Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis Dokumen Luar Negeri Agar Dapat Dilaksanakan Di Indonesia. Legalisasi dokumen publik melalui Apostille memudahkan masyarakat dalam melakukan legalisasi, aktivitas bisnis antar negara yang berdampak pada kualitas ekonomi di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai analisis dokumen luar negeri yang tidak memiliki sertifikat apostille yang akan digunakan di Indonesia pada kasus dalam Putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini berbentuk analisis yuridis normative. Ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama, Surat Pernyataan atas perubahan atas Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa yang tidak memiliki sertifikat Apostille akan berakibat tidak adanya kepastian hukum atas Dokumen dan Surat tersebut yang tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat berlaku di Indonesia dan Pertimbangan Hakim yang tidak melakukan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor 53/PDT.SUS.MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST adalah tidak menjadikan Konvensi Apostille sebagai dasar agar Dokumen-Dokumen Perjanjian Kerjasama, Surat Pernyataan atas perubahan atas Perjanjian Kerjasama dan Surat Kuasa dapat berlaku di Indonesia. Para Pihak harus mengurus dari awal dokumen-dokumen yang terkait dengan kerja sama. Dikarenakan sejak awal dokumen-dokumen tidak sah, maka akibat lebih lanjut termasuk diantaranya produk antigen dengan merek Clungene Ind harus ditindaklanjuti.

---

The analysis of Foreign Documents so that they can be implemented in Indonesia. The legalization of public documents through Apostille makes it easier for people to legalize, business activities between countries that have an impact on the quality of the economy in Indonesia. The problem in this study is about the analysis of foreign documents that do not have an apostille certificate that will be used in Indonesia in the case in Decree No. 53/Pdt.Sus.Merek/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst. This research is in the form of normative. Juridical analysis of the Signing of a Cooperation Agreement, a Statement of Statement of amendment to the Cooperation Agreement and a Power of Attorney that does not have an Apostille certificate will result in the absence of legal certainty over the Document and the Letter that has no legal force and cannot apply in Indonesia and Consideration of Judges who do not make legal considerations in Court Decision No. 53/PDT. SUS. BRAND/2021/PN. TRADE. JKT. PST is not to make the Apostille Convention as the basis for the Cooperation Agreement Documents, Statements on changes to the Cooperation Agreement and Power of Attorney can apply in Indonesia. The Parties shall take care of from the beginning the documents related to cooperation. Because from the beginning the documents are not valid, further consequences including antigen products under the brand name Clungene Ind must be followed up."

"ABSTRAKTesis bertujuan untuk meneliti apakah regulasi atas tanaman ganja di Indonesia telah memberikan keuntungan baik secara materiil maupun immateriil bagi masyarakat Indonesia. Latar belakang penulisan ini adalah banyaknya negara-negara yang melakukan legalisasi terhadap tanaman ganja. Padahal mereka adalah negara-negara anggota Konvensi Narkotika tunggal 1961 yang melarang produksi, pengolahan, peredaran, dan pemakaian tanaman ganja untuk tujuan apapun kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit. Tanaman ganja sendiri diyakini memiliki banyak manfaat baik dalam bidang kesehatan maupun industri. Manfaat-manfaat inilah yang selama ini tidak diungkapkan kepada publik, sehingga manfaat tersebut tidak tereksploitasi. Memang terdapat beberapa dampak negatif tanaman ganja terhadap efek negatif terhadap tubuh manusia dan psikologis. Sebagai perbandingan, nikotin dan alkohol juga memiliki efek berbahaya terhadap tubuh manusia, namun demikian nikotin dan alkohol merupakan barang halal dan merupakan sumber pendapatan Negara. Pendapatan tersebut berasal dari cukai yang diterapkan terhadap pembelian rokok dan minuman beralkohol. Menjadi tanda tanya besar mengapa tanaman ganja yang memiliki manfaat dalam bidang medis dan industri tetap dinyatakan ilegal, sedangkan rokok dan alkohol tetap dinyatakan legal dan dijual bebas. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif tersebut akan digunakan untuk melakukan analisa terhadap data sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan narkotika di Indonesia dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar. Selain daripada itu, dalam penyusunan tesis ini Penulis menggunakan kerangka teori guna menganalisa bahan-bahan hukum yang ada. Teori yang digunakan adalah critical legal studies, dimana hukum terhadap tanaman ganja akan diasingkan dan dianalisa dengan pendekatan ilmu lain, seperti ilmu kedokteran, ilmu farmasi dan ilmu ekonomi.

---

ABSTRACTThis thesis’ purpose is to analyze whereas cannabis regulation in Indonesia has give a advantage, both materilly and immaterilly for Indonesian people. The background of this writing is a lot of countries whose legalize cannabis/marijuana. Nevertheless, they are members of Single Narcotic Convention 1961 which prohibit the production, processing, traficking, and using of cannabis for any purposes, except for science and technology developing in the very limited number.Cannabis was trusted has a alot of advantages, both in medical and industry. During this time, this advantages which have not revealed to public, so the advantages have not exploitated. There are several cannabis’s negative impacts for human’s body and psychology. As comparison, nicotine and alcohol have the same harmful effects for human’s body, but they are still legal substance and becomes state revenue. The revenue comes from tax that applied for the purchase of cigarettes and alcoholic beverages. So, it becomes a big question, why cannabis which has a advantages in medical and industry keep declared illegal, while cigarettes and alcohol declared legal and commercially available. The writing of this thesis use a normative-juridical method. The normative-juridical method will be used to analyze the secondary datas. The primary legal materials wich is used is Indonesian narcotics regulation and the secondary legal materials are books, scientific journals, scientific articles and seminar papers. Besides, in the drafting of this thesis, Writer use a theory to analyze the existing legal materials. The theory which is used is critical legal studies, where cannabis law will be alienated and will be analyzed use other science approach, such as medical, pharmacology and economic."

"Tulisan ini hendak berargumen bahwa legalisasi merupakan interaksi yang terintegrasi antara tiga komponen yakni the legalization of politics, the politization of law dan legitimasi dalam sebuah (atau dengan menggunakan) organisasi internasional. Pendekatan ini sedikit berbeda dengan pendekatan sebelumnya karena tulisan ini lebih memfokuskan kepada proses terbentuknya legalisasi. Untuk menjelaskan proses tersebut, tulisan ini menggunakan North America Free Trade Agreement (NAFTA) sebagai studi kasus guna memahami dan kemudian mampu menjabarkan proses legalisasi yang berlangsung termasuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari NAFTA sendiri. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan akan dapat menjelaskan bagaimana negara berinteraksi merumuskan serta menjalankan proses legalisasi termasuk mengidentifikasi karakteristik dari legalisasi itu sendiri.

---

This paper will argue that legalization is an integrated interaction between the three components namely the legalization of politics, the politization of law and legitimacy in a (or using) an international organization. This approach is slightly different from previous approaches because this paper focuses on the formation of legalization. To explain the process, this paper uses the North America Free Trade Agreement (NAFTA) as a case study in order to understand then to outline the legalization process includes identifying weaknesses and strengths of the NAFTA itself. Through this understanding, it is hoped that it will be able to explain how countries interact to formulate and to execute the process of legalization, as well as identifying characteristics of legalization itself."

"Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, membukukan akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking), dan akta di bawah tangan yang disahkan (legalisasi). Kenyataannya seringkali Notaris disalahkan apabila terjadi masalah mengenai akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking) dan disahkan (legalisasi). Hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis saya yakni bagaimanakah peran notaris terhadap kebenaran isi data akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan serta bagaimana tanggung jawab notaris secara perdata apabila terdapat kesalahan di dalam akta tersebut. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Dalam kesimpulannya peran dan tanggung jawab notaris terhadap isi akta yang dilegalisasinya dibatasi, yaitu hanya sebatas pada tanggung jawab formil saja, tidak pada tanggung jawab materiil, namun notaris wajib memastikan bahwa akta tersebut tetap pada koridor hukum, dan apabila terdapat kesalahan karena kelalaian ataupun kesengajaan dari Notaris yang bersangkutan, maka tanggung jawab notaris secara perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

---

Notary public authorities to create an authentic act, posted the deed under the hand of registered (waarmerking), and deed under the hand that passed (legalization). In fact often Notary blame when problems occur regarding the deed under the hand of registered (waarmerking) and confirmed (legalization). This later became the main problem in my thesis namely how the role of the notary toward the truth of the contents of the deed data under the hand that has obtained the legalization made as evidence in the trial and how the responsibility of the notary by civil liability when there is an error in the deed. The Writer then examine these issues with nomative juridical research method, using secondary data.

In conclusion the role and the responsibility of the notary toward the contents of the deed that legalization restricted, namely only limited on the responsibility of formal requirement only, not on the responsibility of the judicial review but notary are required to ensure that the act remains on the corridors of the law, and when there is an error for negligence or deliberate from Notary concerned, then the responsibility of the notary by civil liability can be a replacement cost, compensation and interest."

"Notaris adalah pejabat publik yang salah satu wewenangnya adalah melakukan legalisasi. Legalisasi dilakukan terhadap dokumen publik yang berasal dari Indonesia yang akan digunakan di luar Negeri atau sebaliknya yang dilaksanakan oleh Notaris atau Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON). Dalam pelaksanaannya ALEGTRON belum menerapkan prinsip-prinsip keandalan sebuah Penyelenggara Sistem Elektronik yang baik, ditambah lagi tidak adanya tanggung jawab ALEGTRON selaku penyedia jasa terhadap kebenaran isi dokumen yang dilegalisasi melalui aplikasi ini, sehingga membuka celah terjadinya penyalahgunaan hasil legalisasi dari dokumen publik tersebut. Masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pengaturan sistem keautentikan secara elektronik, akuntabilitas sistem elektronik dan tanggung jawab hukum penyelenggara sistem autentikasi dokumen yang dilegalisasi secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang hukum keamanan informasi diatur dalam UU no. 11 tahun 2018 dan UU No.19 tahun 2016 tentang perubahannya dan diatur lebih lanjut dalam PP No.71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sedangkan pengaturan tentang pertanggungjawaban akuntabilitas Sistem Elektronik diatur dalam pasal 15 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara aman, andal dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk pertanggungjawaban hukum adalah Presumed Liability. ALEGTRON belum menyelenggarakan Sistem Elektronik yang sepenuhnya andal, aman dan bertanggung jawab, tidak patuh dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai sebuah Penyelenggara Sistem Elektronik, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dijatuhi sanksi administratif.

---

Notaries are officials whose one of its authority is to legalize. Legalization is carried out on documents originating from Indonesia that will be used abroad or vice versa carried out by a Notary or the Ministry of Law and Human Rights of the Re of Indonesia through the Electronic Legalization Application (ALEGTRON). In its implementation, ALEGTRON has not applied the principles of reliability of a good Electronic System Operator, plus the lack of responsibility of ALEGTRON as a service provider for the correctness of the contents of documents legalized through this application, thus opening the gap for misuse of the results of the legalization of the documents. The issues raised in this thesis are regarding the regulation of the electronic authenticity system, the accountability of the electronic system and the legal responsibilities of the document authentication system that is legalized electronically. This research is a normative juridical research with descriptive type of research with qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the regulation of information security law is regulated in Law no. 11 of 2018 and Law No. 19 of 2016 concerning amendments and are further regulated in PP No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, while the regulation on accountability of Electronic System accountability is regulated in article 15 of the Electronic Information and Transaction Law, that the System Provider Electronics must carry out electronic systems in a safe, reliable and responsible manner. Whereas for legal liability is Presumed Liability. ALEGTRON has not implemented an Electronic System that is fully reliable, safe and responsible, non-compliant and does not fulfill its obligations as an Electronic System Operator, the Director General of General Law Administration (AHU) can be held accountable and subject to administrative sanctions."

"Asas legalitas adalah suatu asas dalam hukum pidana yang pada pokoknya menyatakan tentang tidak berlaku surutnya suatu perundang-undangan (geen terug werkendekracht). Sedangkan asas retroaktif adalah asas dapat berlaku surutnya suatu peraturan atau perundang-undangan tersebut. Dalam konteks hukum pidana positif di Indonesia telah terjadi perkembangan dengan mulai dianutnya penerapan asas retroaktif dalam pencantumannya dalam peraturan perundang-undangan di samping asas legalitas yang selama ini dijadikan pegangan atau landasan penerapan hukum. Padahal, di dalam UUD 1945, Ketetapan MPR-RI dan beberapa undang-undang lainnya secara tegas telah dicantumkan larangan untuk menerapkan asas retroaktif tersebut. Fenomena perkembangan hukum yang berlaku secara universal telah menghadirkan norma "the principle of justice" yang berhadapan dengan norma "the principle of legality". Standar "pengecualian" hukum yang berlaku secara universal tersebut mengindikasikan: untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang mengglobal dan bersifat internasional dapat diterapkan suatu penyimpangan asas retroaktif, yang setara atau sama halnya dengan penyimpangan asas locus delectie dan asas tempus delectie yang diterapkan selama ini dalam hukum pidana. Pembatasan yang dilakukan dengan atau melalui undang-undang tentang hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang "berlaku surut" dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang Peradilan HAM, sudah dipenuhi sebagaimana mestinya. Artinya, pelaksanaan asas retroaktif secara eksplisit sudah "dilakukan dengan atau melalui undang-undang", sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 dan pasal 43 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas proses-proses keberhasilan suatu Agenda Setting di Washington D.C. mengenai Legalisasi Mariyuana untuk keperluan rekreasional pada tahun 2015. Terdapat beberapa faktor yang meloloskan Agenda Setting Initiative 71 di Washington D.C. Faktor-faktor tersebut adalah peran dari kelompok kepentingan DCMJ , pemerintah, dan masyarakat. Tugas akhir ini berupaya menjelaskan bagaimana proses legalisasi Mariyuana di suatu negara bagian walaupun bertolak belakang dengan hukum yang ada di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya faktor-faktor dan aktor yang meloloskan Agenda Setting di Washington D.C. dengan studi kasus legalisasi Mariyuana untuk keperluan rekreasional, bisa diloloskan untuk masuk ke pemungutan suara secara langsung pada tahun 2015.

---

ABSTRACTThis thesis aims to discuss the process of successing the Agenda Setting in Washington D.C. regarding the legalization of Mariyuana spesifically for recreational purposes in the year of 2015. There were several factors that help to passed the Agenda Setting Initiative 71 in Washington D.C. Those factors were the role from pressure group DCMJ, government and civils. This thesis seeks to explain the process on legalizing Mariyuana in a state eventhough it rsquo s contrary to the law that applies in the United States of America. The result of this study explains how the factors have helped to pass the Agenda Setting regarding the legalization of Mariyuana in Washington D.C. and made it able to continue the next process directly which is the ballot initiative that also being held in 2015."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang dan bentuk serta isinya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuatnya. Pada prakteknya akta dibawah tangan yang telah ditandatangai oleh para pihak dapat didaftarkan waarmerking di kantor notaris namun ada juga akta dibawah tangan yang ditandatagani oleh oleh para pihak dihadapan notaris yang tanggal pembuatannya sama dengan tanggal pada saat menghadap dihadapan notaris hal ini yang disebut legalisasi. Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya dokumen sebagai alat bukti sehingga perjanjian diantara para pihak cukup dengan rasa saling percaya. Hal ini akan menimbulkan permasalah dikemudian hari apabila para pihak tidak mengakui isi dari perjanjian yang telah dibuat. Dalam hal ini diperlukan perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal legalisasi dan waarmerking dan bagaimana pula legalisasi dan waarmerking menjadi alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Maka simpulan dari hal ini notaris apabila menerima dokumen untuk dilegalisasi dan waarmerking harus lebih cermat dan berhati ndash;hati dengan cara mencocokkan identitas para pihak serta membacakan isi dari perjanjian tersebut kepada para pihak, selain itu notaris haru juga memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak agar lebih paham mengenai legalisasi dan waarmerking beserta akibat hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder berupa undang-undang, Buku dan tesis.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed, as far as the manufacture of certain authentic deed is not reserved for other public officials. Deed can be divided into two types, namely the authentic act and deed under hand, authentic deed is a deed made by the competent authority with the form required by law and has the strength of evidence was perfect, while the deed under the hand is a deed made not before competent authorities and the form and content in accordance with the will of the parties who made it. In practice the deed under the hand that has been signed by the parties can be registered waarmerking at the notary 39 s office, but there is also a deed under hand ditandatagani by the parties before a notary that the date of manufacture of the date when facing the front of the notary this thing called legalization. People are still unaware of the importance of the document as evidence that the agreement between the parties simply by mutual trust. This will cause problems in the future if the parties did not recognize the contents of the agreement have been made. In this case the necessary legal protection of the notary in the case of legalization and waarmerking and how the legalization and waarmerking be evidence for the parties who made it. So the conclusion of this notary when receiving documents to be legalized and waarmerking should be more careful and cautious by matching the identity of the parties and read out the contents of the agreement to the parties, in addition to the notary emotion also provide legal counseling to the parties for more details about the legalization and waarmerking and their legal consequences. The method used is a normative legal research with secondary data sources in the form of legislation, books and theses."

"Gerakan dan organisasi untuk melegalisasikan ganja muncul di Indonesia yang selama ini menempatkan ganja sebagai jenis narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi dan berpotensi tinggi adiktif. Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk menelusuri munculnya legalisasi ganja dalam sejarah narkoba, kemudian mengenal gagasan legalisasi ganja di Indonesia melalui pengambilan data primer dari pimpinan Lingkar Ganja Nusantara serta legalisasi ganja dalam pandangan Ketahanan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskripsi analitik. Hasil penelitian bahwa berdasarkan pendekatan sejarah, orang terdahulu mencari obat berasal dari bahan alam. Pemanfaatan tanaman obat makin berkembang dan sampai pada pemanfaatan obat yang dikategorikan sebagai narkotika. Dengan intervensi politik dan pertimbangan moral, tanaman obat yang dianggap berdampak buruk dilakukan pelarangan oleh negara. Pada era sekarang nuansa lama tanaman sebagai obat, khususnya ganja, dimunculkan kembali, termasuk di Indonesia, dengan tujuan pemanfaatan medis, pemanfaatan industri dan kebutuhan rekreasi. Konsekuensi nasional dan global secara keseluruhan digambarkan bahwa kelemahan dasar dari legalisasi ganja adalah dampak buruk terhadap kesehatan sebagai akibat dari ketersediaan ganja legal, mesk ipun diatur dan dalam pengawasan pemerintah. Potensi perdagangan gelap dan penyelundupan ganja juga masih selalu ada. Berkaca pada Cocaine War di Amerika Latin, sistem Ketahanan Nasional kita seharusnya dapat menahan gempuran intervensi negara lain dalam penyusunan kebijakan nasional mengenai narkotika. Sistem Ketahanan Nasional harus mempertimbangkan dinamika yang ada di masyarakat dengan bersumber pada nilai- nilai Pancasila untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Legalisasi ganja perlu mendapat perhat ian dengan mempertimbangkan nilai- nilai yang ada di masyarakat tanpa ada intervensi politik dari pihak luar manapun. Rekomendasi dari penelitian ini adalah bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai legalisasi ganja dengan menghubungkan dengan variabel lain seperti pajak pemasukan ganja bagi negara, dampak terhadap demand penggunaan ganja, dana penegakan hukum yang terselamatkan, serta tingkat penyelundupan ganja lintas negara.

---

Movements and organization to legalize cannabis has been appeared in Indonesia, which has been put cannabis as a Schedule I of Narcotic that are only used for the development of science, not for therapy and high addictive potential. This thesis was written with the aim to explore the emergence of the legalization of cannabis in a drug history, then get to know the idea of legalizing cannabis in Indonesia through primary data collection from Lingkar Ganja Nusantara and the legalization of cannabis in the view of National Resilience. This study used a qualitative approach and used a analytical description technique. The results of research that is based on the historical approach, the former seeking drug derived from natural materials. Utilization of medicinal plants growing and to the use of drugs that are categorized as narcotics. With the intervention of political and moral considerations, medicinal plants are considered to be bad to prohibit the state. In the current era feel of the old plant as a medicine, in particular cannabis, raised again, including in Indonesia, with the purpose of the medical utilization, utilization of industrial and recreational needs. National and global consequences as a whole is described that the basic weakness of the legalization of cannabis is harmful health effects as a result of the availability of legal cannabis, although regulated and under government supervision. Potential illicit trade and smuggling of cannabis is still always there. Reflecting on Cocaine War in Latin America, the National Resilience system we should be able to withstand the onslaught of the intervention of other countries in the formulation of national policies on drugs. National Resilience system must consider the dynamics that exist in society, referring to the values of Pancasila to achieve the ideals and goals of the nation. Legalizing cannabis need attention by considering the values that exist in society without any political intervention from any outside parties. Recommendations from this study is that it is necessary to study more about the legalization o f cannabis by connecting with other variables such as income tax cannabis for the country, the impact on demand use of cannabis, law enforcement funds are saved, and the level of cross-border cannabis smuggling."

""Halal" legalization on food product is supposed to in which the consumers can be protected from the "haram" consumtion of foods,remembering that Indonesians are moslem...."