Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai permasalahan dalam penerapan PP 58 Tahun 2010 khususnya pelaksanaan Penyidik ​​wajib sarjana, sehingga sampai saat ini masih terdapat personel yang belum berpendidikan Sarjana/setara. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi dalam pelaksanaan wajib Sarjana Pengembangan SDM Penyidik ​​​​​​Bareskrim Polri serta upaya dan strategi yang dilaksanakan dalam mengembangkan sehingga dapat membantu Kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya upaya dalam memenuhi kewajiban tersebut sehingga mereka tidak dapat mengembangkan karir,Adapun upaya yang dilakukan Bareskrim Polri dalam pengembangan kompetensi Penyidik ​​​​​​dengan mengikutsertakan para personel melalui program maupun pendidikan kejuruan. Terdapat celah-celah yang mungkin dalam pelaksanaan penyelidikan sehingga penerapan PP 58 Tahun 2010 belum terimplementasi dengan baik. Namun demikian Bareskrim Polri berupaya dan berbenah guna mewujudkan penyidik ​​​​Polri yang Presisi.

---

Berbagai permasalahan dalam penerapan PP 58 Tahun 2010 khususnya pelaksanaan wajib belajar S1 Penyidik ​​Polri, sehingga saat ini masih terdapat personel yang belum mengenyam pendidikan sarjana/sederajat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan wajib sarjana untuk pengembangan sumber daya manusia Bareskrim Polri serta upaya upaya yang dilakukan dalam mengembangkan kompetensi dan penyelidikan agar dapat mendukung kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan mendalami yang kemudian dilakukan dengan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada upaya pemenuhan kewajiban sarjana. sehingga mereka tidak dapat mengembangkan karir.Terdapat potensi lokasi lokasi sehingga implementasi PP 58 Tahun 2010 belum terlaksana dengan baik. Namun Bareskrim Polri terus berupaya dan berbenah agar tercipta polisi yang Tepat."

"Semakin maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba membutuhkan keseriusan segenap instansi penegak hukum untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan. Dengan perubahan modus operandi, strategi dan kemampuan pelaku kejahatan narkoba mengharuskan instansi penegak hukum memiliki penyidik yang profesional mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan sebagai pertanda selesainya suatu kasus itu di tangani. Disamping adanya clandestine laboratory ataupun kicthen laboratory peredaran gelap narkoba saat ini juga melalui jalur udara, pelabuhan laut dan perbatasan. Penyidik BNN harus memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam mencegah, menangkal dan memberantas pelaku kejahatan narkoba masuk ataupun keluar negeri serta memutus jaringan sindikat.Tujuan penelitian ini mau mendeskripsikan hasil analisa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan sumber daya manusia Penyidik BNN yang profesional. Reseponden penelitian adalah Penyidik (Penyidik Madya dan Penyidik Muda) pada Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Hasil dari penelitian di olah dengan metode analisis AHP (The Analitic Hierarchy Process) guna penentuan priorotas mana yang tepat guna pengembangan Sumber daya manusia penyidik BNN. Instrumen yang digunakan adalah 3 kategori pengembangan oleh Bloom yaitu cognitive, affective dan psychomotoric yang dijadikan alat untuk mengukur pengembangan sumber daya penyidik BNN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia, faktor yang paling penting adalah pengembangan segi Psychomotoric, karena dalam Psychomotoric merupakan hasil dari penerapan Cognitive dengan Affective dan penerapannya menjadi barometer keberhasilan bagi Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian aspek Cognitive dan Affective tetap diperlukan sebagai pendukung. Strategi yang dikembangkan untuk mendapatkan penyidik profesional dengan lebih mengintensifkan Pendidikan dan Pelatihan disamping itu aplikasi kegiatan di lapangan serta studi banding. Untuk mewujudkan profesional Penyidik sangat diperlukan kemampuan (competency) dan ditunjang pengalaman (experience).

---

The increasingly widespread of drug abuse and illicit trafficking requires seriousness of the entire law enforcement agencies to conduct prevention and eradication. With the change of modus operandi, strategy and the ability of drug offender requires that law enforcement agencies have a professional investigator from the investigation, inquiry until the submission case file to the prosecutors as a sign of the completion of the case. In addition to the clandestine laboratory or kitchen laboratory, currently illicit drug trafficking is through the air, seaport and border. Investigators of National Narcotics Board should have the ability and skill to prevent, deter and eliminate drug offenders into or out of the country and terminate the syndicate.

The purpose of this research would to describe the analysis of the factors that affecting strategy of human resources development of National Narcotics Board Professional Investigator. The research responden is investigators (Senior Investigators and Junior Investigator) at the Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. The result of this research though the AHP (the Analitic Hierarchy Process) Analysis Method to determine which one is the exact priorities for the development of National Narcotics Board investigator human resources. The instrument use 3 development categories by Bloom, namely cognitive, affective and psychomotoric which is used as a tool for measuring the National Narcotics Board investigators resources.

The results showed that in the developing human resources, the most important factors is development of Psychomotoric terms, since the psychomotoric is the result of the implementation of cognitive and affective, and the implementation to be a barometer of the success in conducting the investigation. Nevertheless as the aspect Cognitive and Affective is still required as a support. Strategy that developed was to obtain a professional investigator with the further intensify of education and training, in addition to field activities and comparative studies. To achieve a professional investigator competency and experience are needed."

"Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perubahan struktur perekonomian Jawa Timur pada periode tahun 1994 dan 2000 sebagai sumber pijakan bagi penentuan kebijakan pembangunan selanjutnya, (2) mengetahui berbagai sektor unggulan (key sector) dalam pembangunan perekonomian di Jawa Timur periode tahun 1994 dan 2000 dan keterkaitan antarsektor yang terjadi dalam perekonomian.Penelitian ini merupakan salah satu dari sekian banyak analisis perekonomian dengan metode Input-Output. Hal baru yang dianalisis dalam penelitian ini adalah selain mengetahui tingkat keterkaitan antar sektor perekonomian, sektor unggulan, dan angka pengganda sektor ekonomi juga mencoba menggambarkan perubahan struktur perekonomian Jawa Timur tahun 1994 dan 2000 dengan grafik economic landscape. Hasil penelitian ini kemudian digunakan untuk analisis strategi pembangunan yang sebaiknya dilaksanakan untuk mencapai dampak pertumbuhan dan kemajuan ekonomi lain yang diharapkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jawa Timur selama periode 1994 sampai 2000 telah terjadi perubahan struktur ekonomi walaupun tidak drastis. Hal ini ditunjukkan oleh visualisasi economic landscape dari nilai Multiplier Product Matrix (MPM) tahun 1994 dan 2000. Selain itu juga telah terjadi pergeseran dalam beberapa sektor unggulan dan angka pengganda sektoral. Peranan sektor industri lainnya dan sektor industri makanan, minuman dan tembakau sangat dominan dari sisi besaran outputnya, juga memiliki angka pengganda yang cukup tinggi.Secara umum dapat dijelaskan bahwa sebaiknya pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk menjadi: (1) Pusat Industri, yaitu industri lainnya dan indutri makanan, minuman dan tembakau, karena kedua sektor ini sangat menonjol peranannya dalam output maupun angka pengganda pendapatan dan tenaga kerja, (2) Pusat Perdagangan dan Distribusi, hal ini didukung oleh sektor perdagangan yang bergeser menjadi sektor unggulan pada tahun 2000 dengan peningkatan dan kontribusi output yang besar. Juga didukung oleh kondisi geografis yang strategis sebagai pintu timur dan barat serta penghubung Jawa Tengah dan Bali, dan (3) Pusat Pertanian, mengingat kondisi alami Jawa Timur sebagai daerah agraris yang menonjol. Juga penyerapan tenaga kerja di sektor ini sangat besar. Sehingga peningkatan pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan.

---

This research objectives are (1) identifying the changing of East Java's economic structures from 1994 -- 2000 as one of the policies considerations, (2) identifying the various development's key sectors in East Java and their linkage into the dynamics of development process from 1994 - 2000.

Those objectives made this research as one of the Input-Output Method's Research with the new focus on description of the structural changing in East Java's economic development in 1994 and 2000 by using Economic Landscape Graphic. This pattern will be useful for the policies recommendations.

This research shows that the East Java's economic structures from 1994 to 2000 has been change although not significant. This dynamics can be seen from the economic landscape graphic as visualization of Multiplier Product Matrix (MPM) values 1999 and 2000. Besides, there has been a regression at the various key sectors and multiplier sector index. At the output and the multiplier sector index, the significance of the other industrial sector and the foods and beverages and tobaccos sector are very dominant.

As the conclusions, the East Java's development process can be emphasized into three sectors: (1) as the industrial center, especially at the other industrial sector and the foods, beverages and tobaccos sector. These focuses will be significantly support the process because these two sectors are dominant in the output result, multiplier sector index, and their absorption on the labor force; (2) as the trade and distribution center, this reason is significantly supported with the changing trend of the key sectors into trade sector in 2000. Geographically, it is supported with its presence as the strategic "East and West Gate" and as the intermediary between Central Java and Bali; (3) as the agriculture center, remained by the objective of nature in East Java as the agrarian. These sectors are significantly support the improvement of increasing household income and creating new jobs."

"Pemuda Indonesia merupakan pemuda mempunyai peran penting dalam pembangunan, selain manjadi objek, pemuda merupakan subjek pelaku dan motor laju pembangunan itu sendiri. Pemuda merupakan aset dalam keberlangsungan pembangunan bangsa di mana pemuda mempunyai peran aktif  sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Apabila pemuda ini tidak dikelola dengan baik maka pemuda menjadi beban atau permasalahan dikemudian kelak. Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan pembangunan kepemudaan. Pembangunan ini dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Asisten Deputi Tenaga Kepemudaan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Nagara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan mulai menyelenggarakan program pada tahun 2011. Dari pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya adalah: bahwa salah satu elemen pengembangan kepemudaan adalah tenaga kepemudaan. Dalam hal ini definisi tenaga kepemudaan belum tersurat secara detail dalam landasan hukum penyusunan Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Kementerian Pemuda dan Olahraga, dari sisi program, tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terjadi tumpang tindih tupoksi dengan Asisten Deputi kepeloporan dan sebagainya sehingga diperlukan strategi untuk perencanaan, penyusunan program sampai pengembangan tenaga kepemudaan.

---

An important role of Indonesian youth in development as Subject  in addition to even become the object and the motor itself. Youth is an asset in the development of the sustainability of the nation where the youth have an active role as a moral force, social control, and agents of change. If the youth is not managed properly then the youth becomes a burden or a problem later in the future. Ministry of Youth and Sports implementing youth development. This development is done through the facilitation process all matters related to youth, focuses on the process of awareness, empowerment, and youth development. Assistant Deputy Youth personnel is established pursuant to the Minister of Youth and Sports Nagara No. 193 of 2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Youth and Sports, and began to organize the program in 2011. From the implementation of the program, there are several constraints which are: that one of the elements of youth development is the youth personnel. In this case the definition of youth personnel have not written in detail in the preparation of the legal basis and Procedures Organization (Ortala) Ministry of Youth and Sports, from the program, in 2011 to 2013 to avoid overlapping duties with Assistant Deputy Pioneering and Forth so that the necessary strategies for planning , preparation of youth personnel development programs"

"Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan kewenangan atributif dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi publik dengan membuat alat bukti berupa akta autentik. Sudah sepatutnya, Notaris tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam kasus ini, Notaris membuat akta perubahan perjanjian utang piutang yang mengandung cacat kehendak para pihak karena adanya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan menyebabkan salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Permasalahan yang diangkat Penulis dalam tesis ini adalah pelanggaran penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta perubahan perjanjian utang piutang dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 PK/Pdt/2018 serta pertanggungjawaban Notaris TIBM dan Notaris JSW terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 PK/Pdt/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan jenis data sekunder yang berasal dari studi dokumen dan dianalisis melalui metode analisis kualitatif.Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelanggaran penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta perubahan perjanjian utang piutang dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 PK/Pdt/2018 merupakan pelanggaran penyalahgunaan keadaan ekonomi sebagai salah satu cacat kehendak yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengakibatkan perjanjian dinyatakan batal. Berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris TIBM dan Notaris JSW terhadap Akta yang dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324 PK/Pdt/2018 sepatutnya diberikan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi etika dan sanksi perdata.

---

A notary as a public official gets the authority from the state attribute to run part of the state functions in the form of the civil law to make evidence in the form of an authentic deed. Rightly, the notary must obey the Notary Law and Notary`s Code of ethics. In this case, The Notary has made the amendment of debt agreement deed that contains of the defective will from the parties due to the misuse condition. The misuse conditions caused on of the parties to file a lawsuit to cancel the amendment of debt agreement deed. The issues of this thesis is about violations of the misuse conditions carried out by the parties in making the amendment of debt agreement deed in the case of the Verdict of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 324 PK/Pdt/2018 and the responsibility of the TIBM Notary and JSW Notary for the deeds which are declared null and void based on the Verdict of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 324 PK/Pdt/2018. The research method used in this study is normative juridical in descriptive analytical by using secondary data types from documents studies and analyzed through qualitative analysis method.The result of this study showed that violations of the misuse conditions carried out by the parties in making the amendment of debt agreement deed in the case of the Verdict of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 324 PK/Pdt/2018 is an economic misuse conditions as one of the defective will that did not fulfill the legal agreement terms in the article 1320 Code of Civil Law, resulting in being declared null and void. Relating to the TIBM Notary and JSW Notary responsibility for the deeds declared null and void in the Supreme Court Verdict in the case, in the form of administrative sanctions, ethical sanctions, and civil sanctions."