Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesuai dengan amanat Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam rangka penataan tanah terkait dengan penggunaan, penguasaan dan pemilikan diadakannya pendaftaran hak atas tanah untuk terciptanya kepastian hukum. Para pemegang hak-hak atas tanah yang bersangkutan berhak mendaftarkan tanahnya masing-masing dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat pemegang hak atas tanah. Namun dalam proses penerbitan sertipikat tidak jarang timbul permasalahan seperti permasalahan yang terjadi seperti dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/2017/PTUN-Srg terdapat penerbitan sertipikat di atas tanah milik orang lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang terbit di atas tanah milik orang lain dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang di atas tanahnya telah terbit sertipikat atas nama orang lain. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif mengkaji antara ketentuan hukum yang ada dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian problem identification yang merupakan penelitian dengan mengidentifikasi permasalahan untuk mempermudah analisa dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian keabsahan terhadap sertipikat di atas tanah milik orang lain dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/2017/PTUN-Srg terjadi karena dalam proses penerbitan sertipikat kantor pertanahan mengalami kesalahan yang menyebabkan cacat administrasi yaitu Kantor Pertanahan melakukan kesalahan saat melakukan prosedur pendaftaran tanah dan tidak cermat dalam memeriksa data yuridis dan data fisik atas suatu tanah. Atas cacat administrasi tersebut sertipikat yang telah terbit dapat dimintakan pembatalan karena terdapat cacat adminitrasi sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 14 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yaitu pemilik tanah dapat mengajukan gugatan untuk melakukan pembatalan sertipikat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

Consistent mandate of Article 19, paragraph 1, Law No. 5 of 1960 concerning Tahune basic provisions of agrarian principles in Tahune context of land management in relation to Tahune use, control and ownership of Tahune land. land, register land rights to create legal certainty. Land rights holders in question have Tahune right to register Tahuneir land to get proof of land rights, which is solid proof of land rights holders. However, in Tahune process of granting Tahune certificate, problems often arise, such as Tahune one in Tahune State administrative decision No. 29/G/2017/PTUN-Srg, specifically Tahune issue of certificates on o Tahuner people's land. Tahune issue in Tahunis study is Tahune validity of land use right certificates issued on land owned by oTahuners and Tahune legal protection of land owners who have been granted land use right certificates on behalf of oTahuners. is different. To address Tahunese issues, a legal legal research meTahunod is used to examine Tahune existing legal agreements wiTahun problems arising in society, while Tahunis type of research is used. Application is problem-defining research, i.e. research by defining problems to facilitate analysis and drawing conclusions. Research results on Tahune issuance of certificates for land owned by oTahuners in State Administrative Decision No. 29 / G / 2017 / PTUN-Srg arise because during Tahune certification process, Tahune cadastral agency encountered must have caused an administrative error, in particular, Tahune Land Office made an error in Tahune land registration process. and careless in checking legal data and physical data on a land. In respect of Tahunis administrative defect, Tahune issued certificate may be requested to be revoked because of an administrative defect as provided for in Articles 1, 1 and 107 of Tahune Regulations of Tahune Minister of Agriculture. National Land. 9 of 1999. In addition, Tahune legal protection of Tahune landowner, ie Tahune landowner can sue to revoke Tahune certificate in Tahune state administrative court."

"Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok pokok Agraria UUPA bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam tujuan memberikan jaminan kepastian hukum maka dilaksanakan pendaftaran tanah yang hasil akhir kegiatannya berupa Sertipikat. Pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN /Kantor Pertanahan pada tingkat kota yang memiliki tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Sertipikat merupakan bentuk keputusan yang bersifat beschikking yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam Pendaftaran di Propinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru dikenal alat bukti bawah tangan berupa alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR yang merupakan bukti peralihan hak bagi pemegangnya. Masalah yang sering terjadi dalam pendaftaran tanah berupa tumpang tindih antara alas hak atas tanah dan Sertipikat dimana dalam penerbitannya terdapat cacat administrasi seperti permasalahan yang diangkat dimana terhadap tanah dengan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 566/Desa Umban Sari seluas 17.000 m yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Permasalahan penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. sengketa dapat dilihat dari peran tugas dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional BPN serta penyelesaian sengketa administratif pertanahan. Penerbitan sertipikat yang tidak sesuai dengan prosedur yang cermat dan teliti mengakibatkan cacat administrasi dalam penerbitan Sertipikat, yang menyebabkan pembatalan penerbitan sertipikat yang bersangkutan.

---

Law Number 5 of 1960 regarding the Agrarian Law UUPA aimed at providing legal certainty guarantee. In a purpose to provide the legal certainty guarantee then the land registrasion is performed which its activity final result is in form of a Certificate. Implementation of the land registrasion is performed by the Badan Pertanahan Nasional BPN Head of Land Office on city level having governmnetal duties in land affairs. The certificate represents a form of decision beschikking in nature issued by Land Office as the Official of the State Administration serving as a solid evidence. In the Registration in Riau Province, particularly Pekanbaru Municipality known as a privately made evidence known as privately made evidence in form of the base of right of Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR which represents an evidence of transfer of right for its bearers.

The issues is frequently happened in the land registration in form of overlapping between the base of right on land and Certificate where in its issuence there is an administrative defect such as issues raised where toward the land with base of right of Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR upon it Property Certificate Right Number 566 Desa Umban Sari was issued of area 17.000 m issued by the Land Office Pekanbaru. The problem dealt by the author in examining the isuse by using reserach method which is normative juridical by library reserach. Dispute can be seen from the role of duties and function of the Badan Pertanahan Nasional BPN and the settlement of land administrative disputes. The issuance of certificate whic is not in compliance with the thorough and careful procedure resulting in the administrative defect in the issuance of Certificate, leading to the cancellation in the issurance of the certificate concerned. "

"Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah terhadap gugatan dari pihak lain, dengan menganalisa Putusan PN Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel). Bagaimana kekuatan Sertipikat Hak Milik atas Tanah sebagai alat bukti dalam pengadilan dan bagaimana hakim memutuskan pihak mana yang dimenangkan. Metode penulisan yang dipakai adalah metode yuridis normatif yang merupakan penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dari data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah untuk perumusan kesimpulan untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kepastian hukum bagi pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah terhadap gugatan dari pihak lain. Di bagian akhir disimpulkan bahwa penting bagi pemilik tanah untuk melakukan pendaftaran tanah dan memiliki Sertipikat Hak Milik atas Tanah. Karena di muka Pengadilan meskipun bukan sebagai alat bukti yang mutlak, Sertipikat Hak Milik atas Tanah merupakan alat bukti yang kuat. Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah meskipun masih dapat digugat oleh pihak lain akan tetapi memiliki kekuatan hukum atas haknya selama pihak yang menggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya.

---

This thesis discusses the rule of law for the holders of certificate of land ownership against third party lawsuit by analyzing district court decision number 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. The analysis includes whether a certificate of land ownership can be determined as evidence before court and how judges rule the prevailing party in the dispute. The research method employed in this study was normative juridical methodwhich focused on secondary datum of formal legal principles. Moreover, the analysis technique used in this thesis was qualitative analysis. The data source for the analysis was collected from secondary datum which had been processed in order to draw a reliable conclusion regarding the rule of law for the holder of certificate of land ownership. In conclusion, the writer concluded the significance of land registration and the possession of land certificate by land owners. Even though, the certificate of land ownership does not have absolute and binding verification strength before court, it can be formally admitted as proper evidence in court proceeding. The certificate holder is entitled for his right of ownership, unless other party can prove otherwise."

"Penelitian ini membahas mengenai perbuatan Notaris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan sertipikat hak atas tanah milik penghadap/klien. Hal ini sering sekali terjadi dan kebanyakan merugikan notaris dan menyebabkan tercemarnya nama baik Notaris walaupun Notaris yang bersangkutan ternyata tidak bersalah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai kewenangan notaris terhadap penahanan sertipikat dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli dan dampak penahanan sertipikat hak atas tanah sebagai perbuatan melawan hukum Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitiannya adalah eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Hasil analisa penelitian ini adalah dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli, Notaris memiliki kewenangan untuk menyimpan dokumen yang berupa alas hak milik penghadap yang akan diurus haknya tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris HL dalam kasus ini sudah sesuai dengan wewenangnya. Penahanan dokumen alas hak atas tanah yang dilakukan oleh Notaris dalam putusan ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Notaris justru melakukan perbuatan yang didasarkan kepada perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1a UUJN. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat (Tuan AK) tidak dapat diterima (niet onvanklijk ver klaard), sudah tepat karena gugatan Tuan AK tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan notaris tidak harus memberikan ganti rugi terhadap pihak manapun akibat perbuatan penahanan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penguasaan fisik tanah milik Tuan AK.

---

This research discusses the actions of a notary who is suspected of committing an unlawful acts (act against the law). The notary is suspected of having committed an unlawful acts because the notary holds a certificate of land rights belonging to the tapper (claimant)/client. This happens very often and is mostly detrimental to the notary and causes the reputation of the Notary to be tarnished even though the Notary concerned is found to be innocent. The issues raised in this thesis are regarding the authority of the notary to hold certificate for the arrangement of the sales and purchase agreement and the impact of the detention of the certificate of land rights as an act against the law of a notary based on the West Jakarta District Court Decision No.976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. The research method used in this thesis is a normative juridical research, and the research typology is explanatory. The data used in this research is secondary data collection obtained by literature study. The results of the analysis of this research are that in terms of the management of the certificate for the sales and purchase agreement, the notary has the authority to keep documents in the form of platters whose rights will be taken care of and the actions committed by the Notary HL in this case are in accordance with their authority. The detention of documents (document retention) on the basis of land rights committed by a notary in this verdict is not an act against the law because the notary is actually committing an act based on an agreement made by the parties and in accordance to Article 16 paragraph 1a of Law on Notary Position (UUJN). The verdict of the Panel of Judges at West Jakarta District Court which states that the appellants/claimant's (Mr. AK) claim cannot be accepted (niet onvanklijk ver klaard), is correct because Mr. AK's lawsuit does not have a strong legal basis and the notary does not have to provide compensation against any party due to the detention of documents relating to the physical control of Mr. AK's land."

"Proses peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah/pencatatan peralihan hak seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk para pemegang hak. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang menyebabkan peralihan hak atas tanah tidak dapat dijalankan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah prosedur pencatatan peralihan hak atas tanah sertipikat hak milik yang dilakukan oleh pembeli secara sepihak dalam jual beli tanah berdasarkan putusan nomor 799/Pdt.G/2020/PN. Sby serta bagaimana kekuatan hukum atas kuitansi jual beli kepemilikan hak atas tanah sebagai alat bukti di pengadilan berdasarkan putusan nomor 799/Pdt.G/2020/PN. Sby. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analitif. Pengumpulan data juga dilakukan secara studi kepustakaan. Kesimpulan yang didapatkan ialah prosedur pencatatan kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Ampel yang dilakukan di bawah tangan, yaitu setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 799/Pdt.G/2020/Pn Sby bersifat Inkracht/ berkekuatan hukum tetap, Pengurusan Akta Jual Beli di PPAT harus segera dilakukan dimana PPAT wajib melakukan pengecekan PBB, validasi BPHTB. Selain itu dengan adanya Putusan Pengadilan pembeli dapat meminta Berita Acara Eksekusi kepada Pengadilan guna mendaftarkan sendiri peralihan haknya di Kantor Badan Pertanahan tanpa melalui PPAT. Kuitansi dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dalam pelaksanaan jual beli tersebut telah memenuhi unsur hukum adat dimana jual beli dilangsungkan secara terang, tunai, dan rill. Terjadinya kesepakatan antara para pihak yang lahir dari jual beli dengan bukti kuitansi tersebut merupakan implementasi dari syarat sah perjanjian sebagaimana tertuang pada Pasal 1320 KUHPerdata. Kuitansi bermaterai yang merupakan surat di bawah tangan dan menjadi kunci utama dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 799/Pdt.G/2020/Pn Sby memiliki kekuatan pembuktian yang sah, karena tidak ada pihak yang menyangkalnya walaupun tidak sesempurna bukti autentik.

---

The process of transferring ownership rights from the seller to the buyer according to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (Law No. 5 of 1960) requires the government to hold land registration/registration of transfer of rights throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia to ensure certainty. law for rights holders. However, in practice there are several things that cause the transfer of land rights cannot be carried out. The formulation of the problem in this study is the procedure for recording the transfer of land rights to a certificate of ownership that is carried out by the buyer unilaterally in the sale and purchase of land based on decision number 799/Pdt.G/2020/PN. Sby and how the legal force of the sale and purchase receipt of land rights as evidence in court based on decision number 799/Pdt.G/2020/PN. Sby. The research method used in this research is descriptive analytical method. Data collection was also carried out by means of a literature study. The conclusion obtained is the procedure for recording ownership of the Certificate of Ownership Number 278/Ampel which is carried out under the hands, namely after the Surabaya District Court Decision Number 799/Pdt.G/2020/Pn Sby is Inkracht / has permanent legal force, Management of the Sale and Purchase Deed in PPAT must be carried out immediately where PPAT is obliged to check PBB, validate BPHTB. In addition, with the Court's Decision, the buyer can request the Minutes of Execution to the Court to register the transfer of his rights at the Land Agency Office without going through PPAT. Receipts in the sale and purchase of land and buildings are in accordance with the Civil Code which in the implementation of the sale and purchase has fulfilled the elements of customary law where the sale and purchase is carried out in an open, cash, and real manner. The occurrence of an agreement between the parties born from the sale and purchase with the receipt is an implementation of the legal terms of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code. A stamped receipt which is an underhand letter and is the main key to the Surabaya District Court Decision Number 799/Pdt.G/2020/Pn Sby has valid evidentiary power, because no party denies it even though it is not as perfect as authentic evidence."

"Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2017, sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah akibat hukum penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah sebagai akibat perintah putusan pengadilan, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akta jual belinya cacat hukum dengan putusan pengadilan, dan penyelesaian pelaksanaan putusan pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/2017). Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah Penerbitan sertipikat duplikat hak atas tanah sebagai akibat perintah Putusan pengadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sertipikat yang seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah seakan-akan terdegradasi dengan adanya dua sertipikat hak atas tanah dengan dua subjek orang yang berbeda dan objek sertipikat yang sama. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat atau Termohon Kasasi (pihak yang dirugikan) adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan sertipikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian dilanjutkan dengan pembatalan sertipikat. Pembatalan tersebut menyebabkan hapusnya hak atas tanah dan status tanah tersebut menjadi tanah negara yang berarti harus diajukan permohonan hak baru kepada kantor pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan revisi peraturan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

---

This study discusses on issuance of Duplicate Land Rights Certificate : A Case Study of Supreme Court Decision Number 3136 K/Pdt/2017, so it takes a review of the problem with the legal issues discussed are due to the legal issue of the issuance of duplicate certificates of land rights as a result of a court decision, the responsibility of the Land Deed Officials whose land sale deed legally flawed with a court decision, and the resolution for the execution of court decision on the issuance of  duplicate land rights certificate (case study of the Supreme Court's decision No. 3136 K/Pdt/2017). The method used is a normative juridical research method, namely research on legal principles using secondary data. While the data analysis method used is a qualitative method and the data collection tool used is the study of documents. The results of this study are the issuance of a duplicate land rights certificate as a result of a court decision not in accordance with statutory regulations, especially Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration. Certificate should provide a guarantee of legal certainty regarding land rights seems to be degraded by the existence of two certificates of land rights with two different subjects and the same object certificate. The settlement that can be carried out by the Plaintiffs or the Respondent Cassation (the injured party) is
by filing a claim for certificate revocation to the State Administrative Court which is then followed by certificate revocation. The certificate revocation results in the abolition of land rights and the status of the land becomes national land, which means that the new land rights application must be submitted to the land office. Therefore, it is necessary to revise the regulations, especially Government Regulation Number 24 of 1997 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration."

"Proses penerbitan sertipikat hak milik seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendaftaran tanah, yakni tertib administrasi pertanahan. Namun faktanya, dengan diterbitkannya sertipikat hak milik nomor 10XXX tujuan pendaftaran tanah pada proses penerbitan sertipikat tersebut gagal terwujud, hal ini dikarenakan ukuran dari sertipikat ini beririsan dengan batas tanah untuk pelebaran jalan yang didasari oleh Surat Keputusan Gubernur Kaltim No 212 Tahun 1987. Pokok  permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penerbitan sertipikat hak milik Nomor 10XXX dikaitkan dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 212 tahun 1987 dan Bagaimanakah pertanggung jawaban Kantor pertanahan kota Samarinda terhadap penerbitan sertipikat  hak milik nomor 10XXX yang beririsan dengan tanah untuk pelebaran jalan sesuai SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 212 Tahun 1987. Metode penelitian yang digunakan adalah  doktrinal. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah Pada  proses penerbitan Sertipikat Nomor 10XXX telah terjadi kesalahan ukur karena tidak dilakukan koordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2006, akibatnya  ukuran tanah SHM tersebut beririsan dengan badan jalan dengan lebar 4 meter persegi. maka tujuan pendaftaran tanah yakni tertib administrasi pertanahan tidak terwujud dalam pelaksanaanya. Kantor Pertanahan atas kesalahannya mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab, dalam pasal 63 PP pendaftaran tanah terdapat sanksi administratif bagi Kepala kantor pertanahan atas pengabaian terhadap aturan yang berlaku saat melakukan tugasnya, lalu bertanggung jawab memberi penyelesaian atas dasar aduan dari masyarakat, dan ketika hal tersebut tidak berhasil maka pada tahapan litigasi Kantor pertanahan sebagai tergugat bertanggung jawab untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

The process of issuing certificates of ownership should be carried out to realize the objectives of land registration, namely orderly land administration. But in fact, with the issuance of certificate of title No. 10XXX the purpose of land registration in the process of issuing the certificate failed to materialize, this is because the size of this certificate overlaps with the land boundary for road widening based on East Kalimantan Governor Decree No. 212 of 1987. The subject matter of this research is how the process of issuance of certificate of title No. 10XXX is associated with the Decree of the Governor of the East Kalimantan Level I Region No. 212 of 1987 and how is the responsibility of the Samarinda City Land Office for the issuance of certificate of title No. 10XXX which intersects with the land for road widening in accordance with the Decree of the Governor of the East Kalimantan Level I Region No. 212 of 1987. The research method used is doctrinal. The result of the research in this thesis is that in the process of issuing Certificate Number 10XXX there has been a measurement error because coordination was not carried out as stipulated in Presidential Regulation number 10 of 2006, as a result the size of the SHM land intersects with the road body with a width of 4 square meters. hen the purpose of land registration, namely orderly land administration, is not realized in its implementation. The Land Office for its mistakes has an obligation to take responsibility, in article 63 of the Government Regulation on land registration there are administrative sanctions for the Head of the land office for neglecting the applicable rules when performing its duties, then it is responsible for providing a settlement on the basis of complaints from the public, and when this does not work then at the litigation stage the Land Office as the defendant is responsible for implementing the contents of the decision of the State Administrative Court."

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia oleh Pemerintah guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan secara yuridis dan teknis bagi pemiliknya. Didalam praktiknya, masih timbul masalah tumpang tindih hak atas tanah, seperti kasus yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 170/PDT.G/2014/PN.BKS. Permasalahan dalam tulisan ini mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap adanya kasus tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah pada suatu bidang tanah dan pertanggung jawaban Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan dalam memberikan perlindungan hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan ketentuan mengenai pendaftaran tanah. Dalam membahas permasalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Kepustakaan yang mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku, bersifat ekspalanatoris, dan menghasilkan analisa kualitatif terhadap masalah tersebut.Penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya timpang tindih hak atas tanah disebabkan oleh unsur kesengajaan, ketidaksengajaan, dan kesalahan administrasi. Pada kasus ini, tampaknya telah terjadi ketidaktelitian oleh pihak BPN sehingga terjadi tumpang tindih hak atas tanah. Pemerintah telah melakukan keputusan yang tepat untuk melindungi Pemilik tanah yang sebenarnya dengan melakukan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Jatiwaringin, dan BPN sebagai pihak nonyudikatif juga telah menggunakan wewenangnya untuk menjalankan keputusan peradilan tersebut. Akan tetapi, pemilik yang sebenarnya, Drs. SUTIKNO CITRO, MM, MSi, tetap dirugikan karena tanah tersebut telah terlanjur menjadi fasilitas umum dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh beliau. Oleh karena itulah, penulis menyarankan agar dilakukan dilakukan mediasi oleh kedua belah pihak dan dilakukan penggantian rugi terhadap tanah tersebut oleh pihak PT ANTILOPE MADJU sesuai NJOP terhadap pemilik sebenarnya, dan kemudian BPN dapat menghilangkan status sengketa dari tanah tersebut sehingga PT ANTILOPE MADJU dapat memanfaatkan secara legal bidang tanah tersebut.

---

Law No. 5 of 1960 About the Basic Regulation of Agrarian (Act No. 5 of 1960) requires the holding of land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia by the Government to ensure legal certainty and the protection of juridical and technical basis for its owner. In practice, they have problems of overlapping land rights, such as the case of being broken in the Bekasi District Court's Decision No. 170 / PDT.G / 2014 / PN.BKS. Problems in this paper regarding legal protection for rights holders to land on any cases of overlapping land rights to a plot and accountability of the National Land Office or the Land Office to provide legal protection in accordance with the duties and functions in implementing the provisions regarding the registration of land , In discussing these problems, the authors use the research methods literature which refers to the principles of law applicable, are ekspalanatoris, and generate qualitative analysis to the problem.The authors concluded that in general overlapping land rights caused by the element of intent, negligence and maladministration. In this case, appears to have occurred inaccuracy by the BPN so as to avoid overlapping land rights. The government has made the right decision to protect the actual land owners by the cancellation of the Certificate of Use No. 7 / Jatiwaringin, and BPN as the non-judicial bodies have also used their authority to carry out the judicial decision. However, the actual owner, Drs. Sutikno CITRO, MM, MSi, remain disadvantaged because the land has already become common facilities and can not be used properly by him. Therefore, the authors suggest that do do mediation by both parties and made restitution to the land by the PT Antilope Madju according SVTO to the real owners, and then BPN can eliminate the status of the dispute of the land so that PT Antilope Madju can utilize legally the ground plane."

"[ABSTRAKSaat ini masih banyak terjadi praktek jual beli yang dilakukan dibawah tangan atau tanpa dengan akta jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), yang tentunya tanpa akta tersebut masyarakat tidak dapat melakukan pendaftaran tanah atas peralihan hak tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Terdapat juga penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Medan tanpa disertai data yuridis maupun fisik yang benar. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data diperoleh, dibaca serta ditafsirkan sendiri oleh peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan dan perkara proses penerbitan sertipikat hak milik, khususnya dalam Perkara Nomor 305K/Pdt/1995 dan Perkara Nomor 23/K/TUN/2005. Hasil kajian ini menunjukan bahwa jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli PPAT adalah sah menurut hukum, namun untuk melakukan pendaftaran peralihan hak pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Penerbitan sertifikat sebagai bukti hak oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional juga harus didasari dengan data yuridis dan data fisik yang benar.

---

ABSTRACTCurrently, there is still a lot of buying and selling underhanded or without the deed ofsale is done before PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), which of course without the deed, thepeople cannot do the transfer of rights over the registration as meant in office of National LandAgency. There is also the issuance of Certificate in office of Medan National Land Agencyunaccompanied by judicial and physical right. This research used a qualitative analysis method,namely based on the data obtained, read and interpreted by the researchers based on the laws andregulations in force in Indonesia. The purpose of this study was to determine the validity of thesale and purchase of land made underhanded and cause the issuance of certificates of propertyrights, particularly in case number 305K / Pdt / 1995 and case number 23 / C / TUN / 2005. Theresults of the review showed that the sale and purchase of land is done without a deed of salePPAT is lawful, but to register the transfer of the National Land Agency. The issuance of acertificate as proof of rights by the National Land Agency should also be based on the juridicaldata and physical data are correct.;Currently, there is still a lot of buying and selling underhanded or without the deed ofsale is done before PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), which of course without the deed, thepeople cannot do the transfer of rights over the registration as meant in office of National LandAgency. There is also the issuance of Certificate in office of Medan National Land Agencyunaccompanied by judicial and physical right. This research used a qualitative analysis method,namely based on the data obtained, read and interpreted by the researchers based on the laws andregulations in force in Indonesia. The purpose of this study was to determine the validity of thesale and purchase of land made underhanded and cause the issuance of certificates of propertyrights, particularly in case number 305K / Pdt / 1995 and case number 23 / C / TUN / 2005. Theresults of the review showed that the sale and purchase of land is done without a deed of salePPAT is lawful, but to register the transfer of the National Land Agency. The issuance of acertificate as proof of rights by the National Land Agency should also be based on the juridicaldata and physical data are correct.;Currently, there is still a lot of buying and selling underhanded or without the deed ofsale is done before PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), which of course without the deed, thepeople cannot do the transfer of rights over the registration as meant in office of National LandAgency. There is also the issuance of Certificate in office of Medan National Land Agencyunaccompanied by judicial and physical right. This research used a qualitative analysis method,namely based on the data obtained, read and interpreted by the researchers based on the laws andregulations in force in Indonesia. The purpose of this study was to determine the validity of thesale and purchase of land made underhanded and cause the issuance of certificates of propertyrights, particularly in case number 305K / Pdt / 1995 and case number 23 / C / TUN / 2005. Theresults of the review showed that the sale and purchase of land is done without a deed of salePPAT is lawful, but to register the transfer of the National Land Agency. The issuance of acertificate as proof of rights by the National Land Agency should also be based on the juridicaldata and physical data are correct.;Currently, there is still a lot of buying and selling underhanded or without the deed ofsale is done before PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), which of course without the deed, thepeople cannot do the transfer of rights over the registration as meant in office of National LandAgency. There is also the issuance of Certificate in office of Medan National Land Agencyunaccompanied by judicial and physical right. This research used a qualitative analysis method,namely based on the data obtained, read and interpreted by the researchers based on the laws andregulations in force in Indonesia. The purpose of this study was to determine the validity of thesale and purchase of land made underhanded and cause the issuance of certificates of propertyrights, particularly in case number 305K / Pdt / 1995 and case number 23 / C / TUN / 2005. Theresults of the review showed that the sale and purchase of land is done without a deed of salePPAT is lawful, but to register the transfer of the National Land Agency. The issuance of acertificate as proof of rights by the National Land Agency should also be based on the juridicaldata and physical data are correct., Currently, there is still a lot of buying and selling underhanded or without the deed ofsale is done before PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), which of course without the deed, thepeople cannot do the transfer of rights over the registration as meant in office of National LandAgency. There is also the issuance of Certificate in office of Medan National Land Agencyunaccompanied by judicial and physical right. This research used a qualitative analysis method,namely based on the data obtained, read and interpreted by the researchers based on the laws andregulations in force in Indonesia. The purpose of this study was to determine the validity of thesale and purchase of land made underhanded and cause the issuance of certificates of propertyrights, particularly in case number 305K / Pdt / 1995 and case number 23 / C / TUN / 2005. Theresults of the review showed that the sale and purchase of land is done without a deed of salePPAT is lawful, but to register the transfer of the National Land Agency. The issuance of acertificate as proof of rights by the National Land Agency should also be based on the juridicaldata and physical data are correct.]"

"PT. Sekar Kenaka Langgeng mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 1451 Tanggal 20 Mei 2014 karena tanahnya berada diatas tanah hasil reklamasi pantai yang dilaksanakannya. Sengketa tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung yang pada intinya hakim membatalkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Terhadap gugatan pembatalan sertifikat tersebut terdapat persoalan yaitu bagaimana kedudukan hukum pihak yang melaksanakan reklamasi pantai terhadap tanah hasil reklamasi pantai menurut ketentuan hukum tanah nasional, bagaimana cara perolehan hak atas tanah hasil reklamasi pantai oleh pihak yang melaksanakan reklamasi pantai, bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan yang diajukan pihak yang melaksanakan reklamasi pantai terkait pembatalan sertipikat hak milik atas tanah hasil reklamasi pantai dan apakah putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah hasil reklamasi pantai statusnya adalah Tanah Negara. Tanah hasil reklamasi pantai tersebut tidak serta merta langsung menjadi hak dari pihak yang melaksanakan reklamasi pantai. Penguasaan tanah masih dikuasai negara dan pengaturannya masih diatur oleh Badan Pertanahan Nasional. Pemberian Hak Atas Tanah pada Tanah hasil reklamasi dan tanah timbul dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas tanah yang dapat diperoleh adalah Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kota dan Perseroan Terbatas akan mendapatkan Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan. Putusan Mahkamah Agung tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

PT. Sekar Kenaka Langgeng sued the Land Office Bandar Lampung through the State Administrative Court Bandar Lampung in order to the Court declare void Property Rights Certificate Number 1451 Date May 20, 2014 because the soil is above ground reclamation implementation results. The formulation of the problem in this thesis is how the legal position of the parties carrying out the reclamation of the land reclaimed coastal land under the provisions of national law, how the terms and procedures for acquisition of land reclaimed the beach by the parties implement the reclamation, how basic consideration so that the judge granted the lawsuit filed by the parties carrying out the reclamation related to the cancellation of certificates of ownership of land reclaimed beaches and whether the Supreme Court 39 s decision was in accordance with the applicable legislation.

The author examines the problem by using the method of juridical normative research by way of literature study. The results showed that the land reclaimed its status is the State Land coast. Land reclamation results are not necessarily directly into the rights of the parties carrying out the reclamation. Land tenure is still controlled by the state and the settings are still set by the National Land Agency. Granting Rights to Land on land reclamation and land arise conducted in accordance with the provisions of the legislation. The right to land that can be obtained is the management rights on behalf of the City Government and Company Limited will acquire Broking above ground management right. The Supreme Court verdict is not yet fully in accordance with the legislation in force."