Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanganan kasus korupsi di Indonesia seringkali melibatkan akuntanforensik yang berperan dalam melakukan penghitungan kerugian negara. Padabeberapa tahun terakhir, marak terjadi vonis bebas dan lepas terhadap terdakwa korupsi. Hakim menilai tidak terjadi kerugian negara, sementara akuntan forensik berkeyakinan telah terjadi kerugian negara. Di samping itu, terdapat banyak perkara korupsi dimana penetapan besaran kerugian negaranya tidak menggunakan hasil PKN akuntan forensik. Kondisi tersebut mengisyaratkan hasil PKN akuntan forensik belum sepenuhnya akurat, sehingga belum memenuhi unsur nyata dan pasti di mata hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumendan wawancara kepada praktisi akuntan forensik, ahli konstruksi, jaksa fungsional, pakar akuntansi forensik, dan mantan hakim tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan menggunakan kerangka Segitiga Akuntansi Forensik sebagai kriteria ideal diterimanya hasil PKN di muka persidangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor penyebab hasil PKN ditolak hakim, yaitu : (1) tidak ditemukannya niat jahat(mens rea) pada terdakwa, dan (2) hasil ahli teknis yang mendasari PKN ditolak hakim. Adapun lima faktor penyebab nilai PKN tidak digunakan dalam penetapan kerugian negara yaitu : (1) pengembalian ke kas negara/daerah, (2) pembayaran uang titipan perkara ke aparat penegak hukum, (3) dana yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan, (4) lingkup kerugian terbatas pada terdakwa, dan (5) hasil ahli teknis tidakakurat. Hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas PKN, sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi dan menetapkan besaran kerugian negara.

---

Corruption case handling in Indonesia often involves forensic accountants who play a role in calculating state losses. There have been many acquittal and released sentences of corruption defendants in the last few years. The judge considered no state losses, while the forensic accountant considered there had been losses. In

addition, there are many corruption cases where the determination of the number of state losses does not use PKN results numbers. This condition implies that PKN result numbers are not yet entirely accurate, so they do not meet the real and definite elements in the eyes of the law.

This study uses a qualitative approach through document analysis and

interviews with forensic accountants, construction experts, functional prosecutors, forensic accounting experts, and former judges for corruption. The study used the Forensic Accounting Triangle as the ideal criteria for accepting PKN results in court.

The results showed that two factors caused the judge's rejection of the results of the PKN, namely: (1) no malicious intent (mens rea), and (2) the result of the technical expert that underlies the audit conclusion rejected by the judge. Five factors caused the PKN result numbers not to be used in determining state losses, namely: (1) returns to the state/regional treasury, (2) payment of case deposits to law enforcement officials, (3) funds that have been spent in carrying out activities, (4) the scope of the loss is limited to the defendant, and (5) the result of the technical expert not accurate. The research results are expected to improve the PKN's quality to become a judge's consideration in deciding corruption cases and determining the number of state losses."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan antara berbagai jenis korupsi yaitu state capture, grand corruption, dan petty corruption dengan PMA dan PMDN di Indonesia. Menggunakan metode ordinary least square, penelitian ini menganalisis data putusan korupsi dari Mahkamah Agung yang terjadi pada 509 kabupaten/kota dengan tempus tahun 2015 s.d. 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi dengan jenis petty corruption dan grand corruption berkorelasi positif dan signifikan dengan PMA, sedangkan untuk PMDN hanya grand corruption yang memiliki korelasi yang positif dan signifikan. Korelasi grand corruption dengan PMA terlihat lebih kuat apabila dibandingkan dengan petty corruption, sedangkan state capture corruption tidak berhubungan signifikan baik dengan PMA maupun PMDN. Hal ini menunjukkan pertumbuhan investasi di Indonesia diiringi dengan meningkatnya korupsi terutama korupsi dengan skala besar yaitu grand corruption.

---

This study aims to see how various types of corruption, namely state capture, grand corruption, and petty corrupton in correlation with foreign direct investment and domestic investment in Indonesia. Using ordinary least square methode, this study analyses data on corruption court decisions that occurred in 509 regencies during 2015 to 2019. The results show that grand corruption and petty corruption are positively and significantly correlated with foreign direct investment, while for domestic investment only grand corruption has positive and significant correlation. Compared to petty corruption, grand corruption has a stronger correlation with investment especially Foreign Direct Investment, while state capture corruption is not significantly correlated to either foreign direct investment or domestic investment. This indicates that investment growth in Indonesia is accompanied by an increase in the number of corruptions, especially large-scale corruption such as grand corruption."

"ABSTRAKBesarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (e-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan e-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan e-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan e-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi e-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACTThe huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (e-Procurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted e-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of e-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which e-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018. The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of e-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although e-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of e-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders."

"Di era Orde Baru korupsi terbukti berperan sebagai pelumas di Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Indonesia mengalami desentralisasi dan demokratisasi masif (big-bang) paska kejatuhan orde baru. Meskipun secara umum dinilai posifit, episode ini membawa dampak ikutan: regulasi yang koresif. Studi ini menggunakan data firm-level berskala besar yakni Suvey Industri Besar Sedang (IBS) dikombinasikan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di level provinsi selama periode 2009-2015. Studi menemukan korupsi menghambat pertumbuhan output perusahaan manufaktur Indonesia sebesar 9.8% dan pertumbuhan produktivitas sebesar 12.6%. Hasil ini menunjukkan efek pelumas korupsi kini telah berkurang. Lebih jauh, studi juga menemukan bahwa perusahaan yang berlokasi di provinsi dengan kualitas demokrasi lebih baik cenderung mengalami efek buruk korupsi yang lebih ringan. Dengan kata lain, dua perusahaan yang membayar nilai suap yang sama dapat memperoleh efek yang berbeda tergantung di mana mereka berlokasi.

---

During the Soeharto Era corruption was considered to grease the wheels of growth in Indonesia, a country once considered to be the most corrupt country in the world. Indonesia experiences big-bang decentralization and democratization after Soeharto Era abruptly ended. While vastly celebrated, those episodes have their unintended consequence: coercive regulation. This study employs extensive firm-level Industri Besar Sedang (IBS) data combined with Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) at provincial level spanning from 2009-2015 and found that bribery hampered Indonesian firm output and productivity growth by 9.8% and 12.6%, respectively. This alarming result suggests that Indonesia is in dire needs to step up the fight against corruption and that the greasing effect has now diminished. Interestingly, this study also found that firms located in a province with a better democracy index may experience less damaging effects of corruption. In other words, two firms paying the same value of bribe may obtain different effects depending on where they are located. "

"Kerugian negara merupakan salah satu dampak dari terjadinya kecurangan/korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Metode Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang digunakan dalam menghitung kerugian negara akibat suatu kasus korupsi tersebut masih beragam dan belum terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan metode PKN di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerangka penelitian menggunakan Policeman Theory yang menekankan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi fraud atau kecurangan. Penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sehingga lebih menitikberatkan pada penggalian fenomena PKN yang terjadi di BPK. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen putusan pengadilan kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan melakukan wawancara dengan para pejabat dan Pemeriksa Investigatif BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK secara signifikan telah memenuhi ekspektasi tugas auditor menurut Policeman Theory dalam mendeteksi kecurangan. Pemilihan metode PKN BPK yang beragam dalam menghitung kerugian negara yang diakibatkan kecurangan didasari pertimbangan penilaian penyimpangan yang terjadi dalam kasus korupsi, ketersediaan bukti yang cukup dan tepat, serta kondisi objek PKN. Metode PKN yang digunakan oleh pemeriksa investigatif BPK dan sudah diterima dalam pengadilan antara lain Pokok Plus Bunga, Total Loss, Net Loss dan Real Cost.

---

State losses are one of the effects of fraud/corruption in managing state finances. The Method of Calculating State Losses (PKN) used in calculating state losses due to a corruption case is still diverse and has not been standardized. This study aims to evaluate the application of the PKN method in the Supreme Audit Board (BPK). The research framework uses Policeman Theory which emphasizes the auditor's responsibility to detect fraud or fraud. The study uses a qualitative research methodology with a case study approach so that it focuses more on exploring the phenomenon of PKN that occurs at BPK. The study was conducted by collecting data in the form of documents on court decisions on corruption cases that have permanent legal force (inkracht) and conducting interviews with BPK investigative officials and investigators. The results showed that the BPK had significantly met the expectations of the auditor's duties according to Policeman Theory in detecting fraud. The choice of various BPK PKN methods in calculating state losses caused by fraud is based on the assessment of irregularities that occur in cases of corruption, the availability of sufficient and appropriate evidence, and the condition of PKN objects. The PKN method used by BPK investigative investigators and already accepted in court includes Principal Plus Interest, Total Loss, Net Loss and Real Cost."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar terciptanya penanganan tindak kejahatan yang lebih baik. Pendekatan post positivism dan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian dimana berpegang pada pemahaman teori yang didukung dengan bukti empiris untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi mengenai kapasitas organisasi yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini mencoba memotret kapasitas organisasi yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi guna meningkatkan kualitas kinerja dalam penanganan kasus perkara dan pencapaian target capaian kinerja. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus lebih menguatkan fungsi dari organisasi dengan mengembangkan kapasitas organisasi yang dimiliki. Dengan mengacu pada ABK, struktur organisasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus dilakukan perombakan dan pengkajian ulang sebab masih banyak ditemukan ketidakpastian dan ketidaksesuaian. Organisasi belum mampu memenuhi jumlah SDM yang ideal. Hal ini berpengaruh pada anggaran belanja barang dan pegawai yang perlu diperhatikan dan diajukan ke divisi terkait guna terpenuhinya formasi serta menutupi beberapa jabatan kosong. Selain itu penguatan fungsi teknologi yang telah ada yakni pada situs Patroli Siber perlu dikembangkan beserta fitur-fitur yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sebagai pendukung dalam tercapainya target penyelesaian kasus.

---

This study aims to analyze the development of organizational capacity in the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri in order to create a better handling of crimes. Post-positivism approach and qualitative data collection methods are used as approaches in research which adhere to an understanding of theory supported by empirical evidence to collect various sources of data and information about organizational capacity obtained form interviews and literature studies. This study tries to capture the organizational capacity of the current Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri and develop organizational capacity to improve the quality of performance in handling cases and achieving performance targets. The results of the study revealed that the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must further strengthen the functions of the organization by developing its organizational capacity. By referring to the Workload Analysis, the organizational structure of the Directorate of Cybercrime, Bareskrim Polri, must be reformed and reviewed because there are still many uncertainties and discrepancies. The organization has not been able to meet the ideal number of Human Resources. This affects the budget for goods and personnel which need to be considered and submitted to the relevant divisions in order to fulfill formations and cover several vacant positions. In addition, the strengthening of the existing technology functions, namely the Patroli Siber site, needs to be developed along with the features it has so that it can be utilized optimally and as a supporter in achieving the target for solving cases."

"Latar Belakang. Hipoglikemia merupakan komplikasi penting dan berbahaya yang seringkali terjadi pada pasien diabetes yang menjalani rawat jalan ataupun rawat inap. Hipoglikemia yang terjadi selama perawatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal pasien atau faktor institusional.Tujuan. Mengetahui insidens kejadian hipoglikemia dalam perawatan, mengetahui hubungan antara faktor internal pasien dan faktor institusional dengan kejadian hipoglikemia pada perawatan, dan mengetahui luaran dari kejadian hipoglikemia dalam perawata, yaitu mortalitas dan pemanjangan lama rawat.Metode. Penelitian ini menggunakan desain kohort retrospektif dengan mengolah data sekunder rekam medik 477 pasien diabetes yang menjalani perawatan di RSUP Fatmawati sejak Januari 2016 hingga Desember 2018. Pada penelitian ini dilakukan analisa bivariat menggunakan uji chi-square dan uji fisher untuk data yang berskala nominal, dan uji mann-whitney untuk data dengan skala numerik. Selanjutnya, untuk variabel independen dengan nilai p<0,25 diikut sertakan dalam analisa multivariat regresi logistik.Hasil Pada penelitian ini didapatkan insidens kejadian hipoglikemia dalam perawatan mencapai 17% dan 7,4% diantaranya merupakan kejadian hipoglikemia berat. Setelah dilakukan analisa multivariat, faktor yang berperan terhadap kejadian hipoglikemia adalah terapi hiperglikemia, asupan nutrisi yang tidak adekuat, dan riwayat hipoglikemia sebelumnya. Median lama rawat ditemukan lebih panjang pada pasien yang mengalami hipoglikemia dalam perawatan (13 (1-58) vs 7 (1-48), p <0,001). Mortalitas ditemukan pada 16% kelompok pasien hipoglikemia dan pada 10,9% kelompok pasien yang tidak mengalami kejadian hipoglikemia (p=0,18).Kesimpulan Kejadian hipoglikemia dalam perawatan dipengaruhi oleh faktor terapi hiperglikemia menggunakan insulin dan/atau sulfonilurea, asupan nutrisi yang tidak adekuat, serta riwayat hipoglikemia sebelumnya.

---

Background. Hypoglycemia is an important and harmful complication that often occurs in inpatient and outpatient settings. Hypoglycemia during hospitalization may arise from various risk factors, either from patients’ internal factors or institutional factors.

Objective. The aim of this study was to assess the incidence of inpatient hypoglycemia, and its association with patients’ internal factors and institutional factors. We also assessed mortality and length of stay as the outcomes of inpatient hypoglycemia.

Methods. We performed a cohort retrospective study of 477 patients with diabetes that were hospitalized during January 2016- December 2018 in Fatmawati General Hospital, Jakarta, Indonesia. In this study we used chi-square and fisher test to do bivariate analysis for nominal scale variables, and for numerical variables we used mann-whitney test to get the relative risks. Independent variables with p values <0.25, will be furthered analyzed using logistic regression multivariate analysis to get the odds ratio.

Result. The incidence of inpatient hypoglycemia was 17% with 7.4% of them were severe hypoglycemia. After performing multivariate analysis, we found that the risk factors of inpatient hypoglycemia were hyperglycemia therapy administered, inadequate daily nutritional intake, and previous history of hypoglycemia. The median length of stay was found longer in hypoglycemic subjects (13 (1-58) vs 7 (1-48), p <0,001). The mortality rate was higher in subjets with hypoglycemia, but was not statistically significant (16% vs 10,9%, p=0,18).

Conclusion. the incidence of inpatient hypoglycemia may be affected by several risk factors such as, hyperglycemia therapy administered, inadequate daily nutritional intake, and previous history of hypoglycemia.

"

"Fertilitas menjadi sorotan hingga saat ini meskipun trennya terus menurun namun masih belum mencapai target. Keinginan memiliki anak lagi (menambah anak) adalah hal yangberkaitan langsung dengan fertilitas yang perlu dikendalikan. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui faktor sosio-ekonomi dan demografi yang berhubungan dengankeinginan memiliki anak lagi pada wanita usia subur di Indonesia tahun 2017. Penelitianini merupakan jenis penelitian kuantitatif analitik dengan desain potong lintang. Sampelpenelitian adalah wanita usia subur usia 15-49 tahun yang memiliki satu anak atau lebihberdasarkan data SDKI 2017. Analisis yang digunakan adalah analisis univariabel,bivariabel dan multivariabel dengan regresi logistik berganda. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa 39,9 persen wanita ingin memiliki anak lagi. Variabel yangberhubungan adalah variabel umur OR 0,17 (95% CI 0,16 – 0,18), jumlah anak hidup OR0,2 (95% CI 0,19 – 0,22), tingkat pendidikan OR 1,76 (95% CI 1,57 – 1,98), statusekonomi rendah OR 0,79 (95% CI 0,70 – 0,89), ekonomi menengah OR 0,80 (95% CI0,71 – 0,91), ekonomi atas OR 0,74 (95% CI 0,65 – 0,84), ekonomi teratas OR 0,63 (95%CI 0,55 – 0,72), serta variabel wilayah tempat tinggal OR 0,11 (95% CI 1,00 – 1,20).Dalam penelitian ini, proporsi wanita WUS yang telah memiliki anak namun masih inginmenambah anak masih tinggi, sehingga perlu dilakukan sosialisasi tentang kesehatanreproduksi dan kesehatan ibu dan alat kontrasepsi agar wanita WUS dapat membatasikelahiran,

---

Fertility has been in the spotlight, although the trend continues to decline, it has not yet

reached the target. The desire to have more children is a matter directly related to fertility

which needs to be controlled. The research objectives to determine the socio-economic

and demographic factors associated with the desire to have more children in women of

childbearing age in Indonesia in 2017. This research is a type of quantitative analytic

study with a cross-sectional design. The research sample was women of childbearing age

aged 15-49 years who had one or more children based on the 2017 IDHS data. The

analysis used was univariable, bivariable and multivariable analysis with multiple logistic

regression. The results of this study indicate that 39.9 percent of women wish to have

more children. The variables that were related were the variable age OR 0.17 (95% CI

0.16 - 0.18), the number of children alive OR 0.2 (95% CI 0.19 - 0.22), education level

OR 1.76 ( 95% CI 1.57 - 1.98), low economic status OR 0.79 (95% CI 0.70 - 0.89),

medium economic OR 0.80 (95% CI 0.71 - 0.91) , the top economy OR 0.74 (95% CI

0.65 - 0.84), the top economy OR 0.63 (95% CI 0.55 - 0.72), and the area of residence

variable OR 0.11 (95 % CI 1.00 - 1.20). In this study, the proportion of WUS women who

have had children but still want to have more children is still high, so it is necessary to do

socialization about reproductive health and maternal health and contraceptives so that

WUS women can limit births"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganilisa tahapan perubahan perilaku dan faktor motivasi klien mengikuti program rehabilitasi rawat jalan serta menilai pengaruhnya dengan penyelesaian program rehabilitasi sesuai dengan rencana terapinya di Klinik IPWL Lingkup BNN di Jakarta. Penelitian ini menggunakan The Transtheorical Model tentang tahapan perubahan perilaku (Stage of Change) dan teori Health Promotion Model tentang motivasi yang dipengaruhi oleh faktor intrinsik salah satunya keyakinan dan faktor ekstrinsik yaitu pengaruh dari orang lain, faktor lingkungan dan faktor pengahargaan. Motivasi dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dilihat juga tahapan perubahan perilaku klien ketika pertama datang untuk mengikuti program rehabilitasi rawat jalan melalui penilaian URICA. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods). Lokasi penelitian di Klinik IPWL Lingkup BNN di Jakarta. Data dikumpulkan melalui pengisian kuisioner yang akan dianalisis melalui uji regresi linier berganda dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian adalah adanya pengaruh yang signifikan antara tahapan perubahan perilaku dan faktor penghargaan yang merupakan faktor dominan terhadap penyelesaian terapi rehabilitasi, tidak adanya pengaruh secara signifikan dari faktor keyakinan, lingkungan, pengaruh orang lain serta Metode dan program layanan terhadap penyelesaian terapi rehabilitasi.

---

This study to analyze the behavior change stages and motivational factors of clients participating in outpatient rehabilitation programs and assess their effects by completing rehabilitation programs in accordance with their planned treatment at the IPWL Clinic in the scope of BNN in Jakarta. This study use Transtheorical Model for stages of change and the Health Promotion Model theory of motivation which is influenced by intrinsic factors such as extrinsic beliefs and factors, like influence of others, environmental factors and reward factors. Motivation can influence someone to achieve the expected goals. It was also seen in behavior change stages of clients when they first came to attend an outpatient rehabilitation program through URICA`s assessment. This study used mixed methods approach. Research locations at the IPWL Clinic Scope of BNN in Jakarta. Data was collected through filling out questionnaires then to be analyzed through multiple linear regression tests and interview as supporting data. The results of the study were that there was a significant influence between the stages of behavior change and reward factors which were the dominant factors in completing rehabilitation therapy, there was no significant influence of factors of beliefs, environment, influence of other people and methods and service programs on completion of rehabilitation therapy."

"Perubahan organisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan dapat menjadi salah satu faktor yang membantu perusahaan mempertahankan bisnisnya. Dalam pengimplementasian program perubahan, diperlukan peran anggota perusahaan, salah satunya adalah komitmen karyawan terhadap perubahan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keterbukaan terhadap pengalaman memiliki peran mediasi dalam hubungan antara kepemimpinan perubahan dan komitmen afektif terhadap perubahan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode korelasional dan multiple regression. Partisipan dari penelitian ini adalah karyawan generasi langgas yang bekerja di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam mengukur variabel keterbukaan terhadap pengalaman, peneliti menggunakan Openness to Experience Inventory. Variabel kepemimpinan perubahan diukur dengan Skala Kepemimpinan Perubahan, sementara variabel komitmen afektif terhadap perubahan dengan Skala Komitmen Afektif terhadap Perubahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap pengalaman memediasi secara parsial hubungan antara kepemimpinan perubahan dan komitmen afektif terhadap pengalaman. Hal ini membuat pelatihan kepemimpinan, dan program lokakarya menjadi salah satu hal yang penting dilakukan.

---

Organizational change is something that cannot be avoided, and instead, can be one of those factors that helps a company maintain its business. In implementing the change program, the role of company members is needed, one of which is the employee's commitment to change. The main objective of this study is to determine whether openness to experience has a mediating role in the impact of change leadership towards affective commitment to change. This research is a quantitative study that uses correlational and multiple regression methods. Participants in this study were employees from millenial generation who are currently working in state-owned companies. In measuring the openness to experience variable, researcher used the Openness to Experience Inventory. The change leadership variable is measured by the Change Leadership Scale, while the Affective Commitment to Change variable is measured by the Affective Commitment Scale for Change. The results of the analysis show that openness to experience partially mediates the relationship between change leadership and affective commitment to experience. This makes leadership training and workshop programs one of the most important things to do"