Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas dan penjaga etika hakim, memiliki peran penting dalam tegaknya kekuasaan kehakiman yang bersih. Lembaga ini memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena dengan sumber daya manusia yang terbatas harus menaungi ribuan hakim yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai obyek pengawasan Komisi Yudisial. Permasalahan yang diangkat adalah kompleksitas pembentukan jabatan fungsional penata kehakiman dan kesiapan Komisi Yudisial atas keberadaan dan pembentukan jabatan fungsional tersebut. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, menggunakan terutama data sekunder menganalis Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dan peraturan-peraturan terkait, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa jabatan fungsional penata kehakiman adalah yang pertama dan satu-satunya yang berada di bawah pembinaan Komisi Yudisial, Pembentukan Jabatan ini kompleks karena menggabungkan tugas dan fungsi pencegahan, penegakan, serta seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung yang tujuan pelaksanaannya sangat berbeda dan memiliki peraturan pelaksananya masing-masing yang belum terharmonisasi, serta masih adanya kendala dalam penempatan unit pembina. Adapun kesiapan Komisi Yudisial selaku instansi Pembina masih dalam tahap awal dan persiapan Komisi Yudisial terkendala dengan belum adanya pusat pendidikan dan pelatihan, belum adanya harmonisasi peraturan, dan jumlah persediaan pegawai yang belum memadai. Perlu adanya harmonisasi peraturan pelaksana, pengaturan perbantuan tugas dan perpindahan pegawai, pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan, serta langkah-langkah lain yang diperlukan.

---

The Judicial Commission as a supervisory institution and guard of judge ethics, has an important role in upholding a clean judicial power. This institution has limitations in carrying out its duties and authorities because with their limited human resources, they must oversee thousands of judges spread throughout Indonesia as the object of supervision of the Judicial Commission. The issues raised are the complexity of establishing the functional position of judicial administrator and the readiness of the Judicial Commission for the presence and establishment of the functional position. The research method used is normative juridical, using mainly secondary data to analyze PANRB Ministerial Regulation Number 84 of 2020 concerning the Functional Position of the Judiciary and related regulations, with a qualitative approach. The results of the research that the functional position of the judiciary is the first and the only one functional position belonging to the Judicial Commission. The formation of this position is complex because it combines the duties and functions of preventing, enforcing, and selecting Candidates for Supreme Court Justices and Candidates for Ad Hoc Judges at the Supreme Court whose implementation objectives are very different and have their respective implementing regulations that have not been harmonized, and there are still obstacles in the placement of the supervisory unit. As for the readiness of the Judicial Commission as the founder agency, it is still in the early stages and the preparation of the Judicial Commission is constrained as it should be equipped with an education and training center, there is no harmonization of regulations, and the number of staff supplies is not adequate. Based on these matters, There is a need for harmonization of implementing regulations, arrangements for task assistance and employee transfer, establishment of education and training centers, as well as other necessary measures."

"Skripsi ini membahas hubungan antar kelembagaan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melakukan pengawasan Hakim di Indonesia. Skripsi ini menjabarkan mengenai kewenangan dan tugas Mahkamah Agung sebagai pengawas hakim secara internal sekaligus menjabarkan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial mengawasi hakim secara eksternal. Selain membahas kewenangan dan tugas kedua lembaga tersebut, skripsi ini juga membahas hubungan kedua lembaga tersebut melalui tiga kasus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

---

This thesis explains about institution relationship between Indoneisan Supreme Court and Indonesia Judicial Commission in controlling the judges in Indonesia. This thesis defines the authorities and duties of Indonesian Supreme Court as an internal supervisor of judges also defines about authorities and duties Indonesian Juducual Commission as an external supervisor of judges. Besides defining authorities and duties both institutions, this thesis also defines about institutional relationship in controlling through examining three violation cases of code of conduct and judges behaviour guidences,"

"Hakim sebagai peran terpenting dalam dunia persidangan diharuskan untuk menjaga perilaku dan perbuatannya baik mengenai substansi dalam persidangan maupun berkegiatan sehari-hari di luar persidangan. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dibentuk sebagai pedoman bagi hakim dalam berperilaku yang dimana wewenang Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal hakim memiliki peran dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, namun seberapa besar wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam fungsi pengawasan hakim tersebut dan hakim tidak dapat serta merta dihukum apabila melanggar prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim, terdapat penyelesaian hukum untuk membuktikan perbuatan pelanggaran oleh hakim dan penjatuhan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Peneliti memakai metode penelitian Yuridis Normatif dengan sifat deskriptif analisis yang memakai data sekunder dari menerapkan alat pengumpul data meliputi studi kepustakaan dengan Metode analisis data secara Kualitatif. Pertanyaan penelitian Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya fungi pengawasan dari Komisi Yudisial terhadap penjatuhan sanksi yang hanya berupa rekomendasi merupakan fokus utama dalam pembenahan hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hal ini juga turut memberikan implikasi terhadap penyelesaian hukum yang dimana seharusnya para pengawas hakim saling bahu membahu dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

---

Judges as the most important role in the world of trial are required to maintain their behavior and actions both regarding substance in the trial and daily activities outside the trial. Through a Joint Decision of The Chairman of The Supreme Court Republic of Indonesia and The Chairman of The Judicial Commission Republic of Indonesia Number 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009, the Code of Ethics and Guidelines of Conduct for Judges was established as a guide for judges in their behavior which The authority of the Judicial Commission as an external supervisor of judges has a role in enforcing the code of ethics and guidelines of conduct for judges behavior, but how much authority does the Judicial Commission have in the supervisory function of these judges and judges cannot be immediately punished if they violate the basic principles of the code of ethics and guidelines of conduct for judges behavior, there is a legal settlement to prove violations by judges and the imposition of sanctions on judges who are proven to have violated the code of ethics and guidelines of conduct for judges. The researcher uses a normative juridical research method with descriptive analysis that uses secondary data from applying data collection tools including literature study with qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the weak supervisory function of the Judicial Commission against the imposition of sanctions that are only in the form of recommendations is the main focus in improving the relationship between the Supreme Court and the Judicial Commission. This also has implications for legal settlements where supervisory judges should work hand in hand in upholding the basic principles of the Code of Ethics and Guidelines of Conduct of Judges.

"

"Esensi kehadiran MK adalah konsekuen logis konstitusional berakhirnya era daulat parlemen (politik) ke daulat konstitusi. Era daulat parlemen ditemukan dalam ketentuan konstitusi terdahulu bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Majelis ini terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. (pasal 1 ayat (2) jo Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan).Pada Perubahan Ketiga UUD 1945, ketentuan di atas telah berubah. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi sehak perubahan ketiga, kedaulatan tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai ikon puncak kekuasaan parlemen melainkan dilaksanakan rakyat menurut konstitusi. Disinilah sejarah ketatanegaraan Indonesia mulai berdetak di mana segala aktifitas kekuasaan legislatif eksekutif yudikatif dan cabang kekluasaan lainnya harus tunduk pada daulat konstitusi."

"Penelitian ini didasarkan pada wewenang Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Penulis ingin melihat hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung. Penelitian ini membahas dua permasalahan. Pertama, kedudukan dan peran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial adalah state auxiliary organ (lembaga negara bantu) yang menunjang Mahkamah Agung. Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung tidak berjalan dengan baik karena permasalahan hukum berupa ketidakjelasan pengaturan dan ketiadaan pengaturan mengenai beberapa hal krusial dalam rekrutmen hakim agung.

---

The thesis is based on the Judicial Commission?s authority to propose the appointment of supreme court justices. Author would like to see the relationship between Judicial Commision and Supreme Court in the recruitment of the Supreme Court justices. This research focus on two main problems. First, the position and role of the Judicial Commission in the state system of Indonesia. Secondly, relationship between Judicial Commision and Supreme Court in the recruitment of the Supreme Court justices. Method used in this research is juridical-normative.

The result of this research shows that the Judicial Commission is an state auxiliary organ to support the Supreme Court. Relationship between Judicial Commision and Supreme Court in the recruitment of the Supreme Court justices does not work well in reality because of legal problems of vagueness and lack of regulation some crucial matters in the justices recruitment."

"Tesis ini membahas tentang legal standing masyarakat adat yang belum atau tidak ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum melalui peraturan daerah (perda) karena menjadi masalah tentang bagaimana dapat membuktikan kedudukan hukumnya di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara ketika memperjuangkan tanah ulayat. Sebagaimana yang penulis teliti pada putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 584 tahun 2022 yang pada pokoknya menegaskan bahwa legal standing Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dibuktikan secara hukum melalui Perda yang merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis dimana teori teori hukum digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah putusan hakim. Sebagai simpulan terdapat perbedaan pendapat antara penetapan ketua pengadilan TUN yang harusnya jadi pintu masuk masyarakat adat lolos dismissal sebagai kesatuan MHA dengan majelis hakim yang mengadili perkara sengketa yang berkesimpulan masyarakat adat harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan Perda. Kemudian bagi masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan Perda dapat menggunakan pasal 6 ayat 2 Perma No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai dasar pelaksana “self determination” (menentukan nasib sendiri) untuk pembuktian legal standing sebagai kesatuan MHA. Masyarakat Adat harus menyusun bukti bukti dalam gugatan tentang unsur unsur syarat kesatuan MHA sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Perma No 2 Tahun 2016 untuk selanjutnya dibuktikan dan diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi tidak perlu harus ada Perda.

---

This thesis discusses the legal position of indigenous peoples who have not been or have not been established as a legal community unit through regional regulations (perda) because it becomes a problem of how to maintain their legal standing before the State Administrative Court when fighting for communal land. As the author examines the cassation decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 584 of 2022 which in essence emphasizes that the legal position of Indigenous Peoples (MHA) must be legally proven through a Regional Regulation which refers to the provisions of Article 67 paragraph (1) and (2) of the Forestry Law Number 41 of 1999. The form of research used is normative legal research with descriptive analytical methods where legal theories are used as an analytical knife in dissecting judge's decisions. For example, there is a difference of opinion between submitting the head of the TUN court which should be so that the entrance of indigenous peoples passes dismissal as an MHA Association and the panel of judges adjudicating lawsuits that conclude that indigenous peoples must first obtain recognition from a regional regulation. Then for indigenous peoples who have not received regional regulation recognition, they can use article 6 paragraph 2 of Perma No. 2 of 2016 concerning Guidelines for Proceeding in Disputes on Determining Development Locations for the Public Interest in the State Administrative Court as the basis for implementing "self-determination" to prove legal standing as a unit MHA. Indigenous peoples must compile evidence in a lawsuit regarding the elements of the MHA unitary requirements as stipulated in Article 6 2 Perma No 2 of 2016 to be further proven and tested at the State Administrative Court, so there is no need for a regional regulation."

"Pemerintah melarang badan hukum, kecuali badan hukum tertentu yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan, untuk memiliki tanah dengan status hak milik yang merupakan status hak tertinggi dalam kepemilikan tanah di Indonesia . Dalam transaksi yang terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badan hukum yang mengupayakan agar dapat memperoleh tanah dengan status Hak Milik. Mekanisme yang biasa digunakan adalah dengan cara melakukan perjanjian nominee. Perjanjian nominee ini ada kalanya menimbulkan masalah dikemudian hari.Pada kasus yang dibahas, pihak Yayasan (Badan Hukum) bersengketa dengan individu yaitu karyawan yang namanya digunakan sebagai nominee atas pembelian tanah dan bangunan dengan pihak ketiga. Atas kasus ini Putusan Pengadilan Negeri berbeda dengan Putusan Pengadilan Tinggi.Putusan Mahkamah Agung akhirnya memenangkan Yayasan karena terdapatnya perjanjian nominee yang berkaitan/melatarbelakangi pembelian tanah dan bangunan tersebut.

---

Laws prohibits government agencies, unless a specifis legal entity declared by legislation to own land with the status of property which is the highest in the ownership status of land rights in Indonesia, in transaction pertaining to land, not rare entity that seeks to aquire land with the status of property rights. The mechanism commonly used is by nominee agreements. This Agreement nominee sometimes cause problems later on.

In this cases discussed, the foundation (legal entity) dispute with the individual is an employee whose name is used as a nominee for the purchase of land and buildings to third parties. The decision of the Distrisct Court different from The High Court. The Foundation won in a Supreme Court decision, because there are relating in a nominee agreement of ownership of land and building."

"

Pada periode 2012-2013, pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan PT X (Persero) bermaksud mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak Bangunan adalah memiliki rekomendasi/persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan yaitu PT X (Persero). Pemegang Hak Pengelolaan telah mengeluarkan SK Direksi tentang Tarif Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) diatas Hak Pengelolaan (HPL) PT X (Persero) namun para pemegang HGB keberatan atas tarif yang ditentukan oleh Pemegang Hak Pengelolaan sehinga melakukan gugatan secara Tata Usaha Negara dan Perdata. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat mengenai penguasaan terhadap tanah yang dilakukan oleh PT X (Persero) dikategorikan sebagai Hak Pengelolaan yang tidak termasuk perbuatan melawan hukum, dan peran notaris dalam proses pembuatan perjanjian penggunaan pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan antara pihak ketiga dengan Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini untuk menganalisis Hak Menguasai Negara dalam hak Pengelolaan atas tanah PT X (Persero) dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan analisis data secara kualitatif. Adapun bentuk hasil penelitian berupa laporan yang berbentuk eksploratoris-fact finding. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh PT X (Persero) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini PT X (Persero) mendapatkan tanah Hak Pengelolaan dengan mengajukan hak kepada Negara melalui menteri yang membidangi urusan pertanahan. Peran Notaris juga sangat penting dalam pembuatan perjanjian pemanfataan tanah di atas Hak Pengelolaan yaitu memeriksa kebenaran data subjek dan objek perjanjian serta keterangan lainnya yang dapat membuktikan kesahihan data dalam perjanjian.

---

In 2012-2013 period, the holder right of building (HGB) over PT X (Persero) management right in land intend to extend the right theirs have. One of the requirement shall be met by the holder HGB is recommendation or approval from the holder of management right on the land is PT X (Persero). The holder of management right on the land has published regard to Tariff for Extension of Industrial Land Use Agreement over management right on the land through Board of Director Decision. But, the holder HGB has been protested regarding that decision and conducted lawsuit through state administrative and civil. In this research, the issues raised are the possession of the land by PT X (Persero) is categorized as the management right on the land does not include an act against the law, and the notary participant in making an Industrial Land Use Agreement between the third party with State-Owned Enterprises. In this research conducted to analyze the states right to control management right on the land over PT X (Persero) land using normative juridical methods and using qualitative data analysis. The form of research results in the form of reports in the form of exploratory-fact finding.  The results of this study indicate that the possesion of land conducted by PT X (Persero) is in accordance with the prevailing laws and regulations. PT X (Persero) to get the land management rights to apply rights to the State through the minister in charge of land affairs. The role of the Notary is also very important in making agreements in the use of land over management rights that are checking the truth of the subject data and object of the agreement as well as other information that can prove the validity of the data in the agreement.

"

"Tesis ini membahas mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)dengan penyalahgunaan keadaan dan kuasa mutlak yang mengakibatkan berpindahnyakepemilikan hak atas tanah tanpa diketahui oleh pihak penjual. Adapun rumusan masalahdalam tesis ini adalah pembuatan akta PPJB 01/2010 dengan penyalahgunaan keadaanserta Akta Kuasa Mutlak 02/2010 yang berakibat pada peralihan hak atas tanahberdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 PK/Pdt/2019 dantanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli Nomor 02/2011 berdasarkan AktaKuasa Mutlak. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dan tipe penelitian iniproblem identification. Hasil analisa dari permasalahan tesis ini adalah batal demi hukumkarena PPJB 01/2010 dan Akta Kuasa melanggar Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syaratsubyektif dan objektif. Sehingga AJB 02/2011 batal demi hukum, PPAT yang membuatAJB 02/2011 yg berdasarkan kuasa mutlak dapat dikenakan pertanggung jawaban secaraperdata, karena menimbulkan kerugian dan melanggar hak pihak lain. Bagi pemerintahharus segera membuat Undang-undang mengenai penggunaan kuasa mutlak untukpemindahan hak atas tanah, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahanyang merugikan pihak pembeli maupun penjual, dan bagi masyarakat yang inginmelakukan perbuatan hukum harus lebih memperhatikan lagi klausul-klausul yangterdapat dalam akta, agar tidak ada sengketa di kemudian hari. PPAT sebagai pejabatumum pembuat akta autentik harus lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat aktaautentik, agar tidak dijadikan turut tergugat. PPAT wajib menolak untuk membuat AJB,apabila terdapat kuasa mutlak yang bertentangan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14Tahun 1982 dan Pasal 39 ayat 1 huruf d Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah, terkait larangan PPAT untuk membuatkan akta atas dasarkuasa mutlak.

---

This thesis discuss about drawing up a Sale and Purchase Binding Agreement with abuseof circumstances and utilization of the Irrevocable Power of Attorney on Attorney forConveyancing Land Rights Deed would causing those deed void by law. That because ofdrafting a Sale and Purchase Binding Agreement should be based on the conformity andconsensus between parties while the use of Irrevocable Power of Attorney on acquittalsale and purchase for legal protection of the buyer. The issue in this thesis is the drawingup of Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 with the abuse ofcircumstances and the Irrevocable Power of Attorney Number 02/2010 which results inthe conveyance of land rights based on the Supreme Court of Republic of IndonesiaDecision Number 197 Pk/Pdt/2019 and the responsibility of Land Deed Official relatedto its jurisdiction to drafting the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 based on theIrrevocable Power of Attorney. This research uses normative judicial research andproblem identification type of research. The result of this research is The Sale andPurchase Binding Agreement Number 01/2010 as well as the Irrevocable Power ofAttorney Number 02/2010 caused to void by law because they contravene Article 1320of Civil Code which ruled about subjective and objective requirements. Because of theSale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 is void by law, the Land DeedOfficial that draft the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 with Irrevocable Powerof Attorney could be subject to civil accountability for causing losses to other parties. Thegovernment must immediately make a law regarding the use of absolute power to transferland rights, so that in the future there will be no more problems that harm buyers andsellers, and for people who want to take legal actions, they must pay more attention to theclauses contained. in the deed, so that there are no disputes in the future. PPAT as ageneral official who makes authentic deeds must be more careful and thorough in makingauthentic deeds, so that they are not made a defendant. PPAT is obliged to refuse to makeAJB, if there is absolute power that contradicts the Instruction of the Minister of HomeAffairs Number 14 of 1982 and Article 39 paragraph 1 letter d Government RegulationNumber 24 of 1997 concerning land registration, related to the prohibition of PPAT frommaking deeds on the basis of absolute power."

"Lembaga Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk kepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris memiliki kewajiban menciptakan otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya oleh atau dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta jika syarat-syarat formal atau syarat-syarat bentuk (Gebruik in de vorm) yang ditentukan dalam UU Jabatan Notaris terpenuhi dan otentisitas ini tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak terpenuhinya aspek formal suatu Akta mempunyai akibat hukum Akta tersebut kehilangan otentitasnya atau mengalami cacat yuridis yang menyebabkan Akta dapat dibatalkan maupun Batal Demi Hukum. Tesis ini akan membahas tanggungjawab formil Akta Notaris serta akibat hukum tidak terpenuhinya unsur formil suatu Akta dengan studi kasus PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR :272 K/Pid/2009 TANGGAL 10 JUNI 2009 . Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yang berarti penelitian ini mengacu pada peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan hasil penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan yang sifatnya memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan kehati-hatian bagi notaris di Indonesia.

---

Notary institutions arise from the needs of human beings in the association calls for written evidence for them. Notary as Public Officers are only authorized for the benefit desired to be expressed in an authentic deed. Notary has a duty creates authenticity of the deeds made by or before him and the authenticity of the deeds can be fulfill if only the formal requirements or the terms of the form (Gebruik in de vorm) specified in the Act are met and authenticity Notary is not determined by the rules other legislation. Non-fulfillment of the formal aspects of a deed has the legal effect of the deed of lost authenticity or judicial disability that causes deed can be canceled or annulled by law.

This thesis will discuss the formal responsibility Deed and the failure to meet the legal effect of a deed with the formal elements of the case study SUPREME COURT DECISION RI NUMBER: 272 K/Pid/2009 DATE June 10th 2009. The method used is a normative juridical approach which means that this study refers to the legislation relating to the issues discussed by examining library materials or secondary data with the results of the study as outlined in the conclusions that are providing recommendations to improve performance and prudent attention to the notary in Indonesia."