Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai perwujudan amanah UUD 1945 untuk memastikan setiap orang berhak hidup sejahtera dan bertempat tinggal layak, pemerintah melakukan pengembangan sistem pembiayaan perumahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi setiap orang terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Studi ini mengkaji pengaruh implementasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) terhadap tingkat migrasi risen dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan bagi golongan MBR di Indonesia. Menggunakan metode regresi linear berganda random effect model, penelitian ini menganalisis status kepemilikan rumah migran risen dengan indikator rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita dalam Susenas 2010 s.d 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penyaluran KPR-FLPP berpengaruh secara negatif terhadap minat penduduk untuk bermigrasi. Sedangkan realisasi penyaluran KPR-FLPP berpengaruh secara negatif terhadap peningkatan rumah tangga MBR untuk memiliki rumah, artinya pencapaian KPR-FLPP untuk menjangkau golongan MBR belum sepenuhnya efektif. Alasan yang diindikasikan menjadi penjelasan, yaitu kurang berkembangnya portal informasi data kependudukan sebagai basis data perencanaan sekaligus menguji ketepatan sasaran penyaluran KPR-FLPP bagi MBR. Oleh karena itu, pemerintah setidaknya perlu meningkatkan aksesibilitas kredit jangka panjang perumahan bagi MBR dan kolaborasi bersama dengan berbagai pihak pelaku penyelenggaraan perumahan untuk membentuk konsep pengembangan kawasan hunian bertumbuh selain mampu menghemat lahan, juga untuk mendukung daya beli MBR.

---

As a manifestation of the mandate of the 1945 Constitution to ensure that everyone has the right to live in prosperity and a decent place to live, the government is developing a housing finance system in order to supply the housing needs of everyone, especially for the Low-Income Households. This study examines the effect of the implementation of Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) as subsidized mortgage on the recent migration rate and its impact for low-income households in Indonesia. Using the multiple linear regression method random effect model, this study analyzed the home ownership status of recent migrants by the average household’s per capita expenditure in the 2010-2019 from the Statistics Indonesia survey. The results show that the realization of KPR-FLPP has a negative effect on the migration rate. Meanwhile, the realization of KPR-FLPP has a negative effect on low-income households’ home ownerships rate, it is the same as the achievement of KPR-FLPP to reach low-income households had not been fully effective. Current evidence suggests that due to the lack of data information portal usage which collect the major planning database to raise the low-income households as the main target. The Government of Indonesia should prioritize to formulate the subsidized mortgage policies necessary for the low-income households and encourage concerned stakeholders to develop the most appropriate policies such as the flat concept, which relevants of land-saving issues, as well as to supply the housing for low-income households."

"Kerusakan lingkungan telah terjadi hampir di semua wilayah di dunia, terutama wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi seperti wilayah perkotaan. Penerapan perilaku ramah lingkungan sebagai bentuk perlindungan lingkungan perlu diterapkan oleh semua orang termasuk mahasiswa. Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan dan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa masih termasuk rendah. Riset ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor sosio-demografi (jenis kelamin, usia, dan pendapatan), kepedulian lingkungan, dan pengetahuan dengan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa, serta menyusun strategi untuk mengoptimalkan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa di wilayah kampus. Metode yang digunakan pada riset adalah metode kuantitaf dan kualitatif. Uji korelasi dilakukan dengan menggunakan Spearman test dan metode AHP untuk penentuan strategi. Hasil riset menunjukkan tidak adanya hubungan antara faktor sosio-demografi dengan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa. Kepedulian lingkungan yang dimiliki 46% mahasiswa termasuk kategori peduli dan 38% mahasiswa memiliki perilaku ramah lingkungan yang baik. Dari hasil penelitian juga ditemukan terdapat hubungan yang yang signifikan diantara kepedulian lingkungan dan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa dengan kekuatan sedang (r=0,459). Pengetahuan tentang lingkungan memiliki pengaruh yang kecil terhadap perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa. Strategi yang dapat diterapkan sesuai kriteria yang terpenting adalah strategi kebijakan berupa imbalan dan pinalti.

---

Environmental damage has occurred in almost all regions of the world, especially in urban areas. Pro-environmental behavior is a form of environmental protection needs to be applied by everyone including college students. However, based on previous research shows that environmental concern and pro-environmental behavior among students is still low.

This research aims to analyze the correlation of socio-demographic factors (gender, age, and income), environmental concern, and knowledge with pro-environmental behavior to students, and develop strategies to optimize pro-environmental behavior for students in the campus area.

The method used in this research is quantitative and qualitative methods. Correlation test was carried out using Spearman test and AHP method for determining strategies. The results of the research showed no correlation between socio-demographic factors with pro-environmental behavior among college students. Environmental concern of 46% of students have good category and 38% of students have good pro-environmental behavior.

The results of the study also found a significant relationship between environmental concern and pro-environmental behavior among students with moderate strength (r=0.459). Knowledge of the environment has small influence towards pro-environmental behavior among students of SIL and SKSG. The applicable stategies in accorddance with the most important criteria are implementing policy strategy in the form of reward and penalty."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pengadaan secaraelektronik di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 denganmengukur tingkat kepuasan penyedia barang dan jasa sebagai pengguna layanan.Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan menggunakan indikator-indikatorkualitas layanan yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek pelaksanaanpengadaan secara elektronik yang baik sesuai pasal 107 Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010. Metode Gap Analysis dilakukan untuk menganalisis tingkatkepuasan pengguna layanan. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa kinerjalayanan yang diterima oleh pengguna layanan masih lebih rendah dari yangdiharapkan. Penulis memberikan beberapa pilihan prioritas perbaikan kinerjadengan menggunakan metode Important Performance Analysis

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the quality of an electronic procurement service in theMinistry of Finance of Republic of Indonesia in 2014 by measuring the level ofsatisfaction of the user of e-procurement. Level of satisfaction of service users ismeasured by using the service quality indicators developed based on good eprocurementaspects stipulated in Clause 107 of Presidential Regulation No. 54Year 2010. Gap Analysis method is used to analyze the level of user satisfaction.Research showed that the service quality performances perceived by service usersare still lower than expected. The author gives some priority selection to improvethe performance by using Important Performance Analysis method."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) harus menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dalam semua aktivitas pengelolaan obatnya sebagai upaya jaminan kualitas obat di rantai distribusi. PBF yang telah menerapkan CDOB diberikan Sertifikat CDOB oleh Badan POM melalui proses Sertifikasi CDOB. Sebagai bentuk pelayanan publik di lingkungan Badan POM, pelaksanaan Sertifikasi CDOB masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada PBF. Hal tersebut dikarenakan tidak ada sistem pengawasan timeline pada pelaksanaan sertifikasi, petugas di Badan POM terbebani untuk membuat laporan di setiap tahapan sertifikasi, kurangnya integritas data dan informasi yang dihasilkan, ketidakpastian status dan waktu penyelesaian proses sertifikasi CDOB yang dialami oleh PBF pemohon, serta kurangya informasi kepada masyarakat mengenai sertifikasi CDOB. Oleh karena itu peneliti mengembangkan Sistem Informasi Sertifikasi CDOB dengan menerapkan konsep pengembangan indikator pengawasan timeline, sistem manajemen basis data dan sistem informasi berbasis web. Dari hasil penelitian, sistem informasi yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL database ini dapat menghasilkan tabel pengawasan timeline yang memberikan informasi status sertifikasi serta waktu yang tersisa untuk pelaksanaan setiap tahapan sertifikasi sehingga dapat membantu perencanaan sertifikasi dan timeline pelayanan publik dapat terpantau. Selain itu, sistem informasi ini dapat menyimpan database hasil setiap tahapan sertifikasi serta otomatisasi penentuan bahwa PBF memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat CDOB. Dengan sistem informasi berbasis web akan mempermudah komunikasi antara petugas di Badan POM dan PBF karena sistem dirancang secara online serta bentuk publikasi hasil sertifikasi ini dapat dimanfaatkan oleh instansi lain dan pelaku usaha kefarmasian sebagai sumber data pemilihan distributor.

---

Drug wholesaler must implement Good Distribution Practices (GDP) in all their drugs handling in an effort to guarantee drugs quality in their distribution chain. Those who already implement GDP will be awarded certificate by BPOM, through GDP certification process. As a public service in BPOM, this certification procedure is still not optimal in providing service to the drug wholesaler. That is because there is no timeline monitoring on the certification implementation, the officer in BPOM burdened to create reports in every step of the certification, there are lack of data and information integrity in the outcome, the uncertainty for the status and time GDP certification process will be done for the applicant, also lack of information for public about GDP certification results. Therefore, researcher developed the GDP certified information system by implement timeline monitoring indicators development concept, database management system and web-based information system.

From the research, the information system developed with the PHP programming language and Mysql database will create timeline monitoring tables that will give certification status information, also time remaining for each stage of the certification so it can help certification plan, and public service timeline can be monitored. In addition the system can store every phase of the certification as well as automation determination whether a drug wholesaler eligible or not to be GDP certified. With a web-based information system, will ease communication between officers in BPOM and drug wholesaler due to its online naturality, and the publication of the results can be utilized by other agencies and pharmacies industry as a source for distributors selection to deal with."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan jasa informasi spasial yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial dilihat dari sisi pengguna informasi spasial sebagai pelanggannya menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, empathy, assurance, dan responsiveness, dan untuk menganalisis proses transformasi organisasi BAKOSURTANAL menjadi BIG menggunakan framework 4R. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian adalah bahwa masih ada indikator kepuasan yang penyampaiannya masih dibawah harapan, dilihat dari kesenjangan antara harapan pelanggan dengan kenyatan yang diterima. Namun secara keseluruhan kualitas pelayanan informasi spasial dari BIG dipersepsikan sangat memuaskan oleh pelanggannya. Dalam proses transformasi yang sudah dijalankan dan masih dijalankan sampai saat ini, kekurangan yang dirasakan terutama dari sisi peran pimpinan organisasi. Saran yang diberikan adalah perbaikan terhadap atribut kualitas pelayanan yang masih dipersepsikan dibawah harapan, serta peningkatan peran pimpinan dalam proses transformasi organisasi.

---

This thesis aims to analyze the quality of spatial information service provided by the Geospatial Information Agency in terms of spatial information users as customers using the five dimensions of service quality, that is tangible, reliability, empathy, assurance, and responsiveness, and to analyze the process of organizational transformation from BAKOSURTANAL to BIG using 4R framework. This research is a quantitative and qualitative type of research with descriptive design. Result of the study is that there are still indicators of satisfaction which delivery is still below expectations, indicated by the gap between customer expectations with services perceived. However, the overall quality of spatial information services provided by BIG, perceived by the customer as most satisfying. In the process of transformation that has been run and still running to this day, the shortcomings perceived is especially the role of the leaders of the organization. Advice given is the improvement of the service quality attributes that are still perceived below expectations, as well as increased leadership role in the process of organizational transformation."

"Penelitian ini mengkaji perubahan perilaku pengembang dalam menyediakan produk perumahan sebelum dan sesudah kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV). Perubahan kebijakan Bank Indonesia untuk membebaskan rasio kredit terhadap nilai (LTV) untuk pembelian rumah pertama dengan luasan lebih dari tujuh puluh meter persegi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan properti perumahan. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan masyarakat khususnya pembeli rumah pertama dalam membayar uang muka. Desain penelitian ini menggunakan studi kasus multiple case holistic design dengan metode analisis kualitatif. Pengumpulan data kualitatif didapat dari wawancara mendalam kepada sembilan pengembang.Temuan dalam penelitian ini adalah sebagian pengembang akan mengubah segmentasi pasar ke segmen yang lebih rendah (hunian tipe 36 m2) dari yang sebelumnya sudah ditetapkan. Kesimpulan utama dalam penelitian ini adalah dengan adanya kebijakan pelonggaran rasio LTV ternyata tidak dapat banyak membantu pengembang jika kondisi ekonomi makro masih kurang baik.

---

This research examines changes in housing developer behavior in providing the housing products before and after the loan to value ratio (LTV) easing policy. The changes in Bank Indonesia policy to free the loan to value ratio for the purchase of first homes with an area of more than seventy square meters is one of the government's efforts to encourage the growth of residential property. This issue is due to the difficulty of the society, especially the first home buyer in paying the down payment. The design of this research uses a case study of multiple case holistic design with qualitative analysis methods. Qualitative data collection was obtained from in-depth interviews with nine developers.

The findings in this research are that mostdevelopers will change their market segmentation to lower segments (housing type 36 m2) than previously set. The main conclusion in this researchis that with the LTV ratio easing policy turns out that it cannot help much developers if the macroeconomic conditions are still not good."

"Indonesia pada tahun di 2020 akan memasuki fenomena bonus demografi dengan meningkatnya generasi Y secara signifikan. Adanya dominasi populasi yang dapat mempengaruhi pasar perumahan terutama di kota-kota besar serta banyaknya generasi Y yang belum memiliki hunian melatar belakangi penelitian ini. Adapun Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui preferensi generasi Y dalam memilih hunian. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif analisis dekriptif dan index rata-rata. Dengan menyebar kuisioner kepada seluruh generasi Y berumur 20-39 tahun di Kota Bekasi secara online. Dari 436 kuisioner hasilnya menunjukan bahwa 78,7% generasi Y di Kota Bekasi belum memiliki hunian dan 3 dari 5 generasi Y di Kota Bekasi masih tinggal bersama orangtua. Adapun atribut preferensi hunian yang paling diinginkan generasi Y ialah keamanan yang terjaga, bebas banjir, lingkungan yang bersih, kepemilikan hunian dan dekat dengan jalan utama. Adapun tipe hunian yang diinginkan ialah hunian tapak dengan 3 kamar tidur dilengkapi dengan taman dan ruang keluarga dengan harga kurang dari 450 juta rupiah.

---

Indonesia in 2020 will enter the demographic bonus phenomenon with a significant increase in Y generation. The existence of population dominance that can affect the housing market in urban area as well as the number of Y genneration that do not have housing is the background of this research. The purpose of this study was to determine the Y generation preference in choosing housing. The research was conducted by using descriptive quantitative analysis method and mean index. By distributing questionnaires to all Y generation aged 20-39 years in Bekasi City by online method. From 436 questionnaires the results showed that 78.7% of Y gen in Bekasi City did not have housing and 3 out of 5 generasi Y in Bekasi City still lived with their parents. The attributes of occupancy preference that generasi Y most want are maintained security, flood-free, clean environment, residential ownership and proximity to main roads. The type of housing desired is a site residence with 3 bedrooms equipped with a garden and a family room at a price of less than 450 million rupiah."

"Tujuan dari Penclitian ini adalah untuk mengevaluasi kelemaho n-kelemahan yang ada dalarn sistem temu kembali informasi ?MIS (Muslim Expert Irtformatlo,r System) dan membuat rancangan pengembangannya. Kelemahan-kelemahan sistem temu kembali informasi ini diukur dengan mengujicoba sistem, rnenaevaluasi dan menganalisis lair fasilitas-fasilitas dan menu-menu yang disediakan olch sistem, seperti: ketersediaan informasi dan titik akscs, pengoperasian sistcm, system penelusuran, tampilan layar dan keluaran sistem serta bantuan pengguna yang disediakan sistem. Selanjutnya dari basil evaluasi tersebut akan dibuat suatu rancangan sistem dengan penekanan pada antarmuka pemakai (user interface) guna pengembangan sistem yang lebih baik. Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 mahasiswa, yang sclanjutnya mereka berperan sebagai pemakai sistem. Data diperolch dengan menggunakan 3 jenis kuesioner, yaitu dalam bentuk soal tes, daftar pengecekan (check list) dan komentar responden. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif.

---

This research aims to study the existing weaknesses available within MEIS retrieval information system. This weaknesses is assessed by applying trial and error experiment, evaluating and analyzing of its facility's and menu's provided by the system, such as : the availability of information and access point, operational system, retrieval system, screen display, and output system, as well as other users' aids. From evaluation results, a view system is designed by giving special attention to user interface in order to develop the better system. The number of respondents of this research is 30 students as the system users. Data is acquired using three questionnaire forms, namely: tests form, check list, and respondent's opinions. Data is then processed and analyzed using descriptive statistics. Following results from this research are: 1. Based on the information availability and access point. The information available in MEIS is suitably presented. Because of Muslims expert displayed are not popular, users expect to see the publications and abstract of the publications to the included in the MEIS. 2. Based on the operational system. This system only provides operational choices depending on the available menu. Most of the users expect to have additional."

"Ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi isu strategis di Indonesia sehingga dibutuhkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang mampu menarik minat pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan mengevaluasi kelayakan investasi serta mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat terkait penyediaan Rusun umum milik (Rusunami) melalui skema KPBU tersebut. Pendekatan campuran digunakan dalam penelitian ini; kualitatif dengan studi kasus untuk mengembangkan skema KPBU, metode economy engineering untuk mengevaluasi kelayakan investasi, dan kuantitatif untuk mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat MBR melalui survei dengan kuesioner.Skema KPBU dalam penyediaan Rusunami yaitu design-build-finance-operate-maintenance-transfer (DBFOMT) dengan pengembalian investasi berupa user charge untuk penyediaan Rusunami (35%) dan apartemen/fasilitas komersial (65%) yang memanfaatkan lahan milik pemerintah secara sewa selama 50 tahun yang disertai dukungan fasilitasi pembangunan infrastruktur, perizinan, dan penyiapan lahan dari pemerintah. Skema KPBU tersebut menghasilkan kelayakan investasi dengan nilai IRR 13,18%, NPV sebesar Rp. 610.063.962.923 dan payback period selama 7,45 tahun. Secara umum, skema KPBU dimaksud telah sesuai dengan preferensi/minat responden badan usaha berdasarkan variabel skema KPBU, kelayakan investasi, dan alokasi risiko, namun masih memerlukan pengembangan terutama terkait nilai IRR, alokasi kewajiban pendanaan dan regulasi terkait konsesi lahan. Di sisi lain, rencana Rusunami yang ditinjau dari variabel keterjangkauan, fitur dan aksesibilitas Rusunami, dan bentuk kepemilikan hunian secara umum telah cukup sesuai dengan preferensi/minat masyarakat MBR, namun masih memerlukan penyelarasan terkait harga jual, besaran angsuran dan biaya service charge serta masa kepemilikan hunian

---

The availability of housing for low-income community is still a strategic issue in Indonesia. Therefore, public private partnership scheme is needed to attract the interest of stakeholdersThis study aims to develop a PPP scheme and evaluate investment feasibility as well as analyze the preferences/interests of business entities and the communities to the provision of public housing (apartment) through the PPP scheme. A mixed approach was used in this study; qualitative with case studies to develop PPP scheme, while engineering economy method to evaluate investment feasibility and quantitative method to evaluate preferences/interests of private sector and low-income community through surveys with questionnaires.

The PPP scheme in providing public housing is design-build-finance-operate-maintenance-transfer with a return on investment in the form of a user charge for the provision of public apartment (35%) and commercial apartment/facilities (65%) that utilize government-owned land on a 50-year lease which accompanied by support for facilitation of infrastructure development, licensing, and land preparation from the government. The PPP scheme can generate investment feasibility with IRR value of 13.18%, NPV of Rp. 610,063,962,923 and payback period for 7.45 years. In general, the PPP scheme is suitable with the preferences/interests of private sector based on the variables of the PPP scheme, investment feasibility, and risk allocation, but still requires adjustments related to IRR value, funding allocation and land concession. On the other hand, the housing planning in terms of the affordability, features and accessibility, and the form of residential ownership is quite suitable with the preferences/interests of the low-income community, but still requires adjustments related to the selling price and service charge fees as well as the period of ownership of the dwelling."