Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, Turki dan Brunei Darussalam, termasuk di dalamnya perihal bentuk pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, dan akibat hukum yang timbul dari dilakukannya pengangkatan anak. Peraturan yang mengatur pengangkatan anak di tiga negara ini, yaitu di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, di Turki diatur dalam Turkish Civil Code dan di dalam Regulation on The Conduct of Intermediation Activities in The Address of Minors, dan di Brunei Darussalam diatut dalam Adoption of Children Act dan Islamic Adoption of Children Act. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan juga menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia perlu untuk segera membentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur pengangkatan anak secara komprehensif demi kepentingan terbaik anak dan sebagai wujud perlindungan terhadap pengangkatan anak.

---

This thesis discusses the arrangements of child adoption in Indonesia, Turkey and Brunei Darussalam, including the forms of child adoption, requirements for child adoption, procedures for child adoption, and the legal consequences arising from doing the adoption. The regulations governing child adoption in these three countries: in Indonesia, it is regulated in Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption and in the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 110/HUK/2009 concerning Requirements for Adoption of Children, in Turkey it is regulated in the Turkish Civil Code and in the Regulation on The Conduct of Intermediation Activities in The Address of Minors, and in Brunei Darussalam it is regulated in the Adoption of Children Act and the Islamic Adoption of Children Act. This study was conducted using the juridicalnormative method, also by using comparative approach based on the applicable law in Indonesia, Turkey and Brunei Darussalam. The result of this study suggests that Indonesia needs to establish a legislation that regulates child adoption comprehensively for the best interests of the child and as a form of protecting the child adoption itself."

"Dahulu pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami-istri yang tidak memiliki keturunan, namun seiring perkembangan jaman mengangkat anak juga dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Berbagai alasan yang melatarbelakangi pengangkatan anak, baik karena ingin mendapatkan anak maupun niat menolong anak terlantar. Apapun yang menjadi alasan pengangkatan anak semua dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak, akan tetapi peraturan yang secara khusus mengatur pengangkatan anak belum ada, sehingga mengakibatkan penyimpangan dalam banyak hal, perbedaan agama maupun prosedur legalitasnya. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan mengenai, bagaimana pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua tunggal, serta bagaimana pula tinjauan Hukum Islam dan Perundangan Indonesia terhadap pengangkatan anak tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian, yang terdiri dari bentuk penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, bahan hukum data primer dan data sekunder, serta teknik analisis data deskriptif kualitatif. Melalui metode penelitian tersebut, maka penulis menyimpulkan, bahwa berdasarkan perundangan Indonesia mengenai pengangkatan anak, di Indonesia diperbolehkan mengangkat anak oleh orang tua tunggal yang telah memenuhi persyaratan, sedangkan menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya diperbolehkan dalam arti memelihara atau mengasuh anak.

---

In the past adoptions done by married couples who had no heirs. As development of time the adoption is also done by someone who is unmarried. Various reasons underlying the adoption, either because they want to get the child or the intention of helping the neglected child. Whatever the reasons for adoption is all done in the interests of the child, but the regulation that specifically regulates adoption have not been there, resulting in deviations in many ways, religious difference and the legality procedures of the adoption. Based on the above explanation, the author formulates the subject matter of, how about the legal arrangement regarding child adoption, especially by single parent, as well as how about the review of Islamic Law and Indonesia Legislation against the child adoption. In answer to the subject matter, the author uses the method of research, which consists of a descriptive analytical form research, kind of normative legal research, data collection technique to the study of literature and interview, legal materials on primary and secondary data, also descriptive qualitative data analysis technique. Through these research methods, the author concludes, that based on Indonesia legislation regarding adoption, in Indonesia allowed to adopt child by single parent who have met the requirements, while according to Islamic law allowed adoption only in the sense of maintaining or caring for child."

"Kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengangkatan anak di Indonesia berdampak pada pencatatan dokumen atas anak yang diangkat tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ketidaksesuaian dokumen yang dimiliki akan berakibat kesulitan dalam pengurusan  beberapa hal salah satunya bidang kewarisan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hukum anak yang telah diangkat oleh orang lain sebagai ahli waris dari saudara kandungnya menurut hukum Islam serta pemenuhan dokumen untuk pembuatan surat keterangan waris. Penelitian ini juga membahas bagaimana keberlakuan dua surat keterangan waris yang disaksikan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengunakan data primer dan data sekunder dengan hasil penelitian berbentuk preskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum anak yang telah diangkat dalam hukum adat Jawa dan hukum Islam tetap berkedudukan sebagai ahli waris dari keluarga sedarahnya dalam hal ini adalah sebagai ahli waris dari saudara kandungnya. Dalam hal pemenuhan dokumen surat keterangan waris harus terlebih dahulu meminta pengesahan dari Pengadilan Agama atas pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara hukum adat sehingga dokumen identitas diri yang tidak sesuai dengan seharusnya dapat dimintakan perbaikannya. Keberlakuan surat keterangan waris yang disaksikan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat dapat menjadi alat bukti yang kuat harus dilakukan sesuai dengan aturannya dan terpenuhi baik dari sisi formil maupun materiilnya. Surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat tunduk pada hukum administrasi negara dan hukum perdata

---

.The lack of knowledge about legal procedure of child adoption in Indonesia resulted in document discrepancies of the adopted child. The document discrepancies will complicate the process of many things, one of them is the matter of inheritance. This research discusses the legal position of an adopted child as the heir of their blood relative according to Islamic law and the document fulfillment for the legal heir certificate. This research also discusses the validity of two legal heir certificates witnessed and acknowledged by Lurah/Kepala Desa (village chief) and Camat (subdistrict head). The scope of this research is limited only to the raised case.  This is an empirical and juridical research that uses both primary and secondary with the result presented in a form of analytical perspective. The result of the research shows that the children adopted by Javanese customary law and Islamic law are legally rightful heirs to their blood relatives, in this case their siblings. Meanwhile, regarding document fulfillment for the legal heir certificate, the adoption done by customary law should be legalized by proposing to either District Court or Religion Court to resolve the discrepancies in the identity documents. The legal heir certificate witnessed and acknowledged by Lurah/Kepala Desa and Camat can be a strong valid evidence as long as it’s made in accordance with the regulation and fulfills its formal and material aspects. The legal heir certificates issued by Lurah/Kepala Desa and Camat are subject to the state administrative law and the civil law."

"Mengenai adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam. Adopsi anak merupakan cara pasangan suami isteri yang tidak dapat memiliki anak dari hasil perkawinannya. Namun adopsi anak Di Indonesia sering dilakukan tanpa prosedur hukum sehingga tidak menutup kemungkinan jika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan setelah mengadopsi seorang anak, maka munculah permasalahan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat termasuk mengenai hak asuh anak angkat tersebut. Dengan demikian, Skripsi ini membahas mengenai Hak Asuh Anak Angkat Tanpa Prosedur Hukum dalam Hal Terjadi Perceraian dengan Analisis Putusan No.19Pdt.G/2013/Pa.PP). Skripsi disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pembahasan dilakukan dengan menjabarkan teori-teori dasar yakni pengertian, jenis, syarat dan tata cara, akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa prosedur hukum serta pembagian hak asuh anak angkat tanpa prosedur hukum akibat dari perceraian. Penulis juga membandingkan kasus-kasus perceraian dari berbagai putusan pengadilan sehingga didapati suatu permasalahan mengenai pengangkatan anak yang tidak dilakukan melalui Pengadilan. Kemudian, penulis mengaitkan setiap permasalahan hukum dengan UU Perkawinan, PP adopsi, UU Perlindungan Anak dan KHI.

---

Regarding child adoption, it has been regulated in the Child Protection Act No. 35 of 2014, Regulation of the Minister of Social No.110 of 2009 and Compilation of Islamic Law. Adoption of children is a way for married couples who cannot have children from their marriage. However, because adoption in Indonesia is frequently done without legal procedures, it is possible that if a marriage dissolves after adopting a child, legal issues arise between the adoptive parents and the adopted child, including custody of the adopted child. Thus, by analyzing Decision No.19.Pdt.G/2013/Pa.PP, this thesis discusses the Custody of Adopted Children Without Legal Procedures in the Event of Divorce. The normative juridical method is used to write the thesis. The normative juridical method is used to write the thesis. The discussion is carried out by elaborating the fundamental theories, namely the understanding, types, conditions, and procedures, the legal consequences of adopting children without legal procedures, and the distribution of custody of adopted children as a result of divorce. The author also compares divorce cases from various court decisions in order to identify a problem with non-judicial adoptions of children. The author then connects each legal issue to the Marriage Law, Adoption Law, Child Protection Law, and Compilation of Islamic Law."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai pengangkatan anak atau adopsi antara Indonesia dan Korea Selatan, yang mana pembahasannya menitikberatkan pada jenis, akibat hukum, dan syarat pembatalan serta pengakhiran pengangkatan anak. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan, yang mendasarkan pada metode perbandingan hukum terhadap dua negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Di Korea Selatan, pengangkatan anak diatur dalam Civil Act dan Act on Special Cases Concerning Adoption.Sementara itu, di Indonesia belum terdapat undangundang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, terutama mengenai syarat pembatalan dan/atau pengakhiran pengangkatan anak. Dalam undang-undangnya, Korea Selatan mengatur hal tersebut, yang mana ketentuan tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara pembatalan atau pengakhiran pengangkatan anak. Oleh karenanya, terdapat urgensi untuk membentuk undang-undang khusus terkait pengangkatan anak di Indonesia. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pengangkatan anak di kedua negara juga diperlukan, mengingat adanya permasalahan di antara para pihak yang dapat menyebabkan dibatalkan atau diakhirinya pengangkatan anak.

---

The purpose of this research is to analyze the comparation of the regulations about adoptions between Indonesia and South Korea. The analysis emphasizes on the types, legal effect of adoption, and the requirements to annul and dissolve the adoption. The form of this research is normative. This research also uses comparative approach based on the applicable law in Indonesia and South Korea. In South Korea, the adoption is regulated in Civil Act and Act on Special Cases Concerning Adoption.Meanwhile in Indonesia, there is no special act to comprehensively regulate the adoption, especially about the requirements to annul or dissolve the adoption. In South Korea, the acts regulate the matter, for the court rsquo s guidance in making decision for the annulment or dissolution of adoption. Therefore, there is an urgency to regulate special act of adoption in Indonesia. Moreover, it is necessary to strengthen the supervision of the implementation of adoption in both country due to the existence of problems between the parties that can cause the annulment or dissolution of adoption."

"[Pengangkatan anak (adopsi) di kalangan masyarakat adat Tionghoa merupakan suatu perbuatan yang lazim dilakukan bila tidak terdapat keturunan laki-laki dalam suatu perkawinan. Keberadaan keturunan laki-laki dalam masyarakat Tionghoa adalah sangat penting sebagai penerus marga (she) dan pemelihara abu leluhur. Dalam perkembangannya masyarakat adat Tionghoa mengalami perubahan sistem kekerabatan menjadi bercorak parental sehingga sekarang dikenal pula pengangkatan anak perempuan. Motif utama pengangkatan anak turut mengalami perubahan, tidak lagi demi melanjutkan keturunan semata tetapi demi kepentingan terbaik anak. Kedudukan anak angkat dalam keluarga angkat haruslah dalam posisi yang menjamin kesejahteraan anak tersebut, termasuk pula bila orang tua angkatnya meninggal kelak berkaitan dengan warisnya. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat adat Tionghoa di Indonesia, bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Tionghoa, bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa dalam penetapan PengadilanNegeri Jember Nomor 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr. Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan, selain itu dilakukan pula wawancara untuk mendukung fakta yang ditemukan dalam data sekunder. Dari penelitian diketahui bahwa masyarakat adat Tionghoa di Indonesia melakukan pengangkatan anak hanya secara adat karena pengangkatan anak melalui pengadilan dianggap rumit dan memakan banyak biaya. Akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Tionghoa adalah anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa dalam penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr adalah pengangkatan seorang anak perempuan yang awalnya hanya dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yang kemudian dapat disahkan oleh pengadilan negeri demi mendapat kepastian hukum dan mewujudkan kepentingan terbaik anak tersebut.

---

Adoption among Chinese Indonesians are a very common thing to do if there's no male descendant born in a marriage. Male descendants play a very important role as they are the successor whom continue the passage of family name (she) and the person in charge of preserving ancestor?s ash. Over the time Chinese Indonesian's descent system transforming into bilateral kinship system so that girls adoption are also recognized now. Adoption's main motives also started shifting, it was to

carry on the lineage but now it is for foster child's own benefit. Foster child?s should be placed in the proper position that guarantee his/her welfare being, including in the time of foster parents? death regarding the legacy. The subjects of this research are how is the practice of adoption among Chinese Indonesians, what

is the legal consequence of adoption in matter of foster's child's position in Chinese Indonesians customary inheritance law, how is the practice of adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr. The research method are juridicial normative method with explanatory typology. Data used are secondary data which gathered through literature study, beside there's also interview performed to advocating facts found in secondary data. From the research we can tell that Chinese Indonesians conduct adoption solely based on their tradition because doing it through court considered complicated and will cost a lot of money. The legal consequence of adoption in Chinese Indonesians customary inheritance law is foster child becomes adoptive parent's heir. Adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr is the adoption of a girl which at first only conducted based on tradition then authorized by district court for the sake of legal certainty and to actualize the child's best interest.;Adoption among Chinese Indonesians are a very common thing to do if there’s no male descendant born in a marriage. Male descendants play a very important role as they are the successor whom continue the passage of family name (she) and the person in charge of preserving ancestor’s ash. Over the time Chinese Indonesian’s descent system transforming into bilateral kinship system so that girls adoption are also recognized now. Adoption’s main motives also started shifting, it was to carry on the lineage but now it is for foster child’s own benefit. Foster child’s should be placed in the proper position that guarantee his/her welfare being, including in the time of foster parents’ death regarding the legacy. The subjects of this research are how is the practice of adoption among Chinese Indonesians, what is the legal consequence of adoption in matter of foster’s child’s position in Chinese Indonesians customary inheritance law, how is the practice of adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr. The research method are juridicial normative method with explanatory typology. Data used are secondary data which gathered through

literature study, beside there’s also interview performed to advocating facts found in secondary data. From the research we can tell that Chinese Indonesians conduct adoption solely based on their tradition because doing it through court considered complicated and will cost a lot of money. The legal consequence of adoption in Chinese Indonesians customary inheritance law is foster child

becomes adoptive parents’ heir. Adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr is the adoption of a girl which at first only conducted based on tradition then authorized by district court for the sake of legal certainty and to actualize the child’s best interest., Adoption among Chinese Indonesians are a very common thing to do if there’s no

male descendant born in a marriage. Male descendants play a very important role as they are the successor whom continue the passage of family name (she) and the

person in charge of preserving ancestor’s ash. Over the time Chinese Indonesian’s

descent system transforming into bilateral kinship system so that girls adoption

are also recognized now. Adoption’s main motives also started shifting, it was to

carry on the lineage but now it is for foster child’s own benefit. Foster child’s should be placed in the proper position that guarantee his/her welfare being, including in the time of foster parents’ death regarding the legacy. The subjects of

this research are how is the practice of adoption among Chinese Indonesians, what

is the legal consequence of adoption in matter of foster’s child’s position in

Chinese Indonesians customary inheritance law, how is the practice of adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr. The research method are juridicial normative method with explanatory typology. Data used are secondary data which gathered through

literature study, beside there’s also interview performed to advocating facts found

in secondary data. From the research we can tell that Chinese Indonesians

conduct adoption solely based on their tradition because doing it through court

considered complicated and will cost a lot of money. The legal consequence of

adoption in Chinese Indonesians customary inheritance law is foster child

becomes adoptive parents’ heir. Adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr is the adoption of a girl which at first only conducted based on tradition then authorized by district court for the sake of legal certainty and to actualize the child’s best interest.]"

"Tesis ini meneliti kedudukan anak angkat pada golongan Tionghoa dalam pewarisan orang tua angkat khususnya pada Keterangan Hak Mewaris, mengingat belum ada pengaturan yang jelas terkait kedudukan anak angkat dalam pewarisan kerap kali menjadi pemicu timbulnya konflik di antara ahli waris. Rumusan permasalahan yang diangkat adalah pengaturan hak dan kewajiban anak angkat pada golongan Tionghoa di Indonesia dalam kaitannya dengan pewarisan dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN.Srg dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terkait kedudukan anak angkat dalam Keterangan Hak Mewaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian adalah hak dan kewajiban anak angkat dengan orang tua angkat mendapat pengaturan yang sama seperti antara anak sah dengan orang tua kandungnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam kaitannya dengan pewarisan, anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkatnya, sebab pengangkatan anak yang dilakukan secara sah berdasarkan Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 membawa akibat hukum anak angkat dianggap seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya. Kemudian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN.Srg yang menyatakan ahli waris dari OGH alias K adalah saudara kandungnya, sedangkan SS sebagai anak angkat bukan merupakan ahli waris tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebab berdasarkan Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 dihubungkan dengan Pasal 832 jo. Pasal 852 KUHPerdata, anak angkat berkedudukan sama seperti anak sah, sehingga SS berhak menjadi satu-satunya ahli waris golongan I dari OGH alias K dan menutup hak waris dari saudara kandung pewaris. Adapun terkait Akta Keterangan Hak Mewaris kedua yang dibuat Notaris RD tidak boleh dibuat bahkan tidak boleh terjadi karena apabila ahli waris lain keberatan atas suatu keterangan hak mewaris seharusnya diselesaikan di Pengadilan, bukan malah membuat akta keterangan hak mewaris yang berbeda ahli warisnya atas pewaris yang sama.

---

This thesis examines the position of adopted children in the Chinese group in the inheritance of adoptive parents, especially in the Statement of Inheritance Rights, considering that there are no clear regulations regarding the position of adopted children in inheritance which often triggers conflicts between heirs. The formulation of the problem raised is the regulation of the rights and obligations of adopted children in the Chinese group in Indonesia in relation to inheritance and the conformity of the judge's considerations in Decision Number 171/Pdt.G/2023/PN.Srg with the Laws and Regulations in Indonesia regarding the position of adopted children in the Statement of Inheritance Rights. This study uses a doctrinal research method. The results of the study are that the rights and obligations of adopted children with adoptive parents are regulated the same as between legitimate children and their biological parents based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and in relation to inheritance, adopted children have the right to become heirs of their adoptive parents, because the adoption of a child carried out legally based on Article 12 of Staatsblad 1917 Number 129 has the legal consequence that adopted children are considered as if they were born from the marriage of their adoptive parents. Then, the judge's consideration in Decision Number 171/Pdt.G/2023/PN.Srg which stated that the heirs of OGH alias K are his siblings, while SS as an adopted child is not an heir is not in accordance with the laws and regulations in Indonesia. Because based on Article 12 of Staatsblad 1917 Number 129 connected with Article 832 in conjunction with Article 852 of the Civil Code, adopted children have the same status as legitimate children, so that SS has the right to be the only heir class I of OGH alias K and closes the inheritance rights of the testator's siblings. Regarding the second Deed of Inheritance Rights made by Notary RD, it may not be made and may not even occur because if other heirs object to a statement of inheritance rights, it should be resolved in Court, not making a deed of inheritance rights with different heirs for the same heir."

"Dalam setiap perkawinan semua orang menginginkan keturunan akan tetapi pada kenyataannya tidak semua keluarga mendapatkannya, untuk itu dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak. Pengangkatan anak dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam perundang-undangan, yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat. Namun, bagaimana dengan hak-hak anak angkat tersebut jika terjadi pembatalan penetapan pengangkatan anak, mengingat tujuan pengangkatan anak selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk mensejahterakan kehidupan anak serta melindungi hak-hak anak. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta hak-hak anak dalam hal terjadi pembatalan penetapan pengangkatan anak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Nomor 239/Pdt.G/2013/PN.BTM Tentang Pembatalan Pengangkatan Anak, dimana akibat dari tidak terpenuhinya persyaratan dan tatacara pengangkatan anak yang diatur dalam perundang-undangan dapat dimintakan pembatalan, selain itu hakhak dan jaminan masa depan anak angkat juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut serta akibat dari pembatalan penetapan pengangkatan anak tersebut mengakibatkan hak dan kewajiban yang timbul antara anak angkat dan orangtua angkat menjadi hapus dan beralih ke orangtua yang diangkat oleh hakim sebagai wali melalui putusan pengadilan tersebut.

---

In every marriage everybody wants to have children but in reality, not all families can have it, in order to have it, one may take legal actions which is adopting achild. Adoption is done by applying for a court decision in accordance with the requirements and procedures established in the legislation, which resulted in the emergence of rights and obligations between the adopted child and the adoptive parents. However, what about the rights of the adopted child in case of adoption cancellation, given the purpose of adoption in addition to get a descent also for the welfare of a child's life as well as protecting the rights of children. In this research will be discussed about the requirements and procedures for adoption in accordance with the legislation, and also about the rights of the child in case of adoption cancellation. This study is juridicial normative and using literature and analysis methods over a case by collecting secondary data. Analysis of the case conducted from Court's verdict No. 239 / Pdt.G / 2013 / PN.BTM About Adoption Cancellation, where the effect of the non-fulfillment of the requirements and procedures for adoption set out in legislation may be requested cancellation, judge in deciding the case also considered about the rights and guarantee the future of the adopted child, as well as a result of the adoption cancellation of the determination resulting in rights and obligations between the adopted child and the adoptive parents be removed and redirected to a parent who was appointed by the judge as a trustee by the court's verdict."

"Salah satu tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah untuk memiliki keturunan tetapi tidak semua pasangan suami-istri dikaruniai keturunan. Solusi alternatif atas permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan pengangkatan anak. Pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan adat kebiasaan, sehingga seringkali menjadi sebuah dilema terhadap kepastian hukum pengangkatan anak. Tulisan ini menjelaskan dan menganalisis terkait ketentuan perundang-undangan tentang pengangkatan anak secara umum, pelaksanaan pengangkatan anak, dan kepastian hukum pengangkatan anak dalam putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 4/Pdt/P/2016/PN.Kpg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1879/K/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN. Tbt jo. Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT. Mdn. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Ketentuan mengenai pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Pelaksanaan pengangkatan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tata cara atau prosedur pengangkatan anak dapat dilakukan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan adat kebiasaan. Walaupun pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan diakui oleh peraturan perundang-undangan tetapi perlu diperhatikan pelaksanaannya apakah bersesuaian dengan pengangkatan anak menurut hukum nasional. Pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan berdasar pada adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan sehingga seringkali orang tua angkat tidak mengajukan permohonan penetapan pengadilan atas pengangkatan anak yang dilakukan. Hal tersebut dapat berimplikasi pada kepastian hukum status pengangkatan anak sehingga pengangkatan anak yang tidak diikuti dengan diperolehnya penetapan pengadilan dapat diragukan keabsahan pelaksanaan pengangkatan anaknya. Dalam tulisan ini, putusan pengadilan yang menjadi objek kajian dianalisis terkait dengan pengangkatan anak yang telah dilakukan berdasarkan adat kebiasaan tetapi tidak dimohonkan penetapan pengadilan sehingga keabsahan pengangkatan anak tersebut dapat dipertanyakan. Dengan mengacu pada ketentuan pengangkatan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pengangkatan anak dapat dibuktikan keabsahannya dengan dimilikinya penetapan pengadilan.

---

Marriage is primarily done to have children, but not all are blessed with children. Hence, child adoption presents itself as an alternative. The implementation of child adoption can be based on national laws and customary laws, so legal certainty of child adoption is often a dilemma. This paper with normative juridical research methods explains and analyzes the legal provisions, implementations, and the legal certainty of child adoption in court decisions, namely Decision Number 4/Pdt/P/2016/PN.Kpg jo. Supreme Court Decision Number 1879/K/Pdt/2019 and Decision Number 52/Pdt.G/2019/PN. Tbt jo. Decision Number 324/Pdt/2020/PT. Mdn. Provisions regarding child adoption are regulated in Law Number 23 of 2002, Government Regulation Number 54 of 2007, and Minister of Social Affairs Regulation Number 110/HUK/2009. The implementation of child adoption must consider the best interests of the child. The procedure for child adoption can be based on national laws and customary laws. Although child adoption based on customary laws is recognized by the regulations, it is important for the implementation to be consistent with child adoption in national laws. Child adoptions through customary laws can be requested for a court judgment, so often adoptive parents do not apply for them for their child adoptions. This can have implications for the legal certainty of the status of the child's adoption so that child adoptions that are not followed by obtaining a court decision can be doubted as to the validity of the implementation of the child's adoption. In this paper, the court decisions is analyzed in relation to the adoption of a child based on customary laws without a request for court judgment, so that the validity of the adoptions are dubious. By referring to the provisions stipulated in the laws and regulations, validity of child adoption can be proven by the possession of a court judgment. "

"Skripsi ini berisi tentang tinjauan yuridis atas pengangkatan anak yang terjadi melalui Penetapan NO.287/Pdt.P/2011/PN.JKTSel. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu perihal dikabulkannya permohonan pengangkatan anak yang diajukan para pemohon. Dalam Penetapan tersebut walaupun terdapat beberapa persyaratan yang tidak seluruhnya dipenuhi Para Pemohon seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 akan tetapi hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut. Permasalahan lainnya juga mengenai bagaimanakah kewenangan mengadili serta akibat hukum yang akan muncul sehubungan dengan diajukannya permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang akan dikaitkan dengan adanya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain itu dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai sejarah pengangkatan anak di Indonesia, pengertian serta tujuan diadakannya pengangkatan anak. Skripsi ini juga berisi pembahasan tentang bagaimana peraturan perundang - undangan nasional mengatur mengenai mekanisme yang harus dijalankan dalam melaksanakan pengangkatan anak dan menjelaskan bagaimana adopsi tidak memutus hubungan darah sehingga anak berhak mengetahui siapa orang tua kandungnya.

---

This thesis discusses about Juridical Analysis of Children Adoption in Indonesia that happen by Decree of South Jakarta State Court of Justice Number 287/Pdt.P/2011/PN.JKT Sel. The problem discussed in this thesis is about the granted children adoption request proposed by the applicants. In the decree eventhough there are some requirements unfulfilled by the applicants like Government Regululation Number 54 Year 2007, but the Judge still granted that request. The other problem is about the effects that will happen regarding the proposal of children adoption to Court of Justice and Religious Court associated with Law Number 23 Year 2006 about residential administration and Law Number 3 Year 2006 which amended Law Number 7 Year 1989 about Religious Court. Also, this thesis will discuss about the history of children adoption in Indonesia, definition and purpose of children adoption. This Thesis also discuss about how the national law regulation rules the mechanism of children adoption and how adoption don?t eliminate blood relation so the children have the right to know who?s their biological parents."