Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan berbagai langkah untuk membangun kesiapan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, diantaranya menyiapkan peraturan pelaksana dan kebijakan terkait proses bisnis. Namun demikian, terdapat permasalahan yang belum dapat diputuskan oleh LPS terkait dengan penyajian pelaporan keuangan Program Restrukturisasi Perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun analisis yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan penyajian pelaporan keuangan Program Restrukturisasi Perbankan. Analisis mencakup hal tentang pengguna pelaporan keuangan, asesmen keunikan transaksi keuangan, entitas pelaporan, dan standar akuntansi keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusunan pelaporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus tunggal, dengan penggunaan teknik penyusunan eksplanasi untuk menganalisis data. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program Restrukturisasi Perbankan memiliki pengguna laporan keuangan yang bersifat pervasif, tidak memiliki transaksi unik yang belum terdapat dasar pengaturannya dalam Standar Keuangan Akuntansi umum, dan merupakan entitas pelapor yang terpisah dari LPS yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Dengan demikian, Program Restrukturisasi Perbankan dapat menyajikan pelaporan keuangan tujuan umum dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum.

---

The Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) has taken various steps to build readiness for the implementation of the Banking Restructuring Program, such as preparing regulations and policies related to business processes. However, there is a problem that has not been decided by IDIC related to the presentation of the financial reporting of the Banking Restructuring Program. This study aims to compile an analysis that can be used as a basis for consideration in presenting the financial statements of the Banking Restructuring Program. The analysis includes matters concerning users of financial reporting, assessment of the uniqueness of financial transactions, reporting entities, and accounting standards that can be used to prepare financial reporting. The method used in this research uses a single case study method, with the use of explanation-building techniques to analyze the data. The results of the analysis show that the Banking Restructuring Program has pervasive users of financial statements, does not have unique transactions that have not been regulated in general accounting standards, and is a separate reporting entity from the Indonesia Deposit Insurance Corporation that can use the going concern assumption. Thus, the Banking Restructuring Program can present general purpose financial reporting using generally accepted accounting standards."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pelaporan keuangan dan pengaruhnya terhadap opini BPK atas laporan keuangan Bagian Anggaran (BA) 015. Obyek penelitian adalah pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai penyusun laporan keuangan BA 015. Penelitian ini menggunakan metode mix method dengan kategori embedded konkuren yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif melalui instrumen kuesioner kepada 60 responden dan kualitatif melalui instrumen wawancara open ended kepada 14 informan. Penelitian ini menganalisis implementasi manajemen risiko dengan menggunakan parameter proses manajemen risiko yaitu penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan reviu, komunikasi dan konsultasi. Hasil penelitian ini menunjukkan responden menilai implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam pelaporan keuangan BA 015 mempunyai skor 3,70 dari skala satu sampai dengan lima yang artinya telah berjalan dengan baik sesuai praktik yang berlaku secara umum. Penelitian ini juga menunjukkan manajemen risiko pelaporan keuangan pada Sekretariat Jenderal mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dan positif terhadap opini BPK atas laporan keuangan BA 015

---

This reseach aims to analyzes the implementation of risk management of financial reporting and it’s influence on BPK’s opinion on the financial statements of Budget Section (BA) 015. The object of research is at the Secretariat General of the Ministry of Finance as the compiler of financial statements of BA 015. This research used mix method with embedded concurrent category that combines quantitative approach through questionnaire instruments to 60 respondents and qualitative through open ended interview instruments to 14 informants. This research analyzes the implementation of risk management by using risk management process parameters that is establishing the context, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, monitoring and review, communication and consultation. The results of this research showed that respondents assessed the risk management implementation of financial reporting of BA 015 at the Secretariat General with a score of 3.70 on a scale of one to five which means that it has run well in accordance with generally accepted practice. This research also shows the risk management implementation of financial reporting at the Secretariat General influence on BPK’s opinion on the financial statements of BA 015 sufficiently and positive"

"Penelitian ini untuk mengevaluasi Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan Indonesia (selanjutnya: RUU PK RI) dan memberi rekomendasi terhadap RUU PK RI. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, studi banding dilakukan dengan membandingkan RUU PK RI dengan UU Pelaporan Keuangan dan peraturan perundangan terkait yang dipublikasikan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan dua puluh tujuh anggota Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG). Dari total 24 negara tersebut ditemukan 60 dokumen yang kemudian dianalisis secara manual konten dan temanya. Berdasarkan hasil kajian, direkomendasikan dua aspek untuk ditambahkan dalam RUU PK RI, yaitu: (1) asosiasi profesi beserta perannya dalam penyusunan standar laporan keuangan, penyelenggaraan sertifikasi akuntan, dan penjaminan kualitas jasa akuntan; serta (2) aspek hukum yang terdiri dari perihal banding dan perlindungan hukum.

---

This study evaluates the Indonesian Financial Reporting Bill (hereinafter: RUU PK RI, Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan Republik Indonesia) and provides recommendation to RUU PK RI. Based on stakeholder theory, a comparative study was carried out by comparing the RUU PK RI with Financial Reporting Acts and other related statutory from the United States of America, the United Kingdom, and twenty-seven members of the Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG). From a total of 24 countries, 60 documents were found which were then manually analyzed for content and themes. Based on the results of the study, two aspects are recommended to be included in the RUU PK RI, namely: (1) professional association, including their role in preparing financial reporting standards, organizing accountant certification, and ensuring the quality of accountant services; as well as (2) legal aspects which consist of appeal and legal protection"

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan teknologi XBRL dalam pelaporan keuangan terhadap asimetri informasi yang terjadi di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah menerapkan XBRL baik sejak tahun 2015 maupun sejak tahun 2016. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Liu 2017 , yang menggunakan proksi pengukuran asimetri informasi dengan multiple low-frequency liquidity serta memperluas lingkup penelitian dengan menggunakan ukuran perusahaan dan intensitas teknologi sebagai variabel moderasi pada hipotesis kedua dan ketiga. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan XBRL berpengaruh secara signifikan terhadap proksi likuiditas tersebut dengan mengurangi asimetri informasi. Selain itu ditemukan juga bahwa intensitas teknologi suatu industri berpengaruh signifikan dalam mengurangi pengaruh negatif antara penerapan teknologi ini terhadap asimetri informasi.

---

ABSTRACTThis study aims to discover wether the implementation of XBRL on financial reporting towards information asymmetry which occured in Indonesian Capital Market. Therefore, the object of this study are non financial firms which have listed on Indonesia Stock Exchange and have implemented XBRL both since 2015 and since 2016. This study refers to prior research conducted by Liu 2017 , which used multiple low frequency liquidity as information asymmetry proxies and extend the scope by adding firm size and technology intensity as moderating variabels on the second and third hypotesis. The result of this study evidences that the implementation of XBRL influenced those liquidity significantly by reducing information asymmetry. Futhermore have been found as well that the industry rsquo s technology intensity significantly reduced the negative effect between the application of this technology on information asymmetry."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh kualitas dari komite audit, audit internal dan audit eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kualitas komite audit diukur menggunakan komponen persentase anggota yang memiliki keahlian keuangan, jumlah rapat yang dilaksanakan, serta rata-rata persentase kehadiran anggota pada rapat internal. Kualitas audit internal diukur menggunakan komponen pengalaman audit dan sertifikasi audit yang dimiliki oleh ketua unit audit internal, serta menambahkan komponen jumlah anggota audit internal. Kualitas audit eksternal diukur menggunakan komponen masa audit, ukuran kantor akuntan publik, serta biaya audit atas jasa audit oleh audit eksternal. Ketiga variabel tersebut diuji pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan menggunakan tiga dimensi model pengujian, yakni dimensi relevansi, dimensi representasi tepat dan dimensi netralitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara kualitas audit internal dan audit eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan, namun hasil pengujian pengaruh kualitas komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hasil pengujian joint effect menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pada hubungan dua arah antara komite audit dengan audit eksternal dan hubungan tiga arah antara komite audit, audit internal, dan audit eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan.

---

This study aims to examine the impact of quality of audit committee, internal audit and external audit on financial reporting quality. Audit committee quality is measured using components of the members who have financial expertise, the number of meetings held, and the average of attendance of members in meetings.

Internal audit quality is measured using the component of the auditing experience and auditor certification held by the chair of internal audit unit, also the numbers of internal audit member.

External audit quality is measured using the component of audit tenure, auditor size, and audit fee. These three variables are tested for their impact on financial reporting quality using three dimensions of financial reporting quality which are dimension of relevance, representational faithfulness and neutrality.

The results show that there are positive and significant impact between the quality of internal audit and external audit on financial reporting quality, but the impact of audit committee quality on financial reporting quality shows insignificant results.

The results of joint effect test show there are positive and significant impact on the two way interaction between audit committee and the external audit and the three way interaction between audit committee, internal audit, and external audit on financial reporting quality."

"Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. dari tahun 2012 sampai 2020, dan apakah permasalahan terjadi di disebabkan oleh pengendalian internal. Adanya pelanggaran atas pengakuan pendapatan pada laporan keuangan tahun buku 2018 yang tidak sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan penyajian kembali atas laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 karena melakukan transaksi akuisisi atas PT Angkasa Pura I per akhir 2013. Untuk mencegah pelaporan keuangan yang kurang baik, maka motivasi peneliti ingin mengetahui pengendalian internal perusahaan berdasarkan element pada Internal Control over Financial Reporting (ICOFR). Metode mengunakan analisis data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan selama periode 2012 – 2020. Analisis mengunakan metode manual content analysis, dimana memberikan skor atas perngendalian internal yang dimiliki berdasarkan kerangka Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) yang diterbitkan oleh COSO. Dari hasil analisis implementasi Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) di PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Menunjukkan bahwa Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) telah diimplementasikan, namun belum dalam implementasi yang sempurna. Elemen pengendalian risiko dan informasi dan komunikasi memiliki tren meningkat dari tahun 2012-2020 yang artinya PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. secara konsisten mengungkapkan bahwa informasi diproses dan didistribusikan secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku, perusahaan konsisten dalam hal memiliki unit kerja yang mengimplementasikan majemen risiko, dan manajemenn sudah mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.

---

This study aims to find out how the implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk from 2012 to 2020, and whether problems occur because of internal control. There is a violation of revenue recognition in the financial statements of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk for the 2018 financial year which is not in accordance with Accounting Standards and restatements of 2012 and 2013 book because PT Garuda Indonesia (Persero) acquired transaction of PT Angkasa Pura I at the end of 2013. To prevent poor financial reporting, the motivation of the researcher is to know the company's internal control based on the elements in the Internal Control over Financial Reporting (ICOFR). The method uses secondary data analysis taken from the company's annual report for the period 2012 – 2020. The analysis uses the manual content analysis method, which provides a score for internal control based on the Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) framework published by COSO. The analysis of implementation Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Indicates that has been implemented but is not yet fully implemented. Elements of risk control and information and communication have an increasing trend from 2012-2020 which means PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. consistently discloses that information is processed and distributed in a timely manner and in accordance with applicable regulations, the company is consistent in terms of having a work unit that implements risk management, and the management has considered effectiveness and efficiency. Cases at PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk can be caused by lack of control environment, activities control, and supervision which causes weak internal controls on these elements."

"Isu terkait misstatement pelaporan keuangan perusahaan saat ini menjadi perbincangan hangat para pemangku kepentingan yang diindikasikan dengan adanya restatement laporan keuangan. Salah satu tujuan dari Good Corporate Governance adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan untuk para pemangku kepentingan bebas dari kesalahan dan sesuai dengan standar. Dewan Komisaris harus memiliki board capital berupa pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang relevan untuk menjalankan tugasnya agar tidak terjadi misstatement dalam laporan keuangan. Penilitian ini dilakukan untuk mengkaji board capital Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selama periode tahun 2012 hingga 2020. Pemilihan obyek penelitian berdasarkan adanya kasus restatement laporan keuangannya akibat adanya misstatement. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan data Laporan Tahunan perusahaan yang dapat diakses dari website dan sumber data publik lainnya. Penelitian juga melakukan analisis dengan membandingkan dengan board capital yang dimiliki Board of Directors Singapore Airlines dan Dewan Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kompetensi pendidikan akuntansi dan keuangan anggota Dewan Komisaris merupakan faktor yang sangat penting dalam pencegahan misstatement dan restatement laporan keuangan.

---

ssues related to the Company's financial reporting misstatement are currently a hot topic of discussion among stakeholders, which is indicated by the restatement of financial statements. One of the objectives of Good Corporate Governance is to ensure that the financial statements presented to stakeholders are error-free and in accordance with standards. The Board of Commissioners must have board capital in the form of relevant education, experience and training to carry out their duties so that there are no misstatements in the financial statements. This research was conducted to examine the board capital of the Board of Commissioners of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. during the period from 2012 to 2020. The selection of the research object was based on the existence of a financial statement restatement case due to a misstatement. The research method uses qualitative methods in the form of case studies using companies’ Annual Report data that can be accessed from websites and other public data sources. The study also conducted an analysis by comparing the board capital of the Board of Directors of Singapore Airlines and the Board of Commissioners of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. The results of the study indicated that the educational competence background of accounting and finance members of the Board of Commissioners is a very important factor in preventing misstatement and restatement of financial statements.

"

"Setelah melalui prahara ekonomi yang cukup dahsyat di tahun 1997 dan 1998 yang ditandai dengan meniburuknya perekonomian dan bergugurannya perbankan Indonesia justru ilmu Risk Management khususnya Market Risk semakin berkembang pesat untuk mengkontrol p01ifolio dari potensi kerugian. Salah satu metode pengukuran potensi resiko yang sangat pesat digunakan adalah Value At Risk sebab sebagai alat manajemen tool ini dipandang mampu melakukan kuantifikasi potensi kerugian portfolio. Pada masa mendatang, tidak lama lagi Bank Indonesia tentunya akan semakin ketat mengawasi perbankan dengan menerapkan pengawasan atas pengelolaan portfolioperbankan tem1asuk Foreign Exchange yang lebih ketat. Prediksi VAR menjadi begitu populer bagi banker, regulator, perusahaan konsultan dan akademisi setalah Basle Banking Supervision sejalan dengan aturan Basle Committee on Banking Supervision. Terdapat tiga (3) metode pengukuran VAR yang banyak digunakan saat ini, yaitu metode pendekatan yaitu Historical Simulation, Variance-Covariance dan Monte Carlo Simulation. Pada karya akhir ini, penulis mencoba menerapkan perbandingan perhitungan VAR menggunakan dua metode yang pertama dengan faktor pasar tunggal kurs tengah penutupan spot foreign exchange. Terdapat dua portfolio dibentuk oleh komposisi 17 mata uang asing dan perbedaan portfolio yang satu dengan yang lain hanya diletakkan pada bobot/posisi EUR, JPY dan USD. Untuk mempermudah perbandingan kedua pendekatan itu, kedua portfolio tersebut diasumsikan memiliki IDR equivalent tetap yaitu sebesar Rp. 3 trilyun dan posisinya adalah long. Pada perhitungan VAR menggunakan pendekatan Historical Simulation, return dihitung secara arithmatik yang berdasarkan perubahan pada faktor pasar kurs tengah penutupan spot foreign exchange dari data observasi historis selama 518 hari. Protit dan loss portfolio yang diperoleh diurutkan mulai dari profit yang terbesar sampai dengan loss yang terbesar. Akhimya nilai VAR diperoleh dari profit/loss sesuai dengan tingkat kepercayaan yang dipilih. Perhitungan VAR berikutnya adalah menggunakan pendekatan VarianceCovariance, sesuai dengan asumsi distribusi normal maka return dihitung secara geometric atau log nonnal. Selanjutnya dihitung variance, volatilitas/standar deviasi, covariance dan koefisien korelasi serta dibentuk matrik variance-covariance. Nilai VAR diperoleh dari perkalian matrix multiflication dan trasnpose profit/loss dengan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan. Untuk mempermudah analisa perbedaan basil kedua perhitungan tersebut pada masing-masing tingkat kepercayaan, selanjutnya dibentuk grafik histogram untuk masing-masing portfolio."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat persaingan bank terhadap risiko sistemik di Indonesia untuk periode 2006-2015. Dengan menggunakan metode Panzar-Roose Model sebagai pengukuran tingkat persaingan bank dan metode Altman Z-Score sebagai pengukuran risiko sistemik, menunjukan tingkat persaingan bank secara signifikan berpengaruh negatif terhadap risiko sistemik perbankan Indonesia. Semakin tinggi tingkat persaingan perbankan akan menurunkan tingkat risiko sistemik. Tingginya tingkat persaingan bank akan membuat bank-bank untuk mendiversifikasikan risiko-risikonya sehingga menyebabkan sistem perbankan semakin kokoh.

---

The objective of this research is to determine the effect of banking competition level to systemic risk in Indonesia in the period of 2006 2015. Panzar Roose Model is used to measure the degree of competitiveness and Altman Z Score is used to measure systemic risk. It shows a significant negative relationship between the degree of bank competitiveness and systemic risk. The higher the level of banking competition will reduce the level of systemic risk and the greater the level of competition encourages bank to diversify their risks, so that it will make the banking system less fragile."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi permasalahan penatausahaan piutang pajak di DJP, melakukan perbandingan di negara lain; dan memberikan usulan guna mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di DJP dan benchmarking ke otoritas pajak di Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, Filipina, dan Kanada sebagai multiple unit analysis. Data dikumpulkan melalui reviu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya 8 (delapan) permasalahan penatausahaan piutang pajak di DJP. Kesuksesan penatausahaan piutang pajak di negara pembanding tidak lepas dari beberapa faktor seperti sistem yang terintegrasi dan real-time, aplikasi Taxpayer Account, terdapat unit khusus pengelola piutang pajak, adanya program pelatihan bagi debt officer, dan sistem yang menghubungkan otoritas pajak dengan instansi pemroses sengketa. Selain itu negara pembanding telah sepenuhnya mengacu pada IPSAS/GAAP. Guna mengatasi permasalahan piutang pajak, penelitian ini menyarankan agar DJP mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di DJP, mengembangkan Taxpayer Account, meningkatkan kualitas SDM dan melakukan supervisi secara berkala, menyusun regulasi berupa revisi PER-08/PJ./2009 dan aturan penegasan untuk proses bisnis DJP yang bersifat recurring, serta membangun sistem pertukaran data yang memadai antara DJP dan Pengadilan Pajak maupun DJP dan DJPB

---

This study aims to analyze the problems in administering DGT's tax receivables, comparing to other countries, and seek solutions to these problems. This study applies a qualitative method with case studies at the DGT in Indonesia and benchmarking to tax authorities in New Zealand, Australia, the United States, the United Kingdom, South Africa, Philippines, and Canada as multiple units of analysis. Data collection is carried out through interviews and documentation. The results show eight problems in the administration of tax receivables at DGT. Benchmarking results show most countries have an integrated and real-time system, the Taxpayer Account application, special tax receivable management unit, training program for debt officers, and system interconnection between tax authorities and dispute processing agencies. Some suggested solution to solve these problems are integrating existing systems in DGT, developing Taxpayer Accounts, improving the quality of human resources and conducting regular supervision, revised PER-08/PJ./2009 and affirming rules for DGT's recurring business processes, and building a data exchange system between the DGT and the Tax Court as well as the DGT and Directorate General of the Treasury."