Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komitmen-komitmen WTO, khususnya terkait hak atas kekayaan intelektual dalam Perjanjian TRIPS, berpotensi menghambat peningkatan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dalam situasi pandemi Covid-19. Dalam keadaan darurat, komitmen-komitmen tersebut dapat dikesampingkan menggunakan klausul security exceptions WTO. Penelitian ini menjelaskan (i) bagaimana pengaturan security exceptions WTO dibandingkan dengan general exceptions di Pasal XX GATT 1994 dan non-precluded measures di BIT Argentina-AS, BIT India-Jerman, dan BIT India-Mauritius; serta (ii) apakah pandemi Covid-19 merupakan alasan yang sah untuk mengesampingkan kewajiban dalam Perjanjian TRIPS menggunakan klausul security exceptions. Melalui penelitian dengan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, klausul security exceptions WTO memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan general exceptions dan non-precluded measures; klausul security exceptions WTO memberi ruang gerak yang lebih luas bagi negara dalam mengambil tindakan keamanan yang berpotensi melanggar kewajiban WTO asal dilakukan untuk meresponi sebuah “emergency in international relations”. Kedua, pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban dalam Perjanjian TRIPS, sebab pandemi ini telah mengakibatkan sebuah “emergency in international relations” dan pengesampingan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian TRIPS bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat memenuhi syarat sebagai “essential security interests”.

---

WTO commitments, particularly related to intellectual property rights in the TRIPS Agreement, could potentially hinder efforts to increase access to medicines and vaccines during the Covid-19 pandemic. In time of emergency, these commitments can be overridden using the WTO security exceptions clause. This study explains (i) how the WTO security exceptions are compared to general exceptions in Article XX of the GATT 1994 and non-precluded measures in the Argentina-US BIT, India-Germany BIT, and India-Mauritius BIT; and (ii) whether the Covid-19 pandemic is a valid reason to waive the obligations under the TRIPS Agreement using the security exceptions clause. Through research using normative juridical methods and qualitative approach, it can be concluded that: First, the WTO security exceptions clause has several similarities and differences with general exceptions and non-precluded measures clauses; the WTO's security exceptions clause provides wider latitude for countries to take security actions that otherwise would have violated WTO obligations as long as they are carried out in response to an “emergency in international relations”. Second, the Covid-19 pandemic can be used as an excuse to waive obligations under the TRIPS Agreement, because this pandemic has resulted in an “emergency in international relations” and the waiver of obligations in the TRIPS Agreement for public health and safety qualify as “essential security interests”."

"Dalam era informasi sekarang ini, hak kekayaan intelektual (HaKI) menjadi komoditas yang menguntungkan dalam dunia bisnis, bahkan menjadi faktor yang diutamakan dalam aspek perdagangan Internasional. Ditetapkannya Perjanjian TRIPS sebagai aturan multilateral mencerminkan kenyataan ini. Sebagai badan dunia yang mengatur standar-standar internasional HaKI, WIPO sangat berperan dalam menentukan seberapa jauh tingkat perlindungan HaKI diberikan.Bagi negara-negara berkembang, adanya kewajiban untuk menerapkan Perjanjian TRIPS merupakan suatu beban (cost) yang berat dan sulit dilakukan mengingat infrastruktur hukumnya yang belum canggih dan keadaan perkonomiannya yang belum semaju negara-negara industri. Negara-negara berkembang berpendapat bahwa TRIPS membuat mereka semakin sulit untuk memperoleh alih teknologi yang mereka butuhkan dari negara-negara maju. Pandangan seperti ini semakin diperkuat oleh peranan WIPO yang, dalam pandangan negara-negara berkembang, juga mendukung aturan perlindungan HaKI yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, menurut negara-negara berkembang,peranan WIPO harus berubah.Penulisan pada tesis ini menggunakan konsep persepsi sebagai kerangka teori untuk menjelaskan mengapa negara-negara berkembang melihat perlu adanya perubahan dalam peranan WIPO. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa persepsi telah mendorong negara-negara berkembang untuk menuntut adanya dimensi pembangunan dalam arah dan kegiatan WIPO."

"Tesis ini membahas mengenai pemanfaatan sumberdaya hayati Indonesia oleh pihak asing dimana ada beberapa tanaman tradisional Indonesia yang dipatenkan oleh negara maju tanpa memberikan kompensasi kepada Indonesia. Negara maju menggunakan pengetahuan tradisional yang terkait dengan temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi dan kunyit sehingga menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi seperti obat-obatan, kosmetik, dan pangan. Hal ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena bahan dasar produk-produk tersebut berasal dari Indonesia. Produk yang telah dipatenkan pun memiliki hak eksklusif/monopoli sehingga jika Indonesia membuat, menggunakan, atau menjual hal yang sama maka Indonesia harus membayar royalti kepada pemegang hak paten. Padahal apa yang telah dipatenkan oleh pihak asing tersebut disinyalir merupakan pengembangan dari pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia yang sudah bertahun-tahun menggunakan tanaman obat tersebut untuk berbagai macam manfaat terutama obat-obatan. Sesuai dengan konvensi keanekaragaman hayati seharusnya Indonesia mendapatkan pembagian keuntungan yang adil dari hasil pemanfaatan bahan hayati tersebut. Dengan menggunakan teori strukturalis, penelitian ini melihat bagaimana hak paten merupakan alat dari para kapitalis di negara maju untuk tetap mempertahankan kekuasaannya terhadap negara berkembang (Indonesia) dan justifikasi atas eksploitasi sumberdaya hayati milik Indonesia. Struktur sistem internasional yang ada menyebabkan tidak terjadinya benefit sharing atas pemanfaatan dan komersialisasi sumberdaya hayati Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan dan komersialisasi sumberdaya hayati Indonesia oleh pihak asing tanpa disertai benefit sharing disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kepentingan negara maju dalam TRIPs, adanya ketidaksinkronan TRIPs dan CBD, serta permasalahan internal di dalam negeri Indonesia sendiri.

---

This thesis discusses the use of Indonesia's biological resources by foreign parties, where there are several traditional Indonesian plants are patented by develop countries without giving compensation to Indonesia. Developed countries using traditional knowledge related to ginger, brotowali, gambier, pasak bumi and turmeric to produce high value products such as pharmaceutivals, cosmetics, and food. It is not beneficial for Indonesia, because the basic ingredients of such products from Indonesia. The products have been patented also has exclusive rights/monopoly so that if Indonesia is making, using, or selling the same thing then Indonesia has to pay royalties to patent holders. Whereas what has been patented by a foreign party is alleged is a development of traditional knowledge of Indonesian people who have been using herbs for years for a variety of benefits, especially medication. In accordance with the convention of biodiversity, Indonesia should get a fair sharing of benefits from the utilization of these biological materials. With the use of structuralism theory, the study looks at how a patent is a tool of the capitalists in developed countries to retain power over developing countries (Indonesia) and the justification of the exploitation of Indonesia's biological resources. The structure of the existing international system led to the absence of benefit sharing of biological resources, utilization and commercialization of Indonesia. The results prove that the utilization and commercialization of Indonesia's biological resources by a foreign party without benefit sharing is caused by several factors, including the interests of developed countries in TRIPS, inappropriate of the TRIPS and CBD, and as well as internal problems within Indonesia itself."

"HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang menjadi permasalahan adalah Apa makna Prinsip Perlakukan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan relevansinya dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia, Bagaimana sinkronisasi Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap paten milik orang asing di Indonesia. Makna Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment0 yaitu suatu prinsip mengharuskan negara-begara anggota memberikan perlindungan HKI yang sama dalam hal perlakuan antar warga negara dari negara-negara anggota WTO lainnya. Relevansi Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) yang terkandung dalam Trade Related Aspects Od Intellectual Property Rights (TRIPs) ini dengan upaya perlindungan paten milik orang asing di Indonesia yaitu sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik paten asing yang telah didaftarkannya di Indonesia. "

"Merek merupakan identifikasi suatu produk perusahaan sehingga perlu dilindungi. Perlindungan terhadap merek dilakukan dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Salah satu prinsip dalam konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai perlindungan merek adalah prinsip perlakuan nasional. Sejak keberlakuan undang-undang tentang merek pertama tahun 1961 hingga yang terbaru tahun 2016, belum ada yang mengatur mengenai prinsip perlakuan nasional. Penulis akan membahas mengenai penerapan prinsip perlakuan nasional dalam gugatan permohonan pembatalan pendaftaran merek Cap Kaki Tiga oleh Russel Vince, seorang warga negara Inggris di Pengadilan Niaga sampai tahap peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Pembahasan kasus dilakukan dari perspektif Hukum Perdata Internasional.

---

Trademark is the identification of a company 39 s product, therefore it needs to be protected. The trademark protection is regulated within the framework of national and international law. One of the principles in international conventions governing trademark protection is national treatment principle. Since the enforcement of the first trademark law in 1961 to the latest trademark law in 2016, there has been no regulation about national treatment principle. Researcher will discuss about the implementation of national treatment principle in the lawsuit for the cancellation of the registered Trademark, Cap Kaki Tiga, by Russell Vince, a British citizen in the Commercial Court until the review stage of the Supreme Court. The case discussions are conducted from the Private International Law perspective."

"Persetujuan Multilateral Agreement on Trade Related Aspect Of intellectual Property Right (TRW's) merupakan salah satu upaya untuk membantu promosi bagi berlangsungnya inovasi teknologi dan pengalihannya serta penyerapan teknologi demi kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. TRIPs memberikan perlindungan global terhadap aplikasi-aplikasi teknologi melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Indonesia sebagai anggotanya berkewajiban menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dibidang HKI dengan persetujuan internasional tersebut.Dengan diberlakukannya persetujuan mengenai TRIPs maka dunia penelitian yang diselenggarakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dan universitas menempatkan pemasyarakatan dan sosialisasi HKI pada prioritas utama. Dengan begitu para peneliti akan membuat penelitian-penelitian yang berorientasi HKI.Dalam penelitian ini dibahas dampak dari pemberlakuan TRIPs terhadap Sistem Inovasi Nasional di Indonesia serta menentukan langkahlangkah strategis yang dapat ditempuh oleh para pelaku dan elemen yang terkait dengan Sistem Inovasi Nasional khususnya lembaga litbang dan Industri farmasi di Indonesia.Akses akan teknologi yang dibutuhkan oleh industri akan dibatasi oleh peraturan HKI internasional. Untuk itu lembaga penelitan di Indonesia perlu mempunyai sumberdaya manusia yang memahami HKI sehingga analisa HKI dapat dilakukan sebelum suatu penelitian dimulai, untuk menyusun strategi agar produk yang akan dihasilkan sesedikit mungkin mengandung komponen yang dipatenkan dan memfasilitasi agar produk yang dihasilkan dapat dikembangkan di lapangan.Teori yang mendukung penelitian ini adalah teori Globalisasi, Inovasi Teknologi, Ekonomi Pasar, dan Strategi Pemasaran Global. Teori Globalisasi menjelaskan aspek ekonomi, faktor pemicu dan tahapan globalisasi. Dalam Inovasi Teknologi, penelitian ini menggunakan proses inovasi teknologi, keunggulan kompetitif dan sistem inovasi nasional. Ekonomi Pasar meliputi hak kekayaan intelektual. Sedang pada Strategi Pemasaran Global dibahas mengenai strategi pengembangan produk global.Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan melalui studi literatur dari mass media, website dan sumber tertulis lainnya serta wawancara dengan instansi yang terkait dengan penelitian ini.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan perjanjian TRIPs adalah saiah satu faktor yang mendukung peningkatan inovasi teknologi lokal. Kinerja dan komersialisasi hasil litbang dan interaksinya dengan sektor industri ditentukan dengan indikator peningkatan jumlah aplikasi paten dan jumlah pendapatan royalti di suatu negara. Indikator-indikator ini belum dapat digunakan di Indonesia karena masih sedikitnya industri yang menerapkan paten domestik dalam proses produksinya.Melalui tesis ini, peneliti ingin menekankan peran lembaga litbang dalam memperkuat jaringan dan interaksinya dengan sektor industri dimana akan meningkatkan akses ke teknologi baru dan komersialisasi hasil litbang. Juga menekankan perlunya lembaga litbang memelihara siklus hidup proses inovasi teknologi.

---

Multilateral Agreement Implementation of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) Impact on National Innovation System. Case Study: Interaction of Research Institution and Pharmaceutical IndustryMultilateral Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) is one of the efforts to promote the ongoing and transfer of technology innovation for the development of science and technology. TRIPs gives the global protection for the technology applications through Intellectual Property Right (IPR). Indonesia as the country member is obliged to arrange its laws in the field of IPR complied with the international agreement.With the implementation of TRIPs, researches done by the R & D institutions and universities have placed the socialization of IPR as top priority. This way will result IPR oriented researches.In this research implementation of TRIPS impact on Innovation National System is discussed to appoint the strategic moves that can be done by the actors and elements related with Innovation National System especially R & D institutions and pharmaceutical industries in Indonesia.Access on technology needed by the industry will be limited by international IPR laws. In order to set up the strategy that result the minimum patent component product and to allow the development of the product, Research institutes in Indonesia must have the human resources that comprehend IPR which will conduct the IPR analysis prior starting the research.Theories that support this research are theories in Globalization, Technology Innovation, Market Economy, and Global Marketing Strategies. Theory in globalization is described in the aspect of economy, trigger factor, and its staging. In technology innovation, this research is using the theory for technology innovation process, competitive advantage, and national innovation system. Market economy is covering the Intellectual Property Right. Strategy in developing global product is defining the Global Marketing Strategies.Research method used is descriptive analysis through literature study from mass media, website, other published written sources, and interviews with institutions and firms which are related with this research.This research come to the conclusion that TRIPs agreement is one of the factors that support the increase of the local technology innovation. Performance and commercialization of R & D and its interaction with industrial sector are determined by the increase number of patent application and royalty in a country. These indicators are not applicable yet in Indonesia since a very limited number of industries that apply domestic patent in its production process.Through this thesis, researcher would like to emphasis the role of the R & D institutions in strengthen the research networking and its interaction with industrial sector which will increase the access on new technology and commercialization R & D result. Also to emphasis the need of R & D institution in maintaining the life cycle of technology innovation process."

"Mekanisme lisensi wajib dalam Pasal 31 Persetujuan TRIPs memungkinkan negara yang mengalami epidemi HIV/AIDS untuk dapat memberikan izin pada pihak ketiga untuk mengeksploitasi paten atas obat tanpa izin dari pemegang paten sehingga akses terhadap obat tetap terjamin. Namun, permasalahan yang muncul dari pelaksanaan lisensi wajib ini salah satunya justru berasal dari ambiguitas Pasal 31 Persetujuan TRIPs sendiri, khususnya Pasal 31 (b) dan Pasal 31 (f) Persetujuan TRIPs, yang kemudian menjadi konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Di satu sisi, negara maju berpendapat bahwa dasar/alasan lisensi wajib dalam Pasal 31 (b) Persetujuan TRIPs, yaitu ?national emergency or other circumstances of extreme urgency?, tidak dapat dilakukan di bidang farmasi dalam hal terjadinya epidemi, sedangkan negara berkembang berpendapat sebaliknya. Pada dasarnya, permasalahan ini disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi Pasal 31 Persetujuan TRIPs. Oleh karena itu, dalam pembahasan skripsi ini permasalahan tersebut akan dianalisa dengan metode interpretasi dalam Pasal 31 dan 32 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan metode tersebut, terbukti bahwa lisensi wajib dapat dilakukan di bidang farmasi dalam hal terjadinya epidemi, khususnya HIV/AIDS. Permasalahan Pasal 31 (f) Persetujuan TRIPs terselesaikan dengan disepakatinya mekanisme ekspor impor obat dibawah lisensi wajib pada tahun 2003, yang kemudian diadopsi menjadi protokol amandemen Persetujuan TRIPs pada tahun 2005."