Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dampak keterbatasan pelayanan kesehatan akibat pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Kota Semarang menginisiasi Program Kampung Siaga Candi Hebat (KSCH) sebagai pendekatan terpadu untuk membangun ketahanan, meminimalkan biaya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun, masyarakat diorganisasikan untuk dapat membantu sesama sebagai langkah penanggulangan Covid-19 di tingkat terendah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan masyarakat Kecamatan Semarang Utara pada aspek Kesehatan Program KSCH melalui mekanisme co-production sekaligus menjadi keterbaruan literatur co-production pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dengan tujuan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan dua aktor pemerintah, lima aparat pemerintah, dua elemen masyarakat, serta tiga masyarakat penerima manfaat. Studi kepustakaan dengan dokumen Dinas Kesehatan Kota Semarang, Laporan Kinerja Relawan Program KSCH, dan sumber artikel berita. Teknik analisis data yang digunakan adalah illustrative method. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam co-production Program KSCH, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan inisator, sedangkan masyarakat Semarang Utara secara sukarela telah beperan dalam seluruh proses co-production, yaitu: co-commissioning, co-design, co-delivery, dan co-assesment. Adapun, penyelenggaraan aspek kesehatan Program KSCH terbukti memberikan manfaat baik masyarakat maupun pemerintah. Untuk itu, peran dari pemerintah dan masyarakat dalam co- production aspek kesehatan Program KSCH mampu mengurangi dampak dari pandemi Covid- 19 di Semarang Utara

---

The impact of limited health services due to the Covid-19 pandemic has prompted the Semarang City Government to initiate the Kampung Siaga Candi Hebat (KSCH) Program as an integrated approach to build resilience, minimize costs, and increase community participation. Meanwhile, the community is organized to be able to help others as a step to overcome Covid-19 at the lowest level. Therefore, this study aims to analyze the role of the North Semarang District community in the Health aspect of the KSCH Program through a co- production mechanism as well as being an update of the Covid-19 pandemic co-production literature in Indonesia. This study uses a post-positivist paradigm with descriptive purposes. The data collection technique is through in-depth interviews with two government actors, five government officials, two community elements, and three beneficiary communities. Literature study with documents from the Semarang City Health Service, KSCH Program Volunteer Performance Reports, and news article sources. The data analysis technique used is the illustrative method. The results of this study indicate that in the co-production of the KSCH Program, the government acts as a facilitator and initiator, while the people of North Semarang voluntarily have a role in the entire co-production process, namely: co-commissioning, co- design, co-delivery, and co-assessment. Meanwhile, the implementation of the health aspect of the KSCH Program has been proven to provide benefits to both the community and the government. For this reason, the role of the government and the community in the co- production of the health aspect of the KSCH Program is able to reduce the impact of the Covid- 19 pandemic in North Semarang."

"Latar belakang: Pandemi COVID-19 di Indonesia dilaporkan dengan penambahan kasus yang semakin meningkat. Karena hal tersebut, beberapa rumah sakit di Indonesia dijadikan sebagai rumah sakit rujukan COVID- 19, salah satunya RSUI Depok. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meneliti profil kunjungan iGD RSUI yang ditinjau dari aspek demografi, triase, dan diagnosis pasienMetode: Penelitian ini potong lintang ini mengambil sampel berupa data sekunder, yaitu data riwayat pasien yang tercatat dalam rekam medis IGD RSUI untuk periode 2020 (1 Januari 2020 – 31 Desember 2020). Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif menggunakan software Microsoft Excel akan dilanjutkan analisis bivariat dengan teknik analisis chi-square menggunakan software SPSS versi 20.Hasil: Pasien dalam rekam medis berjumlah 2.735 orang. Pola kunjungan umum dan pasien COVID-19 IGD RSUI mengalami peningkatan selama masa pandemi COVID-19. Terjadi peningkatan pada bulan Maret, menurun hingga bulan Mei, dan meningkat kembali secara bertahap hingga bulan Desember untuk kedua pola kunjungan. Setiap kunjungan memiliki karakteristik yang ditandai oleh aspek demografi (jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, wilayah tempat tinggal), triase, dan diagnosis.Kesimpulan: Masa pandemi COVID-19 telah telah berperan terhadap banyaknya perubahan yang terjadi dalam profil kunjungan IGD RSUI selama tahun 2020.

---

Background: The COVID-19 pandemic in Indonesia is reported with the addition of increasing cases. Within the condition, several hospitals in Indonesia have been used as COVID-19 referral hospitals, one of which is RSUI Depok. Thus, this study aims to examine the profile of IGD RSUI visits in terms of demographics, triage, and patient diagnosis.

Methods: This cross sectional study took secondary database for the samples, which is IGD RSUI patient medical records for one period in 2020 (January 1st 2020 - December 31th 2020). Data obtained was analyzed descriptively using Microsoft Excel software continued with bivariate analysis with chi-square analysis techniques using SPSS version 20 software.

Results: Patients in the medical record amounted to 2,735 people. The pattern of general visits, as well as patients with COVID-19 visits, has increased during the COVID-19 pandemic. There was increasing number in March, decreasing until May, and gradually increased until December for both visit patterns. Each visit has characteristics that are identified by demographic aspects (gender, age, education, occupation, area of residence), triage, and diagnosis.

Conclusion: The COVID-19 pandemic period has played a role in the many changes that have occurred in the profile of RSUI's Emergency Department (ED) in 2020"

"Lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia dan Ibukota DKI Jakarta masih menjadi episentrum kasus COVID-19 sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bekerja keras dalam menanggulangi pandemi ini. Upaya menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dibagi menjadi 2 aksi yaitu non pharmaceutical interventions dan pharmaceutical interventions. Kebijakan non pharmaceutical intervenions merupakan sebuah aksi diluar pengobatan medis dan vaksinasi yang membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama menekan penyebaran virus yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Penelitian ini ingin menganalisa kepatuhan masyarakat dan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pada penelitian terdahulu dan diuji di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner di lima wilayah kota DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa saat ini, kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di DKI Jakarta sudah baik dibandingkan awal pandemi COVID-19 (tahun 2020) dan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat adalah Usia, Pendidikan, Sikap, dan Komorbid, Dukungan orang lain dan lingkungan. Sedangkan faktor sanksi yang berlaku tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

---

For more than a year the COVID-19 pandemic has taken place in Indonesia and the capital city of DKI Jakarta is still the epicenter of COVID-19 cases, therefore the DKI Jakarta Provincial Government must work hard in tackling this pandemic. Efforts to tackle the spread of the COVID-19 virus are divided into 2 actions, non- pharmaceutical interventions and pharmaceutical interventions. The non- pharmaceutical intervention policy is an action outside of medical treatment and vaccination that requires community engagement to jointly suppress the spread of the virus, namely by implementing health protocols. This study wants to analyze people compliance and what factors affect people compliance in implementing health protocols during the COVID-19 pandemic by identifying factors that affect compliance in previous studies and implemented in DKI Jakarta. This research was conducted using a quantitative approach by distributing questionnaires in five areas of the city of DKI Jakarta. This study found that currently, people compliance in implementing health protocols in DKI Jakarta increased compared to the beginning of the COVID-19 pandemic (year of 2020) and the factors that influence people compliance significantly are Age, Education, Attitudes, and Comorbidities, Support from others and the Environment.

"

"Program Prioritas Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK. Ditemukan bahwa untuk kegiatan di luar Puskesmas masih dibutuhkan tenaga untuk melakukan kunjungan rumah sehingga banyak ODGJ yang belum memiliki kepatuhan dalam mengkonsumsi obat secara rutin. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada layanan kesehatan jiwa di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, berdasarkan enam elemen dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan co-production. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam serta dokumen-dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori yang dipakai yakni Elemen co-production oleh Lucie, Josh& David dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan co-production oleh Bovaird& Loeffler. Hasil dari penelitian ini yakni : 1) adanya keterlibatan masyarakat melalui kader namun belum dioptimalkan; 2) kurang seimbangnya jumlah SDM yang terbatas, dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kecamatan Jatinegara; 3) sosialisasi dan pendataan masih perlu ditingkatkan

---

The Republic of Indonesia's Ministry of Health's Priority Program in the Healthy Indonesia Program with the Family Approach (PIS-PK) in accordance with Minister of Health Regulation No. 39 of 2016 concerning Guidelines for Implementing PIS-PK. They also still have no access to local health facilities because there is no effective referral system for mental health cases in the community. This phenomenon raises questions about how the implementation of the Healthy Indonesia Program with the Family Approach to mental health services in the Jatinegara District Health Center, based on six elements and factors that influence the implementation of co-production. The method used in this research is post-positivist, collecting data by conducting in-depth interviews and documents as secondary data, and conducting qualitative analysis. The analysis was carried out with reference to the theory used namely the Co-production Element by Lucie, Josh & David and the Factors influencing the implementation of co-production by Bovaird & Loeffler. The results of this study are: 1) there is community involvement through cadres but has not been optimized; 2) unbalanced limited number of human resources, with the total population and area of ​​the district of Jatinegara; 3) socialization and data collection still needs to be improved."

"Kesehatan menjadi salah satu sektor terpenting di era pandemi ini. Sebuah survei dari firma riset pasar MarkPlus yang dirilis pada Juni 2020 mengungkapkan bahwa 71,8% responden mengatakan mereka tidak pernah ke rumah sakit atau klinik sejak awal pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan di sebuah klinik kesehatan di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan klinik Makara UI di Depok sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Integration of Analytical Hierarchy Process (AHP) dan quality function deployment (QFD), AHP digunakan untuk mendapatkan preferensi konsumen terhadap layanan klinis secara matematis, QFD digunakan untuk menentukan tindakan korektif dan target pelayanan sesuai kebutuhan pasien. Berdasarkan hasil pembobotan AHP didapatkan 11 kebutuhan pelanggan dan dari studi literatur didapatkan 18 persyaratan teknis yang menjawab kebutuhan pelanggan.

---

Health is one of the most important sectors in this pandemic era. A survey from market research firm MarkPlus released in June 2020 revealed that 71.8% of respondents said they had never been to a hospital or clinic since the start of the pandemic. This study aims to evaluate and improve services at a health clinic during the Covid-19 pandemic. This study uses the Makara UI clinic in Depok and use Analytical Hierarchy Process (AHP) and quality function deployment (QFD) methods, AHP is used to obtain consumer preferences for clinical services mathematically, QFD is used to determine corrective actions and service targets according to patient needs. Based on the results of the AHP weighting, 11 customer needs were obtained and from the literature study 18 technical requirements were found that answered customer needs."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa upaya pemolisian masyarakat yang telah dilakukan oleh kepolisian, dalam hal ini Polres Tangerang Selatan di dalam menghadapi pandemi covid-19 serta dampak lain yang menyertainya. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang masif, tidak hanya pada aspek kesehatan, namun juga aspek ekonomi, sosial, hingga kamtibmas. Oleh karena itu, Polres Tangsel melaksanakan berbagai upaya guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19 serta dampak yang menyertainya kepada masyarakat di wilayah hukumnya. Salah satu strategi yang dibangun oleh Polres Tangsel adalah Program Kampung Jawara Tangsel. Program ini berbasis pada metode Community Policing, Collaborative Policing, serta Problem-Oriented Policing (POP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji dinamika dan komplekstitas pandemi covid-19 serta dampaknya, serta sejauh mana implementasi Kampung Jawara Tangsel telah berjalan sesuai dengan konsep serta kontribusinya sebagai sebuah upaya pemolisian masyarakat terhadap pencegahan covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Pemilihan narasumber berdasarkan teknik purposive dengan lokasi penelitian di Polres Tangerang Selatan. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa pertama, pandemi Covid-19 benar ada dan telah menciptakan dampak yang luar biasa bagi masyarakat serta telah menjadi tantangan dan tugas baru bagi kepolisian. Kedua, Polres Tangsel melalui program Kampung Jawara Tangsel telah membangun sebuah upaya pemolisian masyarakat yang bersifat kolaboratif dan integrative dengan unsur terkait dan masyarakat melalui metode Community Policing &, Collaborative Policing, serta Problem-Oriented Policing (POP). Program ini diharapkan menjadi sebuah strategi yang jitu bagi Polres Tangerang Selatan dalam mengoptimakan upayanya dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 serta dampak lain yang menyertainya, sehingga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan dapat terus terjaga dan terpelihara.

---

This study aims to describe and analyze the community policing efforts that have been carried out by the police, in this case the South Tangerang Police in the face of the Covid-19 pandemic and other accompanying impacts. The Covid-19 pandemic has had a massive impact, not only on the health aspects, but also on the economic, social, and social security aspects. Therefore, the South Tangerang Police have carried out various efforts to prevent the spread of the Covid-19 pandemic and its accompanying effects on the community in its jurisdiction. One of the strategies developed by the Tangsel Police was the Jawara Tangsel Village Program. This program is based on the Community Policing, Collaborative Policing, and Problem-Oriented Policing (POP) methods. This study aims to analyze and study the dynamics and complexity of the Covid-19 pandemic and its impacts, as well as the extent to which the implementation of Kampung Jawara Tangsel has gone according to its concept and contribution as an effort to community policing towards the prevention of Covid-19. This research uses a qualitative case study approach. Selection of resource persons based on purposive technique with the research location at the South Tangerang Police. Research results have proven that first, the Covid-19 pandemic exists and has created a tremendous impact on society and has become a new challenge and task for the police. Second, the Tangsel Police through the Kampung Jawara Tangsel program has built a community policing effort that is collaborative and integrative with related elements and society through the Community Policing &, Collaborative Policing, and Problem-Oriented Policing (POP) methods. This program is expected to be an effective strategy for the South Tangerang Police in optimizing its efforts to prevent the spread of the Covid-19 pandemic and other accompanying impacts, so that the stability of the social security services in the jurisdiction of the South Tangerang Police can be maintained and maintained."

"Lemahnya kebijakan akhir pemerintah nasional menyebabkan lambatnya respon pemerintah daerah selama krisis pandemi COVID-19. Dalam konteks Indonesia yang memiliki kewenangan administratif berlapis-lapis, pemimpin dalam lingkup neighborhood seperti di tingkat kampung, merupakan kunci mengendalikan krisis pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengetahuan lokal masyarakat kampung Ponggalan dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Konsep yang diacu adalah local knowledge dari Geertz, egocentric territorial dan hierarchichal organization dari Goffman. Dari hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat kampung Ponggalan menggunakan budaya rewang untuk bergotong-royong menyiapkan pengadaan prasarana protokol kesehatan dan berbagi pangan kepada tetangga. Mengaktualkan budaya jimpitan sebagai bentuk kemandirian secara finansial disaat bantuan dari pemerintah tidak merata dan terjadi kelangkaan pangan. Melakukan protokol kesehatan di ruang publik tidak hanya sebagai bentuk egocentric territorial, melainkan budaya ngajeni yang melekat membentuk masyarakat patuh kepada peraturan pemimpin kampung walaupun berada di luar kampung. Kepatuhan dan ketertiban masyarakat terbentuk karena stuktur kekuasaan bersifat hirarki yang telah ada sejak lama. Budaya ngajeni dapat terwujud dengan sistem yang bersifat hirarki apabila masyarakatnya guyub dan pengurus kampung dipilih berdasarkan kapasitas yang dimiliki. Inisiatif yang dimiliki masyarakat dalam menghadapi krisis perkotaan, dapat menjadi alternatif yang efektif untuk konteks negara yang memiliki kewenangan administratif berlapis-lapis.

---

The weakness of the national government's final policy has resulted in the slow response of local governments during the COVID-19 pandemic crisis. In the context of Indonesia, which has many layers of administrative authority, leaders in the neighborhood, such as at the urban kampung level, are the key to controlling the COVID-19 pandemic crisis. The purpose of this study was to analyze the local knowledge of the kampung Ponggalan in dealing with the COVID-19 pandemic crisis. This research method is qualitative with an ethnographic approach. The concepts referred to are local knowledge from Geertz, egocentric territorial, and hierarchical organization from Goffman. From the results of the research conducted, the people of kampung Ponggalan use the rewang culture to work together to prepare the provision of health protocol infrastructure and share food with neighbors. Actualizing the jimpitan culture as a form of financial independence when assistance from the government is uneven and there is food scarcity. Carrying out health protocols in public spaces is not only a form of egocentric territory, but the inherent ngajeni culture forms the community to obey the kampung leaders' regulations even though they are outside. Compliance and public order are formed because of the hierarchical structure of power that has existed for a long time. Ngajeni culture can be realized with a hierarchical system if the people are friendly and the kampung administrators are selected based on their capacity. Initiatives that are owned by the community in dealing with urban crises, can be an effective alternative for the context of a country that has multiple layers of administrative authority."

"Rebranding adalah aktivitas di perusahaan atau institusi yang mempunyai tujuan untuk melakukan transformasi kedudukan brand dibenak pemilik kepentingan dan untuk menjadikan label serta personalitas pembeda dengan lembaga atau institusi lain. Upaya rebranding yang dilakukan RSUD DKI Jakarta bertujuan untuk memperbaharui posisi brand melalui perubahan nama, logo, meningkatkan kesan positif serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rebranding Rumah Sehat Untuk Jakarta terhadap persepsi masyarakat tentang pelayanan kesehatan poli rawat jalan di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan di 5 lokus Rumah Sehat Untuk Jakarta yaitu RSUD Pasar Rebo, RSUD Jati Padang, RSUD Mampang Prapatan, RSUD Kebayoran Lama dan RSUD Kembangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna Rumah Sehat Untuk Jakarta. Untuk menentukan sampel Rumah Sehat Untuk Jakarta menggunakan teknik simple random sampling dengan teknik lottery, sampel responden dalam penelitian ini adalah pasien lama poli rawat jalan berjumlah 96 orang ditentukan dengan teknik accidental sampling. Data dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh karakteristik (jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan) serta rebranding terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Sehat Untuk Jakarta. Persepsi baik terhadap pelayanan kesehatan akan meningkat sebesar 11 kali ketika dilakukannya rebranding menjadi Rumah Sehat Untuk Jakarta.

---

Rebranding is an activity in a company or institution that has the aim of transforming the position of the brand in the minds of stakeholders and to make labels and differentiating personalities with other institutions or institutions. This study aims to determine the effect of rebranding Rumah Sehat Untuk Jakarta on public perceptions of outpatient poly health services. This research was conducted in 5 loci of Rumah Sehat Untuk Jakarta, as Pasar Rebo Hospital, Jati Padang Hospital, Mampang Prapatan Hospital, Kebayoran Lama Hospital and Kembangan Hospital. The population in this study were users of Rumah Sehat Untuk Jakarta. To determine the sample using simple random sampling technique with lottery technique, the sample respondents in this study were old patients of outpatient clinic totalling 96 people determined by accidental sampling technique. Data were analysed univariate, bivariate and multivariate. The results showed that there was an influence of characteristics (gender, education, occupation, and income) and rebranding on health services at Rumah Sakit Sehat Untuk Jakarta. Good perception of health services will increase by 11 times when rebranding to Rumah Sehat Untuk Jakarta."

"Pengobatan untuk beberapa penyakit tertentu memerlukan penggunaan obat yang masih dilindungi dengan hak paten. Obat paten tersebut biasa berharga mahal, yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar pasien di negara-negara berkembang dan terbelakang. Dalam sistem hukum paten memang ada jalan keluar untuk persoalan tersebut, yaitu dengan menggunakan mekanisme lisensi wajib untuk dapat memproduksi obat tersebut dalam versi obat generik. Namun, pada beberapa negara, khususnya negara yang masih terbelakang, mekanisme lisensi wajib tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dikarenakan ketiadaan atau minimnya fasilitas untuk memproduksi obat-obatan. Negara yang berkembang atau terbelakang tersebut juga tidak dapat mengimpor obat generik dalam jumlah besar, karena berdasarkan kesepakatan TRIPS, produksi obat generik berdasarkan lisensi wajib sebagian besar adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di negara produsennya dan bukan untuk di ekspor untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Berangkat dari situasi yang terjadi di negara berkembang dan terbelakang ini, lahirlah Deklarasi Doha atas Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Masyarakat yang di dalam ketentuannya, yaitu paragraf ke 6 mengesampingkan ketentuan pasal 31 (f) dan (h) dari Perjanjian TRIPS untuk tujuan menciptakan akses terhadap kesehatan yang lebih baik. Dengan adanya Sistem Paragraf 6 ini, maka negara-negara yang membutuhkan obat dalam versi generik dan tidak memiliki fasilitasi produksi obat-obatan sendiri, dapat melakukan impor atas obat yang dibutuhkannya dalam versi generik yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan obat paten dan impor yang dilakukan dapat mencakup jumlah keseluruhan obat dari hasil produksi negara pengekspor. Riset ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana dampak dari ketentuan Paragraf 6 tersebut terhadap hak dari pemegang hak paten.

---

Treatment for certain diseases may require the use of drugs which is still protected with the patents. Patented drugs typically have an expensive price that can not be reached by most patients in developing and underdeveloped countries. In patent law system, there is a way out for these problems, by using the compulsory licensing mechanism in order to produce the drug in generic versions. However, in some countries, especially underdeveloped countries, compulsory licensing mechanism can not be effectively implemented due to absence or lack of facilities to produce drugs. Developing or underdeveloped countries are also unable to import generic drugs in large number. According to the TRIPS agreement, the production of generic drugs under compulsory licensing is mainly to meet domestic demand in producer countries and not for export to fulfil the needs of other countries.

Departing from the situation in developing and underdeveloped countries, the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health was born, which in its provisions, namely paragraph 6 override the provisions of article 31 (f) and (h) of the TRIPS Agreement for the purpose of creating better access to health. With the System of paragraph 6, the countries, who need the drug in generic versions and have no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector, can perform the import of drugs needed in the generic version that cost cheaper than the patented drug and also include the total number of drug which is produced by exporting country. This research was conducted to analyze how the impact of the provision of paragraph 6 to the patent holders rights."