Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan efek untuk menarik investor. Fasilitas ini telah dikenal dan dipraktikkan di kalangan pelaku pasar modal sejak diperkenalkan oleh Bapepam-LK dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 1997. Seiring dengan populernya fasilitas ini di kalangan pelaku pasar modal, permasalahanpermasalahan terkait pembiayaan transaksi efek ini tidak dapat dihindari. Menyikapi hal tersebut, peraturan terkait fasilitas ini mengalami beberapa kali penyempurnaan. Penyempurnaan yang pertama adalah dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 2008, serta yang terbaru adalah POJK Nomor 55/POJK.04/2020 mengikuti beralihnya tugas-tugas Bapepam-LK kepada OJK. Skripsi ini kemudian mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu bagaimana perkembangan peraturan tentang pembiayaan transaksi efek dalam menjamin hak dan kewajiban nasabah, apa saja permasalahan yang timbul dalam praktik pembiayaan transaksi efek ketika terjadi penurunan harga saham, serta bagaimana POJK Nomor 55/POJK.04/2020 memberi solusi terhadap permasalahan terkait penurunan harga saham milik nasabah dalam pembiayaan transaksi efek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1) bahwa pembiayaan transaksi efek yang diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2020 tidak banyak mengubah substansi dari peraturan V.D.6 tahun 2008; 2) permasalahan yang umum terjadi dalam pembiayaan transaksi efek adalah terkait perjanjian pembiayaan, tidak dipenuhinya rasio jaminan oleh nasabah, serta penjualan paksa atau force sell saham nasabah oleh perusahaan efek; 3) POJK Nomor 55/POJK.04/2020 telah memberi solusi dengan pengaturan yang terperinci mengenai bagaimana fasilitas ini seharusnya dijalankan. Saran yang diberikan adalah 1) penekanan lebih jauh terhadap pemahaman investor akan pembiayaan transaksi efek; 2) baik perusahaan efek maupun nasabah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam mengadakan perjanjian pembiayaan; 3) lembaga peradilan haris lebih jeli dalam memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan keputusan.

---

Securities transaction financing by securities company for customers is one of the facility that is offered by securities companies to attract investors. This facility has been known and practiced among capital market players since it was introduced by Bapepam-LK with the issuance of V.D.6 of 1997. Along with the popularity of this facility among capital market players, problem related to the securities transaction financing can not be avoided. In response to this problems, the regulation related to this facility has been improved several times. The first improvement is the issuance of V.D.6 of 2008, and then the latest one is POJK 55/POJK.04/2020 following the transfer of Bapepam-LK duties to OJK. This thesis then takes 3 (three) main issues, namely How is the development of regulations regarding securities transaction financing in guaranteeing the rights and obligations of customers, what are the problems that arise in the practice of securities transaction financing in the event of declining stock price, and how POJK 55/POJK.04/2020 provide solutions to problems related to declining stock price in securities transaction financing. The research method used in this thesis is juridical-normative, which emphasizes the use of legal written norms. The conclusions obtained are 1) securities transaction financing that is regulated in POJK 55/POJK.04/2020 does not change the substance of V.D.6 of 2008 that much; 2) problems that commonly occurs in securities transaction financing are related to financing agreements, the customers refusal on depositing of assurance ratio, and the force sell of customer shares by securities company; 3) POJK 55/POJK.04/2020 provides solutions with detailed regulations on how this facility should be implemented. The suggestions given are 1) further emphasis on investors' understanding of securities transaction financing; 2) both securities companies and customers must pay attention to the provisions of the laws and regulations in the capital market sector in order to contrive financing agreements; 3) the judiciary must be more observant in paying attention to the applicable legal provisions in making their judiciary decisions."

"Pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan efek untuk menarik investor. Fasilitas ini telah dikenal dan dipraktikkan di kalangan pelaku pasar modal sejak diperkenalkan oleh Bapepam-LK dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 1997. Seiring dengan populernya fasilitas ini di kalangan pelaku pasar modal, permasalahan- permasalahan terkait pembiayaan transaksi efek ini tidak dapat dihindari. Menyikapi hal tersebut, peraturan terkait fasilitas ini mengalami beberapa kali penyempurnaan. Penyempurnaan yang pertama adalah dengan dikeluarkannya peraturan V.D.6 tahun 2008, serta yang terbaru adalah POJK Nomor 55/POJK.04/2020 mengikuti beralihnya tugas-tugas Bapepam-LK kepada OJK. Skripsi ini kemudian mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu bagaimana perkembangan peraturan tentang pembiayaan transaksi efek dalam menjamin hak dan kewajiban nasabah, apa saja permasalahan yang timbul dalam praktik pembiayaan transaksi efek ketika terjadi penurunan harga saham, serta bagaimana POJK Nomor 55/POJK.04/2020 memberisolusi terhadap permasalahan terkait penurunan harga saham milik nasabah dalam pembiayaan transaksi efek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Kesimpulan yang didapatkan adalah: 1) bahwa pembiayaan transaksi efek yang diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2020 tidak banyak mengubah substansi dari peraturan V.D.6 tahun 2008; 2) permasalahan yang umum terjadi dalam pembiayaan transaksi efek adalah terkait perjanjian pembiayaan, tidak dipenuhinya rasio jaminan oleh nasabah, serta penjualan paksa atau force sell saham nasabah oleh perusahaan efek; 3) POJK Nomor 55/POJK.04/2020 telah memberi solusi dengan pengaturan yang terperinci mengenai bagaimana fasilitas ini seharusnya dijalankan. Saran yang diberikan adalah 1) penekanan lebih jauh terhadap pemahaman investor akan pembiayaan transaksi efek; 2) baik perusahaan efek maupun nasabah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam mengadakan perjanjian pembiayaan; 3) lembaga peradilan haris lebih jeli dalam memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan keputusan.

---

Securities transaction financing by securities company for customers is one of the facility that is offered by securities companies to attract investors. This facility has been known and practiced among capital market players since it was introduced by Bapepam-LK with the issuance of V.D.6 of 1997. Along with the popularity of this facility among capital market players, problem related to the securities transaction financing can not be avoided. In response to this problems, the regulation related to this facility has been improved several times. The first improvement is the issuance of V.D.6 of 2008, and then the latest one is POJK 55/POJK.04/2020 following the transfer of Bapepam-LK duties to OJK. This thesis then takes 3 (three) main issues, namely How is the development of regulations regarding securities transaction financing in guaranteeing the rights and obligations of customers, what are the problems that arise in the practice of securities transaction financing in the event of declining stock price, and how POJK 55/POJK.04/2020 provide solutions to problems related to declining stock price in securities transaction financing. The research method used in this thesis is juridical-normative, which emphasizes the use of legal written norms. The conclusions obtained are 1) securities transaction financing that is regulated in POJK 55/POJK.04/2020 does not change the substance of V.D.6 of 2008 that much; 2) problems that commonly occurs in securities transaction financing are related to financing agreements, the customers refusal on depositing of assurance ratio, and the force sell of customer shares by securities company; 3) POJK 55/POJK.04/2020 provides solutions with detailed regulations on how this facility should be implemented. The suggestions given are 1) further emphasis on investors' understanding of securities transaction financing; 2) both securities companies and customers must pay attention to the provisions of the laws and regulations in the capital market sector in order to contrive financing agreements; 3) the judiciary must be more observant in paying attention to the applicable legal provisions in making their judiciary decisions."

"Skripsi ini membahas mengenai fasilitas pembiayaan transaksi marjin yang diberikan oleh perusahaan efek terhadap nasabahnya Transaksi marjin ini mempunyai mekanisme tersendiri yang telah diatur didalam Peraturan Bapepam LK No V D 6 Tahun 2008 Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini ditemukan adanya pelanggaran didalam mekanisme transaksi marjin terutama didalam mekanisme penjualan paksa force sell Pelanggaran tersebut berdampak merugikan berbagai pihak seperti investor dan perusahaan efek dan juga Bapepam LK selaku pengawas di bidang Pasar Modal Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan efek atas pelanggaran yang dilakukan dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

---

This thesis discuss about margin trading facility which provided by Securities Companies for their investor Margin trading has its own mechanism which regulated in Bapepam LK Regulation No V D 6 year 2008 Based on this descriptive analytical study author has found violation in margin trading mechanism especially in force sell mechanism That violation make disadvantage to some parties such as investor Securities Company and Bapepam LK as the regulatory organization in Indonesia capital market The results of research has shown that the losses incurred by Securities Company in margin trading can be held responsible in accordance with the legislation in force."

"Pesatnya perkembangan situasi global hampir pasti mengakibatkan tantangan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam industri pasar modal. Perusahaan efek sebagai salah satu pelaku pasar modal mempunyai peranan penting dalam perkembangan pasar modal, termasuk di Indonesia. Dalam pelaksanaannya untuk mengatur perusahan efek di Indonesia Bapepam dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau sekarang peranannya digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-334/BL/2007, Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia, membuat direksi suatu perusahaan efek melakukan langkahlangkah strategis dalam mendapatkan keuntungan. Meskipun demikian, segala tindakan direksi tidak boleh melanggar kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tesis ini akan membahas tentang direksi perusahaan efek yang melakukan tindakan diluar kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya izin usaha perusahaan efek (analisa pencabutan izin usaha PT Reliance Asset Management) dan peranan OJK untuk melindungi perusahaan efek terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan wawancara untuk mendukung data primer. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa perusahaan efek yang izin usahanya dicabut oleh OJK karena direksi perseroan yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepadanya, dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada Bapepam-LK/OJK dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, kedua upaya hukum tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam hal perlindungan terhadap perusahaan efek, peranan OJK tersebut ditunjukkan dengan cara mewajibkan semua transaksi yang terjadi dalam pasar modal harus dilaporkan kepada OJK dan OJK juga memberikan sanksi atas keterlambatan pelaporan tersebut.

---

Global condition rapid development causes challenge to economic growth, particularly in capital market industries. As one of main component of capital market, securities companies play significant roles in the development of capital market, including Indonesian. In performing its supervisory duty over Indonesian securities companies, BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) or currently replaced by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has issued the Decision of Head of Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Number Kep-334/BL/2007, Regulation Number V.A.1 on License for Securities Companies.

Due to fast growing of Indonesian capital market, board of director of securities companies is urged to take strategic measures to obtain profit. Although, in doing so, the board of director is prohibited to exceed their authority granted toward them, as stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.

This thesis is prepared to elaborate action conducted by board of director beyond their authority, that caused revocation of business license of securities company (analysis on the business license revocation of PT. Reliance Asset Management) and role of OJK in protecting securities company from misuse of authority of its board of director. The method used in this research is yurudis normative with perspective approach by using secondary data based on literature and interview in order to complement the primary.

From the analysis, it is understood that securities company whose business license is revoked by OJK due to its board of director's misuse of authority may take legal action by submitting file objection to Bapepam - LK/OJK and file lawsuit to Administration Court (Pengadilan Tata Usaha Negara). However, the mentioned legal actions may not be conducted at the same time. In term of protection to the securities company, the role of OJK is shown by obligating any securities company to report all of its capital market transactions to OJK and OJK may impose any necessary penalties toward late submission of such report."

"UMKM merupakan salah satu pilar penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Sebagai jenis usaha yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan perkembangan UMKM, salah satunya melalui penyelenggaraan securities crowdfunding yang resmi berlaku di Indonesia dengan disahkannya POJK No. 57/POJK.04/2020. Securities crowdfunding merupakan fasilitas pendanaan bagi UMKM yang dilakukan dengan menjual efek berupa saham, obligasi, dan sukuk secara langsung kepada pemodal melalui platform penyelenggara. Kehadiran securities crowdfunding yang merupakan perluasan dari equity crowdfunding diharapkan dapat menjadi alternatif bagi UMKM untuk memperoleh pendanaan yang efektif dan mudah diakses, serta menjadi solusi atas kesulitan yang selama ini dihadapi pengusaha UMKM untuk memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding dinilai membuat kondisi pasar menjadi tidak likuid. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan mengkaji Pasal 43 ayat (2) POJK No. 57/POJK.04/2020 yang berorientasi pada asas kekeluargaan dalam kaitannya dengan urgensi perubahan pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding dari sudut pandang penerbit, pemodal, dan penyelenggara. Dalam penyusunannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan dilakukan dengan menelaah data sekunder. Selain itu, Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini, diperoleh hasil bahwa terdapat urgensi pemodal, penerbit, dan penyelenggara terhadap perubahan pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding yang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan securities crowdfunding di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding di Indonesia dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (2) POJK No. 57/POJK.04/2020.

---

Small and Medium Enterprise (SMEs) is one of the important pillars for economic development in Indonesia. As a type of business that makes a major contribution to the country's economy, the government is trying to increase the development of SMEs, one of which is through the implementation of securities crowdfunding, which is applied effectively in Indonesia through POJK No. 57/POJK.04/2020. Securities crowdfunding is a funding facility for SMEs that is carried out by selling securities in the form of stocks, bonds, and sukuk directly to investors through the operator's platform. The presence of securities crowdfunding, which is an extension of equity-based crowdfunding, is expected to be an alternative for SMEs to obtain effective and accessible funding, as well as a solution to the difficulties faced by SME entrepreneurs in obtaining loans from banks. However, throughout its development, the implementation of the secondary market in securities crowdfunding is considered to make the market illiquid. To answer this problem, the research in this thesis is conducted by examining Article 43 Section (2) of POJK No. 57/POJK.04/2020 which is oriented towards the principle of kinship in relation to the urgency of changes in the implementation of the secondary market in securities crowdfunding for issuers, investors, and operators. This thesis is created using juridical-normative methods and is carried out by examining secondary data. Furthermore, the author uses descriptive research types and qualitative methods. The result of this research shows that there is an urgency for investors, issuers, and operators to change the implementation of the secondary market in securities crowdfunding which will give a positive impact on the development of securities crowdfunding in Indonesia. Therefore, it is necessary to evaluate the implementation of the secondary market in securities crowdfunding in Indonesia by amending the provisions of Article 43 Section (2) of POJK No. 57/POJK.04/2020."

"Skripsi ini membahas mekanisme transaksi marjin dan short selling dalam perdagangan saham di bursa efek sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. V.D.6 Tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menemukan bahwa beberapa perusahaan efek tidak menerapkan Peraturan Bapepam-LK No. V.D.6 Tahun 2008 dengan baik. Hal ini diperkuat dengan keputusan Bapepam-LK yang menjatuhkan hukuman denda kepada beberapa perusahaan efek. Pelanggaran tersebut merugikan banyak pihak yaitu perusahaan efek, investor, dan Bapepam-LK (selaku pengawas pasar modal di Indonesia).

---

The focus of this study is the mechanism of margin trading and short selling in stock exchange whether to follow Bapepam-LK Regulation No. V.D.6 Year 2008. This research is descriptive analytic. The result of this research found that there are few securities companies do not follow the Bapepam-LK Regulation No. V.D.6 Year 2008. This has been proven by Bapepam-LK decision to give penalty to those securities companies. This violation make disadvantage to some stakeholders such as securities company, investor and Bapepam-LK (as the regulatory organization stock exchange in Indonesia)."

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah kepailitan terhadap perusahaan efek yang diajukan oleh nasabah, dengan studi kasus PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur mengenai pihak yang berwenang mengajukan kepailitan terhadap perusahaan efek yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hal ini nasabah perusahaan efek yang melakukan investasi melalui pasar modal. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga yang mengabulkan permohonan kepailitan terhadap PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kepailitan PT AAA Sekuritas. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga telah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang menimbulkan dampak terhadap nasabah perusahaan efek.

---

ABSTRACT

This academic thesis is discussed about bankruptcy towards securities company filed by the client, with a case study of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts in article 2 paragaraph 4 has been arranged the petition for securities company declaration of bankruptcy may only be filed by the Financial Services Authority. The existence of these provisions are intended to protect the interests of third parties in this case the clients of securities companies to invest through the capital market. This research is a normative juridical with a descriptive tipology. In this study, the subject matters are whether the decision of the judges of the commercial court on a bankruptcy petition of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts and how legal protection of clients in PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas bankruptcy. Eventually, the researchers came to the conclusion that the decision of the judges of the commercial court has not in accordance with the applicable law that have an impact on clients of securities company."

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis penentuan trading limit [R1], pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham dan fasilitas repo saham khususnya terhadap nasabah ritel di PT. CIMB Securities Indonesia PT. CSI . PT. CIMB Securities Indonesia memiliki framework [R2] dalam penentuan trading limit, pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham, dan fasilitas repo saham kepada nasabah ritelnya. Analisis yang dilakukan melalui penelaahan Standar Operasional Prosedur perusahaan yang berkaitan dengan Trading Limit,[R3] Fasilitas Pembiayaan Transaksi Saham, dan Fasilitas Repo Saham yang tertuang dalam Credit Control Policies and Procedures PT. CIMB Securities Indonesia. Selain itu hasil analisis juga mengacu kepada hasil pemeriksaan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap PT. CIMB Securities Indonesia selaku angota bursa. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pada proses penentuan trading limit, pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham, dan fasilitas repo saham masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan dan diperlukannya peningkatan kualitas manajemen risiko di PT CIMB Securities Indonesia. [R1]Cetak miring [R2]Cetak miring [R3]Cetak miring.

---

This report discusses the analysis of the determination of trading limit, the provision of financing facility of stock transaction and repo stock facility mainly to the retail customer in PT. CIMB Securities Indonesia. PT. CIMB Securities Indonesia has a framework for determining trading limits, providing share financing facilities and repo share facilities to the retail customers. Analysis conducted through the review of Standard Operating Procedures of the Company related to Trading Limit, Financing Facility of Stock Transaction, and Repo Share Facility as stipulated in Credit Control Policies and Procedures PT. CIMB Securities Indonesia. In addition, the results of the analysis also refer to the results of the examination by the Indonesia Stock Exchange against PT. CIMB Securities Indonesia as a member of the stock exchange. Based on the result of the analysis, it can be concluded that in the process of determining the trading limit, the provision of financing facility for stock transactions, and repo stock facilities there are still some things that are not in accordance with the Standard Operating Companies and the need to improve the quality of risk management at PT CIMB Securities Indonesia."

"Dalam Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan pengembangan Equity Crowdfunding, perusahaan yang dapat menjadi Penerbit tidak hanya badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, perusahaan partnership juga dapat menjadi Penerbit efek bersifat utang atau sukuk. Pemodal yang membeli efek pada perusahaan partnership memiliki risiko kerugian yang besar karena perusahaan partnership bukan badan hukum dan umumnya perusahaan pemula yang belum tentu memiliki pengelolaan yang baik. Penelitian ini mengkaji jaminan perlindungan hukum bagi Pemodal perusahaan partnership yang diatur dalam POJK 57/2020 dan perjanjian-perjanjian dalam penyelenggaraan SCF. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, POJK 57/2020 memberikan perlindungan hukum dengan cara adanya syarat kualifikasi bagi pihak-pihak dalam SCF, batasan pembelian dan pengumpulan dana, kewajiban mengungkapkan fakta material, jatuh tempo buyback, penggunaan escrow account, pencatatan Efek kepada bank kustodian, serta pemantauan usaha dan kewajiban bayar oleh Penyelenggara. Namun, perlindungan hukum bagi Pemodal masih belum komprehensif karena masih menimbulkan masalah seperti pengawasan penyelenggaraan SCF yang belum optimal, kurang lengkapnya pengungkapan fakta material terkait aspek hukum dalam perusahaan partnership dan pengaturan SCF masih lemah karena hanya berbentuk POJK. Kedua, terdapat perjanjian penyelenggaraan SCF yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti adanya perjanjian penyelenggaraan SCF yang menggunakan dasar hukum POJK 37/2018 yang sudah tidak berlaku, adanya klausul baku yang dilarang yaitu klausul pengalihan tanggungjawab dan klausul tunduknya pemodal kepada aturan baru atau perubahan yang dibuat sepihak oleh Penyelenggara SCF, serta beberapa perjanjian SCF tidak memuat klausul pemberian kuasa dari Pemodal efek bersifat utang atau Sukuk dengan Penyelenggara.

---

n Securities Crowdfunding (SCF), which is the development of Equity Crowdfunding, companies that can become issuers are not only business entities in the form of limited liability companies, partnership companies can also be issuers of debt securities or sukuk. Investors who buy securities in partnership companies have a large risk of loss because partnership companies are not legal entities and generally start-up companies do not necessarily have good management. This study examines the guarantee of legal protection for investors in partnership companies as regulated in POJK 57/2020 and agreements in the implementation of SCF. This study uses a normative juridical research method using secondary data that is processed qualitatively. The results of the study show: First, POJK 57/2020 provides legal protection by means of qualification requirements for parties in SCF, limits on purchasing and collecting funds, obligations to disclose material facts, maturity of buybacks, use of escrow accounts, recording of securities to custodian banks, and monitoring of business and payment obligations by the broker. However, legal protection for investors is still not comprehensive because it still causes problems such as the supervision of the SCF implementation that is not optimal, the incomplete disclosure of material facts related to legal aspects in partnership companies and the SCF regulation is still weak because it is only in the form of POJK. Second, there are SCF implementation agreements that are not in accordance with applicable regulations, such as the existence of an SCF implementation agreement that uses the legal basis of POJK 37/2018 which is no longer valid, the existence of a prohibited standard clause, namely a transfer of responsibility clause and a clause that investors submit to new rules or changes. unilaterally made by the SCF broker, as well as several SCF agreements that do not contain a clause on granting power of attorney from debt securities or Sukuk Investors to the broker."

"Untuk menjadi investor di pasar modal, maka investor dapat menjadi nasabah dengan membuka rekening efek di perusahaan efek khususnya yang menjalankan usaha sebagai perantara pedagang efek. Investor agar dana investasinya aman dan menguntungkan perlu memperhatikan perusahaan efek yang memiliki reputasi baik, volume transaksi besar dan kemudian telah memiliki izin dan registrasi yang valid oleh Bapepam-LK. Namun ada kalanya terdapat resiko yang tidak terduga dalam berinvestasi dengan menjadi nasabah di perusahaan efek. Selain resiko investasi efek di pasar modal, juga terdapat potensi resiko dari kejahatan pasar modal yakni penyalahgunaan dana investasi di rekening efek milik nasabah yang dilakukan oleh perusahaan efek baik melalui pialangnya maupun anggota direksi (direktur) perusahaan efek. Menjadi persoalan pokok dalam skripsi ini ialah siapa pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kejahatan penyalahgunaan dana nasabah ini? mengapa perusahaan efek yang menyalahgunakan dana nasabah cenderung cukup hanya dikenakan sanksi administratif oleh Bapepam-LK dan sanksi pidana terhadap pelakunya baik pialang maupun direktur perusahaan efek yang bersalah? dapatkah sanksi demikian mengembalikan kerugian nasabah? Jika dicermati Pasal 31 Undang-Undang Pasar Modal, dijelaskan bahwa Perusahaan efek bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur perusahaan tersebut. Dengan berlakunya ketentuan ini, seolah hanya perusahaan efek sebagai suatu entitas badan hukum saja yang harus bertanggungjawab terhadap semua masalah dan kerugian yang timbul dari pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan direktur perusahaan efek?. Perlu adanya pertanggungjawaban pribadi direktur yang menyalahgunakan dana nasabah didasari pemberlakuan doktrin piercing the corporate veil dengan mengenyampingkan sifat pertanggungjawaban terbatas perusahaan. Berdasarkan hasil analisa dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa direksi perusahaan efek dapat diberlakukan doktrin piercing the corporate veil jika direktur terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (tort) seperti penggelapan atau transfer modal secara ilegal dan terbukti melanggar prinsip fiduciary duty (yang diatur secara alternatif dan tidak kumulatif).

---

Abstract

For a person to become an investor in the capital market an action of opening a stock account in a securities company is necessary especially a company conducting business as a securities broker dealer. The investor for the assuring the security of his investments should appoint a stock exchange company with excellent reputation, conducting high volume transactions and having obtained a permit and valid registration from Bapepam-LK. But the existences of an unexpected risk in investment are still present by the appointment of a securities company. Other than the risk of investment usually encountered in the stock exchange, there is the risk of stock exchange criminal acts such as the misuse of investment funds by the securities company, the company broker or the Director of the company. The subject of this thesis is to define the counterpart mostly responsible in the cases of misuse of investment funds, the reason of the consideration of sufficiency in the inflicting of administrative sanction regarding the securities company by Bapepam-LK while attributing penal sanction regarding the convicted brokers and or company directors. Does the sanction necessarily benefit to the losses incurred by the clients?. According to Article 31 of the Law concerning the Capital Market, it is stated that a securities company could be held responsible towards all activities conducted by the company director related to stock exchanges. The wording of the article implies that the company as an entity is solely responsible of the actions conducted by the company director. A personal responsibility of the director could be applied if the piercing the corporate veil doctrine is applied derogating the limited liability character of the company. The result obtained based on the analyses of the present thesis concludes that the piercing the corporate veil doctrine could be applied if the director has been proven guilty of conducting an action categorized as a tort such as misuse or illegal transfer of capital and proven of having breached the principle of fiduciary duty (regulated in terms of alternative and not cumulative)."