Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Perbuatan tersebut telah diadili dengan menerapkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina dalam konsep keuangan publik dan penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara karena sebagai suatu badan hukum privat kekayaan Dana Pensiun Pertamina terpisah dari kekayaan pendirinya PT Pertamina (Persero). Selain itu, penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina seharusnya mengacu pada asas lex specialis systematis (asas sistematis khusus) yaitu dengan menerapkan peraturan yang lebih spesifik mengatur tindak pidana Dana Pensiun yaitu UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun karena kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina menyebabkan kerugian badan hukum penyelenggara dan penerima manfaat pensiun bukan kerugian keuangan negara.

---

This study discusses the abuse of authority in the financial management of Pertamina Pension Fund. The act has been tried by applying Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The study examines the financial legal status of Pertamina Pension Fund in the concept of public finance and law enforcement towards losses in its financial management. This study is normative juridical research with analytical prescriptive method based on theories, concepts, and law regulations that are analyzed qualitatively. The study’s findings indicate that the financial legal status of Pertamina Pension Fund cannot be categorized as public finance because as a private legal entity, the assets of Pertamina Pension Fund are separated from the assets of PT. Pertamina (Persero) as the founder. In addition, law enforcement towards losses in the financial management of Pertamina Pension Fund must refer to the lex specialis systematic principle by applying more specific regulations governing Pension Funds Criminal Acts, namely Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds because losses in the financial management of Pertamina Pension Fund causes losses to the provider and the pension beneficiaries not losses of public finances."

"Terdapat tiga Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif 1 Januari 2020 salah satunya adalah PSAK No. 71: Instrumen Keuangan. PSAK No. 71 diterapkan oleh seluruh entitas atas instrumen keuangan yang dimilikinya. Tidak terdapat pengecualian dalam PSAK No. 71 bagi Dana Pensiun dalam menerapkan PSAK No. 71 tetapi kondisi yang terjadi adalah Dana Pensiun tidak menerapkan PSAK No. 71 karena adanya salah persepsi dari Dana Pensiun mengenai PSAK No 71 dan Dana Pensiun cenderung untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu SEOJK No. 9/SEOJK.05/2016 untuk penilaian investasi serta SEOJK No. 4/SEOJK.05/2021 untuk pelaporan keuangannya. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan Dana Pensiun tidak menerapkan PSAK No. 71 beserta isu yang muncul beserta dampaknya terhadap laporan keuangan Dana Pensiun. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui analisis dokumen berupa arsip laporan keuangan dan seluruh informasi penunjang serta wawancara kepada direksi dan karyawan Dana Pensiun X serta auditornya. Hasil dari penelitian bahwa PSAK No. 71 wajib diterapkan di Dana Pensiun dan faktor yang menyebabkan PSAK No. 71 tidak diterapkan antara lain (1) kurangnya pemahaman mengenai ruang lingkup PSAK No. 71 dan (2) adanya persepsi yang kurang tepat tentang PSAK No. 71 bahwa bila sudah menggunakan nilai wajar berarti sudah menerapkan PSAK tersebut. Isu yang muncul dan dampaknya dari tidak menerapkan PSAK No. 71 yaitu (1) nilai aset dalam laporan keuangan kurang tepat dan kurang mencerminkan kondisi aset Dana Pensiun karena salah satu aset keuangan Dana Pensiun seharusnya ada penurunan nilai tetapi tidak diterapkan oleh Dana Pensiun dan (2) kurang pengungkapan sehubungan dengan pengungkapan instrumen keuangan dalam laporan keuangan yang membuat laporan keuangan menjadi kurang informatif. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan tambahan referensi terkait penerapan PSAK No. 71 di industri dana pensiun.

---

There is three Financial Accounting Standards that effectively applied on January 1, 2020 which one of them is PSAK No. 71: Financial Instruments. PSAK No. 71 applied for all entities for its financial instruments owned. There is no exception for Pension Fund to applied PSAK No. 71 but the condition occurred that Pension Fund did not applied because there is Pension Fund’s misperception in regards of PSAK No. 71 and Pension Fund tends to fulfil the regulations issued by Financial Services Authority namely SEOJK No. 9/SEOJK.05/2016 for investment valuation also SEOJK No. 4/SEOJK.05/2021 for the financial reporting. This study is for identifying factor that causing Pension Fund not applying PSAK No. 71 also the issues and the impact to the Pension Fund financial statements.

This study uses qualitative approach through document analysis such as financial statements and all supporting information also interviews with Pension Fund X’s directors and employees also the auditors. The result showed that Pension Fund have to applied PSAK No. 71 and the factor causing it namely (1) lack of understanding the scope of PSAK No. 71 and (2) there is misperception of PSAK No. 71 which using fair value means already applied PSAK No. 71. The issues and impact for not applying PSAK No. 71 namely (1) the total assets in the financial statements less precise and not reflecting the Pension Fund’s asset value since impairment is not applied to one of its financial assets and (2) less disclosure for financial instruments disclosure in the financial statements that caused the financial statement less informative. The outcome of this study is to give additional reference in regards applications of PSAK No. 71 in pension fund industry."

"Berfokus kepada permasalahan diskrepansi perolehan penghasilan di masa bekerja dan di masa pensiun, dimana sesuai dengan pemaparan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyatakan perlunya mencapai nilai replacement ratio di angka 62%, peneliti menggunakan data pendapatan per bulan di masa bekerja dari karyawan perusahan swasta PT.XYZ yang beroperasi di Jakarta, untuk melakukan perhitungan dan menentukan faktor-faktor demografi yang paling signifikan dalam mencapai angka replacement ratio yang dimaksud. Metode perhitungan yang digunakan adalah regresi linear dengan OLS, WLS yang dibandingkan dengan metode LASSO. Hasil perhitungan menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara job level semasa bekerja, usia dan jumlah penghasilan terhadap nilai replacement rate di masa pensiun, sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di negara berkembang lainnya. DPLK, sebagai program pendanaan pensiun yang dikembangkan oleh pihak swasta menjadi salah satu pilihan dalam meningkatkan penjaminan kehidupan sederhana yang layak, mendukung program nasional yang baru berjalan di Indonesia mulai tahun 2015, yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

---

Focusing on the problem of income acquisition discrepancies during working and retirement period, which is in accordance with the exposure of the results of previous research stating the necessity to reach the replacement ratio value of 62%, researcher use monthly income date during each employment period of employee working for PT.XYZ a private company operating in Jakarta, to perform calculations and determine the most significant demographic factors in achieving the intended replacement ratio. The calculation method used is linear regression with OLS, WLS compared to LASSO method. The results of the calculation state that there is a significant relationship between job level during employment, age and amount of income to the income adequacy rate in retirement, in accordance with the results of previous studies conducted in other developing countries. DPLK, as a pension funding program developed by the private sector, is one of the options in increasing the guarantee of a decent simple life when entering pension period, supporting public pension fund program running in Indonesia started in 2015, namely JHT (Jaminan Hari Tua) and JP (Jaminan Pensiun)."

"Penelitian ini berjudul "Tinjauan Yuridis lmplementasi Prinsip Good Pension Fund Governance Pada Dana Pensiun Bank Negara Indonesia". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang juga menimpa badan hukum Dana Pensiun sebagai pelaku kegiatan usaha. Dana Pensiun sebagai sarana penghimpun dana dari masyarakat bukanlah kegiatan tanpa risiko, hal ini telah terbukti dengan adanya beberapa kasus akibat missmanagement yang melibatkan dana pensiun besar di Indonesia belum lama ini. Missmanagement dalam hal ini salah satunya adalah karena lemahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu kunci utama untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.Permasalahan utama yang. ingin dijawab dalam penelitian ini adalah Sejauhmana Undang Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah No, 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dapat mendorong terwujudnya implementasi Good Pension Fund Governance pada suatu badan hukum Dana Pensiun dan Sejauhmana Dana Pensiun Bank Negara Indonesia dalam pengelolaannya telah mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip Good Pension Fund Governance.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, suatu metode yang dalam menjelaskan suatu masalah dengan uraian-uraian menggunakan pendekatan atau berdasarkan aturan hukum yang ada, penelitian terhadap asas hukum yang terkait dengan penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pada dasamya Materi di dalam kedua peraturan ini secara yuridis, telah mengatur secara ideal bagaimana pengelolaan Dana Pensiun seharusnya dilakukan. Meskipun tidak secara tersurat, prinsip Good Pension Fund Governance tercantum dalam kedua peraturan ini namun materinya secara konsepsional telah mengarah kepada terwujudnya prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Kemudian yang kedua, pada dasamya Dana Pensiun BNI ini telah berupaya untuk melakukan pengelolan badan hukum Dana Pensiun berdasarkan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik (Good Pension Fund Governance). Hal ini dibuktikan dengan upaya Pengurus Dana Pensiun Bank Negara Indonesia untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan koridor hukum yang ada."

"Karena besaran iuran yang harus dibayarkan dan manfaat yang akan diterima pada Jaminan Pensiun BPJS sebagaimana ditetapkan pada UU BPJS Nomor 40/2004 tidak terlalu besar, maka eksistensi program pensiun sukarela dari Pemberi Kerja yang diselenggarakan berdasarkan UU Dana Pensiun 11/1992 dapat terus dipertahankan sepanjang penyelenggara mampu melakukan sinergi dalam hal biaya, manfaat, atau sifat kepesertaan dengan program pensiun wajib yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

---

Since the dues to be paid and benefit to be received under the mandatory BPJS Pension as regulated by Law on Social Security Agency Number 40/2004 are not significant, the existence of Employer’s voluntary pension programme as regulated by Law on Pension Fund Number 11/1992 can still be maintained insofar as synergies on cost, benefit, and nature of membership at both programmes can be achieved."

"Larangan pengalihan pengelolaan aset Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa perubahan signifikan dalam pengaturan dana pensiun di Indonesia. Sebelum diterbitkannya UU P2SK, pengelolaan aset DPLK dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, seperti manajer investasi. Namun, larangan ini mengharuskan DPLK mengelola aset secara langsung, yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana. Adapun latar belakang pengaturan tersebut dilandasi oleh perlunya memastikan keamanan investasi dana pensiun, perlindungan peserta, serta mendorong tata kelola yang lebih baik. Kebijakan ini menimbulkan beberapa persoalan utama, antara lain terkait perbedaan pengaturan pengelolaan aset DPLK sebelum dan sesudah UU P2SK, serta implikasi hukum dari pelarangan ini terhadap pihak ketiga dan peserta dana pensiun. Dengan pengaturan baru ini, muncul tantangan bagi DPLK untuk meningkatkan kompetensi internal dalam pengelolaan investasi yang sebelumnya dikelola pihak ketiga. Selain itu, larangan ini juga menuntut perubahan mekanisme hubungan antara DPLK, manajer investasi, dan peserta. Penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah yang diajukan, yakni pertama, bagaimana perubahan pengaturan pengelolaan aset DPLK setelah UU P2SK, dan kedua, apa saja implikasi hukum terhadap pelarangan pengalihan pengelolaan aset tersebut. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memahami secara komprehensif dinamika regulasi dana pensiun di Indonesia serta implikasi yang ditimbulkannya terhadap keberlanjutan pengelolaan dana pensiun.

---

The prohibition of transferring the management of assets of Financial Institution Pension Funds (Dana Pensiun Lembaga Keuangan, or DPLK) to third parties, as stipulated in Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK), has brought significant changes to the regulation of pension funds in Indonesia. Prior to the enactment of UU P2SK, DPLK asset management was carried out through collaboration with third parties, such as investment managers. However, this prohibition requires DPLK to manage assets directly, aiming to enhance accountability and efficiency in fund management. The background of this regulation is based on the necessity to ensure the security of pension fund investments, protect participants, and promote better governance. This policy raises several key issues, including differences in the regulatory framework for DPLK asset management before and after the implementation of UU P2SK, as well as the legal implications of this prohibition for third parties and pension fund participants. With this new regulation, DPLKs face challenges in improving internal competencies for managing investments that were previously handled by third parties. Moreover, the prohibition also demands changes in the relationship mechanisms between DPLKs, investment managers, and participants. This study aims to address the proposed research problems, namely, first, how the regulatory framework for DPLK asset management has changed following UU P2SK, and second, what legal implications arise from the prohibition on transferring asset management. Therefore, this study is essential to comprehensively understand the dynamics of pension fund regulations in Indonesia and their implications for the sustainability of pension fund management."

"Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjajikan manfaat pensiun. Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana pensiun mengatur mengenai segala ketentuan pokok tentang dana pensiun. Dana pensiun terdiri dari tiga jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK). PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang kepesertaannya terbuka bagi setiap orang, selama memenuhi syarat kepesertaan yang ditetapkan oleh DPLK BNI. Penyelenggaraan dana pensiun pada DPLK BNI berpedoman pada peraturan dana pensiun dari DPLK BNI yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Peraturan tersebut memuat segala hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang terkait didalamnya, yaitu pihak DPLK dan pihak Peserta yang bersangkutan. Pihak DPLK membuat peraturan itu secara sepihak, maka pihak DPLK wajib memberitahu kan isi peraturan tersebut kepada setiap Peserta dalam rangka kepesertaannya. Peraturan tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu perjanjian, mak peraturan tersebut dapatlah dikatakan perjanjian yang dibuat sesuai kebutuhannya. Perjanjian tersebut mengikat para pihak bilamana telah tercapai kesepakatan antara para pihak. Perjanjian tersebut mulai mengikat para pihak dengan adanya tanda persetujuan (tanda tangan) Peserta atas peraturan dana pensiun. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum kekayaan antara pihak DPLK dengan Peserta. Apabila Pengurus, sebagai organ pelaksana DPLK, melakukan kelalaian atau tidak melakukan kewajibannya, maka Pengurus tersebut wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya"

"Skripsi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kebijaksanaan investasi Dana Pensiun di Indonesia, khususnya PT " XY " sebagai pengelola dana pensiun pegawai negeri sipil, terutama yang menyangkut alternatif dan kombinasi jenis investasi selama 10 tahun periode analisa, serta meIihat pengaruh Undang-Undang Dana Pensiun terhadap pereneanaan inVestasinya di masa yang akan datang. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dari be-rbagai literatur dan studi lapangan p.ada PT " XY ". Masil penelitian yang diperoleb adalah bahwa sebagai BUMN dibawah pengawasan Departemen Keuangan RI, PT " XY " secara operasional mempunyai aturan tersendiri yang berbeda dengan Undang-Undang Dana Pensiun. Dengan alasan keamanan. likuiditas dan hasil yang pasti demi memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun, maka pilihan investasi diprioritaskan Pada deposito berjangka, dengan porsi dana yang sering melebihi batas maksimum investasi (menurut KMK No. 231 Tahun 1993). Jenis -investasi lain adalah saham, obligasi, SBI, surat berharga lain, tanah dan bangunan,' serta investasi lain. Saran dari penulis adalah perlu kejelasan lebih lanjut tentang status PT " XY - demi efisiensi dan efektifitas kerjanya, apakah berbentuk asuransi jiwa, dana pensiun atau tetap seperti semula. Selain itu perlu dibuat pula suatu arahan investasi terinci seperti yang dikehendaki peraturan yang ada."