Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melihat pada fenomena perkembangan teknologi digital, membuat perubahan pada tren perdagangan saat ini. Sebelumnya barang diperdagangkan secara konvensional dalam bentuk fisik sekarang mulai berubah dalam bentuk digital seperti halnya film, yang ditransmisikan secara elektronik melalui platform digital atau aplikasi. Secara internasional melalui forum WTO, perdagangan secara elektronik atau e-commerce telah dikeluarkannya suatu keputusan untuk tidak menerapkan bea dan cukai pada transmisi elektronik. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan mengenai bea masuk barang digital dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018. Tesis ini membahas tentang aturan serta pelaksanaan bea masuk terhadap importasi barang digital berupa film yang ditransmisikan secara elektronik di Indonesia mengingat adanya moratorium e-commerce WTO terhadap bea dan cukai transmisi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukanlah suatu batasan bagi Indonesia untuk mengeluarkan aturan mengenai bea masuk produk digital, Indonesia melihat bahwa moratorium yang diberlakukan tersebut tidak berlaku untuk barang digital yang ditransmisikan secara elektronik serta aturan tersebut dikeluarkan untuk menciptakan level playing field di pasar domestik Indonesia guna mendorong daya saing para pelaku usaha konvensional dalam negeri agar tetap bisa bersaing dengan pelaku usaha luar negeri. Untuk pelaksanaan dari bea masuk barang digital berupa film masih belum ada pelaksanaan teknisnya. Akan tetapi, untuk penerapan awal pelaksanaannya pada saat ini dilakukan secara voluntary oleh importir untuk melaporkan ke pihak bea dan cukai.

---

Looking at the phenomenon of digital technology development, making changes to the current trading trend. Previously goods were traded conventionally in physical form, currently starting to change in digital form such as films, which are transmitted electronically through digital platform or application. Internationally through WTO forum, for electronic commerce a decision has been issued not to impose import custom duties on electronic transmissions. In this case, Indonesian government has issued regulation regarding import duties on digital goods in Minister of Finance Regulation Number 17/PMK.010/2018. This thesis discusses the regulation and implementation of import duties on importation digital goods in the form of film that are transmitted electronically in Indonesia considering the moratorium e-commerce WTO on electronic transmission custom and duties. This research is normative juridical research by using primary and secondary data. The results of this study indicate that is not an limitation for Indonesia to issue regulations regarding import duties for digital products, Indonesia regard that imposed moratorium does not apply to digital goods that are transmitted electronically and these regulations are issued to create a level playing field in the Indonesian domestic market to encourage competitiveness of domestic business actors conventional in order to remain competitive with foreign business actors. For the implementation of import duty in digital goods in the form of films, there is still no technical implementation. However, for the initial implementation is currently carried out on a voluntary by the importer to report to the customs and duties."

"Tesis ini membahas tentang Pengenaan Bea Masuk Atas Importasi Barang Tak Berwujud  (Intangible Goods) Di Indonesia dengan melihat posisi Indonesi pada  Joint Statement On E-Commerce Initiatives (JSI), kemudian membahas Penerapan Pengenaan Bea Masuk Atas Impor Intangible Goods Di Negera-Negara Lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Hasil penelitian menyarankan bahwa Posisi Indonesia pada JSI, diharapkan tetap terlibat dalam keanggotaan, mengingat sampai saat ini perdagangan global e-commerce terutama yang terkait dengan intangible goods masih belum signifikan menjadi sumber devisa negara dan belum dipersepsi seragam secara universal oleh negara-negara di dunia maka diperlukan lebih banyak upaya kerjasama kesepahaman antara Indonesia dengan negara-negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, terutama sesama anggota WTO dalam JSI, diperlukan sistem yang integratif sebagai model yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia dengan cara mempelajari, meniru, dan mencontoh dari negara-negara maju yang lain yang telah berhasil menerapkannya secara efektif dan optimal dan Dibutuhkan regulasi yang paripurna terutama dalam hal implementasi teknis penerapan dan pengawasan aturan-aturan terkait perdagangan e-commerce global di Indonesia serta badan-badan pelaksana dari regulasi tersebut. Selain itu adanya keinginan yang kuat pemerintah untuk menciptakan keadilan pada sektor perpajakan melalui Undang-Undang Perpajakan dan Omnibus Law diharapkan dapat segera diwujudkan untuk memperbesar basis pajak dari sektor ekonomi digital.

---

This thesis discusses the Imposition of Import Duty on Intangible Goods Importation in Indonesia by looking at Indonesias position in the Joint Statement On E-Commerce Initiatives (JSI), then discussing the Imposition of Imposition of Import Duty on Intangible Goods Imports in Other Countries. This study uses a legal research method. Research result suggested that Indonesias position at JSI is expected to remain involved in membership, bearing in mind that to date global e-commerce trade, especially related to intangible goods, has not yet been a significant source of foreign exchange and has not been universally perceived by countries in the world. a lot of collaborative understanding efforts between Indonesia and other countries, both bilaterally and multilaterally, especially fellow WTO members in JSI, an integrative system is needed as the most appropriate model to be applied in Indonesia by learning, imitating and emulating from countries other advanced companies that have succeeded in implementing it effectively and optimally and a comprehensive regulation is needed, especially in terms of the technical implementation of the application and supervision of rules related to global e-commerce trade in Indonesia and the implementing agencies of the regulation. In addition, the governments strong desire to create justice in the taxation sector through the Taxation Law and Omnibus Law is expected to be realized soon to enlarge the tax base of the digital economy sector."

"Penelitian ini menganalisis implementasi electronic exchange of Customs Declaration sebagai fasilitas perdagangan Indonesia di Indonesia. Melalui UNTF Survey tahun 2023, paperless & cross-border paperless trade di Indonesia masih memiliki ruang untuk berkembang lebih jauh. Penelitian mengambil electronic exchange of Customs Declaration sebagai aspek penelitian, berdasarkan status implementasinya yang saat ini paling rendah di Indonesia yaitu tahap perencanaan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan pengumpulan data berdasarkan sumber informasi terpercaya di website. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam manfaat, peluang, dan juga tantangan yang Indonesia hadapi dalam implementasi electronic exchange of Customs Declaration. Hasil dari penelitian berupa rekomendasi terkait implementasi electronic exchange of Customs Declaration di Indonesia yaitu dengan memanfaatkan ACDD melalui ASW, memperbaiki regulasi, melakukan evaluasi kinerja stakeholder, dan meningkatkan kompetensi INSW.

---

This research analyzes the implementation of electronic exchange of Customs Declaration as a trade facility in Indonesia. Through UNTF Survey in 2023, paperless & cross-border paperless trade in Indonesia still has room to grow further. The research took electronic exchange of Customs Declaration as the research aspect, based on its current lowest implementation status in Indonesia, which is the planning stage. The research was conducted using qualitative methods, with data collection based on reliable sources from the internet. This research shows that there are various benefits, opportunities, and also challenges that Indonesia faces in the implementation of electronic exchange of Customs Declaration. The results of the research are recommendations related to the implementation of electronic exchange of Customs Declaration in Indonesia, namely by utilizing ACDD through ASW, improving regulations, evaluating stakeholder performance, and increasing INSW competence.

"

"Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang menjanjikan dalam membuka transaksi elektronik. Tingginya angka partisipasi masyarakat di Indonesia atas penggunaan transaksi elektronik (e-commerce), sehubungan dengan perkembangan dari fitur transaksi elektronik yang memungkinkan memberi perlindungan bagi pengguna layanannya, dengan adanya fitur e-wallet dan perkembangan fitur lainnya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, tidak hanya menghasilkan peningkatan peradaban, namun juga menghasilkan itikad buruk dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam teknologi tersebut. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen, selain dengan mengandalkan fitur-fitur yang telah memberikan perlindungan bagi pengguna layanan pada transaksi elektronik, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang penting untuk dapat menjamin pelaksanaan transaksi elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi elektronik menurut peraturan perundang- undangan, permasalahan yang sering dijumpai dengan berkembangnya transaksi elektronik, dan bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu sarana yang penting dalam menjamin perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas terselenggaranya perjanjian jual beli terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dengan adanya perbedaan antara perjanjian jual beli konvensional dengan transaksi elektronik, membuat KUHPerdata dan UUPK saja dirasa tidak cukup untuk mengikuti perkembangan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi elektronik, tertera dalam peraturan tersendiri dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

---

Indonesia is one of the countries that promises to electronic commerce. The high number of people's participation in Indonesia in the use of electronic commerce (e-commerce), is due to the development of electronic commerce features that allow protection for service users, with the e-wallet feature and the development of other features. However, along with the development of this technology, it not only resulted in an increase in civilization, but also resulted in bad faith by exploiting the loopholes contained in the technology. In order to guarantee the fulfillment of rights and obligations for business actors and consumers, in addition to relying on features that have provided protection for service users in electronic commerce, legal protection is an important matter to be able to guarantee the implementation of electronic commerce. This research is intended to find out how electronic commerce are carried out according to laws and regulations, problems that are often encountered with the development of electronic commerce, and how legal protection is when problems occur in electronic commerce. Legislation is one of the important means of guaranteeing legal protection. Legal protection for the sale and purchase agreement is embodied in the Civil Code (KUHPerdata) and Law of Consumer Protection. However, with the difference between conventional buying and selling agreements and electronic commerce, it is felt that the Civil Code and UUPK are not enough to keep up with the development of electronic commerce. The results of this study are legal protection for parties in electronic commerce, stated in separate regulations in the implementation of electronic commerce, which are embodied in Law of Information and Electronic Transactions (UU ITE) which has been updated, and its implementation is regulated in Government Regulation of Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE)."

"Kegiatan jual beli pakaian bekas impor di Indonesia terus berkembang hingga saat ini. Padahal jika diteliti lebih lanjut bahwa terdapat isu perihal pengenaan bea masuk terhadap impor pakaian bekas. Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Diimpor yang menyatakan bahwa pakaian bekas, dengan Tarif Pos/Harmonized System Code 6309.00.00, dilarang untuk diimpor. Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor menetapkan tarif bea masuk pakaian bekas, dengan Tarif Pos/Harmonized System Code 6309.00.00, sebesar 35%. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum di masyarakat dan kerugian bagi negara. Penelitian ini akan menjelaskan alasan terjadinya perbedaan pengaturan berdasarkan kedua peraturan tersebut dan bentuk penyelesaian hukum bea masuk impor pakaian bekas dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan alasan pindahan, sehingga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian dilakukan dengan Batasan penggunaan data tersier dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Berdasarkan studi yang sudah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan bahwa tidak ada pengenaan bea masuk terhadap impor pakaian bekas karena pakaian bekas dilarang untuk diimpor. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan meninjau kembali perihal pengaturan bea masuk dan impor pakaian bekas.

---

To this day, the trade of imported used clothing is steadily increasing in Indonesia. As matter of fact, there is a prominent issue that concerns the import duty taxes of used clothing. This is in regards to the Ministry of Trade Regulation No. 12/2020 regarding the import ban on select goods, which dictates that imports of used clothing with a postal rate of/Harmonized System Code 6309.00.00 are prohibited. Whereas the Ministry of Finance Regulation No. 6/PMK.010/2017 regarding the determination of goods classification system and imposition of import duty rate specifies that imports of used clothing, with a postal rate of/Harmonized System Code 6309.00.00, are subject to import duty of 35%. This ambiguity causes a legal uncertainty to be present within the Indonesian society and resulting in a loss for the country. This study will attempt to give an explanation to the clash of supervision based on the two regulations and a form of legal conclusion to the import tax duties of used clothing on cases of protecting the national interests and on cases of relocation, therefore, a juridical-normative approach was used in this study. This study was conducted within the limitations of tertiary data and the tools of data collection were in the form of document study. Based on the study that has been conducted, the researcher has concluded that there are no applications of import duties of used clothing because of the import ban on used clothing. Therefore, based on the result of this research, the researcher recommends that the Indonesian government to review and socialize the regulations in regards to import duties of used clothing. "

"Bea masuk sebagai salah satu sumber pendapatan negara merupakan bagian dari penerimaan perpajakan pada subpos penerimaan pajak perdagangan internasional, yang perlu diperkirakan target pencapaiannya sesuai dengan proyeksi kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan suatu model proyeksi penerimaan bea masuk yang akurat agar perencanaan pemerintah yang telah dibuat dapat direalisasikan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan bea masuk, terutama yang terkait dengan faktor makro ekonomi serta sektor industri sesuai jenis lapangan usaha yang ada di dalam perekonomian, untuk kemudian disusun suatu model proyeksi berdasarkan teori ekonomi. Penyusunan model proyeksi penerimaan bea masuk dilakukan secara agregat dan secara sektoral. Secara agreragat yakni penyusunan model menggunakan data komoditi impor yang nilainya bersifat akumulatif, yang telah dikelompokkan sesuai jenis lapangan usaha pada PDB, dengan data tahunan mulai tahun 1982 s.d. 2013. Sedangkan secara sektoral yakni proses penyusunan model dengan menggunakan data komoditi impor yang menyumbang penerimaan bea masuk dalam satu tahun, yang dikelompokkan sesuai HS 4 digit, dengan periode penelitian tahun 2004 s.d. 2013. Teknik penyusunan model menggunakan regresi linier berganda dengan software STATA 12.0 sebagai alat olah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model proyeksi penerimaan bea masuk yang paling akurat adalah model proyeksi secara agregat, dengan variabel bebas berupa total nilai impor komoditi subsektor pertanian, total nilai impor komoditi subsektor industri non migas, rasio pertumbuhan ekonomi, nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta variebel dummy kebijakan perdagangan bebas.

---

Import duties as one of state's income revenue are part of the international trade tax revenue subheading, which the target purpose need to be estimated in accordance with economic condition in the future. This requires a proper model of import duty revenue projection so that the government plans existed can be optimally realized. This study aims to analyze the factors that may affect the import duty revenue, especially those related to macroeconomic factors and industry sectors according to the type of business fields that existed in economic, and then formulate a projection model based on economic theory. Modelling projection of import duty revenue performed in the aggregate and sectoral. In agreragat means that the preparation of the model using data imported commodities whose value is accumulative, which have been grouped according to the type of business field in GDP, with annual data began in 1982 - 2013. Sectoral means that the process of data modelling using annual data imported commodity with largest contribution to import duty revenue, which are grouped according to the HS 4-digit, with a study period of 2004 - 2013. Modelling technique using multiple linear regression with STATA 12.0 software as a data processing tool. The results showed that the model of import duty revenue projections are most accurate in the aggregate projection model, with the independent variables such as the total value of imports of commodity subsectors of agriculture, the total value of imports of non-oil commodity sub-sectors, the economic growth rate, the exchange rate of the rupiah against the U.S. dollar and dummy variable free trade policies."

"Pertumbuhan e-commerce di Indonesia terus bertambah sehingga kepuasan pelanggan dan loyalitas menjadi hal yang diperhatikan dalam e-commerce. Maka dari itu, kualitas pelayanan dalam e-commerce menjadi penting bagi pelanggan. Tidak hanya kualitas e-service tetapi juga memperhatikan kualitas pelayanan dari jasa logistik pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan mempelajari dampak dari kualitas pelayanan e-commerce dan logistik pihak ketiga terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan pada e-commerce di Indonesia. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan instrumen pengumpulan data melalui kuisioner. Metode SEM digunakan sebagai pendekatan dalam pemrosesan data dan software LISREL digunakan untuk menganalisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas e-service dan layanan logistik sama-sama berdampak langsung dan positif terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana e-supply chain e-commerce di Indonesia.

---

E-commerce in Indonesia is growing fast. Nowadays, people tend to purchase things through e-commerce. However, the players within the e-commerce business not only e-commerce platform itself, but there are also logistics providers and customers. Both e-commerce and logistics services have service quality that plays an important role for the customer. This study uses descriptive research to analyses the impact of e-commerce service quality and logistics service quality on customer satisfaction and customer loyalty e-commerce in Indonesia. Data is processed with Structural Equation Modelling method and for data analysis using LISREL software version 8.8. The results conclude that the e-service quality and logistics services quality both has a direct and positive impact on customer satisfaction and customer loyalty. With this research it is expected to understand how e-supply chain e-commerce in Indonesia."

"Tesis ini menganalisa kebijakan pemerintah tentang e-commerce. Kebijakan tersebut berupa amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) 2017-2019. Kebijakan tersebut mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk menyelesaikan formulasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) yang ditargetkan selesai pada bulan November 2018. Namun, hingga berakhirnya periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019, hal tersebut belum kunjung terbit. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai proses tarik menarik kepentingan yang terjadi dalam tatanan birokratik sebagai pemangku kebijakan. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mewawancarai para aktor-aktor yang terlibat dan juga menyandingkan dengan data sekunder berupa naskah-naskah regulasi serta pemaparan mengenai kebijakan e-commerce. Teori yang digunakan diantaranya adalah; Burreucratic Politic Apporach oleh Alison Wolf (1986), teori Kebijakan Publik, dan Kesalahan tipe ketiga oleh William N. Dunn (2003). Temuan tesis ini memperlihatkan adanya ego sektoral oleh tatanan birokratik dalam menentukan permasalahan kebijakan yang disebabkan oleh adanya multi-interpretasi dari setiap Kementerian/Lembaga yang dilandasi oleh pencapaian target kinerja kepada kepala Pemerintah. Kesimpulan dari tesis ini adalah adanya multi-interpretasi dari pemangku kebijakan menyebabkan tidak ditemukannya political resultant dari masing-masing pihak yang seharusnya bekerja sama dalam memformulasi suatu isu kebijakan sehingga mereka melakukan sesuatu yang disebut sebagai kesalahan tipe ketiga. Hal itu menyebabkan pemangku kebijakan yang merupakan tatanan birokrat tidak menemukan solusi atas masalah publik, melainkan mengulang tahapan berkoordinasi dalam merumuskan masalah kebijakan publik terkait isu e-commerce di Indonesia.

---

This thesis analyzes government policies on e-commerce. The policy consists of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 Year 2017 concerning the Electronic-Based National Trading System Road Map (e-Commerce Road Map) 2017-2019. This policy mandates the relevant Ministries/Institutions to complete the formulation of the Draft Government Regulation on Trade through Electronic Systems (PP PMSE) which is targeted to be completed in November 2018. At the end of the Joko Widodo - Jusuf Kalla administration period 2014-2019, this has not yet been visited. . This thesis raises challenges about the interesting processes that occur in the bureaucratic record as policy makers. This thesis uses a qualitative method by interviewing the actors involved and also comparing with secondary data in the form of regulatory texts and presentation on e-commerce policy. The theory used is; Appeal of Burreucratic Politics by Alison Wolf (1986), Public Policy theory, and type three errors by William N. Dunn (2003). The findings of this thesis show the existence of sectoral egos by the bureaucratic order in determining policy considerations caused by the multi-interpretation of each Ministry/Institution based on finding performance targets for the head of Government. The conclusion of this thesis is the multi-interpretation of the stakeholders that causes no political results from each party related to participation in formulating a policy issue so that they do something called a type problem. That causes the stakeholders who are the bureaucratic order not to find solutions to public problems, are discussed again in coordination in the matter of formulating public problems related to e-commerce issues in Indonesia."

"Kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sampai dengan saat ini belum juga dilaksanakan secara masif oleh pemerintah. Disebabkan karena pemerintah masih mempersiapkan segala pengaturan untuk pelaksanakan pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik. Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik di Indonesia dan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik dengan studi komparasi negara Inggris, Singapura, dan India. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma penelitian post positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan bea meterai di Indonesia dilatar-belakangi oleh adanya digitalisasi dan potensi penerimaan, dengan tujuan memberikan kesetaraan terhadap dokumen cetak dan dokumen elektronik, meningkatkan penerimaan negara, dan memberikan kemudahan administrasi. Konflik yang terdapat dalam kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yaitu konflik terhadap penetapan tarif Bea Meterai, objek Bea Meterai, dan pengawasan. Dengan studi komparasi pada negara Inggris, Singapura, dan India terkait dengan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik, diperlukan kepastian atas dokumen elektronik yang menjadi objek bea meterai, fasilitas pengembalian dana, pengawasan yang lebih terhadap penjualan meterai elektronik dan pemungutan bea meterai, serta penambahan pilihan pembatalan dokumen pada portal e-meterai.co.id bagi Wajib Pajak yang salah dalam mengunggah dokumen.

---

The Stamp Duty policy on electronic documents contained in Stamp Duty Act Number 10 of 2020 has not yet been massively implemented by the government. This is because the government is still preparing all the arrangements for the imposition of stamp duty on electronic documents.. This study discusses the analysis of the stamp duty policy on electronic documents in Indonesia and the alternative to the stamp duty policy on electronic documents with a comparative study of the UK, Singapore, and India. The research was conducted using a post positivist research paradigm with qualitative data analysis techniques. Data collection was carried out by literature study and interviews. The results showed that stamp duty in Indonesia was motivated by the existence of digitalization and the potential for revenue, with the aim of providing offers for printed and electronic documents, increasing state revenues, and providing administrative convenience. Conflicts contained in the Stamp Duty policy on electronic documents are conflicts over the setting of Stamp Duty rates, Stamp Duty objects, and supervision. With comparative studies in the UK, Singapore, and India related to alternative stamp duty policies on electronic documents, it is necessary to ensure certainty over electronic documents that are the object of the stamp duty, funding facilities, more supervision on electronic seals and collection of stamp sales, as well as the addition of test document options on e-meterai.co.id portal for Taxpayers who are wrong in uploading documents."