Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu perjanjian hibah dapat dibatalkan oleh ahli waris dari pemberi hibah dengan alasan telah melanggar legitieme portie seperti yang sering terjadi pada saat ini, sedangkan hibah sendiri merupakan perjanjian yang tidak dapat ditarik secara sepihak dan pembatalan oleh pemberi hibah hanya dibatasi oleh alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 85/Pdt.G/2020/PN.Mlg telah terjadi pembatalan atas akta hibah yang diajukan oleh calon ahli waris pemberi hibah yang dikabulkan oleh majelis hakim sedangkan pemberi hibah masih hidup dan menjadi salah satu pihak dalam putusan. Terkait hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan pertimbangan hukum atas perbuatan hibah dalam putusan a quo dan akibat hukum terhadap akta yang telah dibatalkan melalui putusan tersebut. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yuridis normatif melalui studi dokumen. Data sekunder yang diperoleh dalam studi tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pertimbangan hakim tidaklah tepat sebab pemberi hibah masih hidup, sehingga penuntutan legitieme portie belum dapat dilaksanakan dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum juga tidak terpenuhi. Dari pertimbangan yang salah tersebut membawa akibat hukum pada batalnya akta hibah, sehingga perlu dilakukan upaya hukum agar akta-akta autentik pada kasus ini dapat kembali berlaku. Hal ini dikarenakan pembatalan suatu akta autentik tidak boleh dilakukan oleh sebarang pihak karena apa yang telah terutang di dalamnya telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

---

Grant agreement is cancelable by the heirs of the grantor under grounds of violated legitieme portie as is often case nowadays, whereas the grant itself is an agreement that cannot be withdrawn unilaterally and the cancellation by the grantor is only limited by the reasons as regulated in Article 1688 of the Civil Code. The case of Malang District Court Rulings Number 85/Pdt.G/2020/PN.Mlg, was a grant cancellation lawsuit submitted by the prospective heirs of the grantor which was granted by the judges despite the grantor is still alive and became one of the parties in the rulings. The main issues discussed in this study associate to the legal considerations on the act of grant and the legal consequences of the deed that has been annulled by this rulings. In order to elucidate the issues, a normative juridical research is carried out by conducting a document study. The secondary data obtained are then analyzed qualitatively. The results of the research shown that the judges judgement is incorrect since the grantor is still alive, thus the assertion of legitieme portie cannot be carried out and the elements of an unlawful act are unfulfilled. The erroneous judgements bring legal consequences of the cancellation of the grant deed, hence it is necessary to take legal action in order to revive the authentic deeds. This is because an authentic deed may not be annulled by any parties due to what has been stated has a perfect evidentiary. "

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenaihibah berdasarkan teori dan KUHPerdata yang kemudian diterapakan dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1818 K/Pdt/2008 mengenai Pembatalan Akta Hibah oleh Ahli Waris dari Pemberi Hibah. Hal ini bertujuan agar hibah dapat dilakukan dengan tata cara yang tepat, sehingga tidak merugikanahli waris sebagai akibat pemberian hibah dikemudian hari. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normative dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepada ahli waris sebaiknya diberitahukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya hibah, serta pelaksanaan hibah memperhatikan Legitieme Portie setiap ahli waris. Sehingga dengan terlanggarnya Legitieme Portie setiap ahli waris akibat pemberian hibah, maka ahli waris dapat mengajukan permohonan pembatalan hibah tersebut kepada pengadilan.

---

This thesis discusses the particulars of the grant either based on the theory or by the Civil Code system, which is then applied in the case study of the decision of the Supreme Court Decision No. 1818 K/Pdt/2008 regarding Cancellation Deed of Grant by Heirs Grant Giver. It is intended that the grant can be done in the right manner, so as not to harm the heirs as a result of the grant in the future. This research is the normative juridical approach is descriptive and analytical.

Results of the study suggested that the heirs should be informed in advance before implementation of the grant, as well as the implementation of the grant notice Legitieme portie any heirs. So with any violation of the provisions of Legitieme portie grant, the heirs may apply for cancellation of the grant to the court."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan pendaftaran tanah atas objek tanah yang telah dihibahkan dikaitkan dengan pembatalan akta hibah secara sepihak oleh pemberi hibah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah dan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sebagai hasil penelitian dalam tesis ini dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah yaitu tidak berakibat batal terhadap isi perjanjian yang dituangkan dalam akta hibah tersebut, karena selama dan sepanjang akta autentik tidak dibatalkan atau dimintakan pembatalan, maka akta tetap sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Terkait dengan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah, maka terhadap pendaftaran tanah tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena adanya cacat hukum administratif yang dilakukan dalam proses pendaftaran tanah dan bila Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung mengetahui adanya peralihan hak melalui Akta Hibah Nomor 1417/BE/1997 tanggal 12 September 1997, maka konsekuensi terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 dapat dimohonkan pembatalannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam daerah hukumnya.

---

This thesis discusses the validity of land registration for land objects that have been granted in connection with the cancellation of the grant deed unilateral by the grantor. The problem in this study is the legal consequences of the canceled deed unilateral by the grantor and  the validity of land registration for the object of land that has been transferred by the issuance of the grant deed. The writing of this thesis uses a normative juridical method with secondary data as the data source. The data which used in this analysis is descriptive analytical through a qualitative approach. As a result of the research in this thesis, it can be seen that the legal consequences of unilaterally canceled grant deeds that there is no cancellation of the contents of the agreement as outlined in the grant deed, because as long as the authentic deed is not canceled or requested for cancellation, then the deed will still be valid as a law for the parricipants made it. Related to the validity of land registration for the object of land that has been transferred by the issuance of a grant deed, then the land registration can be declared invalid because of an administrative legal defect in the land registration process and if the Bandung Regency National Land Agency is aware of the transfer of rights through the Grant Deed Number 1417 / BE / 1997 on 12 September 1997, then the consequences for the issuance of Property Rights Certificate Number 326 can be requested for cancellation at the State Administrative Court in its jurisdiction."

"

Salah satu akibat hukum dari perkawinan berdasarkan KUHPerdata adalah terciptanya harta percampuran bulat/harta bersama antara suami dan istri secara otomatis sejak ikatan perkawinan terjadi. Salah satu cara bagi seseorang mengalihkan haknya secara hukum adalah dengan dihibahkan kepada seseorang yang dikehendakinya dengan membuat akta hibah dihadapan PPAT untuk barang-barang tidak bergerak seperti tanah. Pelaksanaan atas pemberian hibah dapat menimbulkan sengketa, terutama menyangkut pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Oleh karena itu, pemberian hibah kepada pihak lain tidak boleh melanggar dan merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (legitieme portie) yang sama sekali tidak dapat dilanggar bagiannya. Maka, para ahli waris memiliki suatu hak khusus yaitu hak hereditatis petitio dimana tiap-tiap ahli waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum akta hibah yang dibuat PPAT yang objeknya harta warisan yang belum dibagi dan bagaimana akibat hukum akta hibah yang objeknya harta warisan yang belum dibagi waris dan melebihi legitieme portie. Melalui penelitian yuridis normatif dan bersifat analitis preskriptif ini, penulis dengan menggunakan data sekunder berusaha menganalisis kedudukan akta hibah dan memberikan solusi serta saran atas pembagian harta warisan dengan dibatalkannya akta hibah tersebut. Simpulannya, kedudukan akta hibah yang dibuat oleh PPAT adalah cacat secara hukum karena tidak terpenuhinya syarat fomil dan syarat materil sehingga dibatalkan oleh hakim yang mengakibatkan batal demi hukum dan atas pembatalan akta hibah tersebut maka perhitungan pembagian waris seharusnya berdasarkan ahli waris golongan I. 

---

One of the legal consequences of marriage according to the Civil Code is the creation of a mixed property/joint property between a husband and a wife which occurred automatically since the marriage bond takes place. One way for a person to legally transferred their rights is by granting it to another person based on their will through a grant deed in front of the PPAT for immovable goods such as land. However, the implementation of giving grants can lead to disputes particularly regarding the distriburion of inheritance of the deceased. Therefore, giving grants to another party should not infringed and harm the portion of the heirs by law since each one of them has a legitieme portie rights that cannot be excluded by any means. Thus, the heirs also have a special rights namely hereditatis petitio where each heir is entitled to file a lawsuit to claim their inheritance. The main problem in this research is how is the legal position of grant deed made by PPAT which object of inheritance has not been distributed and how is the legal consequences of grant deed made by PPAT which object of inheritance has not been distributed and exceeding the legitieme portie. Through a normative legal research particulary prescriptive research, the writer using secondary materials to analyze the position of grant deed and to find a solution to the distribution of inheritance by the cancellation of grant deed. In conclusion, the position of the grant deed made by PPAT is legally flawed due to the non-fulfillment of formal and material conditions, therefore, it is canceled by the judge which results in null and void and for the cancellation of the grant deed, the calculation of inheritance should be based on heirs of group I.

"

"Pemberi hibah adalah pemilik harta kekayaan yang dapat menghibahkan barang kepada oranglain secara cuma-cuma. Penerima hibah adalah orang yang mendapatkan barang atau benda yang dihibahkan tersebut, sedangkan objek hibah adalah barang atau benda bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Penelitian ini membahas mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 581/Pdt.P/2015/PN.Sby untuk menganalisis mengenai pelaksanaan terhadap hibah yang telah diberikan dan kemudian dibatalkan karena kondisi tertentu oleh pemberi hibah, serta akibat hukum dalam pelaksanaan hibah yang melanggar legitimasi portie ahli waris lain karena obyek yang dihibahkan merupakan satu-satunya warisan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan terhadap hibah yang telah diberikan dan kemudian dibatalkan karena kondisi tertentu oleh pemberi hibah, serta akibat hukum dalam pelaksanaan hibah yang melanggar legitime portie ahli waris lain karena obyek yang dihibahkan merupakan satu-satunya warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, dengan deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian Notaris/PPAT yang membuat akta hibah harus dilihat mengenai pelaksanaan hibah sesuai dengan Pasal 881 ayat (2) mengenai pemberian hibah tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas bagian mutlak atau legitime portie, dan bila ada perjanjian lisan harus terdapat saksi yang dapat membuktikan adanya perjanjian lisan tersebut. Akibat hukum dalam pelaksanaan hibah yang melanggar legitime portie ahli waris lain yaitu mengenai perhitungan legitime portie berdasarkan Pasal 852 juncto Pasal 914 ayat (3) KUHPerdata, akta hibah tersebut batal demi hukum berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengenai objek hibah merupakan satu-satunya warisan jika dilihat dari keterangan saksi berbeda dengan gugatan dalam penetapan, sehingga bisa dikatakan bahwa terdapat keterangan palsu.

---

The grantor is the owner of property who can donate goods to others for free. The recipient of the grant is the person who gets the goods or objects that are donated, while the object of the grant is the goods or objects that can be in the form of movable or immovable objects. This study discusses the Determination of the Surabaya District Court Number 581/Pdt.P/2015/PN.Sby to analyze the implementation of grants that have been given and then canceled due to certain conditions by the grantor, as well as legal consequences in the implementation of grants that violate the legitimacy of the expert portie. Other inheritance because the object that is donated is the only inheritance. The problem in this research is the implementation of the grant that has been given and then canceled due to certain conditions by the grantor, as well as the legal consequences in the implementation of the grant that violates the legitime portie of other heirs because the object that is granted is the only inheritance. The research method used is juridical-normative, using library materials or secondary data, with analytical descriptive. The results of the research of the Notary/PPAT who made the deed of grant must be seen regarding the implementation of the grant in accordance with Article 881 paragraph (2) regarding grants that must not harm the heirs who are entitled to an absolute share or legitime portie, and if there is an oral agreement there must be a witness who can prove the existence of an oral agreement. The legal consequences in the implementation of a grant that violates the legitime portie of other heirs are regarding the calculation of the legitime portie based on Article 852 in conjunction with Article 914 paragraph (3) of the Civil Code, the grant deed is null and void based on a court decision that has permanent legal force, and regarding the object of the grant is one The only inheritance if seen from the testimony of witnesses is different from the lawsuit in the determination, so it can be said that there is false statement.

"

"Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya atas barang-barang miliknya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali. Namun, dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus pembatalan akta hibah oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Kasus ini sangat menarik perhatian penulis oleh karena berdasar Pasal 1666 KUHPer, Hibah tidak dapat dicabut atau ditarik kembali. Dalam kasus pembatalan hibah ini dikabulkan oleh Majelis Hakim walaupun syarat penghibahan telah dipenuhi dan hibah telah berlangsung kurang lebih tiga puluh tahun sejak meninggalnya penghibah hingga kasus ini diajukan ke Pengadilan. Pokok Permasalahan yang akan dibahas claim Tesis ini adalah Apakah Hibah tersebut syah menurut hukum, dikaitkan dengan legitieme portie atau bagian mutlak?; Dapatkah akta hibah dibatalkan oleh ahli waris pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia?; Mengapa Pengadilan Negeri Bogor memutuskan membatalan akta hibah Nomor 16 tanggal 17 September 1955 dengan pertimbangan hukum sejalan dengan bunyi pasal 833 KUHPer?Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan. Akta Hibah Nomor 16 Tahun 1955 telah sah dan tidak dapat dibatalkan. Dalam hal hibah tersebut melanggar legitieme portie, sebaiknya untuk memenuhi kekurangan tersebut dilakukan pemotongan dari hibah semasa hidup pewaris. Akta hibah tidak dapat dibatalkan oleh ahli waris pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia kecuali sebelum pemberi hibah meninggal telah mengajukan tuntutan pembatalan. Penerapan Pasal 833 KUHPerdata oleh Majelis Hakim telah tepat. Tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 835 KUHPer, tuntutan Penggugat harus dinyatakan gugur karena penggugat tidak mengajukan tuntutan dalam waktu 30 Tahun sejak waris terbuka. Pembatalan Surat Pecah Usaha Tahun 1938 selain dengan alasan adanya kejanggalan dalam penggunaan kata-kata, ada baik juga berdasarkan hasil penelitian dari Laboratorium Kriminal pihak kepolisian atas kebenaran surat tersebut. Mengingat bukti ini sangat panting dalam menentukan terlanggar atau tidaknya bagian mutlak para ahli waris."

"[ABSTRAKHibah merupakan salah satu cara peralihan hak kepemilikan atas suatu benda.Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu bendasecara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada seseorang lain yangmasih hidup untuk dimiliki. Dari pengertian hibah tersebut, tidak terdapat adanyasyarat mengenai diperlukannya persetujuan dari para calon ahli waris si penghibahsebelum dilakukannya penghibahan, namun hal ini sering menimbulkan sengketapada saat kedudukan penerima hibah tersebut berubah menjadi salah seorang ahliwaris dari si penghibah, hal ini terjadi karena dirasa adanya ketidakadilan olehahli waris lain yang merasa tindakan penghibahan tersebut berdampak pada hakmewaris mereka sebagaimana terjadi dalam sengketa hibah yang telah diputusdalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor63/Pdt.G/2012/PTA.MKS. Tesis ini membahas mengenai hibah dapatmengakibatkan sengketa warisan pada saat meninggalnya penghibah danbagaimana tindakan PPAT dalam membuat akta hibah guna mencegah timbulnyasengketa warisan. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif denganbentuk preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah kepadasalah seorang calon ahli waris penghibah tanpa persetujuan calon ahli warislainnya dapat mencerminkan ketidakadilan dan dapat menimbulkan sengketawarisan. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari dari akta yang dibuatnya,maka PPAT harus meminta persetujuan dari para calon ahli waris yang lain dansurat pernyataan dari penghibah.

---

ABSTRACTGrant is one of a way to transfer the ownership of an object. According to Article171 Compilation of Islamic Law, a grant is granting an object voluntarily andwithout compensation from someone to someone else who is still alive to beowned. According to definition of the grant mentioned above, there is norequirement to get the approval from the candidate of heirs of the grantor beforeperforming the grant. However, it often causes disputes when one of the grantrecipients is also one of the grantor heirs at a time because it is felt injustice byanother heirs who feel the grant impacts their right to inherit as occurred in thedispute which has been decided in the verdict of Religious High Court ofMakassar No. 63/Pdt.G/2012/ PTA.MKS. This study focuses on grants result oninheritance disputes when the grantor dies and how PPAT action to make thegrant deed in order to prevent inheritance disputes. This research is a juridicalnormative research with prescriptive analytic design. Results indicate that a grantto one of the candidate of heirs of the grantor without the consent from the othercandidates of heirs can reflect injustice and may inflict inheritance dispute. Toavoid the disputes, PPAT must request the consent from the other candidates ofheirs and statement letter of grantor, Grant is one of a way to transfer the ownership of an object. According to Article171 Compilation of Islamic Law, a grant is granting an object voluntarily andwithout compensation from someone to someone else who is still alive to beowned. According to definition of the grant mentioned above, there is norequirement to get the approval from the candidate of heirs of the grantor beforeperforming the grant. However, it often causes disputes when one of the grantrecipients is also one of the grantor heirs at a time because it is felt injustice byanother heirs who feel the grant impacts their right to inherit as occurred in thedispute which has been decided in the verdict of Religious High Court ofMakassar No. 63/Pdt.G/2012/ PTA.MKS. This study focuses on grants result oninheritance disputes when the grantor dies and how PPAT action to make thegrant deed in order to prevent inheritance disputes. This research is a juridicalnormative research with prescriptive analytic design. Results indicate that a grantto one of the candidate of heirs of the grantor without the consent from the othercandidates of heirs can reflect injustice and may inflict inheritance dispute. Toavoid the disputes, PPAT must request the consent from the other candidates ofheirs and statement letter of grantor]"

"ABSTRAKHukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, karena masih berlaku beberapasitem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukumwaris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ke pluralistikan ini terbukti dari belum adanya pengaturan khusus yang bersifat nasional mengenai sistem hukum kewarisan di Indonesia, yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda-beda untuk menentukan pembagian warisan. Begitu pula dengan aturan mengenai hibah di Indonesia. Saat ini di Indonesia, pengaturan hukum yang mengatur hibah berlaku lebih dari satu sistem hukum, yaitu diatur baik menurut hukum islam, hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun hukum adat. Tesis ini akan membahas tentang hak waris anak angkat dan istri menurut hukum waris di Indonesia dan status hukum atas warisan yang menjadi objek hibah yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari hari pembahasan ditemukan bahwa hibahnya tidak sah karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk membuat hibah tersebut.

---

ABSTRACTInheritance law in Indonesia is pluralistic, because they apply some system ofinheritance law, namely customary inheritance law, inheritance law and theIslamic law of inheritance according to the Book of the Law of Civil Law. Thisdiversity is proven because there are no special arrangement which is nationalheritage of the legal system in Indonesia, which resulted in the Indonesian people using legal rules different to determine the division of inheritance. Similary, the rules on grants in Indonesia. Currently in Indonesia, the legal rules governing the grant applies more than one legal system, which is governed both by Islamic Law, civil law based on the Book of the Law of Civil Law, as well as Customary Law. This thesis will discuss the inheritance rights of an adopted child and the wife of the heir according to inheritance law in Indonesia and the legal status of heritage is the object of the grant is canceled. The method used in this research is normative with descriptive type with secondary data obtained from the literature. The result og the research, it was found that the grant does is illegitimate, because the grant was made by the subject that unauthorized."

"PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah, salah satunya ialah Akta Hibah. Hibah ialah perjanjian sepihak dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan suatu perbuatan hukum menjadi batal demi hukum seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Blb yang mana hakim menyatakan batal demi hukum akta hibah yang dibuat berdasarkan identitas palsu. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan akta hibah berdasarkan identitas palsu, 2. akibat hukum pembatalan akta hibah, 3. implementasi asas itikad baik atas peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri bale bandung Nomor 195/Pdt.G/PN Blb. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah PPAT tidak bertanggung jawab atas pembuatan akta hibah yang memuat identitas palsu sebab PPAT hanya bertanggung jawab atas kebenaran formiil, 2. Akta hibah yang memuat identitas palsu tidak memenuhi syarat objektif sehingga batal demi hukum, maka hibah hibah tersebut dianggap tidak pernah ada, 3. YK dalam kasus posisi tersebut tidak mengimplementasikan asas itikad baik sedangkan DW selaku pembeli atas tanah objek hibah dapat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya PPAT dalam menjalankan tugasnya mengedepankan asas kehati-hatian dan setiap individu harus mengimplementasikan asas itikad baik atas setiap perbuatan hukum.

---

PPAT is a public official authorized to make authentic deeds regarding land rights, one of which is the Grant Deed. A grant is a one-sided agreement in which the first party will hand over an object because of their kindness to another party. In its implementation, grants must meet both objective and subjective requirements. The non-fulfillment of material conditions causes a legal action to be null and void, as in the Bale Bandung District Court Decision Number 195/Pdt.G/2020/PN Blb, in which the judge declared null and void the grant deed made based on a false identity. The problems raised in this study are 1. PPAT's responsibility for creating a grant deed based on a false identity, 2. the legal consequences of canceling the grant deed, 3. implementation of the principle of good faith on the transfer of land rights based on the decision of the Bale Bandung District Court Number 195/ Pdt.G/PN Blb. A normative juridical legal research method with an explanatory type of research was used to answer these problems. The analysis results are that PPAT was not responsible for making a grant deed containing a false identity because PPAT was only responsible for the formal truth, 2. The grant deed containing a false identity did not meet the objective requirements, so it was null and void, then the grant was considered to have never existed, 3. In the case of the position, YK did not implement the principle of good faith, while DW, as the buyer of the land object of the grant, can be declared a buyer in good faith. The advice that can be given is that PPAT should prioritize the principle of prudence in carrying out its duties, and each individual must implement the principle of good faith for every legal act."

"Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan hibah oleh orangtua kepada anak dan kesalahan penulisan dalam akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs). Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pembatalan hibah pada Putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs telah sesuai dengan ketentuan. (2) Bagaimana akibat hukum atas kesalahan penulisan dalam akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif diarahkan pada perolehan data mengenai teori, pengaturan, serta informasi terkait dengan pokok permasalahan. Penulis menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan evaluatif dimana peneliti mencoba menggambarkan konsep hibah dalam syariat Islam dan kaitannya dengan peran PPAT sebagai pembuat akta hibah dan praktik pelaksanaan pembatalan akta hibah pada putusan Pengadilan Agama dengan peraturan perundangan -undangan terkait yang berkenaan dengan PPAT. Bentuk hasil penelitiannya yaitu deskriptif evaluatif. Hasil analisa adalah Pengadilan Agama Gresik memutuskan hibah tersebut batal demi hukum dan obyek hibah dikembalikan pada pemberi hibah. Dikarenakan obyek hibah telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, memerintahkan pihak Badan Pertanahan Nasional Gresik untuk merubah pemilik sertifikat Hak Milik nomor 508 dari atas nama Penerima Hibah menjadi atas nama Pemberi Hibah. Untuk kesalahan penulisan dalam nomor obyek tanah atas akta hibah yang dibuat PPAT, PPAT harus segera memperbaiki akta tersebut sesuai dengan koreksi yang disampaikan oleh BPN

---

This study discusses the legal consequences of a cancellation of a grant deed by a parent to his child and the responsibility of the land deed conveyancer (Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)) due to an administrative flaw by examining Case Study Verdict Number 1384 / Pdt.G / 2018 / PA.Gs. This research is a yuridis normative legal research, in which research was conducted through the use of secondary data. Using an evaluative and descriptive approach, I analyse data systematically to evaluate the decision of the Religious Court regarding the cancellation of a grant with relevant laws and regulations related to the PPAT. The main finding of this study is that the Gresik Religious Court ruled that the grant was null and void and the object of the grant was returned to the grantor. Because the object had been certified in the name of the recipient of the grant, the Court ordered the Gresik National Land Agency to change the owner of the Certificate of Ownership number 508 from the name of the Grantee to the name of the Grant Giver. For the writing errors in the land object number for the deed made by PPAT, the PPAT must immediately correct the deed in accordance with the BPN correction."