Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap negara berupaya untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan penduduknya. Hal tersebut memerlukan suatu kelembagaan untuk menuju Universal Health Coverage (UHC). Setiap proses pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan suatu sistem pembiayaan Kesehatan. Pelaksanaan fungsi pembiayaan kesehatan yang baik dan efisien akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga akan membantu Indonesia untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pada sistem pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan nasional. Thailand merupakan salah satu negara yang sudah lama mencapai UHC serta menerapkan sistem pembiayaan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional berdasarkan tiga fungsi pembiayaan kesehatan, yaitu fungsi penampungan dana, fungsi pengumpulan dana dan fungsi pembelian. Analisis perbandingan sistem pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan nasional Indonesia dan Thailand dilakukan dengan mengkaji aspek peran, persamaan dan perbedaan serta lesson learn pada tiga fungsi pembiayaan kesehatan kedua negara tersebut agar dapat menjadi bahan dalam peningkatan mutu dan evaluasi setiap kebijakan sistem pembiayaan kesehatan yang telah dijalankan di Indonesia dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

---

Each country strives to continuously improve the health quality of its population. This requires an institution to achieve Universal Health Coverage (UHC). Every process of health care cannot be separated from a health financing system. The implementation of a good and efficient health financing function will be able to improve the quality of health services so that it will help Indonesia to overcome the challenges faced in the national health insurance health financing system. Thailand is one of the countries that has long achieved UHC and has implemented a health financing system for the national health insurance based on three health financing functions are collecting funds, collecting funds and purchasing. Comparative analysis of the health financing systems of NHI in Indonesia and Thailand was carried out by examining aspects of the roles, similarities and differences as well as lessons learned in the three health financing functions of the two countries so that they can be used as material for quality improvement and evaluation of every health financing system policy that has been implemented in Indonesia in the implemention of health development."

"Sistem pembiayaan kesehatan memainkan peran kunci dalam kesuksesan jaminan kesehatan nasional, terutama dalam memastikan akses yang merata ke layanan kesehatan. Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola fungsi pembiayaan kesehatan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Penelitian ini membandingkan fungsi pembiayaan kesehatan di keempat negara tersebut melalui metode literature review dengan menggunakan data dari artikel jurnal akademik dan laporan resmi dari kementerian kesehatan masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan dengan dana dari kontribusi peserta dan alokasi pemerintah. Thailand memiliki tiga skema utama: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), dan SSS (Social Security Scheme), yang didanai oleh kombinasi anggaran pemerintah dan kontribusi tripartit. Singapura menggunakan sistem 3M (Medisave, Medishield Life, dan Medifund) yang menggabungkan tabungan wajib dan subsidi pemerintah. Malaysia menerapkan sistem dua pilar, yaitu layanan kesehatan publik yang didanai pajak dan layanan kesehatan swasta yang didanai oleh berbagai sumber termasuk jaminan sosial dan asuransi kesehatan swasta.

---

The health financing system plays a crucial role in the success of national health insurance programs, particularly in ensuring equitable access to healthcare services. Indonesia, Thailand, Singapore, and Malaysia each employ distinct approaches in managing health financing functions to achieve Universal Health Coverage (UHC). This study compares the health financing functions in these four countries through a literature review method, using data from academic journal articles and official reports from the respective ministries of health. The findings reveal that Indonesia manages its National Health Insurance (JKN) through BPJS Kesehatan, funded by participant contributions and government allocations. Thailand operates three main schemes: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), and SSS (Social Security Scheme), funded by a mix of government budgets and tripartite contributions. Singapore employs the 3M system (Medisave, Medishield Life, and Medifund), which combines mandatory savings with government subsidies. Malaysia utilizes a dual-pillar system, comprising publicly funded healthcare services supported by taxes and private healthcare services funded by various sources, including social insurance and private health insurance."

"Sistem pembiayaan kesehatan memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu jaminan kesehatan nasional. Indonesia, Thailand, dan Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola fungsi pembiayaan kesehatan dalam konteks jaminan kesehatan nasional mereka. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis perbandingan fungsi pembiayaan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional di Indonesia, Thailand, dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menggunakan data sekunder dari artikel jurnal akademik (PubMed dan ScienceDirect) dan laporan sistem kesehatan negara termasuk website kementerian kesehatan dan website jaminan kesehatan nasional. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat beberapa perbedaan dalam konteks pengumpulan dana, penyatuan dana, dan pembelian pada jaminan kesehatan nasional di ketiga negara tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia mengandalkan skema pembiayaan berbasis iuran sosial, sementara Thailand mengandalkan tiga skema asuransi kesehatannya: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). Di sisi lain, Singapura menggunakan pendekatan 3M (Medisave, Medishield, Medifund) yang melibatkan kontribusi perorangan dan pemerintah.

---

Health financing system plays a central role in the success of national health insurance. Indonesia, Thailand and Singapore have different approaches in managing the health financing function in the context of their national health insurance. The aim of this research is to determine a comparative analysis of the function of health financing in national health insurance in Indonesia, Thailand and Singapore. This research uses a literature review method that uses secondary data from academic journal articles (PubMed and ScienceDirect) and state health system reports including the ministry of health website and the national health insurance website. The research results obtained are that there are several differences in the context of collecting funds, pooling funds, and purchasing national health insurance in the three countries. The Social Security Administering Body (BPJS) for Health in Indonesia relies on a social contribution-based financing scheme, while Thailand relies on three health insurance schemes: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). On the other hand, Singapore uses the 3M approach (Medisave, Medishield, Medifund) which involves individual and government contributions."

"Kepentingan kesehatan bagi manusia menjadi sangat penting. Sehingga perlindungan kesehatan bukan lagi hanya tanggungjawan seorang namun hal ini sudah menjadi kewajiban negara untuk mempromosikan kesehatan masyarakat dengan menyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang peran jaminan kesehatan nasional sebagai pemenuhan kewajiban negara di Korea Selatan dan Indonesia berdasarkan undang-undang dasar dari negara masing-masing. Persamaan dan perbedaan antara Jaminan Kesehatan Nasional di Korea Selatan dan Indonesia dari segi komponen kunci untuk Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage) yaitu, pesertaan, pembayaran iuran dan manfaat jaminan adalah pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian normative yang menggunakan studi dokumen dan undang-undang terkait Natioinal Helath Insurance Act dari Korea selatan dan Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Antara kesamaan dan perbedaan yang signifikan, kepersertaan Warga Negara Asing dalam jaminan kesehatan nasional di Korea Selatan lebih luas daripada di Indonesia. Hasil penelitian ini merekomendasikan unutk menubah pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 untuk memperluas kepersertaan WNA sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dan memberikan kepastian hukum kepadanya.

---

The importance of health to people is increasing. Thus protection of health is no longer duty of individual rather it has become an obligation of state to promote the public health by providing National Health Insurance. This research aims to discuss about role of national health insurance as fulfillment of state obligation in South Korea and Indonesia based on the Constitution of each state. The similarities and differences between National Health Insurance in South Korea and Indonesia in respect to key components of achieving Universal Health Coverage that are membership, contribution payment and insurance benefits are another discussion in this research.

This research is categorized as normative research which uses document study on the National Health Insurance Act, Law No. 40 of 2004 on National Social Insurance System, and other prevailing laws and regulations. Significant similarities and differences are found from the research, among others, broader scope of membership of NHI in regards to eligibility of foreigners compared to JKN. The result of this research concludes that amendment of article 1 paragraph (4) of Presidential Decree No. 12 Year 2013 is necessary for expanding the scope of membership to foreigners and provides more legal certainty."

"Skripsi ini memuat perbandingan hukum mengenai asuransi kesehatan nasional di Indonesia dan di Singapura. Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga tetapi juga merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Karena itu negara berkepentingan agar seluruh warganya sehat, sehingga ada kebutuhan untuk melembagakan pelayanan kesehatan semesta. Ada dua isu mendasar untuk mewujudkan tujuan pelayanan, yaitu bagaimana cara membiayai pelayanan kesehatan untuk semua warga, dan bagaimana mengalokasikan dana kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan efektif, efisien, dan adil.Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Singapore dan Indonesia melakukan kewajibannya sebagai negara untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan, terutama dalam hal asuransi kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hokum positif tertulus maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Singapura memiliki sistem pembiayaan berlapis untuk mencover penduduknya agar semua penduduk tanpa terkecuali memiliki akses ke kesehatan. Di Indonesia, hal tersebut masih belum bisa diterapkan karena sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan sistem pembiayaan Out of Pocket yang sangat bergantung kepada kemampuan ekonomi masing-masing individu. Dengan demikian, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah akan sangat sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan. Untuk itu, Indonesia harus terus berbenah diri di bidang sistem kesehatan nasionalnya agar penduduk Indonesia mampu mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses about legal comparative study regarding national health insurance between Indonesia and Singapore. Health is not only a citizen right but also an investment that determines productivity and economic growth of a country. Therefore, the state is concerned that all its citizens are healthy thus there is a need to institutionalize universal health services. There are two fundamental issues for realizing service goals, namely how to finance health services for all citizens, and how to allocate health funds to provide health services effectively, efficiently and fairly. The main problem in this thesis is how Singapore and Indonesia do their duty as a country to protect their citizens to obtain prosperity, especially in terms of health insurance. The method used in this undergraduate thesis is normative juridical research, i.e. a research conducted on the positive law that is both not written and written. The research concludes that Singapore has a layered financing system to cover its population so that all residents without exception have access to health. In Indonesia, it is still not applicable because most of the people still use the Out of Pocket financing system which is highly dependent on economic capability of each individual. Thus, people with low economic levels will find it very difficult to access health services. To that end, Indonesia must continue to improve itself in the field of its national health system so that the Indonesian people can achieve a better level of health."

"Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, suatu organisasi perlu didukung dengan struktur organisasi yang mencerminkan sasaran dan strategi organisasi. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan penelusuran literatur dan wawancara ahli untuk mencari dan memberikan pandangan mengenai peran, tugas, dan fungsi PPJK agar dapat mendukung pembangunan kesehatan secara nasional melalui upaya pembiayaan kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi penataan struktur organisasi PPJK yang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.

---

Center For Health Financing And Social Health Insurance (PPJK) is a supporting element for the implementation of the duties of the Ministry of Health in health financing and insurance sectors. To be able to perform its duties and functions optimally, an organization needs to be supported with an organization structure that reflects its goals and strategies. This is a qualitative research with sourcing of literature and interviewing the experts to search and obtain their views in the roles, duties, and functions of PPJK which is supporting the development of national health programs through the health financing. At the end, this research is expected to provide input for the organizational structure of PPJK that align with the environtmental strategic changing, in both internally and externally."

"Sistem kesehatan merupakan salah satu isu global yang telah terjadi di banyak negara di dunia sejak lama. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya yang salah satunya yaitu dengan menerapkan undang-undang baru. Salah satu mekanisme yang diterapkan dari undang-undang tersebut yang digunakan oleh pemerintah adalah disebut juga sebagai sistem jaminan sosial. Skripsi ini menjelaskan penelitian mengenai perbandingan dan analisis antara Obamacare di Amerika Serikat dan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dibawah kelola skema BPJS Kesehatan. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk membandingkan skema Obamacare di Amerika Serikat dan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengelaborasi perbandingan dan analisis dalam hal keanggotaan, perawatan medis dan layanan yang dicakup, penyedia perusahaan asuransi, subsidi pemerintah, dan penyedia jaringan layanan kesehatan. Hasil penelitian skripsi ini menyajikan kesamaan yang signifikan dalam dasar pemikiran jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar. Namun, terdapat juga perbedaan signifikan dalam hal skema, konsep, peratutan, dan pasar jaminan kesehatan.

---

Health system is a global issue that has occurred in many countries around the world since long time ago. Various attempts have been made by the government to improve health care for its citizens, one of which is by implementing new laws. One of prominent mechanism used by the government is called as social security system. The research elaborate the comparison and analysis between Obamacare and National Health Insurance (JKN) under Healthcare Social Security (BPJS Kesehatan) scheme. The objectives of this research are to compare the scheme of Obamacare in the United States and National Health Insurance (JKN) in Indonesia. The research use the normative approach to elaborate the comparison and analysis in respect of membership, medical treatment and services covered, insurance company providers, government subsidies, and network health providers. In conclusion, this research presents the significant similarities in the rationale of health security and basic health services. Thus, the significant differences also presented in the matters of schemes, concept, regulations, and the market of health security."

"This review of literature discusses the fraud on Medicare and Medicaid program in the US America and the probability on National Health Insurance era in Indonesia. This work aims to understand the fraud in US America and the probability in Indonesia. This research is qualitative decriptive analytic interpretive. The result of this research has found that the fraud phenomenon in the US America has largely occured for a long time, whereas fraud phenomenon in Indonesia is likely to be occured, one of its causes is that Indonesia Case Base Groups (INA-CBG?s) has been applied as a payment mechanism for the hospitals in Indonesia nowadays. This payment mechanism will cause claim mechanism which potentially will cause fraud phenomenon.

---

Penulisan review kepustakaan ini membahas fraud pada program Medicare dan Medicaid di Amerika dan potensi terjadinya pada era Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui fraud di Amerika dan potensi terjadinya di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desaign deskriptif analitik. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kejadian fraud di Amerika sudah banyak terjadi dan sudah terjadi sejak lama, sedangkan potensi terjadinya fraud di Indonesia sangat besar, salah satunya dikarenakan di Indonesia saat ini diterapkan mekanisme pembayaran bagi Rumah Sakit menjadi Indonesia Case Base Groups (INA-CBG?s) sehingga menyebabkan mekanisme klaim sangat berpotensi untuk terjadinya fraud."

"Jaminan sosial kesehatan di Indonesia hadir dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang tersebut mengamanatkan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara sistem jaminan kesehatan nasional. BPJS Kesehatan bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, namun sebagai sistem yang masih berkembang tentu menemukan berbagai permasalahan, seperti kekurangan anggaran dan cakupan yang belum menyeluruh. Dua fokus permasalahan yang diteliti adalah menganalisis pengaturan dan implementasi pengaturan kepesertaan jaminan sosial kesehatan di Indonesia dan perbandingannya dengan sistem jaminan sosial kesehatan di negara lain, yakni Singapura dan Prancis. Bentuk penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis ketiga sistem jaminan sosial kesehatan berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga negara sama-sama menerapkan suatu norma internasional yang disebut Universal Health Coverage, yakni sebuah norma yang mengedepankan akses yang menyeluruh ke pelayanan kesehatan serta perlindungan finansial dalam pemberian layanannya. Di Indonesia, sistem jaminan sosial kesehatan disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Singapura disebut dengan Sistem 3M (MediShield Life, MediSave, and MediFund) dan di Prancis, sistem Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Terdapat persamaan dan perbedaan dari ketiga negara dalam menemukan cara terbaik untuk memperluas atau mempertahankan cakupan dalam tiga dimensi utama UHC, yakni cakupan kepesertaan, fasilitas dan manfaat kesehatan, dan sumber biaya pelayanan kesehatan. Skripsi ini menyarankan beberapa hal kepada program BPJS Kesehatan, seperti mengadopsi pemberlakuan kepesertaan yang otomatis kepada penduduk agar cakupan dapat menyeluruh. Program BPJS Kesehatan juga disarankan untuk memberikan Fasilitas Layanan Perawatan Darurat dengan menyediakan layanan ambulans yang dapat diakses oleh penduduk melalui nomor darurat nasional. Selain itu, pembebanan pada pajak agar meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai sektor kesehatan juga disarankan.

---

The enactment of Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System marked the introduction of social health insurance in Indonesia. This law established BPJS Kesehatan as the organizer of the national health insurance system. BPJS Kesehatan is tasked with providing quality and affordable healthcare services. However, as a developing system, it inevitably encounters various challenges, such as budget constraints and incomplete coverage. This research focuses on two main issues: analyzing the regulations and implementation of social health insurance membership in Indonesia and comparing it with social health insurance systems in other countries, namely Singapore and France. The research employs a descriptive research design. This method is used to analyze the three social health insurance systems based on relevant regulations. The research concludes that all three countries adhere to an international norm called Universal Health Coverage (UHC), which prioritizes comprehensive access to healthcare services and financial protection in service delivery. In Indonesia, the social health insurance system is known as Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), in Singapore it is called the 3M (MediShield Life, MediSave, and MediFund), and in France, it is the Caisse Nationale d'Assurance Maladie system. There are similarities and differences among the three countries in finding the best way to expand or maintain coverage in the three main dimensions of UHC: membership coverage, health facilities and benefits, and healthcare funding sources. This thesis offers several recommendations to the BPJS Kesehatan program, such as adopting automatic enrollment for all residents to achieve universal coverage. The BPJS Kesehatan program is also advised to provide Emergency Care Services by providing ambulance services that can be accessed by residents through a national emergency number. Additionally, imposing taxes to increase state revenue to fund the health sector is also recommended."

"Skripsi ini membahas terkait lessons learned dari pelaksanaan National health Insurance NHI di Taiwan bagi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN Indonesia. Indonesia dengan pelaksanaan JKN yang masih berlangsung tiga tahun, masih memerlukan berbagai pembelajaran dan evaluasi sehingga dapat terus mengembangkan program ini sehingga dengan mempelajari negara dengan sistem yang mirip dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan JKN. Metode yang digunakan adalah metode review kepustakaan secara sistematis dari berbagai sumber sekunder yang dipublikasikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis anotasi bibliografi yang bersifat deskriptif analitik. Terdapat beberapa penerapan sistem pelaksanaan NHI di Taiwan yang juga dapat diterapkan di Indonesia seperti metode pendaftaran kepesertaan, metode perhitungan premi dengan premi dasar dan premi tambahan sesuai gaji dan kategori, serta sistem pelayanan yang terintegrasi melalui sistem informasi dengan kartu IC, serta website sehingga mempermudah proses pelayanan dan akses data kesehatan peserta.

---

The purpose of this research is to get the lessons learned from the implementation of Taiwan rsquo s National Health Insurance NHI for Indonesia rsquo s Jaminan Kesehatan Nasional JKN . After three years of implementation, JKN still requires program evaluation and innovation in order to develop this program by studying other countries with similar system. This research used qualitative with systematic literature review method collected from secondary sources and analyzed by using analytic descriptive with bibliographic annotation analysis. There are several methods in Taiwan which can also be implemented in Indonesia such as membership registration method, premium calculation method with standards premium and supplementary premium according to salary and the categories, and the integrated service system through information system with IC Card and website to simplify the service process and make the access to medical record and utilization easier to track."