1,03%, penambahan total pendapatan sebesar 1,08%, penambahan total nilai tambah sebesar 0,83% dan kontribusi terhadap lapangan kerja sebesar 2,26%. Sedangkan pada tahap produksi, PT. BSI diperkirakan dapat berkontribusi terhadap total nilai output sebesar 10,31% per tahun, penambahan pendapatan 37% per tahun, penambahan total nilai tambah sebesar 24% per tahun dan dapat memberikan lapangan kerja sebesar 46% per tahun. Kehadiran PT. BSI diperkirakan akan berkontribusi terhadap penerimaan dana bagi hasil ke Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar Rp. 38,350 miliar per tahun dan ke Kabupaten Konawe Selatan sekitar Rp. 76,701 miliar per tahun

---

ABSTRACTValue added policy in mineral and coal mining sector has a consequence for business operators as they have an obligatory to build domestic smelting plants. This mining sector is expected to provide a greater contribution to state revenue also boost the local and national economy.The smelter development of PT. BSI in the Province of Southeast Sulawesi gives a vast impact on the economic growth in the form of output addition, additional income, value added, job opportunity, also stimulates economic growth in other sectors. Based on the input-output analysis result, PT. BSI on the stage of construction contributes 1,03% of the total output value, 1,08% of additional total income, 0,83% of value added, and provide 2,26% job opportunities. Moreover, in the stage of production, PT. BSI is expected per year to contribute up to 10,31% of the total output value, 37% of additional total income, 24% of value added, and create 46% employment opportunities. PT. BSI estimated to contribute to the revenue sharing fund to Southeast Sulawesi Province Rp. 38,350 billion per year and to South Konawe Regency Rp. 76,701 billlion per year."

"ABSTRAKNamaProgram StudiJudul: Jumbadi: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik: ldquo;Analisis Dampak Pembangunan Smelter Nikel Terhadap Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara rdquo; Adanya kebijakan peningkatan nilai tambah sektor pertambangan mineral memberikan konsekuensi kepada para pelaku usaha pertambangan mineral untuk membangun smelter di dalam negeri, sehingga sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara dan perekonomian daerah maupun nasional.Pembangunan smelter PT. BSI di Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dalam bentuk penambahan output, pendapatan, nilai tambah, dan lapangan kerja serta mendorong tumbuhnya sektor-sektor industri lainnya. Berdasarkan hasil analisis input-output, PT. BSI pada tahapan konstruksi mampu berkontribusi terhadap total nilai output sebesar 1,03 , penambahan total pendapatan sebesar 1,08 , penambahan total nilai tambah sebesar 0,83 dan kontribusi terhadap lapangan kerja sebesar 2,26 . Sedangkan pada tahap produksi, PT. BSI diperkirakan dapat berkontribusi terhadap total nilai output sebesar 10,31 per tahun, penambahan pendapatan 37 per tahun, penambahan total nilai tambah sebesar 24 per tahun dan dapat memberikan lapangan kerja sebesar 46 per tahun. Kehadiran PT. BSI diperkirakan akan berkontribusi terhadap penerimaan dana bagi hasil ke Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar Rp. 38,350 miliar per tahun dan ke Kabupaten Konawe Selatan sekitar Rp. 76,701 miliar per tahun. Kata Kunci : Dampak Pembangunan Smelter, Analisis Input-Output

---

ABSTRACTNamaProgram StudiJudul Jumbadi Master of Planning and Public Polcy ldquo Impact Analysis of nickel smelter development on the economy of Southeast Sulawesi Province rdquo Value added policy in mineral and coal mining sector has a consequence for business operators as they have an obligatory to build domestic smelting plants. This mining sector is expected to provide a greater contribution to state revenue also boost the local and national economy.The smelter development of PT. BSI in the Province of Southeast Sulawesi gives a vast impact on the economic growth in the form of output addition, additional income, value added, job opportunity, also stimulates economic growth in other sectors. Based on the input output analysis result, PT. BSI on the stage of construction contributes 1,03 of the total output value, 1,08 of additional total income, 0,83 of value added, and provide 2,26 job opportunities. Moreover, in the stage of production, PT. BSI is expected per year to contribute up to 10,31 of the total output value, 37 of additional total income, 24 of value added, and create 46 employment opportunities. PT. BSI estimated to contribute to the revenue sharing fund to Southeast Sulawesi Province Rp. 38,350 billion per year and to South Konawe Regency Rp. 76,701 billlion per year.. Keyword impact of smelter development, input output analysis"