Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cancel Culture atau dikenal sebagai aksi boikot merupakan fenomena memboikot seseorang akibat mengucapkan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Aksi boikot ini banyak terjadi di media sosial dan mayoritas menargetkan seorang selebriti. Fenomena Cancel Culture ramai terjadi di berbagai negara, termasuk di Tiongkok. Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan fenomena Cancel Culture oleh pemerintah Tiongkok untuk mengendalikan industri hiburan dan dampaknya bagi perkembangan industri hiburan di Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan budaya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam industri hiburan Tiongkok umumnya berkaitan dengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat Tiongkok. Pemerintah menggunakan aksi pemboikotan untuk mengatur kembali industri hiburan sekaligus mengingatkan kembali masyarakat atas nilai-nilai budaya yang dianut Tiongkok.

---

Cancel Culture or known as boycott action is a phenomenon of boycotting someone due to their saying or taking actions that are contrary to the norms that exist in society. These actions happen a lot on social media and the majority target is celebrities. The Cancel Culture phenomenon is happening in various countries, including China. This research article discusses the use of the Cancel Culture phenomenon by the Chinese government to control the entertainment industry and its impact on the development of the entertainment industry in China. This study article used the qualitative research method with a cultural approach. And also collected data through literature studies. The results show that infractions that occur in the Chinese entertainment industry are generally related to cultural values ​​in Chinese society. The government uses boycotts to reorganize the entertainment industry, as well as reminding back the people of China of their cultural roots. "

"“Cancel culture” has become one of the most charged concepts in contemporary culture and politics, but mainstream critiques from both the left and the right provide only snapshots of responses to the phenomenon. Takinga media and cultural studies perspective, this book traces the origins of cancel practices and discourses, and discusses their subsequent evolution within celebrity and fan cultures, consumer culture, and national politics in the U.S. and China. Moving beyond popular press accounts about the latest targets of cancelling or familiar free speech debates, this analysis identifies multiple lineages for both cancelling and criticisms about cancelling, underscoring the various configurations of power associated with “cancel culture” in particular cultural and political contexts. "

"The term cancel culture has taken the online realm by storm since it involves revoking cultural clout just with a few types on the keyboard. Cancel culture is understood as collective attempt to boycott a target from having a prominent public platform for violating social norms with economic and social consequences that can reach to destructive degree. While the practice of cancelling via online activisms has been acknowledged in other parts of the world, studies that took cases in Indonesia are still scarce. This paper explores how Indonesian netizens execute cancel culture as a form of computer-mediated communication to Zara JKT48's scandals, whose relationship with social media coincides with the panopticon concept. Panopticon in this study refers to social media as a virtual prison where people are under constant surveillance. Details of Zara’s online scandals are compiled from Instagram and Twitter posts from Zara herself, fans and critics which serves as data to be analyzed using multimodal analysis. The study discovered that although there are shared similarities practices of cancelling in Japan, home of sister group AKB48, such as issues went instantly viral and original intentions got derailed into online prosecution and online bullying, Indonesia's way of synthesizing new norms of cancel culture resulted in a cancel culture with little to no substantial consequences as the object of cancelling continues being supported by endorsers and maintaining her career.

---

Fenomena Cancel Culture telah menguasai perhatian ranah online karena kemampuannya mempengaruhi pencabutan pengaruh budaya seseorang hanya dengan ketikan jari di sosial media. Cancel culture dipahami sebagai upaya kolektif untuk memboikot target yang memiliki platform public terkemuka karena melanggar norma sosial dengan konsekuensi ekonomi dan sosial yang dapat mencapai tingkat destruktif. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana netizen Indonesia melakukan cancel culture sebagai bentuk Computer-mediated Communication (CMC) terhadap skandal Zara JKT48 yang hubungannya dengan sosial media bertepatan dengan konsep panopticon. Panopticon dalam penelitian ini mengacu pada media sosial sebagai penjara virtual dimana orang-orang berada di bawah pengawasan konstan. Rincian skandal online Zara dikumpulkan dari Instagram dan Twitter posting dari Zara sendiri, para penggemar, dan kritikus yang berfungsi sebagai data untuk dianalisis mengunakan analisis multimodal. Studi ini menemukan bahwa meskipun ada kesamaan praktik canceling di Jepang, negara asal sister group AKB48, seperti masalah langsung menjadi viral dan itikad asli tergelincir menjadi penuntutan online dan intimidasi online, cara Indonesia mensintesis norma-norma baru cancel culture dengan sedikit atau tanpa konsenkuensi substansial sebagai objek cancel culture karena mereka terus didukung oleh endorses dan alhasil berhasil mempertahankan karier.

"

"Cancel cultur merupakan fenomena sosial berupa pembatalan secara sosial seseorang akibat suatu hal dari diri orang tersebut yang dipandang ofensif oleh masyarakat. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk protes agar seseorang yang terkena pembatalan meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Cancel culture telah ada dalam masyarakat sejak lama, namun seiring berkembangnya teknologi, fenomena ini juga berkembang dari segi skala dan intensitas pembatalannya, juga seberapa seringnya pembatalan tersebut terjadi. Perkembangan tersebut terjadi karena teknologi internet dan media sosial yang mempermudah penyebaran informasi sehingga hal-hal kecil dapat menjadi sesuatu yang viral.Cancel culture yang semakin berkembang ini berpotensi menimbulkan suatu masalah yang besar bagi target pembatalan, seperti tercemarnya nama baik korban, kehilangan pekerjaan, dan tersebarnya data pribadi. Target pembatalan yang menderita permasalahan-permasalahan seperti itu dapat dikatakan sebagai korban cancel culture. Walaupun terdapat masalah-masalah tersebut, di dalam hukum pidana Indonesia belum ada suatu peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi target pembatalan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perlindungan di bidang hukum untuk memberikan batasan dalam cancel culture dan mencegah terjadinya masalah-masalah tersebut sebelum cancel culture semakin berkembang di masyarakat. Dengan perlindungan hukum ini, hak-hak dari target pembatalan tetap terjamin oleh hukum untuk tidak dilanggar.

---

Cancel culture is a social phenomenon in a form of socially cancelling somebody because of something from that person that society sees as offensive. The society generally does this action as a form of protest so that the person that is getting cancelled sends an apology and will not repeat their action. Cancel culture has been in the society for a long time, but as the technology is developing, this phenomenon is also developing in terms of the scale and intensity of the cancellation, also how often the cancellation happens. That development happens because of the technology of internet and social media that ease information transmission which causes small things able to become something viral. This development of cancel culture is potential of creating big problems for cancellation targets, such as defamation, job loss, dissemination of personal data. Cancellation targets that suffer those problems can be said as cancel culture victims. Even though those problems exist, Indonesian criminal law does not have any rule that gives legal protection for cancellation targets. Therefore, legal protection is needed for giving restriction to cancel culture and preventing those problems from happening before the cancel culture develops even more in society. With this legal protection, the rights of cancellation targets are guaranteed by law to not be violated."

"Media sosial telah memfasilitasi penggunanya dengan ruang untuk berkomunikasi dengan orang lain dan mengungkapkan pendapat mereka kepada publik. Dengan media sosial, cancel culture semakin marak terjadi. Pasalnya, opini dari individu mudah tersebar menggunakan fitur status di media sosial. Pemanfaatan status untuk mempengaruhi orang lain itulah yang terjadi dalam peristiwa Dewa Kipas. Status Ali yang menjadi viral mengakibatkan aksi kolektif berupa cancelling dari netizen Indonesia terhadap Levy Rozman (@GothamChess). Menariknya, fenomena ini membawa dampak yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi terjadinya cancel culture yang dilakukan oleh netizen Indonesia di media sosial dan menganalisis implikasi dari tindakan dominasi netizen Indonesia dalam peristiwa Dewa Kipas. Metode kualitatif dengan analisis wacana digunakan untuk mengkaji studi kasus ini. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa konteks budaya Indonesia yang kuat berperan besar dalam tindakan cancel culture tersebut.

---

Social media has facilitated its users with a space to communicate with other people and express their opinion to the masses. With social media, cancel culture is being reinforced. The reason is because opinions from individuals are being spread easily using status features on social media. The utilization of status to influence other people is what happened with Dewa Kipas incident. Ali’s status that went viral led to collective action of canceling from Indonesian netizens towards Levy Rozman (@GothamChess). Interestingly, this phenomenon brought significant impact to the parties involved. This paper aims to Investigate the occurrence of Indonesian netizens’ cancel culture on social media and analyze the implication of Indonesian netizens’ predominance action in Dewa Kipas incident. Qualitative method with discourse analysis is being used to analyse the case. Through this research, it is found that Indonesians’ strong cultural context played a big role in the canceling act.

"

"Budaya digital membuka ruang baru yang memungkinkan munculnya bentuk-bentuk partisipasi yang cenderung lebih beragam. Kebebasan dalam partisipasi digital ini tidak luput dari berbagai permasalahan, terutama ketika hal tersebut mendorong munculnya kekerasan digital. Salah satu fenomena yang tersangkut dalam problematika partisipasi digital tersebut adalah cancel culture. Studi-studi terdahulu tentang cancel culture melihat fenomena ini melalui dua sisi, yaitu kapasitas cancel culture untuk mewujudkan keadilan sosial melalui penyediaan keadilan alternatif bagi kelompok marginal, dan cancel culture sebagai fenomena yang bersifat disintegratif karena menciptakan permasalahan baru di ruang digital. Penelitian ini berargumen bahwa dualitas ini terkait dengan ambivalensi dualitas partisipasi digital yang berpontensi untuk menciptakan ruang pemberdayaan, namun pada saat yang bersamaan dapat menciptakan kekerasan berbasis digital. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua bentuk cancel culture yakni reflektif dan nonreflektif. Dualitas tersebut dipengaruhi bentuk literasi digital yang dimiliki pengguna. Literasi digital berhubungan dengan bentuk tindakan dan partisipasi digital yang dilakukan pengguna. Literasi digital kritis ditandai dengan kesadaran tentang kapasitas transformasi sosial melalui ruang digital. Pengguna dengan literasi digital kritis akan melakukan cancelling yang bertujuan mengangkat suara marginal. Sebaliknya, pengguna dengan literasi digital tidak kritis akan melakukan cancelling yang justru menjurus pada kekerasan digital.

---

Digital culture opens up new spaces that allow the emergence of participation that tend to be more diverse. Freedom in digital participation is not problem-free, especially when it encourages digital violence. One of the phenomena involved in the digital participation problem is cancel culture. Previous studies on cancel culture view this phenomenon through two sides: the capacity of cancel culture to realize social justice through the provision of alternative justice for marginalized groups and cancel culture as a disintegrative phenomenon that creates new problems in the digital space. This study argues that this duality is related to the ambivalence of the duality of digital participation, which can create space for empowerment, but at the same time, it can create digital-based violence. This study found two forms of cancel culture, namely reflective and non-reflective. This duality is influenced by digital literacy the user has. Digital literacy is related to the forms of digital actions and participation that users take. Critical digital literacy is characterized by awareness of the capacity for social transformation through the digital space. Users with critical digital literacy will cancel in support of marginal voices. Canceling conducted by users with uncritical digital literacy will lead to digital violence."

"Komunikasi yang kini dimudahkan dengan kemunculan media sosial juga memiliki konsekuensi buruk, seperti aksi cancel culture yang berujung pada tindakan cyberbullying. Cancel culture merupakan sebuah praktik pemboikotan terhadap seseorang yang dianggap melanggar norma. Figur publik seringkali menjadi target utama cancel culture di internet dikarenakan rumor yang disebarkan di media sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus dan kajian literatur, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis cancel culture dan cyberbullying terhadap aktor Korea Selatan Kim Seonho dan idol Kim Garam di forum daring dan Twitter dengan konsep efek disinhibisi online, di mana batasan komunikasi hilang apabila dilakukan secara daring dibandingkan secara tatap muka. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa empat dari enam dimensi efek disinhibisi online paling tampak di kasus cancel culture dan cyberbullying kedua figur publik ini, yakni dissociative anonymity, asynchronicity, dissociative imagination, dan minimization of status and authority, dengan anonimitas sebagai faktor utamanya.

---

The presence of social media in the contemporary media landscape has made communication more accessible. However, the emergence of such a platform also comes with cultural consequences, such as cancel culture–a practice of boycotting someone who is considered to have violated the norm–which often leads to cyberbullying. Public figures have become the main target of cancel culture which is amplified by the online rumors spread on social media. By using qualitative case study methods and literature review, this paper aims to analyze the cancel culture and cyberbullying against South Korean actor Kim Seonho and idol Kim Garam in online forums and Twitter, with the concept of the online disinhibition effect, where communication boundaries disappear as it takes place online. The result shows that four among six dimensions of the online disinhibition effect, namely dissociative anonymity, asynchronicity, dissociative imagination, and minimization of status and authority are present in the cancel culture and cyberbullying of these two public figures, with anonymity being the main factor."

"Artikel ini menjelaskan apropriasi budaya Hitam di industri K-Pop. K-Pop telah menjadi sensasi di seluruh dunia,dengan industri bernilai lebih dari USD 5 miliar, disertai dengan basis penggemar global terkemuka yang terustumbuh secara eksponensial. Penggemar K-Pop kulit hitam mulai memperhatikan dan mengkritik praktik nyataindustri apropriasi budaya kulit hitam dalam lingkungan K-Pop (Luna, 2020). Artikel ini menggunakan kerangkateori Büyükokutan (2011) tentang apropriasi budaya, yang menganalisis praktik melalui Teori Pertukaran SosialThibaut dan Kelly (1959). Makalah ini menyelidiki kasus SM Entertainment – salah satu agensi K-Pop terbesar(Statista Research Department, 2021) – yang, secara kebetulan, dijuluki sebagai pelanggar berulang perampasanbudaya. Artikel ini mempelajari motif industri untuk melakukan apropriasi budaya melalui diskusi onlinepenggemar K-Pop. Studi ini berpendapat bahwa industri K-Pop mengambil budaya dan artis kulit hitam melaluipertukaran timbal balik. Praktik apropriasi budaya di Korea Selatan–di mana masyarakatnya cenderung homogen–tampaknya dilatarbelakangi oleh kepentingan industri.

---

This article explains the appropriation of Black culture by the K-Pop industry. K-Pop has become a worldwide

sensation, with the industry valued at over USD 5 billion, accompanied by a prominent global fanbase that

continues to grow exponentially. Black K-Pop fans have begun to notice and criticise the industry's evident

practice of cultural appropriation and the mistreatment Black creatives face within the K-Pop milieu (Luna, 2020).

This article uses Büyükokutan's (2011) theoretical framework on cultural appropriation, which analyses the

practice through Thibaut and Kelly's (1959) Social Exchange Theory. This paper delves into the case of SM

entertainment – one of the largest K-Pop agencies (Statista Research Department, 2021) – that, coincidentally,

has been dubbed as a repeat offender of cultural appropriation. This article studies the company's motives for

appropriating culture through online discussions of K-Pop fans. The article argues that the K-Pop industry

appropriates Black culture and creatives through a reciprocal exchange. The continual practice of cultural

appropriation is heavily motivated by the industry's benefits, primarily in Korea – a seemingly homogeneous

society."

"Kemajuan teknologi secara tidak langsung membawa pengaruh besar terhadap perubahan kebudayaan yang ada di dalam suatu masyarakat. Internet sebagai salah satu hasil kemajuan teknologi informasi juga telah mempengaruhi pola kehidupan suatu masyarakat. Demikian pula dengan Korea, keberadaan internet telah memicu fenomena budaya internet di dalam masyarakat Korea, antara lain Cyworld dan Lineage yang merupakan produk internet hasil kemajuan teknologi Korea Selatan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya Cyworld dan Lineage dalam masyarakat modern Korea. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Cyworld dan Lineage telah menjadi budaya unik bagi masyarakat modern Korea. Hal ini dikarenakan Cyworld dan Lineage memiliki nilai-nilai tradisional Korea yang menjadikannya khas dan cenderung lebih disukai masyarakat Korea dibandingkan dengan produk internet dari negara lain.

---

The improvement of technology indirectly has brought great influence to the culture of a society. Internet as the result of information and technology improvement has also affected the pattern of life’s style of a society. Similarly, the existence of internet has triggered a phenomenon of internet culture in Korean society such as Cyworld and Lineage which are the products of internet as the result of technology improvement in Korea. Using descriptive qualitative method, the aim of this research was to prove the culture of Cyworld and Lineage in Korean modern society. The result of this research showed that Cyworld and Lineage has become a unique culture for South Korea modern society. This was because Cyworld and Lineage contained Korean traditional values that made them unique and tend to be loved by the Korean society than the other internet products from the other countries."

"Skripsi ini membahas budaya partisipasi pada internet dalam fenomena konsumsi naratif josei-muke kontentsu konten untuk perempuan di Jepang. Budaya partisipasi menandakan pergeseran peran konsumen yang tidak hanya mengonsumsi konten namun juga aktif dalam sirkulasi informasi konten. Skripsi ini menggunakan teori budaya partisipasi yang dikemukakan oleh Henry Jenkins, serta teori konsumsi naratif oleh Otsuka Eiji dan media mix oleh Marc Steinberg sebagai teori pendukung untuk menganalisis pemasaran narasi produk josei-muke kontensu, konsumsi naratif konsumen, budaya partisipasi konsumen di Jepang pada internet, serta hubungan ketiga fenomena tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dalam skripsi ini ditemukan bahwa budaya partisipasi konsumen josei-muke kontentsu memang terjadi dalam konsumsi naratif karena adanya tumpang tindih narasi konten. Melalui budaya partisipasi konsumen juga menegaskan identitasnya sebagai penggemar yang menjadi bagian dari sebuah fandom yang semakin membuka akses untuk mendapatkan narasi. Di sisi lain, produsen memanfaatkan budaya partisipasi konsumen untuk penyebaran informasi dan mempertahankan eksistensi konten dalam pasar industri josei-muke kontentsu di Jepang.

---

This study discusses the participatory culture on the internet in the phenomenon of narrative consumption of josei muke kontentsu contents for female in Japan. Participatory culture shows a shift in the role of consumers who are not only passively consume contents but also actively play a role in driving the flow of contents information. This study uses the theory of participatory culture by Henry Jenkins, as well as the theory of Narrative Consumption by Otsuka Eiji and Media Mix by Marc Steinberg as supporting theories to analyze the narrative marketing of josei muke kontentsu products, consumers rsquo narrative consumption, consumers rsquo participatory culture in Japan on the internet, and the relationship of these three phenomena.

The research method used is descriptive analysis method. The result of this study indicates that the participatory culture of josei muke kontentsu consumers indeed occur in narrative consumption due to the overlapping narrative of the contents. Through participatory culture, consumers also affirm their identity as a fan that becomes part of a fandom that increasingly opens access to get the narrative of the contents. On the other hand, producers utilize the participatory culture for information dissemination and maintain the existence of contents in the josei muke kontentsu industry market in Japan."