Ditemukan 164327 dokumen yang sesuai dengan query
Krisandi Nofianus
"Mekanisme pengkreditan pajak masukan membuat harga produk tetap kompetitif karena Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak menanggung beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Walaupun demikian, hak pengkreditan pajak masukan dibatasi oleh ketentuan terkait tanggung jawab renteng dan pemenuhan ketentuan formal faktur pajak lengkap. Ketentuan terkait tanggung jawab renteng diterapkan melalui prosedur konfirmasi faktur pajak masukan oleh pemeriksa pajak kepada PKP penjual. PKP pembeli berpotensi kehilangan hak pengkreditan pajak masukan jika hasil konfirmasi menunjukkan bahwa PKP penjual tidak menyetorkan PPN yang dipungut atau menerbitkan faktur pajak tidak lengkap. Kedua ketentuan terkait pengkreditan pajak masukan tersebut menyebabkan terjadinya banyak sengketa antara PKP selaku Wajib Pajak (WP) dengan otoritas pajak, dimana otoritas pajak mengalami tingkat kemenangan yang rendah di tahap banding. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hilangnya hak pengkreditan pajak masukan berdasarkan aspek kemudahan administrasi (ease of administration) dan proporsionalitas. Metode triangulasi berupa analisis konten atas putusan banding yang terbit selama periode 2017-2021, wawancara kepada fiskus, dan survei terhadap wajib pajak digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa penerapan tanggung jawab renteng atas hasil konfirmasi faktur pajak 91% disebabkan oleh PKP penjual tidak melaporkan faktur pajak yang dikreditkan oleh PKP pembeli dan KPP penjual mengirimkan jawaban konfirmasi tidak ada tanpa disertai dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Wawancara kepada otoritas pajak menunjukkan bahwa ketentuan terkait dengan konfirmasi dalam KEP 754/2001 kurang jelas sehingga tidak feasible untuk dilakukan. Sementara itu, sengketa pengkreditan faktur pajak tidak lengkap disebabkan oleh ketidaksesuaian identitas penjual/pembeli, nomor seri faktur, tanggal faktur, deskripsi barang, kode faktur, penandatangan faktur, dan penyebab lainnya seperti kurs. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan formal dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan sehingga koreksi harus dilakukan meskipun ketentuan material terpenuhi. Survei terhadap 60 WP menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab renteng atas hasil konfirmasi dan ketentuan pengkreditan faktur pajak lengkap belum memenuhi aspek ease of administration berupa kepastian (certainty) dan efisiensi (efficiency), serta aspek proporsionalitas (proportionality). Penelitian ini berimplikasi pada perlunya perlindungan terhadap hak PKP pembeli melalui pemenuhan aspek ease of administration dan proporsionalitas agar jumlah sengketa dapat diturunkan.
The input tax crediting mechanism keeps product prices competitive because the Taxable Entrepreneur (TE) does not bear the Value-Added Tax (VAT) burden. However, the joint and several liability provisions and the legal formalism of complete tax invoices limit the TE’s right to credit the input VAT. The tax auditor applies the joint and several liability provisions through the input tax invoice confirmation to the seller TE. The buyer TE may lose the right to credit the input VAT if the confirmation result shows that the related seller TE did not deposit the collected VAT or issued an incomplete tax invoice. The two provisions related to crediting input tax have caused many disputes between TE as taxpayers and the tax authority, where the tax authority is facing a low win rate in the appeal stage. This study aims to evaluate the loss of input tax crediting rights based on the ease of administration and proportionality aspects. This study uses a triangulation method in the form of content analysis on appeal decisions published during the 2017-2021 period, interviews with the tax authorities, and surveys of taxpayers. The results showed that 91% of the dispute over the application of joint and several liability for the tax invoice confirmation results was caused by the seller TE not reporting the tax invoice credited by the buyer TE and the seller TE’s tax office sending a none answer without issuing a notice of tax assessment. The interview with the tax authority shows that the provisions related to the confirmation in KEP 754/2001 are unclear, so it is not feasible. Meanwhile, the dispute over the crediting of incomplete tax invoice is caused by the discrepancy in the identity of the seller/buyer, serial number, date, item description, invoice code, invoice signing, and other causes such as exchange rates. The interview shows that violations of formal provisions are considered non-compliance, so adjustments must be made even though the material aspects are met. The survey of 60 taxpayers showed that the implementation of joint and several liability for the tax invoice confirmation results and provisions of crediting complete tax invoices did not meet the ease of administration aspects in the form of certainty and efficiency, as well as proportionality aspect. This research has implications for the need to protect the buyer TE’s rights through the fulfillment of ease of administration and proportionality aspects so that the number of disputes can be reduced."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nur Ilmi Sari
"Skripsi ini membahas tentang pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan kelapa sawit terpadu. Penelitian ini bertujuan menggambarkan latar belakang dikeluarkannya kebijakan, menganalisis evaluasi kebijakan ketentuan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kelapa sawit tersebut ditinjau dari segi asas pemungutan pajak yaitu ease of administration, serta perumusan alternatif kebijakan pengkreditan pajak masukan bagi perusahaan kelapa sawit terpadu. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) pada petani agar dapat meningkatkan daya saing dalam dunia usaha kelapa sawit. Jika dilihat dari konsep exemption goods, menghasilkan sendiri input berupa barang yang dibebaskan dari pengenaan pajak kemudian diolah sendiri akan menimbulkan sebagian Pajak Masukan yang telah dibayarkan menjadi tidak dapat dikreditkan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif dengan hasil penelitian kemudahan administrasi perpajakan belum terpenuhi.
This undergraduate thesis discusses about input tax credit on integrated oil palm company. This research aims to describe the background of the policy, analyze the evaluation of the policy from the concept of the ease of administration principle, and to describe the formulation of alternative policy of input tax credit on integrated oil palm company. The background of the policy is the government?s desire to treat farmers with equal treatment to oil palm companies, in order to escalate their competitiveness of the palm oil market. The concept of exemption goods describes that if a company produce their own input, which their input is partly exempted from VAT so they cannot reclaim some parts of their input tax for credits. Researcher used qualitative approach and qualitative data analysis technique. The result is the principle of ease of administration on the implementation of tax policy has not been reached."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Natania Sultanabila
"Penelitian ini menganalisis kebijakan akuntansi dan pajak penghasilan dengan fokus pada pengakuan dan pengukuran atas aset biologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan akuntansi dan pajak penghasilan atas aset biologis berdasarkan asas
ease of administration. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan
post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi literatur. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pajak atas pengakuan dan pengukuran aset biologis pada PMK 72/2023 belum memenuhi asas
ease of administration dalam penerapannya
. Asas
certainty belum terpenuhi karena subjek dan objek dalam ketentuan PMK 72/2023 belum bisa mencakup aspek aset biologis yang luas. Pemenuhan asas
efficiency belum terpenuhi karena masih terdapat kenaikan beban berupa biaya dan waktu yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam penerapannya. Pemenuhan asas kesederhanaan dalam prosedur administrasi belum terpenuhi seluruhnya. Hal ini disebabkan karena WP masih perlu mengajukan permohonan penetapan kelompok masa manfaat yang sebenarnya kepada DJP. Di sisi lain, susunan aturan PMK 72/2023 sudah memenuhi asas kesederhanaan yang merupakan upaya pemerintah dalam melakukan simplifikasi regulasi pada PMK 72/2023 yang disusun dengan menyatukan aturan turunan yang sebelumnya.
This research analyzes accounting and income tax policies with a focus on recognition and measurement of biological assets. The purpose of this study is to analyze the application of accounting policies and income tax on biological assets based on the principle of ease of administration. The research method used is the post-positivist approach method with descriptive research type and uses qualitative analysis techniques. The data collection process was carried out by collecting primary data through in-depth interviews and secondary data through literature studies. The results of this study reveal that the tax policy on the recognition and measurement of biological assets in PMK 72/2023 has not fulfilled the principle of ease of administration in its application. The principle of certainty has not been fulfilled because the subjects and objects in the provisions of PMK 72/2023 cannot cover the broad aspects of biological assets. The fulfillment of the principle of efficiency has not been fulfilled because there is still an increase in the burden in the form of costs and time incurred by taxpayers in its application. The fulfillment of the principle of simplicity in administrative procedures has not been fully met. The fulfillment of the principle of simplicity in administrative procedures has not been fully met. This is because taxpayers still need to apply for the determination of the actual useful life period of the assets to the DGT. On the other hand, the arrangement of PMK 72/2023 has fulfilled the principle of simplicity, which is aligned with the government's efforts in simplifying regulations in PMK 72/2023, which was compiled by unifying the previous regulations."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Egar adipratama
"Penelitian ini berawal dari dikenakannya surplus atas Bank Indonesia sebagai objek PPh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan badan di Bank Indonesia ditinjau melalui asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Analisis data mengacu pada teori evaluasi Joko Widodo dan asas ease of administration. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan di Bank Indonesia telah sesuai dengan petunjuk teknis, namun timbul beberapa dampak yang perlu diselesaikan. Dilihat dari outputnya, tujuan kebijakan atas pengenaan surplus Bank Indonesia sebagai objek PPh belum tercapai. Apabila ditinjau melalui asas ease of administration, kebijakan ini memenuhi asas kepastian dan kesederhanaan namun belum memenuhi asas efisiensi.
This study originated from the policy that surplus gained in Bank Indonesia as an object of Income Tax. The purpose of this study was to evaluate how the implementation of the corporate income tax obligations in terms of Bank Indonesia through the principle of ease of administration. This study used a positivist approach, the data and information gathered through in-depth interviews. Data analysis refers to the evaluation of the theory and principles of Joko Widodo. The results showed that the implementation of the fulfillment of tax obligations in accordance with Bank Indonesia has technical guidelines, but it raises some impacts that need to be resolved. Judging from the output, the policy objectives over the imposition of a surplus of Bank Indonesia as the object of Income Tax has not been reached. When viewed through the principle of ease of administration, this policy meets the principle of certainty and simplicity but does not meet the principle of efficiency."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Indah Lestari
"Penelitian ini membahas Pajak Penghasilan yang dikenakan pada sewa menara telekomunikasi di Indonesia ditinjau dari asas pemungutan pajak yaitu ease of administration. Peraturan mengenai sewa menara bersama dimulai pada tahun 2008, sejak peraturan tersebut diberlakukan, banyak para pengusaha yang bergerak dalam bidang penyelenggara jaringan mengambil keputusan untuk menyewa menara dari perusahaan penyewa menara independen. Persewaan menara ini menimbulkan aspek perpajakan. Ada yang menganggap menara termasuk sebagai bangunan sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), namun ada juga yang menganggap menara termasuk sebagai peralatan telekomunikasi sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas ease of administration dari pengenaan Pajak Penghasilan sewa menara telekomunikasi secara umum masih belum terpenuhi.
This undergraduate thesis discusses about income tax on rental of telecommunications towers in Indonesia from the concept ot the ease of administration principle. The regulation about the telecommonations operators to use a telecommunications tower together start at 2008. since the regulation applied, Telecommunications operators decide to lease its communications towers from indepencence Rental tower. There are two different opinions regarding income tax deductions rental of telecommunications towers. There are assuming the tower as a building so payable Income Tax Article 4 paragraph (2), but there are also considers the tower as telecommunications equipment so that the income tax payable Article 23 Unfortunately.This research uses qualitative approach and the method of data collection of depth interview and library research. The results of this reseach indicate that ease of administration principle of income tax of rental of telecommunications towers is inappropiate in general."
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S61172
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lidya Intan Virgianti
"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) ditinjau dari asas ease of administration. Sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) adalah suatu sistem pembayaran pajak yang merupakan penyempurnaan dan pengembangan Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan memanfaatkan teknologi informasi, diberikan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) ditinjau dari asas ease of administration serta faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif deskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan asas ease of administration meliputi: certainty, di dalam dasar hukum sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system), prosedur tata cara pelaksanaannya sudah diuraikan secara jelas dan pasti hanya saja masih terdapat ambiguitas yang disebabkan bunyi dari dasar hukum tersebut yaitu “uji coba penerapan”. Convenience, sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, dengan fleksibelitas, kemudahan prosedur dan keamanan sistem. Efficiency, tercapainya efisiensi waktu, biaya dan sumber daya manusia dalam sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system). Simplicity, kesederhanaan prosedur meliputi prosedur pendaftaran, pembuatan kode billing, dan pembayaran. Adapun faktor penghambat dalam implementasi adalah masih minimnya sosialisasi yang didapat oleh wajib pajak, akses internet yang belum memadai di seluruh Indonesia serta masih terbatasnya cakupan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system).
This study discusses the policy of the electronic tax payment system (billing system) in terms of the principle of ease of administration. Electronic tax payment system (billing system) is a tax payment system which is a refinement and development of State Revenue Module (MPN) by utilizing information technology, given to provide convenience to taxpayers in meeting their tax obligation. The purpose of this study was to analyze the tax policy of the electronic payment systems (billing system) in terms of the principle of ease of administration as well as inhibiting factors encountered in implementation. The approach used in this research is descriptive quantitative approach. Results from this study is the fulfillment of the principle of ease of administration include: certainty, on the basis of the legal system of electronic tax payment (billing system), procedure implementation procedures are spelled out clearly and definitely just that there are ambiguities caused the sound of the legal basis ie "test application". Convenience, electronic tax payment system (billing system) providing convenience for taxpayers, with the flexibility, convenience and security system procedures. Efficiency, time efficiencies, costs and human resources in the electronic tax payment system (billing system). Simplicity, simplicity of procedures include registration procedures, making billing code and payment. The limiting factor in the implementation is the lack of socialization acquired by the taxpayer, inadequate internet access throughout Indonesia as well as the limited scope of electronic tax payment system (billing system)."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46674
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ignatia
"
ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk membahas Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan. Pemerintah memberikan fasilitas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Distributor Alat Kesehatan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 yang didasari untuk membantu cash flow perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dihasilkan kesimpulan bahwa Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan ditinjau dari asas ease of administration, syarat pengajuan dapat dipahami oleh Distributor Alat Kesehatan. Selain itu, dari segi waktu sangat efisien apabila dibandingkan dengan restitusi secara normal dan terdapat faktor penghambat dalam pengajuannya, disisi lain terdapat manfaat yang diharapkan dengan adanya kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan.
ABSTRACTThis thesis aims to regarding the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. The Government provides facilities refund if overpaid Value Added Tax for Distributors of data were obtained through literature studies and in-depth interviews. Based on the researvh conducted, then result in conclusion that the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. Submision requirements can be understood by Distributors of Medical Devices. Meanwhile in terms of time, it is very efficient when compared to normal restitution and the are inhibiting factors in the submission, on the other hand there are benefits expected with the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jenny Kanprilla
"Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu legal, akuntansi, dan pajak yang dihadapi oleh PT ABC pada tiga alternatif skema kemitraan proyek PLTP di WKP A Area X dan bertujuan untuk menganalisis skema kemitraan yang memberikan kemudahan administrasi pajak secara signifikan kepada PT ABC. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Data diperoleh dari wawancara mendalam semi-terstruktur, laporan joint study PT ABC dan PLN, serta regulasi yang mengatur tentang panas bumi dan perlakuan perpajakannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat isu ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh PT ABC pada ketiga alternatif skema kemitraan yang tersedia. Terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak atas skema Operasi Bersama pada alternatif kesatu dan kedua. Isu pajak dihadapi karena terdapatnya perbedaan rezim perpajakan yang berlaku pada alternatif kesatu dan kedua yang menerapkan rezim perpajakan lama sedangkan alternatif ketiga menerapkan rezim perpajakan baru. Skema kemitraan yang memberikan kemudahan administrasi pajak secara signifikan kepada PT ABC adalah alternatif ketiga, yaitu pembentukan Perusahaan Patungan dengan AP-PLN karena perlakuan perpajakannya akan mengacu kepada rezim baru. Dengan demikian, Perusahaan Patungan PT ABC dan AP-PLN tidak perlu membayarkan Setoran Bagian Pemerintah setiap triwulan dan tidak perlu mengajukan permohonan reimbursement PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP.
This study aims to identify legal, accounting, and tax issues faced by PT ABC in the three alternative partnership schemes for the Geothermal Power Plant project in WKP A Area X and aims to analyze the partnership scheme that provides significant tax administration convenience to PT ABC. This study applies a descriptive qualitative approach with a case study as a research strategy. The results indicated that there is a legal uncertainty issue faced by PT ABC in the three alternatives. There are differences in accounting and tax treatment of the Joint Operation scheme in the first and second alternative. The tax issue is the differences in the tax regime that apply to the first and second alternatives that apply the old tax regime, while the third alternative applies the new tax regime. The partnership scheme that provides significant tax administration convenience to PT ABC is the formation of a Joint Venture Company as the third alternative with AP-PLN because the tax treatment will refer to the new regime. Thus, the Joint Venture Company PT ABC and AP-PLN does not need to pay the Government's Share Deposit every quarter and does not need to apply for a VAT reimbursement."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Reza
"Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post-positivist yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis atas data yang telah dikumpulkan tersebut, diperoleh dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Pertama, perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak memenuhi asas ease of administration karena asas clarity dan economy tidak terpenuhi. Sementara itu, untuk kesimpulan kedua, perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak sepenuhnya memenuhi asas ease of administration karena asas clarity tidak terpenuhi. Atas dua kesimpulan tersebut, dihasilkan dua saran. Untuk saran pertama, diperbaruinya KMK No. 1169/KMK.01/1991 atau diperkenalkannya suatu ketentuan pajak baru yang mengatur perlakuan transaksi sewa, yang sebaiknya dapat menjelaskan konsekuensi dari adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran antara akuntansi dan pajak. Sedangkan, untuk saran kedua, pengaturan konsep utang dalam Pasal 4 ayat (2) PP 34/2017 sebaiknya diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian
This undergraduate thesis aims to accomplish two objectives. The first objective is to analyze the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. The second objective is to analyze the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. This research utilizes a post-positivist approach, with data collection conducted through literature review and in-depth interviews. Based on the analysis of the collected data, two conclusions are drawn in response to the research questions. First, the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not meet the principle of ease of administration because the principles of clarity and economy are not fulfilled. Meanwhile, for the second conclusion, the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not fully meet the principle of ease of administration because the principle of clarity is not fulfilled. Based on these two conclusions, two recommendations are proposed. The first recommendation is to update KMK No. 1169/KMK.01/1991 or introduce a new tax regulation that governs the treatment of lease transactions. This new regulation should clarify the consequences of the differences in recognition and measurement between accounting and taxation. As for the second recommendation, the concept of debt in Article 4, paragraph (2) of Government Regulation No. 34/2017 should be clarified to avoid causing uncertainty."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dandhy Ananditho Wiyono
"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan ditinjau dari asas ease of administration, serta faktor yang mendukung penerapan Unifikasi tersebut. Penerapan Unifikasi ini sendiri berdasarkan pada PerDirjen Pajak nomor PER- 20/PJ/2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deksriptif, dengan teori yang didukung Fritz Neumark mengenai ease of administration and compliance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip di dalam asas ease of administration, seperti simplicity. Unifikasi ini memberikan kepastian hukum yang jelas melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2019 yang membahas Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan serta tidak ada pertentangan peraturan yang lebih tinggi. Wajib Pajak, dalam hal ini PT. XYZ (BUMN) merasa bahwa Unifikasi ini telah membantu pelaporan perpajakan potong/pungut yang terkait seperti PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23/26, dan Pasal 4 ayat 2 melalui sistem yang sudah data integrated dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut berimbas pada Unifikasi yang mana memberikan kenyamanan yang lebih baik dari sisi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan perpajakannya karena efisiensi yang lebih baik atas kompleksitas transaksi yang dibantu oleh penerapan teknologi dalam software dan terkoneksi secara daring, dan Direktorat Jenderal Pajak bisa melihat secara real time atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak. Kesederhanaan ini juga didukung oleh kebutuhan Sumber Daya Manusia yang tidak begitu banyak, karena didominasi oleh sistem yang sudah otomatis melakukan pelaporan perpajakan melalui host-to-host (H2H), sehingga pelaporannya tidak rumit karena sudah otomatis terpotong/dipungut atas transaksi-transaksi yang dilakukan, namun perlu adaptasi atas penerapan Unifikasi di sisi Wajib Pajak dengan software yang digunakan. Unifikasi ini sendiri tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti kemajuan teknologi dalam pelaporan pajak, dan standarisasi penomoran Bukti Potong.
This thesis aims to analyze the Unification of the Periodic Income Tax Return in terms of the principle of ease of administration principles, as well as the factors that support the implementation of the Unification. The implementation of this Unification itself is based on the Director General of Taxation number PER-20 / PJ / 2019. This study uses a descriptive quantitative approach, with a theory supported by Fritz Neumark regarding ease of administration and compliance. The results of this study indicate that the Unification of Periodic Income Tax Returns has not fully paid attention to the principles of ease of administration, such as simplicity. This unification provides clear legal certainty through the Directorate General of Taxes Regulation Number PER-20 / PJ / 2019 which discusses the Unification of Periodic Income Tax Returns and no higher regulatory conflicts. Taxpayers, in this case PT. XYZ (BUMN) feels that this Unification has helped reporting related withholding / collection taxes such as Income Tax Article 15, Article 22, Article 23/26, and Article 4 paragraph 2 through a system that has integrated data with the Directorate General of Taxes. This has an impact on Unification which provides better comfort from the side of the Taxpayer in carrying out tax reporting due to better efficiency over transaction complexity aided by the application of technology in software and connected online, and the Directorate General of Taxes can see in real time transactions conducted by the Taxpayer. This simplicity is also supported by the lack of Human Resources requirements, as it is dominated by a system that automatically reports taxation via host-to-host (H2H), so that reporting is not complicated because it is automatically deducted / collected for transactions made. However, it is necessary to adapt the implementation of Unification on the side of the Taxpayer with the software used. This unification is inseparable from several supporting factors such as technological advances in tax reporting, and standardization of withholding evidence numbering."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
