Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan menganalisis kendala dari pelaksanaan SPIP pada Satuan Kerja X. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dibantu dengan data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal pada Satuan Kerja X belum efektif dan memerlukan penguatan. Unsur yang masih memerlukan penguatan adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan. Sedangkan untuk unsur kegiatan pengendalian dan informasi dan komunikasi sudah efektif. Pada lingkungan pengendalian, sub unsur yang masih memerlukan penguatan ialah komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, pendelegasian wewenang, dan kebijakan serta praktik pembinaan SDM. Pada unsur penilaian risiko, identifikasi risiko dan analisis risiko masih memerlukan penguatan. Dan pada unsur pemantauan, sub unsur yang masih memerlukan penguatan ialah pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Saran perbaikan yang bisa ditempuh agar SPIP menjadi efektif ialah dengan pembuatan kebijakan dan mensosialisasikan ke seluruh pegawai, melaksanakan manajemen SDM, melaksanakan penilaian mandiri, melakukan evaluasi terkait dengan pengendalian internal secara berkala serta mendokumentasikan hasil dari evaluasi tersebut dan menumbuhkan kesadaran terkait pengendalian internal pada seluruh pegawai di Satuan Kerja X.

---

This study aims to analyze the effectiveness of the Government's Internal Control System (SPIP) and to analyze the constraints of SPIP implementation on Work Unit X. This research uses a quantitative descriptive method assisted with qualitative data. The results of the study indicate that internal control in Work Unit X is not yet effective and requires strengthening. Elements that still require strengthening are the control environment, risk assessment, and monitoring. As for the elements of control and information and communication activities have been effective. In the control environment, the sub-elements that still need strengthening are commitment to competence, organizational structure, delegation of authority, and HR development policies and practices. The elements of risk assessment, risk identification and risk analysis still need strengthening. And in the monitoring element, the sub-elements that still need strengthening are continuous monitoring and separate evaluation. Suggestions for improvements that can be taken so that the SPIP becomes effective are by making policies and socializing them to all employees, implementing HR management, carrying out self-assessments, conducting regular evaluations related to internal control and documenting the results of these evaluations and raising awareness regarding internal control for all employees. in Work Unit X."

"Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

---

Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK).

National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication.

The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach.

Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control."

"Berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kementerian Agama menindaklanjutinya dengan Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 216 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis implementasi kebijakan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP yang telah diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan SPIP tersebut. Hasil penelitian ini yaitu menemukan bahwa Implementasi kebijakan SPIP di lingkungan Ditjen Bimas Hindu masih belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: penegakan integritas dan etika yang masih belum maksimal; identifikasi resiko sampai pengelolaan resiko yang belum dilakukan di semua level eselon II; penggunaan otorisasi yang masih banyak terjadi miss koordinasi; sistem informasi dan data yang masih terkendala aplikasi yang masih belum berjalan; dan, tindak lanjut temuan yang belum baik. Faktorfaktor yang mempengaruhi yaitu diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu komunikasi dan sumber daya.

---

Based on the Government Policy No.60 Year 2008 Subject About Government rsquo s Internal Control System, which was followed up by Ministry of Religious Affairs by issuing Minister of Religious Affairs Policy PMA No.24 Year 2011 Subject About Implementation of SPIP in the Ministry of Religious Affairs, andDecree of the Minister of Religious Affairs KMA no.216 year 2011 subject about the Establishment of Task Force of SPIP Implementation in Ministry of Religious Affairs. Purpose of this research is to analyze theSPIPpolicy implementation that had been applied in the Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious Affairs and also to analyze the factors thatinfluenced the implementation. Through this research we found that the SPIP policy implementation in Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious AffairsHindu are not good enough, it can be seen through following indicators the enforcement of integrity and ethics that still not good identification of disasters that have not been done at all levels the lesscoordination in using an authorizations the information systems and data that still constrained due to an applications that are still not running last, follow up findings that have not been good. Several factors that affects the implementationare communication, resources, disposition, and bureaucracy. Factors that most influence are communication and resources. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Utama KPU dalam proses penjaminan kualitas atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Analisis dilakukan pada Inspektorat Utama KPU yang merupakan satuan pengendali intern di KPU yang memiliki wewenang untuk melakukan penjaminan kualitas dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Metode dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif berupa studi kasus dengan data diperoleh melalui analisis dokumen, observasi, serta wawancara. Wawancara dilakukan terhadap narasumber dari Inspektorat Utama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahap persiapan terdapat lima parameter yang sesuai dan dengan peraturan, dan satu parameter yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tahap pelaksanaan, tiga parameter analisis menunjukan kesesuaian dengan ketentuan. Pada tahap pelaporan terdapat tiga parameter yang sesuai dengan ketentuan dan dua parameter yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

---

This research aims to analyze the role of the KPU Primary Inspectorate in the process quality assurance on the maturity of the Government Internal Control System (SPIP)’s implementation at the KPU based on BPKP Head Regulation Number 5 of 2021. The analysis carried out at the KPU Primary Inspectorate as an internal control unit at the KPU which has the authority to take quality assurance from the preparation, implementation, and reporting stages that represent all KPU offices. The research method used is descriptive analysis with case studies through data collection through documents analysis, field observations, and interviews. Interviews were conducted that obtained from KPU RI and KPU at provincial/city/district levels. The results of the analysis show that at the preparation stage there are five parameters in accordance with the regulation and there is one paramater that is not accordance with regulation. At the implementation stage, three parameters indicate the accordance with the regulation. At the reporting stage there are three parameters that accordance with the regulation and two parameters that is not fully accordance with the regulation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penelitian ini secara khusus menggambarkan BPKP dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berkerjasama dalam menerapkan SPIP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan badan pemerintah dan non pemerintah. Teori yang digunakan adalah collaborative governance. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan SPIP memenuhi tiga dimensi dari tujuh dimensi collaborative governance, yaitu initiative, formality dan duration.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of Government Internal Control System (SPIP). This research specifically describes the Central of Indonesia’s National Government Internal Auditor (BPKP) and BPKP’s representatives of DKI Jakarta Province (Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta) collaboration in implementing Government Internal Control System (SPIP). The theory used in this research is collaborative governance. The post-positivist approach is used in this research, and data collection methods include in-depth interview and document/ literature study. The results show that in the implementation of Government Internal Control System (SPIP) has met three out of the seven dimensions for collaborative governance namely initiative, formality and duration."