Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Paku Rane (Selaginella willdenovii) yang merupakan salah satu spesies dari tumbuhan paku-pakuan dan banyak terdapat di wilayah hutan tropis seperti Jawa Barat. Kondisi ini mengindikasikan jenis tumbuhan tersebut tumbuh subur di wilayah yang masih di dominasi oleh hutan seperti pada Kawasan Resort Kawah Ratu Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tujuan penelitian ini adalah memperkuat informasi tentang ketersediaan habitat dengan melakukan pemodelan secara spasial terhadap objek penelitian dan menganalisis variabel yang digunakan dan diperoleh dari hasil penginderaan jauh dari citra Sentinel-2A dan DEM seperti (NDVI) untuk indeks kerapatan vegetasi, (NDMI) untuk kelembaban permukaan tanah, jarak dari sungai, kemiringan lereng, ketinggian tempat dan penggunaan variabel curah hujan berdasarkan hasil pengamatan dari data sekunder. Pembangunan model dilakukan dengan pemanfaatan teknologi SIG dan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antar variabel. Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan 2.565 individu dari 168 jumlah sampel. Penelitian ini menghasilkan model dengan pengaruh besar ke kecil yaitu ketinggian tempat, NDMI, kemiringan lereng, curah hujan dan jarak dari sungai. Variabel ini memiliki korelasi sebesar 71,6%, signifikansi yang tergolong baik (< 0,05), tingkat akurasi sebesar 86,4%, dan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel. Diketahui dari model habitat kelas rendah seluas 450 ha, kelas sedang seluas 522 ha, kelas tinggi seluas 156 ha dan seluas 1.957 ha merupakan kelas yang tidak terdapat individu Paku Rane. Pola spasial habitat Paku Rane adalah mengelompok (clustered) dengan rasio ketetanggan terdekat sebesar 0,267345. Pemanfaatan penginderaan jauh mampu mencakup pemecahan masalah pada area yang luas dengan harapan pemantauan habitat dapat menjadi efisien sebagai informasi penting untuk pengelolaan inventarisasi flora yang lebih baik dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat di sekitar Taman Nasional.

---

Paku Rane (Selaginella willdenovii) is one species of ferns and is widely found in tropical forest areas such as West Java. This condition indicates that these plant species thrive in areas that are still dominated by forests, such as the Kawah Ratu Resort Area, and Mount Halimun Salak National Park. The purpose of this study is to strengthen information about habitat availability by doing spatial modeling of the research object and analyzing the variables used and obtained from remote sensing results from Sentinel-2A and DEM images such as (NDVI) for vegetation density index, (NDMI) for surface humidity. soil, distance from the river, slope, altitude, and the use of rainfall variables based on observations from secondary data. The model development is carried out using GIS technology and multiple linear regression analysis to determine the relationship between variables. Based on the findings in the field, 2,565 individuals were found out of 168 samples. This research produces a model with a large to small effect, namely altitude, NDMI, slope, rainfall, and distance from the river. This variable correlates with 71.6%, a relatively good significance (<0.05), an accuracy rate of 86.4%, and there is no multicollinearity between variables. It is known from the habitat model that the low-class area is 450 ha, the medium-class area is 522 ha, the high-class area is 156 ha and an area of ​​1,957 ha is a class where there are no Paku Rane individuals. The spatial pattern of the Paku Rane habitat is clustered with the nearest neighbor ratio of 0.267345. The use of remote sensing can cover problem-solving in a large area with the hope that habitat monitoring can be efficient as important information for better management of flora inventories and especially useful for communities around the National Park."

"[ABSTRAKParadigma sektor kehutanan masih memandang kayu sebagai hasil utamamengakibatkan tingginya angka deforestasi di Indonesia. Padahal banyak hasilhutan lainnya yang dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomi tinggi.Salah satu manfaat hutan yang belum terestimasi nilainya yaitu jasa lingkunganterutama wisata. Dan fungsi hutan yang mempunyai manfaat wisata salah satunyadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Salah satu bagian dariTNGHS yaitu Resort PTNW Gunung Salak I yang mempunyai daya tariktersendiri yaitu sebagai field project Suaka Elang. Pada Resort PTNW GunungSalak I terdapat 2 (dua) lokasi wisata yaitu bumi perkemahan Loji dan WanaWisata Sukamantri.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh nilai ekonomi wisata dari lokasitersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode TCM dan CVM untukmengetahui nilai ekonomi dari kawasan wisata. Dan nilai surplus konsumen untukmetode TCM Resort PTNW Gunung Salak I sebesar Rp. 909.000 perindividu/tahun atau Rp. 6.635.700.000/tahun, sedangkan untuk nilai WTP kondisisaat ini sebesar Rp. 8.500 dan untuk kondisi masa akan datang sebesar Rp. 9.700.

---

ABSTRACTThe paradigm of forestry sector still sees wood as the primary outcomeresulted in high rates of deforestation in Indonesia. Whereas many other forestproducts that can be utilized and have high economic value. One of the benefitsfrom forests that have not estimated is environmental services value, especiallyforest tourism. And one part of forests that have tourism benefits is MountHalimun Salak National Park. One part of the national park that has a specialattraction as a field project of Raptor sanctuary is PTNW Mount Salak I Resort. InPTNW Mount Salak I Resort there are 2 (two) tourist sites, which are BumiPerkemahan Loji and Wana Wisata Sukamantri.This study aimed to obtain economic value from the site. This research usingTCM and CVM method to determine the economic value from tourist area. Thevalue of consumer surplus for TCM method PTNW Mount Salak I Resort is Rp.909 000 per individual/year or Rp. 6.635.700.000/year, while for WTP value forcurrent state of Rp. 8.500 and for the future condition of Rp. 9.700., The paradigm of forestry sector still sees wood as the primary outcomeresulted in high rates of deforestation in Indonesia. Whereas many other forestproducts that can be utilized and have high economic value. One of the benefitsfrom forests that have not estimated is environmental services value, especiallyforest tourism. And one part of forests that have tourism benefits is MountHalimun Salak National Park. One part of the national park that has a specialattraction as a field project of Raptor sanctuary is PTNW Mount Salak I Resort. InPTNW Mount Salak I Resort there are 2 (two) tourist sites, which are BumiPerkemahan Loji and Wana Wisata Sukamantri.This study aimed to obtain economic value from the site. This research usingTCM and CVM method to determine the economic value from tourist area. Thevalue of consumer surplus for TCM method PTNW Mount Salak I Resort is Rp.909 000 per individual/year or Rp. 6.635.700.000/year, while for WTP value forcurrent state of Rp. 8.500 and for the future condition of Rp. 9.700.]"

"kajian permudaan alami di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Jawa Barat telah dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap pola dan proses ekologi serta suksesi hutan. sebanyak 27 petak (10 m x 10 m ) telah di dan pada setiap petak dilakukan pengukuran terhadap anakan pohon ( diameter 2-5 cm), yang meliputi diameter setinggi 20 cm di atas tanah, tinggi dan posisi di dalam setiap petak. setiap jenis yang tercatat dibuat spesimen bukti ekologi, untuk identifikasi jenis. dalam 27 petak tercatat sebagai jenis dominan 73 jenis anak pohon , yang terdiri atas 51 marga dan 29 suku. macaranga triloba tercatat sebagai jenis dominan hanya pada 9 petak, sedangkan 4 jenis lainnya kurang dari 5 petak. ini menunjukan danya penyebarann jenis tertentu pada habitat tertentu pula, menunjukan adanya ketertarikan antara keberadaan suatu jenis dengan habitattertentu. ketinggian tempat dan penutupan kanopi diduga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya tipe komunitas."

"Ruang terbuka sebagai salah satu elemen penting untuk membentuk kota, sehingga direncanakan setiap kawasan perkotaan memiliki ruang terbuka publik untuk masyarakatnya. Pada tahun 2010, Kota Baubau melakukan reklamasi pantai untuk dibangun kawasan Kotamara. Berkembangnya kawasan Kotamara berpengaruh pada ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Seiring dengan itu, juga menimbulkan banyaknya pedagang kaki lima yang berdagang di kawasan ini. Akibatnya, keberadaan pedagang kaki lima semakin banyak menempati ruang kawasan Kotamara dan menggunakan ruang-ruang yang ada secara tidak terencana untuk kepentingan usaha para pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik ruang pemanfaatan dan pola spasial ruang pemanfaatan oleh pedagang kaki lima (PKL) di ruang terbuka publik kawasan Kotamara, Kota Baubau. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis overlay, tabulasi dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik ruang pemanfaatan di ruang terbuka publik kawasan Kotamara secara umum diperuntukkan untuk aktivitas masyarakat (rekreasi, olahraga, perkantoran, dan sebagainya) dan secara khusus diperuntukkan untuk pedagang kaki lima sebagai lokasi berdagang. Karakteristik ruang pemanfaatan dibagi berdasarkan tiga segmen, masing-masing segmen memiliki ketersediaan fasilitas yang berbeda. Pola spasial ruang pemanfaatan oleh pedagang kaki lima yang terbentuk dari pola aktivitas pedagang kaki lima berdasarkan ketersediaan fasilitas dan lokasi kegiatan pengunjung menghasilkan pola spasial ruang pemanfaatan oleh PKL umumnya berbeda pada setiap segmen.

---

Open space is one of the important elements to shape a city, so it is planned that every urban area has public open space for its people. In 2010, the City of Baubau carried out a beach reclamation to build the Kotamara area. The development of the Kotamara area affects the bustling community activities in this area. Along with that, it also raises the number of street vendors who trade in this area. As a result, the presence of street vendors is increasingly occupying the space of the Kotamara area and using the existing spaces unplanned for the business interests of the traders. This study aims to determine the characteristics of utilizational place and the spatial patterns of utilizational place by street vendors (PKL) in public open spaces in the Kotamara area, Baubau City. The approach used in this research is qualitative with overlay analysis, tabulation, and descriptive analysis. The results showed that the characteristics of the utilizational place in public open spaces in the Kotamara area were generally intended for community activities (recreation, sports, offices, etc) and specifically for street vendors as trading locations. The characteristics of the utilizational place are divided into three segments, each segment has a different availability of facilities. Spatial patterns of utilizational place by street vendors which is formed from the activity pattern of street vendors based on the availability of facilities and the location of visitor activities results in the pattern of utilizational place by street vendors generally differing in each segment."

"Data dan informasi memiliki peran yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Di bidang kesehatan, pemanfaatan data digunakan untuk mengestimasi beban suatu penyakit termasuk determinannya. Tuberculosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan global yang menginfeksi 10,6 juta orang di seluruh dunia pada tahun 2021, dimana Indonesia menjadi penyumbang beban kasus tertinggi kedua setelah India. Provinsi dengan jumlah temuan kasus TB tertinggi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir adalah Provinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui model spasial faktor risiko yang berpengaruh di masing-masing wilayah kabupaten/kota, dilakukan analisis dengan pendekatan spasial menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus TB di Provinsi Jawa Barat yang artinya sebaran kasus membentuk pola mengelompok dan wilayah yang berdekatan cenderung mempengaruhi wilayah sekitarnya. Adapun wilayah kabupaten/kota yang menjadi wilayah hotspot dan menjadi wilayah prioritas intervensi penanganan kasus TB di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Depok. Analisis spasial menemukan faktor risiko yang memiliki pengaruh berbeda pada masing-masing wilayah kabupaten/kota yaitu penduduk miskin, suhu dan ketinggian wilayah, sehingga bentuk intervensi kesehatan yang dilakukan juga berbeda. Pemanfaatan data dengan pendekatan spasial ini diharapkan dapat menjadi pendukung pengambilan keputusan (decision making support) terkait program dan kebijakan intervensi kesehatan yang spesifik wilayah sehingga tepat sasaran dan mampu menurunkan jumlah kasus TB di Provinsi Jawa Barat.

---

Data and information have an important role in the decision-making process. In the health sector, data utilization is used to estimate the burden of a disease including its determinants. Tuberculosis (TB) remains a global health problem that infects 10.6 million people worldwide in 2021, where Indonesia is the second highest contributor to caseload after India. The province with the highest number of TB case findings in Indonesia in the last 5 years is West Java Province. To find out the spatial model of risk factors that have an effect on each district/city, an analysis was carried out using a spatial approach using secondary data. The results of this study indicate that there is a positive spatial autocorrelation that has a significant effect on the number of TB cases in West Java Province, which means that the distribution of cases forms a clustered pattern and adjacent areas tend to affect the surrounding area. The districts/cities that have become hotspot areas and are priority areas for intervention in handling TB cases in West Java Province are Bekasi Regency, Bogor Regency, Karawang Regency, Purwakarta Regency, Sukabumi Regency, Bekasi City, Bogor City and Depok City. Spatial analysis found risk factors that had different effects in each district/city area, namely the poor population, temperature and altitude, so that the forms of health interventions carried out were also different. Utilization of data with this spatial approach is expected to be able to support decision-making support related to health intervention programs and policies that are specific to the area so that they are right on target and able to reduce the number of TB cases in West Java Province."

"Identifikasi image menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam bidang Kedokteran Nukir, karena melalui proses ini efektifitas radiofarmaka di dalam tubuh pasien dapat dimonitor dan dievaluasi. Salah satu parameter yang merepresentasikan kualitas suatu image adalah resolusi spasial. National Electrical Manufacturing Association (NEMA) telah menerbitkan protokol standar yang selama ini digunakan sebagai dasar penentuan resolusi spasial pada sistem pencitraan PET (NEMA, 2007). Namun metode ini masih memiliki banyak sekali kekurangan, diantaranya metode NEMA hanya memperhitungkan analisa profil dalam satu dimensi dan metode fitting parabola sederhana untuk menentukan titik puncak, kemudian metode NEMA tidak dapat memperhitungkan nilai standar deviasi, dan yang terakhir metode ini tidak memungkinkan dilakukan model selection (Hardiansyah, 2018) (Romano, 2015) (Attarwala, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode alternatif evaluasi resolusi spasial menggunakan fungsi Gaussian menjadi sebuah perangkat lunak open source yang dapat menganalisa resolusi spasial tidak hanya melalui perhitungan secara empat dimensi mengingat di Indonesia belum ada hal serupa. Perangkat lunak yang dikembangkan nantinya dapat diakses secara bebas, tanpa lisensi berbayar dan akan melengkapi keterbatasan metode NEMA agar dapat membantu para fisikawan medis untuk mengevaluasi resolusi spasial dengan waktu pengerjaan yang relatif singkat dan hasil yang lebih akurat sehingga treatment yang diberikan pada pasien akan lebih maksimal.

---

Image identification is one of the important things that must be done in the field of Nuclear Medicine, because through this process the effectiveness of radiopharmaceuticals in the patient's body can be monitored and evaluated. One of the parameters that represent the quality of an image is the spatial resolution. The National Electrical Manufacturing Association (NEMA) has published a standard protocol that has been used as the basis for determining spatial resolution in PET imaging systems (NEMA, 2007). However, this method still has many shortcomings, including the NEMA method can only takes into account profile analysis in one dimension and a simple parabolic fitting method to determine the peak point, then the NEMA method cannot take into account the standard deviation value, and finally this method does not allow model selection (Hardiansyah, 2018) (Romano, 2015) (Attarwala, 2017). This study aims to develop an alternative method of evaluating spatial resolution using the Gaussian function into an open source software that can analyze spatial resolution not only through four-dimensional calculations considering that in Indonesia there is no such thing. The software developed will be freely accessible, without a paid license and will complement the limitations of the NEMA method in order to help medical physicists evaluate spatial resolution with a relatively short processing time and more accurate results so that the treatment given to patients will bemaximized."

"Pada tahun 2000 wilayah Kabupaten Jembrana menjadi wilayah dengan luasan hutan paling luas di Provinsi Bali, namun hal ini berubah seiring perkembangan penduduk dan kebutuhan masyarakat. Adanya aktivitas masyarakat dalam mengubah hutan menjadi bentuk lainnya seperti sawah dan kebun menjadi andil utama pada perubahan hutan yang ada di Jembrana. Aktivitas ngawen atau kegiatan merambah hutan demi memanfaatkan hutan sebagai lahan produktif membuat wilayah hutan di Jembrana sedikit demi sedikit berkurang. Ngawen menyebabkan perubahan pada wilayah yang dahulu merupakan tutupan lahan hutan berubah menjadi tutupan lahan non-hutan. Guna meneliti perubahan tutupan lahan di Jembrana, klasifikasi data berdasarkan citra tahun 2000 hingga 2020 dilakukan dengan metode klasifikasi terbimbing menggunakan citra Landsat 7. Selain itu, dilakukan pula proses wawancara serta observasi guna memeroleh data terkait aktivitas ngawen oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengolahan data citra, didapatkan bahwa tutupan lahan hutan di Jembrana berkurang hingga sekitar 30 ribu hektar pada kurun waktu 20 tahun yakni dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Melalui hasil analisa fragmentasi juga nampak bahwa wilayah Jembrana telah mengalami fragmentasi pada 34 persen wilayahnnya dan 12 persen diantaranya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Adanya perubahan pada tutupan lahan ini berakibat pada terjadinya peristiwa kebencanaan seperti banjir dan tanah longsor yang belum lama ini terjadi. Berdasarkan penuturan informan, peristiwa bencana ini terjadi pasca maraknya aktivitas ngawen yang ada di wilayah hutan Jembrana. Perubahan tutupan lahan di Jembrana sebenarnya sudah berusaha dicegah dan diatur oleh pemerintah melalui upaya pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana tahun 2012-2032. Namun berdasarkan hasil pemodelan di tahun 2032 wilayah Jembrana diprediksikan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang disusun oleh pemerintah. Wilayah hutan yang direncanakan menutupi 53 persen wilayah Jembrana, berdasarkan pemodelan hanya mampu menutupi sekitar 32 persen dari keseluruhan wilayah Jembrana.

---

In 2000 the Jembrana Regency area became the area with the largest forest area in Bali Province, but this changed with the development of the population and community needs. The existence of community activities in turning forests into other forms such as rice fields and gardens is the main contribution to the changes in forests in Jembrana. Ngawen activities or activities to penetrate forests to use forests as productive land make the forest area in Jembrana gradually reduced. Ngawen caused changes in the area that used to be forest land cover turned into non-forest land cover. To examine changes in land cover in Jembrana, the classification of data based on imagery from 2000 to 2020 was carried out by guided classification method using Landsat 7 imagery. In addition, there is also an interview and observation process to obtain data related to authorized activities by the community. Based on the results of processing image data, it was found that forest land cover in Jembrana was reduced to about 30 thousand hectares in the period of 20 years, from 2000 to 2020. Through the results of fragmentation analysis, it also appears that the Jembrana region has experienced fragmentation in 34 percent of its territory and 12 percent of them fall into a very high category. The existence of changes in land cover resulted in disaster events such as floods and landslides that recently occurred. Based on the informant's account, this disaster event occurred after the rise of ngawen activities in the Jembrana forest area. Changes in land cover in Jembrana have actually tried to be prevented and regulated by the government through efforts to establish a Spatial Plan for Jembrana Regency in 2012-2032. However, based on the results of modeling in 2032, the Jembrana region is predicted to be not in accordance with the spatial plan drawn up by the government. The planned forest area covers 53 percent of Jembrana area, based on modeling is only able to cover about 32 percent of the entire Jembrana area.

"

"

 

ABSTRAK

Ambon merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk tertinggi di Provinsi Maluku, yang menjadikan kebutuhan lahan terbangun yang tinggi dan pesat. sehingga dapat menurunkan daya dukung lahan kota tersebut. Hal ini menyebabkan prediksi daya dukung lahan perlu dilakukan agar status daya dukung lahan dapat diketahui sebelum mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model dinamika spasial daya dukung lahan di Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan data populasi 2008 - 2018 dan citra Landsat 5 TM (2008) tahun 2008-2018, dan citra Landsat 8 OLI (2013 dan 2018). Daya dukung lahan diprediksi dari tahun 2008-2100 dengan metode model system dinamis berdasarkan hubungan antara kebutuhan lahan dan pertumbuhan penduduk serta ketersediaan lahan untuk lahan terbangun, yang kemudian dikonversikan ke spasial untuk melihat sebaran spasial dengan metode model dinamika spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2033 daya dukung lahan di Kota Ambon telah mencapai 30% dan pada tahun 2051 daya dukung lahan telah habis.

Kata kunci: dinamika spasial, system dinamis, daya dukung lahan.

---

 

ABSTRACT.

Ambon is a city with the highest economic and population growth in Maluku Province which makes the built-up land have high and rapid growth so that it can reduce the land carrying capacity of the city. This causes the predictions on the land carrying capacity needs to be done so that the status of the land carrying capacity can be detected before declining. The aim of this study is to produce a spatial dynamics model of land carrying capacity in Ambon City. This study uses population data of 2008-2018, Landsat 5 TM (2008) images, and Landsat 8 OLI images (2013 and 2018). The land carrying capacity is predicted from 2008-2100 using the system dynamics model method based on the relationship between land requirements based on population growth and land availability based on built-up land, which then converted to spatial to see the spatial distribution with spatial dynamics model method. Research shows that in 2033 the land carrying capacity in Ambon City has reached 30% and in 2051 the land carrying capacity has been exhausted.

Keywords: spatial dynamics, system dynamics, land carrying capacity.

 

 

 

 

"

"Pertanyaan dari penelitian ini adalah, Seberapa besar nilai jarak dan keseragaman ruang kerja pada konfigurasi spasial kantor yang berbasis aktivitas dan konvensional akan meningkatkan kepuasan pengguna? Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih konkrit terhadap nilai optimum konfigurasi spasial. Penelitian sebelumnya belum membahas secara spesifik estimasi jarak optimum meja kerja sesama pengguna, jarak fasilitas pendukung pekerjaan, jarak tempat bersosialisasi, jarak tempat beristirahat dan keseragaman ruang kerja terhadap kenyamanan penggunanya. Subjek penelitian merupakan 60 pengguna kantor yang berbasis aktivitas (Activity-Based) dan kantor konvensional. Metode pengambilan data dilakukan dengan penggabungan data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Pengukuran objektif jarak dan selisih luasan ruang kerja menggunakan aplikasi AutoCad dengan skala meter dan pengukuran subjektif menggunakan kuesioner. Metode analisis statistik yang digunakan adalah metode regresi dengan aplikasi STATA dan tabulasi silang untuk melihat persebaran nilai. Hasil penelitian menemukan bahwa kenyamanan jarak meja kerja sesama pengguna dan jenis aktivitas lainnya tidak selalu konsisten. Kenaikan dan penurunan tingkat kenyamanan pada nilai yang terukur akan dihubungkan dengan teori terdahulu sebagai kebaruan atau pelengkap teori yang bersifat subjektif. Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemilik gedung perkantoran dalam menentukan tata ruang yang optimal. Implikasi dari tata ruang yang optimal adalah pemilik properti kantor dapat menentukan luasan ruang yang sesuai dengan jenis konsep kantor yang ingin diterapkan, sehingga pengguna yang menggunakan properti kantor akan tetap merasa nyaman terhadap luasan yang efisien.

---

The research question is, What is the value of distance and uniformity of workspace in the spatial configuration of activity-based and conventional offices that will increase user satisfaction? This study aims to get more concrete results on the optimum value of the spatial configuration. Previous research has not specifically discussed the estimated optimum distance between fellow users' work tables, the distance of work support facilities, the distance to socialize area, the distance to resting area and the uniformity of workspace to the convenience of its users. The research subjects were 60 activity-based and conventional offices users. The data collection method is carried out by combining quantitative and qualitative data. Objective measurement of distance and workspace area using AutoCad with meter scale and subjective measurements using questionnaires. The statistical analysis method used is a regression method with STATA and cross tabulation to see the distribution of values. The results found that the optimal distance between fellow users' desks and other types of activities are not always consistent. Increases and decreases in the level of comfort at the measured value will be related to the previous theory as novelty or complementary theories that are subjective. The findings of this study can be used as a guide for office building owners in determining the optimal spatial layout. The implication of the optimal spatial layout is that the office property owner can determine the area of ​​the space in accordance with the type of office concept that they wants to apply, so that users who use the office property will still feel comfortable with an efficient area."

"ABSTRAKSustainable financing atau pembiayaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi telah menjadi bahan perdebatan bagi para ahli konservasi. Sebagian besar kawasan konservasi termasuk taman nasional, dalam pengelolaannya didanai oleh pemerintah. Namun, tren global saat ini menunjukkan kondisi yang berlawanan dimana meningkatnya jumlah taman nasional dihadapkan pada dana pemerintah yang terbatas, serta menurunnya pendanaan eksternal. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia mendorong taman nasional untuk memiliki pendanaan mandiri melalui penetapan 21 taman nasional model pada tahun 2006.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendanaan untuk konservasi taman nasional di Indonesia, dan melihat peluang untuk mengembangkan pendanaan mandiri bagi taman nasional tersebut. Study yang lebih mendalam di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dilakukan untuk mencari kemungkinan kekurangan anggaran, dan efektivitas serta efisiensi dalam penggunaan dana konservasi. Studi ini menggunakan data dari sumber resmi, dan dianalisis melalui pendekatan kuantitatif dengan teknik Exploratory Data Analysis (EDA).Hasil studi ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah taman nasional, pemerintah Indonesia tidak serta merta menurunkan besarnya pendanaan. Namun, proporsi dana yang dialokasikan untuk taman nasional terhadap GDP, serta terhadap total belanja negara relatif rendah. Data dari TNGHS menunjukkan adanya kekurangan anggaran, dan adanya penggunaan dana yang tidak tepat waktu yang dapat menyebabkan in-efektivitas dan in-efisiensi dalam penggunaan dana. Meskipun demikian, inisiatif di tingkat lokal seperti komitmen untuk melakukan kerjasama program atau partnership, penyusunan rencana bisnis dan mekanisme pendanaan yang jelas dalam skema trust fund melalui lembaga independen dan terpercaya dapat membantu menyelesaikan beban keuangan di taman nasional.

---

ABSTRACTSustainable financing for protected areas (PAs) has currently become the subject of debates. Most of PAs including national parks (NPs) were financed by the governments. Nevertheless, current global trends contrast the increasing number of NPs with the limited government budget as well as the decreasing trend of external funds. Realizing such issue, Indonesian government promoted NPs to be self-financed through designation of 21 NP models in 2006. This paper aimed to look at the financing mechanism for conservation of NPs in Indonesia, and see the potentials to support for self-financing. A more focus study in GHSNP is also discussed to look at the likely budget shortfall, and the effectiveness and efficiency use of the funds. The study uses a set of secondary data from official sources, and chooses Exploratory Data Analysis (EDA) technique as a quantitative approach to reveal the data. The results indicate that by increasing the number of parks, Indonesian government does not necessarily lessen the budget support. However, the proportion of budget allocated for NPs to GDP and to total government expenditure is relatively low. There were budget shortfalls in GHSNP, and it is not allocated in timely manner, which somehow led to ineffective and inefficiency use of the funds. Even so, local initiatives such as commitment to cooperation programs or partnerships, creating a business plan and a clear financing mechanism through an independent and trustworthy institution, seem help to solve the financial burden."