Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sengketa penolakan Permohonan Pendaftaran Merek “Predator + Logo” dengan Nomor Agenda D002017047770 dan Merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA” dengan Nomor Agenda D002017052269 diawali oleh Pemohon beritikad baik yang hendak mendaftarkan mereknya namun ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan alasan memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek yang telah terdaftar lebih dahulu. Unsur-unsur yang ada pada satu Merek dengan Merek lain dapat dikatakan berbeda, terlebih terdapat penafsiran para penegak hukum di bidang Merek yang berbeda dalam menilai apakah terdapat unsur Similarity of Appearance dalam Persamaan Pada Pokoknya pada Permohonan Pendaftaran Merek “Predator + Logo” dan Merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA”. Dengan metode yuridis-normatif, peneliti akan menganalisis bagaimana penerapan unsur Similarity of Appearance dalam Persamaan Pada Pokoknya di dalam sengketa Merek “Predator + Logo” dan Merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA”.

---

The dispute over the rejection of the Application for Registration of the “Predator + Logo” Mark with Agenda Number D002017047770 and the Mark “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA” with Agenda Number D002017052269 was initiated by a good faith Applicant who wanted to register their Mark but was rejected by the Directorate of Trademarks and Geographical Indications on the grounds that it had Similarities in Essence with the Trademark that had been registered first. Some of the elements contained in one Mark with another Mark can be said to be different, moreover there are different interpretations of law enforcers in the Mark sector in assessing whether there is an element of Similarity of Appearance in the Similarity in Essence in the Application for Registration of the “Predator + Logo” Mark and the Mark “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA”. With the juridical-normative method, the researcher will analyze the Application of the element of Similarity of Appearance on Trademark dispute of the “Predator + Logo” Mark and the Mark “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA”."

"Pelanggaran merek dapat terjadi meskipun merek tersebut sudah terkenal sehingga menimbulkan kebingungan karena memiliki Persamaan pada Keseluruhan atau memiliki Persamaan pada Pokoknya. Sengketa merek semacam ini terjadi bahkan di seluruh dunia di mana penelitian ini mengambil contoh kasus Peripera yang terjadi di Indonesia, dibandingkan dengan kasus Nutrilogie yang terjadi di Prancis serta kasus Bugatti yang terjadi di Kanada. Merek Terkenal tidak memiliki definisi jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun penjelasan Pasal 21 menyebutkannya secara singkat, kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Hal yang sama berlaku untuk Kesamaan Substantif tetapi hanya untuk definisi singkat dan tidak ada peraturan lain. Namun berdasarkan penelitian, Hukum Indonesia yang sebelumnya dianggap paling kurang oleh penulis dalam hal menentukan apakah suatu merek dapat dianggap sebagai Merek Terkenal, malah menjadi yang paling detail dari negara pembanding dalam hal Undang-Undang, tetapi kurang fleksibel dalam hal doktrin dalam hal yurisprudensi sehubungan dengan putusan Persamaan Substantif.

---

A trademark violation can occur even if a brand is already well known and confusing due to being Identical or having Substantive Similarities. This type of trademark dispute happens even across the world. This research takes the example of the Peripera case that happened in Indonesia, compared to the Nutrilogie that happened in France, as well as the Bugatti case that happened in Canada. There is no precise definition of a Well-Known Trademark under Indonesian Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indication. However, the elucidation of Article 21 mentions it briefly, then supplemented by the Regulation of Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016 concerning Trademark Registration. The same is applied to Substantive Similarity but only to the extent of a brief definition and no other regulation. Based on the research, however, Indonesian Law, which the writer has previously thought to be the most lacking in terms of determining if a trademark can be considered a Well-Known Trademark, instead becomes the most detailed from the compared country in terms of the Law, but less flexible in terms of doctrines in terms of jurisprudentially regarding the ruling of Substantive Similarities. "

"Penelitian ini dilatarbelakangi sengketa yang melibatkan penggunaan merek terkenal dengan unsur "persamaan pada pokoknya". Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif, dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atas bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang  Merek tidak mengatur dengan jelas mengenai istilah "persamaan pada pokoknya". Istilah "persamaan pada pokoknya" justru muncul terkait dengan merek yang harus ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal HKI; 2) Terhadap pelanggaran merek yang berujung sengketa, maka pemilik merek dapat melakukan upaya-upaya hukum yaitu mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Niaga, atau melaporkan adanya pelanggaran tindak pidana pelanggaran merek kepada aparat kepolisian; 3) Terjadinya perbedaan dalam putusan No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan No. 591 K/Pdt.Sus-HKI/2016, disebabkan oleh fakta bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja.

---

This Research is motivated by disputes involving the use of well known brands with the element "principle of similarity". Type of research is normative juridical, descriptive, and statute approach. Data collection techniques are carried out through literature studies on legal materials, both primary, secondary and tertiary. The results show: 1) Law No. 15 of 2001 concerning Trademarks does not clearly regulate the term "principle of similarity". The term "principle of similarity" actually appears related to the brand that must be refused registration by the Directorate General of Intellectual Property Rights; 2) With regard to brand violations that lead to disputes, the brand owner may make legal remedies, namely filing a lawsuit through the Commercial Court, or reporting violations of criminal offenses of brand violations to the police; 3) The difference in decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 with No. 591 K/Pdt.Sus-HKI/2016, caused by the fact that a judge in examining and deciding cases is not always fixed on one principle."

"Unsur persamaan pada pokoknya merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut secara spesifik mengatur mengenai dasar penolakan merek secara relatif atau merek yang dapat ditolak. Pasal tersebut seringkali dimaknai berbeda dari berbagai pihak, hal ini menyebabkan ketidakpastian terhadap pendaftaran merek. Ketidakpastian tersebut berdampak terhadap merek untuk aplikasi e-commerce. Melalui beberapa contoh kasus diantara sesama merek aplikasi e-commerce yang terdapat dalam beberapa putusan, dapat terlihat ketidakpastian hukum dalam memutuskan kasus terkait. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidaktepatan penerapan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini akan memberikan tolak ukur untuk menentukan persamaan pada pokoknya terhadap merek aplikasi e-commerce, agar terciptanya kepastian hukum baik dalam tahap pendaftaran merek ataupun sengketa di pengadilan.

---

The element of principal similarities is one of the elements contained in Article 21 paragraph (1) letter a of Law Number 20 of 2016 about Trademark and Geographical Indications. This article specifically regulates the basis for rejecting trademark relatively or trademark that can be rejected. This article is often interpreted differently by various parties, this causes uncertainty regarding trademark registration. These uncertainties have an impact on e-commerce applications trademark. Through several examples of cases among fellow e-commerce applications trademark contained in several decisions, legal uncertainty can be seen in deciding related cases. This can be seen from the inappropriate application of Article 21 paragraph (1) letter a of Law Number 20 of 2016 about Trademark and Geographical Indications. This research will provide a benchmark to determine principal similarities to e-commerce application trademark, so as to create legal certainty both in the trademark registration and in court disputes."

"Skripsi ini membahas bagaimana Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, khususnya, Pemeriksa Merek di Direktorat Merek, menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya dalam proses pemeriksaan substantif atas pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal. Dalam skripsi ini juga dijelaskan berbagai kriteria yang digunakan dalam menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya dalam hukum merek di beberapa negara, doktrin likelihood of confusion, dan kriteria suatu merek dapat diklasifikasikan sebagai merek terkenal. Penelitian ini ingin mengetahui apa saja kriteria yang digunakan para Pemeriksa Merek dalam pemeriksaan substantif untuk menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya dan mengetahui kriteria apa yang digunakan dalam menentukan suatu merek sebagai merek terkenal.

---

This thesis discussed about how Directorate General of Intellectual Property Rights, in particular Trademark Examiner at Directorate of Trademark, apply the substantial similarity principle in the substantive examination process for trademark registration which bear a resemblance to a well-known mark. This thesis also explained multiple criteria used in applying the substantial similarity principle in trademark law of various countries, likelihood of confusion doctrine, and the criteria to define a trademark as a well-known mark. This research spesific-purposes are to detect what criteria used by the Trademark Examiner in substantive examination in applying the substantial similarity principle and also the criteria to define a trademark as a well-know mark."

"Merek Go Travel + Logo dengan Nomor Agenda: DID2019013608 diajukan oleh Pemohon merek beritikad baik yang hendak mendaftarkan mereknya namun telah ada merek lain yang mendaftarkan Merek Go Travel + Logo lebih dulu. Sehingga melalui Ketetapan Direktur Merek Nomor KI/4/010/2018 dan Keputusan Komisi Banding Merek Nomor 233/KBM/ HKI/ 2021, permohonan Merek Go Travel + Logo dengan Nomor Agenda: DID2019013608 dinyatakan ditolak dengan alasan persamaan pada pokoknya. Unsur-unsur yang ada pada kedua merek tersebut dapat dikatakan berbeda, terlebih Pemohon Merek Go Travel + Logo dengan Nomor Agenda: DID2019013608 merupakan Pemohon beritikad baik. Dengan metode yuridis-normatif, peneliti akan menganalisis mengenai penerapan prinsip persamaan pada pokoknya di dalam Merek Go Travel + Logo sebagai alasan atau dasar penolakan yang digunakan oleh Pemeriksa Merek dan Komisi Banding Merek dalam Ketetapan Direktur Merek Nomor KI/4/010/2018 dan Keputusan Komisi Banding Merek Nomor 233/KBM/ HKI/ 2021.

---

The Go Travel Mark + Logo with Agenda Number: DID2019013608 is submitted by a good faith trademark applicant who wants to register his mark but there is already other trademark that have registered the Go Travel + Logo Mark first. Thus, through the Decree of the Director of Mark Number KI/4/010/2018 and the Decision of the Mark Appeal Commission Number 233/KBM/HKI/2021, the application for the Go Travel + Logo Mark with Agenda Number: DID2019013608 is declared rejected due to the similarities on the substantive principles. Some of the elements contained in the two brands can be said to be different, especially the Applicant for the Go Travel Mark + Logo with Agenda Number: DID2019013608 is an Applicant with good faith. With the juridical-normative method, the researcher will analyze the existence of the principle of Similarity in the Go Travel + Logo Mark as the reason or basis used by the Mark Appeal Commission in the Decree of the Director of Mark Number KI/4/010/2018 and the Decision of the Mark Appeal Commission Number 233/KBM/HKI/2021."

"Merek sebagai suatu aset yang sangat berharga untuk memberikan identitas terhadap produk, tidak akan pernah habis untuk dibicarakan. Baik dilihat dari segi ekonomi maupun dari segi hukum, hal ini sangat menarik, mengingat permasalahan di bidang ini selalu timbul dari waktu ke waktu. Sengketa merek yang pada intinya hanya memperebutkan kata-kata yang hampir sama yang terdapat di dalam suatu merek semakin bertambah baik yang sampai ke pengadilan maupun tidak. Banyaknya sengketa merek ini menimbulkan pertanyaan bagi banyak kalangan, apa sebenarnya yang menyebabkan adanya kondisi seperti itu. Beberapa pihak beranggapan bahwa pengaturan pengenai kriteria persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam Undang-undang Merek di Indonesia selama ini masih terialu luas untuk ditafsirkan sehingga dalam praktek, pengambilan keputusan permohonan pendaftaran merek sering dijumpai adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan cara menganalisa pendapat para pemeriksa merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Departemen Hukum dan HAM serta pendapat para hakim dalam putusannya mengenai sengketa merek. Di samping itu perbandingan dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat di dunia internasional khususnya di bidang HKI juga akan menjadi acuan dalam menganalisa konflik-konflik yang terjadi. Dari basil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat para pengambil keputusan permohonan pendaftaran merek selama 'ini lebih banyak disebabkan adanya perbedaan penafsiran Undang-undang Merek. Hal ini karena belum dibuatnya peraturan pelaksanaan yang menjelaskan lebih lanjut bagaimana seharusnya menilai adanya persamaan diantara merek. Juklak tersebut sangat penting untuk mengatasi perbedaan yang ada, tetapi juga harus diingat karena pendaftaran merek ini bersangkutan dengan prinsip standar yang terdapat di dunia internasional, maka dalam pembuatan peraturan selanjutnya harus disesuaikan dengan standar-standar tersebut."

"ABSTRAKSaat ini di Indonesia, industri fitness cukup berkembang dengan munculnya berbagai fitness boutique yang menyediakan kelas-kelas khusus. Hal ini menjadi bukti bahwa gaya hidup sehat mulai diterapkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya wanita karena banyak dari fitness boutique yang ditujukan bagi wanita. Trainstation Studio merupakan salah satu fitness boutique yang memiliki fasilitas cukup lengkap dan terkenal dikalangan wanita. Penelitian ini ingin mempelajari apakah perceived similarity dengan pelanggan lain (homophily) di Trainstation Studio dapat mempengaruhi self-image congruence dan self-brand congruence yang akan mempengaruhi attitude positif dan membuat pelanggan melakukan word of mouth yang positif dan return intention. Kemudian, penelitian ini ingin mempelajari apakah need for status (high dan low) memoderasi hubungan perceived similarity terhadap self-brand congruence dan membuktikan variabel self-image congruence memediasi hubungan perceived similarity dan self-brand congruence. Metode purposive sampling digunakan dalam penelitian ini dan terdapat 202 responden yang berkontribusi. Kuesioner penelitian disebarkan secara online dan data dianalisis dengan menggunakan pemodelan Partial Least Square- Structured Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived similarity dengan pelanggan lain mempengaruhi self-brand congruence dan self-image congruence yang akan mempengaruhi attitude positif dan berujung pada word of mouth dan return intention. Need for status baik yang tinggi maupun rendah berperan sebagai moderasi dalam hubungan antara perceived similarity dan self-brand congruence dan self-image congruence terbukti memediasi hubungan antara perceived similarity dengan self-brand congruence.

---

ABSTRACT

These days, Indonesian fitness industry is quite developed with the emergence of fitness boutiques which provide specific classes. This proofs that a healthy lifestyle is applied by Indonesians, especially women because many fitness boutiques are aimed at women. Trainstation Studio is one of the fitness boutiques which has all-in one and well-known facilities among women. This study wants to discuss whether perceived similarity with other customers (homophily) in Trainstation Studio can affect self-image congruence and self-brand congruence which will affect the positive attitude of customers and make customers give a positive word of mouth and return intention. In addition, this study also discuss whether the need for status (high and low) moderates the relationship of perceived similarity and self-brand congruence and proofs that variable self-image congruence mediates the relationship of perceived similarity and slef-brand congruence. The purposive sampling method was used in this study and there were 202 respondents who contributed. The research questionnaire was distributed online and data were analyzed using Partial Least Square- Structural Equation Modelling (PLS-SEM). The results showed that perceived similarity with other customers affects self-brand congruence and self-image congruence which will affect positive attitudes and lead to positive word of mouth and return intention. Needs for status for both high and low serve as moderation in the relationship between perceived similarity and self- brand congruence and self-image congruence is proven to mediate the relationship between perceived similarity and self-brand congruence."